Dokumen tersebut membahas mengenai angkutan multimoda dan peran angkutan penyeberangan dalam mendukung sistem transportasi multimoda di Indonesia. Secara ringkas, angkutan multimoda menggunakan minimal dua moda transportasi berbeda berdasarkan satu kontrak, sedangkan angkutan penyeberangan berperan sebagai penghubung antar moda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.

1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Jakarta, Februari 2013

2. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2
(dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen
angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan
multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima
barang angkutan multimoda.
Peraturan Pemerintah tentang multimoda ini tertuang juga dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
ANGKUTAN MULTIMODA
(PERATURAN PEMERINTAH NO 8 TAHUN 2011)

3. Multimoda
KM. 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antar,moda/Multimoda Tahun 2010-2030
VISI
• mendukung kelancaran arus barang dan
mobilitas orang, sehingga tercapai EFISIENSI
dan EFEKTIFITAS dalam kegiatan ekonomi dan
masyarakat
MISI
• Mewujudkan kelancaran arus barang
• Mewujudkan kelancaran Mobilitas orang
TUJUAN
• Menekan waktu pelayanan pada
simpul moda transport
• Menurunkan biaya pelayanan
transportasi pada simpul moda
transport
• Meningkatkan kelancaran arus
barang dan mobilitas orang
pada kota metropolitan
• Meningkatkan aksesibilitas
masyarakat dari dan ke daerah
tertinggal

4. UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008
yang mengatur multimoda
• Pasal 2 butir (g) : pelayaran diselenggarakan berdasarkan asas
keterpaduan;
• Pasal 9 ayat 4 butir d : jaringan trayek dan teratur angkutan laut
dalam negeri disusun dengan memperhatikan keterpaduan intra dan
antarmoda transportasi
• Pasal 22 ayat 2 butir t : penetapan lintas angkutan penyeberangan
dilakukan dengan mempertimbangkan jaringan trayek angkutan laut
sehingga mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan
intramoda
• Pasal 50-55 : angkutan perairan dapat merupakan bagian dari
angkutan multimoda, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang
dilaksanakan antara penyedia jasa angkutan perairan dan badan
usaha angkutan multimoda dan penyedia jasa moda lainnya
• Pasal 68 butir c : pelabuhan memiliki peran sebagai tempat kegiatan
alih moda transportasi
• Pasal 96 ayat 2 : pembangunan pelabuhan laut harus memenuhi
persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan dan
memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi

5. Posisi ASDP di Multimoda
sesuai UU No. 17 Tahun 2008 dan PP 20 Tahun 2010
 Merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang
menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api
yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang
dan kendaraan beserta isinya
 Penetapan lintas angkutan penyeberangan dilakukan dengan
mempertimbangkan jaringan trayek angkutan laut sehingga
mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan
intramoda
 Pelabuhan memiliki peran sebagai tempat kegiatan alih moda
transportasi

6. PERAN & FUNGSI ANGKUTAN PENYEBERANGAN
(Ferry Transport) DALAM SISTEM TRANSPORTASI
Sebagai bagian dari subsistem
transportasi darat dalam Sistranas
Mendukung pertumbuhan dan
pelayanan sektor lainnya
(promoting and servicing
sector), berfungsi multiplier
effect
Mendukung pembangunan
daerah maupun pembangunan
nasional secara keseluruhan
SERVICING
CARGO / PAX. MARKET
PROMOTING
JALAN
REL
SUNGAI
DAN
DANAU
UDARALAUT
LAIN LAINNYA

7. LAYANAN YANG DISEDIAKAN DALAM MENDUKUNG
KEBIJAKAN MULTIMODA
Keselamatan
keamanan
kenyamanan
Kemudahan
Tarif
Tepat
waktu
SELAMA DI PELABUHAN DAN
KAPAL
Ketersediaan moda transportasi lain (delivery
transport) : Bus, KA, Pesawat

8. KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG
PENYEBERANGAN
 Mengembangkan dan memantapkan angkutan
penyeberangan di sabuk Utara, Tengah dan Selatan
serta penghubung sabuk (pembangunan sarana
dan prasarana AP);
 Mendukung keterkaitan/keterpaduan
antar moda transportasi;
 Membuka keterisoliran suatu daerah yang
terpencil, untuk mendukung pertumbuhan
kegiatan perekonomian disekitarnya;
 Kebijakan pentarifan dan subsidi;
 Menetapkan dan mengawasi persyaratan pelayanan
minimal;
 Mendorong peran serta pengusaha swasta.

9. Keunggulan Angkutan Penyeberangan
Pelayanan yang
berkelanjutan
Door to Door
Service
Sistem Tiket
Terpadu
Kepastian
Jadwal
Meningkatkan
Aksesibilitas suatu
Daerah serta
Membuka
Keterisoliran Daerah

10. STRATEGI
Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan penyeberangan
Ketersediaan kapal disetiap lintasan
Pelaksanaan subsidi perintis
Kontinuitas pemeriksaan fasilitas pelayanan kapal secara berkala
Meningkatkan kemampuan sarana (kapal penyeberangan)
Membangun fasilitas sarana bantu navigasi di daerah-daerah yang rawan bagi
keselamatan pelayaran
Mengupayakan peremajaan kapal penyeberangan
Pemantapan simpul pelabuhan sebagai simpul multimoda

11. First In First Out (FIFO)
No Waiting Time
Sistem pemuatan Roll On –
Roll Off (Ro-Ro)
Short Port Time
KONSEP PELAYANAN
ANGKUTAN PENYEBERANGAN

12. PETA JARINGAN LINTAS PENYEBERANGAN
(KM No.6 Tahun 2010)

13. JALUR SABUK LINTAS PENYEBERANGAN
SEBAGAI KONSEP PENGEMBANGAN MULTIMODA
SABUK UTARA merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan
jalur utara wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Sabang-
Ulee Lheue, Mengkapan-TB. Karimun-Telaga Pungkur-Tanjung Uban-
Tambelan-Sintete, Ancam-Tarakan-Tolitoli-Amurang, Bitung-Ternate-Rum-
Soasiu-Sofifi-Patani-Gebe-Sorong, Manokwari-Numfor-Mokmer-Kabuena-
Sarmi-Jayapura;
SABUK TENGAH merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan
jalur tengah wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari
Palembang-Muntok, Sadai-Tanjung Ru, Manggar-Ketapang, Batulicin-
Garongkong, Kariangau-Taipa, Luwuk-Salakan-Banggai-Taliabu-Sanana-
Namlea-Hunimua-Waipirit-Wahai-Fakfak
SABUK SELATAN merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan
jalur selatan wilayah Indonesia seperti: Sabang – Ulee Lheu, Bakauheni-
Merak,Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar,Kayangan-Pototano, Sape-
Labuhan Bajo, Larantuka- Waiwerang-Lewoleba-Baranusa-Kalabahi-Ilwaki-
Kisar-Letti-Moa-Lakor-Tepa-Saumlaki-Larat-Tual-Dobo-Pomako-Merauke.

14. Jenis Lintasan Jumlah Lintasan
Komersil 42
Perintis 137
Jumlah Total 179
Jml Kapal = 267
Komersil = 205
Perintis = 62
Jml Pelab = 149
KONDISI EKSISTING PENYEBERANGAN

15. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI
PENYEBERANGAN (FERRY TRANSPORT) TAHUN 2010 – 2014
DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGEMBANGAN MULTIMODA
Program Aksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Penyeberangan
Program Aksi Pengembangan Prasarana Pelabuhan
Penyeberangan
Program Aksi Pengembangan Sarana Penyeberangan
Rencana Program Aksi
Rencana
(2010 – 2014)
Realisasi
(2010 – 2012)
Program
(2013 – 2014)
Lintas Penyeberangan 37 Lintas 25 Lintas 12 Lintas
Pelabuhan Penyeberangan 20 Pelabuhan Baru dan 33
Penyelesaian Konstruksi
43 Dermaga 10 Dermaga
Sarana Penyeberangan 90 Kapal 68 Kapal 22 Kapal

16. PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS
DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN MULTIMODA
Salah satu bentuk dukungan pengembangan multimoda dalam
penyelenggaraan angkutan penyeberangan adalah melakukan kegiatan
angkutan penyeberangan perintis, dengan pertimbangan bahwa :
1. Adanya daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang menjadi
kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyediakan
pelayanan.
2. Biaya untuk pelaksanaan angkutan penyeberangan perintis disediakan
oleh pemerintah dan/atau pmerintah daerah
Pada tahun 2012 Jumlah lintas yang ditetapkan sebagai lintas
penyeberangan perintis sebanyak : 135 lintas, yaitu :
1. 109 lintasan dioperasikan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) = 51 unit
kapal
2. 24 lintasan dioperasikan BUMD = 10 unit kapal
3. 2 lintasan dioperasikan swasta (dengan proses lelang) = 1 unit kapal

17. PROGRAM AKSI DALAM RANGKA PENINGKATAN
KINERJA PELABUHAN SEBAGAI SIMPUL MULTIMODA
1. Peningkatan kapasitas pelabuhan secara bertahap
2. Pembangunan Break Water/ Penahan Gelombang
3. Pemisahan Antara Regulator dan Operator (Usulan
Pembentukan Otoritas Pelabuhan)
4. Pengawasan Norma Standar dan Prosedur di Pelabuhan
Penyeberangan
5. Koordinasi antar instansi yang terkait dengan
penyelenggaraan pelabuhan
6. Kerja sama Pemerintah dan Swasta) dalam pembangunan
dan peningkatan pelabuhan penyeberangan.
7. Peningkaatan fasilitas pelabuhan dalam menghadapi
cuaca ekstrim

18. RENCANA PENINGKATAN
KAPASITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN
• Perawatan
• Pemeliharaan
 Rehabilitasi
 Pembangunan
Dalam rangka peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan,
dilakukan upaya-upaya melalui program aksi, meliputi :

19. Kebijakan Coastal Shipping di PANTURA
Jalur Jalan Pantai Utara atau 'Jalur Pantura‘ adalah ruas jalan yang berada
sejajar dengan garis pantai dibagian Utara Pulau Jawa menghubungkan
kota-kota di 4 provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur)
mulai dari kota Merak (Provinsi Banten) hingga kota Banyuwangi (Provinsi
Jawa Timur) sepanjang total 1.161,47Km.
Dengan kondisi Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) mencapai
33.000Kendaraan/Hari, terjadi Kecelakaan, kemacetan lalu lintas dan
kerusakan konstruksi jalan serta kepadatan jalur transportasi darat.
Untuk itu perlu dibuat pengalihan moda transportasi jalan ke moda
transportasi kereta api atau moda transportasi laut/penyeberangan
(Coastal Shipping)

20. TUJUAN ADANYA COASTAL SHIPPING
• Alternatif Distribusi Logistik
• Mengurangi kelebihan beban jalan (Pantura)
• Menghemat BIAYA :
- PEMELIHARAAN JALAN
- BBM
• Memperkecil jumlah kecelakaan
• Mengurangi emisi gas buang

21. Titik Potensial Untuk Pengembangan
Coastal Shipping di Pantai Utara Pulau Jawa
Terkait dengan sentra-sentra asal barang regional di pantai utara
pulau jawa dengan kawasan industri dipulau Jawa terdapat titik-titik
potensial terminal penyeberangan adalah pada lokasi klaster kawasan
industri sebagai berikut:
1. Cilegon, Serang, Tangerang (Titik potensial di Serang/Tangerang)
2. Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang (Titik Potensial di
Karawang)
3. Semarang (Titik Potensial di Batang/Kendal)
4. Lamongan, Gresik, Mojokerto, Surabaya (Titik Potensial di
Lamongan)
Sumber :
Laporan Akhir Studi Kajian Transportasi Penyeberangan Pesisir (Coastal Transport) di Pantai Utara Pulau
Jawa, Direktorat LLASDP Tahun 2008

22. PETA TITIK POTENSIAL UNTUK PENGEMBANGAN
COASTAL SHIPPING DI PANTURA
1
Serang/Tangerang
2
Karawang
3
Kendal *
4
Paciran *
Sumber :
Laporan Akhir Studi Kajian Transportasi Penyeberangan Pesisir (Coastal Transport) di Pantai Utara
Pulau Jawa, Direktorat LLASDP Tahun 2008
• * : siap beroperasi

23. Pelabuhan dan Lintas Penyeberangan
di Pesisir Utara Jawa
No Lokasi Pelabuhan
Penyeberangan
Lintasan Penyeberangan
1, Merak Merak – Bakauheni
2. Jakarta, Marina Ancol -
3. Kendal Kendal – Kumai
4. Jepara Jepara – Karimun Jawa
5. Paciran Paciran – Garongkong
6. Jangkar Jangkar - Kalianget
2
543
6
1

24. PELABUHAN PENYEBERANGAN
DI PESISIR UTARA PULAU JAWA
N
o
Nama Pelabuhan
Penyeberangan
Lintas yang dilayani Status Operasi
1. Merak Merak - Bakauheni Beroperasi
2. Pantai Marina, Jakarta - Tidak Beroperasi
3. Kendal Kendal – Kumai Beroperasi
4. Jepara Jepara - Karimun Jawa Beroperasi
5. Paciran, Lamongan Paciran – Garongkong Beroperasi
6. Jangkar Jangkar – Kalianget Beroperasi

25. 1. Lay Out Pelabuhan Kendal
PELABUHAN PENYEBERANGAN
DI PANTAI UTARA PULAU JAWA

26. 1. Dermaga Penyeberangan Kendal
1. Kapasitas Dermaga = 5.000 GT
2. Panjang dermaga = 110 m’
3. Kedalaman kolam Pelabuhan =
-5 LWS
4. Luas Areal parkir = + 20.000 m2
5. Kondisi Dermaga saat ini yang
belum diselesaikan sampai akhir
tahun 2012
• Breakwater = 190 m’
• Pengerukan = 310.000 m3
• Jalan Masuk ke Dermaga
(perkerasan/Overlay) sepanjang
4,3 km dan lebar 14 m
6. Fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang yang sudah tersedia :
a. Fasilitas Laut
- Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
berupa Rambu Suar Laut 2 buah
(merah dan hijau) dan rambu suar
darat;
b. Fasilitas Darat
- Gedung Terminal Penumpang;
- Gedung Kantor Operasi;
- Jalan lingkungan;
- Lapangan parkir;
- Gapura dan pagar keliling;
- Rumah dan genset;
- Menara Air;
- Instalasi air bersih dan
penerangan lingkungan.
Dermaga dapat disandari oleh kapal Ro-Ro dengan pintu haluan, buritan dan
pintu samping.

27. 2. Lay Out Pelabuhan Lamongan

28. 2. Dermaga Penyeberangan Lamongan
1. Kapasitas Dermaga = 5.000 GT
2. Panjang dermaga = 135 m ’
3. Kedalaman kolam Pelabuhan =
-7,5 LWS
4.Fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang yang sudah tersedia :
• a. Fasilitas Laut
- Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
berupa Rambu Suar Laut 2 buah
(merah dan hijau) dan rambu suar
darat;
4. b. Fasilitas Darat
- Gedung Terminal Penumpang;
- Gedung Kantor Operasi;
- Jalan lingkungan;
- Lapangan parkir;
- Gapura dan pagar keliling;
- Rumah dan genset;
- Menara Air;
- Instalasi air bersih dan
penerangan lingkungan.
Dermaga dapat disandari oleh kapal Ro-Ro dengan pintu haluan, buritan dan
pintu samping.

29. YANG PERLU DILAKUKAN
1. Equal Treatment :
- Memberi insentif dan kemudahan ;
- Penyediaan BBM bersubsidi ;
2. Dukungan kebijakan pemerintah ;
2. Law enforcement

30. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110