Regulasi JKN dan terkait di fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki permasalahan implementasi akibat regulasi yang kurang jelas dan tidak selaras. Regulasi kepesertaan dan pengelolaan dana kapitasi menimbulkan kesulitan bagi fasilitas untuk merencanakan anggaran dan menyerap dana operasional. Analisis regulasi diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan interpretasi hukum yang sesuai antara ketentuan dan implementasinya di
1. ANALISIS REGULASI JKN DAN
REGULASI TERKAIT
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA
OLEH:
RIMAWATI
FAKULTAS HUKUM - UGM
2. 1. Memberikan gambaran analisis regulasi JKN dan
regulasi terkait di FKTP baik berupa regulasi di tingkat
pusat dan tingkat daerah
2. Memberikan gambaran regulasi yang berpotensi
terjadi banyak kendala atau tidak harmonis dalam
penyelenggaraan program JKN di FKTP
3. Memberikan masukan topik regulasi atau kebijakan
sebagai input pelaksanaan riset implementasi
kebijakan JKN di pelayanan primer
TUJUAN KEGIATAN
4. • Regulasi sistem kesehatan memberikan tanggung
jawab besar dan strategis kepada Puskesmas dengan
menjadikannya sebagai gatekeeper kesehatan
masyarakat di wilayah kerjanya.
• Terlebih lagi di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
Puskesmas semakin dituntut untuk mengembangkan
pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh, yang
mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif.
• Peran yang sedemikian besar dan strategis tentu harus
didukung oleh kapasitas internal yang baik serta unsur-
unsur lain di luar Puskesmas sehingga dapat
mengoptimalkan fungsinya sebagai ujung tombak
pelayanan kesehatan masyarakat
Latar Belakang
5. • Hasil pertemuan konsultasi di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota menunjukkan bahwa ‘regulasi’
menjadi masalah utama dalam implementasi JKN di
lapangan, baik berupa peraturan yang kurang jelas
maupun antar peraturan pusat dan daerah yang dinilai
masih kurang harmonis.
• Di samping itu, pelaksanaan JKN juga bukan
merupakan urusan sektor kesehatan semata.
• Banyak pihak juga turut berperan dalam menentukan
keberhasilan program JKN.
• Oleh sebab itu, regulasi yang akan dikaji juga tidak
hanya terbatas pada regulasi di bidang kesehatan saja,
tetapi juga di bidang keuangan, sosial dan
pembangunan.
6. Latar Belakang
HANS KELSEN
“suatu peraturan umum dikatakan adil jika benar-benar
diterapkan kepada semua kasus, yang menurut isinya
peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum
dikatakan tidak adil jika diterapkan kepada suatu kasus
dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama”
8. Stuffen Bau Theory – HANS KELSEN
(Teori Piramida Hukum)
• Suatu peraturan baru dapat diakui
secara legal, bila tidak bertentangan
dengan peraturan-peraturan yang
berlaku pada suatu jenjang yang lebih
tinggi.
• Seluruh sistem hukum mempunyai
struktur piramida, mulai dari abstrak
sampai konkrit.
rima_mhugm@yahoo.com 8
9. Hierarki Peraturan
PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan
hierarkhi:
1) UUD
2) Undang-Undang/ Perpu
3) Peraturan Pemerintah
(PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Add: Judicial Review MA-MK WHEN???
9
UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2011
10. Asas Peraturan P’UU-an
1. Asas Lex superior derogat legi
inferior
2. Asas Lex specialis derogat legi
generalis
3. Asas lex posteriori derogat legi
priori
rima_mhugm@yahoo.com 10
11. Asas dalam Peraturan P’UU-an (Con’t)
• Lex Superiori derogat legi Inferiori
– Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan
peraturan yang rendah (Peraturan yang lebih tinggi
kedudukannya akan didahulukan).
• Lex Specialis derogat legi Generali
– Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan
peraturan yang bersifat umum
• Lex Posteriori derogat legi lex Priori
– Peraturan baru mengesampingkan peraturan yang
lama
rima_mhugm@yahoo.com 11
12. Latar Belakang
• Sudikno Mertokusumo, Tujuan Hukum
adalah menciptakan tatanan masyarakat yang
tertib, dengan menciptakan ketertiban dan
keseimbangan dalam masyarakat.
• Lawrence M. Friedman, Fungsi Hukum
adalah untuk melakukan pengawasan atau
pengendalian sosial (social control),
penyelesaian sengketa (dispute settlement)
dan rekayasa sosial (social engineering).
13. Tujuan dan Fungsi Hukum
• Untuk menciptakan tatanan
masyarakat yang tertib,
menciptakan ketertiban dan
keseimbangan
• Dengan tercapainya
ketertiban dalam
masyarakat, diharapkan
kepentingn manusia akan
terlindungi dalam mencapai
tujuannya.
• Untuk membagi hak dan
kewajiban antar perorangan
di dalam masyarakat,
membagi wewenang dan
mengatur cara
memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum.
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
rima_mhugm@yahoo.com
14. Kepastian Hukum
Secara Normatif
• Jika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur
secara jelas dan logis.
• Jelas dalam artian tidak menimbulkan
keragua-raguan (multi tafsir).
• Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem
norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik
norma.
rima_mhugm@yahoo.com 14
15. Latar Belakang
DAS SOLLEN
• Kaedah hukum berisi
kenyataan Normatif
DAS SEIN
• Kenyataan alamiah
(peristiwa konkrit)
19. Permasalahan terkait Regulasi JKN
diantaranya:
KEPESERTAAN
DH:
PP 101/2012 (Ps 3, Ps 11 ay (2),(3) dan 4) jo
Permenkeu 206/PMK.02/2013 (Ps 10)
Permasalahan:
Data PBI tidak update
Pengelolaan dana
kapitasi
DH:
Perpres 32/2014
Pasal 4 Jo. SE Mendagri No. 900-2280 SJ/2014
Permasalahan:
FKTP tidak tahu jumlah persis peserta sehingga
sulit merencanakan anggaran
20. Permasalahan terkait Regulasi JKN
diantaranya:
Pengelolaan dana kapitasi
DH:
Perpres 32/2014 (Ps 12) Jo. Permenkes 19/2014
Ps 3 ayat (4) dan Ps 5 ayat (3) Jo.
SK/Peraturan Kepala Daerah
Permasalahan:
Penyerapan dana operasional tidak maksimal
karena regulasi tidak jelas, Puskesmas takut salah