Uji Laik Fungsi Jalan merupakan evaluasi terhadap keamanan dan keselamatan jalan yang dilakukan sebelum dan sesudah pengoperasian jalan. Dokumen tersebut membahas implementasi program keselamatan jalan, strategi menciptakan jalan yang lebih berkeselamatan seperti audit keselamatan jalan, dan uji laik fungsi jalan.

1. IMPLEMENTASI PROGRAM
KESELAMATAN JALAN
(PADA ACARA PERINGATAN HARI KORBAN KECELAKAAN LALU-LINTAS SEDUNIA)
IR. SUHARDI, M.SC
DIREKTUR BINA TEKNIK
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Jakarta, 21 November 2012

2. OUT LINE
Isu Keselamatan Lalu Lintas
Kebijakan terkait Keselamatan Jalan
Strategi Menciptakan Jalan yang Lebih Berkeselamatan
Uji Laik Fungsi Jalan
RUNK

3. Isu Keselamatan Lalu Lintas

4. FAKTA
Road traffic accidents merupakan salah satu penyebab kematian utama di
dunia dan diprediksikan akan menjadi peringkat ke-3 penyebab kematian
pada tahun 2020 (WHO,1990);
Angka korban jiwa akibat kecelakaan di jalan Indonesia mencapai lebih
dari 30 ribu jiwa per tahun;
Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia sangat pesat. Dari MTI
diperoleh data sbb:

5. PERTUMBUHAN PANJANG JALAN VS JUMLAH KENDARAAN
100,000,000 77 juta
Kondisi Tahun 1995:
65 juta
1 km jalan untuk 40 kendaraan
13 juta Kondisi Tahun 2008:
10,000,000 1 km jalan untuk 149 kendaraan
Pertumbuhan
Jalan
Kondisi Tahun 2010:
Pertumbuhan
Kendaraan 1 Km jalan untuk 158 Kendaraan
1,000,000 487ribu
327 ribu 437 ribu
100,000
2000
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Tahun
Sumber: BPS (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17&notab=11)

6. TANTANGAN KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN
PERTUMBUHAN KENDARAAN
9,000,000
Mobil Penumpang
8,000,000
7,000,000 Sepeda Motor
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber: Kompas 21 Feb. 2012

7. PROFIL KECELAKAAN BERDASARKAN JENIS KENDARAAN
Kecelakaan berdasar Jenis Kendaraan Tahun 2010
8,066, 4%
6,099, 3%
2,050, 1%
20,347, 10% Sepeda motor
Mobil penumpang
Truk
26,495, 13%
Bus
140,277, 69%
Khusus
Tidak Bermotor
Kecelakaan berdasar Jenis Kendaraan Tahun 2011
4,200, 2%
5,272, 3% 3,109, 1%
25,227, 12% Sepeda motor
Mobil penumpang
25,502, 12% Truk
Bus
147,391, 70% Khusus
Tidak Bermotor
SUMBER: NTMC Korlantas POLRI

8. JUMLAH KORBAN KECELAKAAN DI BERBAGAI PROVINSI DI INDONESIA PADA TAHUN 2010
Korban Meninggal Pada Kecelakaan Lalu-Lintas 2010
Total: 31 234 Jiwa
Sumber: Kompas 18 Jun 2011

9. FAKTOR PENYEBAB TABRAKAN
Secara Umum, Faktor penyebab kecelakaan lalulintas adalah:
Faktor
Manusia,
67%
Kombinasi
faktor
tersebut,
24% Faktor
Kendaraan,
5%
Faktor Jalan
&Lingkungan,
4%
SUMBER: MTI

10. BEBERAPA AKAR PERMASALAHAN TERKAIT
KESELAMATAN JALAN
• Kemampuan terbatas dalam menyediakan infrastruktur tepat waktunya
• Pemanfaatan bagian jalan yang tidak sebagaimana mestinya
• Tantangan pemanfaatan badan jalan dengan beban melebihi (overloading)
• Jalan arteri dpt diakses langsung dari jalan lingkungan/lokal
• Ruas jalan masih banyak yang tanpa marka & rambu
• Bangunan permanen terlalu dekat di sisi jalan
• Simpang sebidang dengan titik konflik terlalu banyak & terbuka
• Alinyemen jalan masih banyak yang sub-standar
• Bahu jalan beda tinggi dengan badan jalan
• Kejadian iklim yang ekstrim: banjir yang lama, panas yang tinggi
• Budaya berkendaraan

11. Kebijakan terkait Keselamatan Jalan

12. PERATURAN TERKAIT KESELAMATAN JALAN
UU 38 / 2004
Tentang Jalan
PP 34 / 2006
Tentang Jalan
UU 22 / 2009
Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
RPJMN 2010-2014
Renstra Bina Marga 2010-
2014
Resolusi PBB No 62/255
tentang Improving Road
Safety
Rencana Umum Nasional
Keselamatan Jalan

13. KONSEP JALAN YANG LEBIH BERKESELAMATAN
Menciptakan jalan yang Self Explaining & Self Enforcing/
Regulating:
• Perencana merancang infrastruktur ber-keselamatan tinggi
• Dikomunikasikan ke pengguna: marka, rambu, sinyal
• Gunakan teknik komunikasi efektif
• Mudah dicerna pengguna & konsisten
• Mampu menegakkan tanpa bantuan penegak hukum
Menciptakan jalan yang Memaafkan - Forgiving Road
• Manusia berbuat salah
• Kesalahan sedikit jangan berdampak fatal
• Munculkan respek bagi perancangnya

14. KEAMANAN JALAN VS KESELAMATAN JALAN
 Azas penyelenggaraan jalan adalah:
kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keserasaian dll.
 Azas keamanan dan keselamatan didifinisikan pada
penjelasan uu 38/04:
o Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :
suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau
kendaraan dari gangguan melawan hukum dan/atau rasa
tajut dalam berlalu lintas
o Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:
suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko
kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh
manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan

15. PENYEDIAAN PRASARANA
Jalan baru atau jembatan baru sesuai uu jalan, menggambarkan
perbedaan antara memenuhi aspek keamanan dan memenuhi aspek
keselamatan:
• Perencanaan jalan berorientasi pada: kendaraan kritis dengan
beban terbesar & kemampuan manuver rendah.
• Pemenuhan aspek keamanan adalah pemenuhan persyaratan
teknis, spesifikasi biasanya dilakukan pada saat pho/fho dan
untuk jembatan besar juga didukung dengan uji beban.
• Evaluasi persyaratan teknis sebelum operasional akan
mendukung keselamatan jalan (uji laik fungsi).
• Evaluasi laik fungsi jalan seharusnya mengarah kepada aspek
keselamatan lalu-lintas spt perambuan, marka dan fasilitas
pendukung lalin seperti guardrail, clearzone, dsb (yang akan
memberikan tingkat keselamatan yang tinggi bagi pengendara).

16. Strategi Menciptakan Jalan yang Lebih
Berkeselamatan

17. APA PERAN UTAMA DITJEN. BINA MARGA TERKAIT
“KESELAMATAN JALAN”??
 Laik Fungsi Jalan
 Renstra Bina Marga 2011- Kegiatannya, antara lain:
2020 o Audit Keselamatan Jalan
 RUNK /Decade of Action o Inspkesi Keselamatan Jalan
Pilar - 2: Jalan yang Lebih o Investigasi dan Penanganan
Berkeselamatan Lokasi Rawan Kecelakaan
 iRap

18. PROSES UTAMA DALAM REKAYASA KESELAMATAN JALAN
PROSES REAKTIF PROSES PROAKTIF
• Investigasi lokasi rawan • Audit Keselamatan Jalan –
kecelakaan – berdasarkan pd dgn menggunakan keahlian
data tabrakan suatu lokasi, & yg sama, tetapi dilakukan dlm
bertujuan utk mengurangi jumlah tahap perencanaan utk
tabrakan dan/atau tingkat mencegah tabrakan.
keparahan pd lokasi tersebut.

19. Audit Keselamatan Jalan dan Investigasi Lokasi Rawan
Dari Tahun 2009-2012, Dit. Bintek ,Ditjen Bina Marga telah melakukan Investigasi
Lokasi Rawan sebanyak 153 Lokasi dan Audit Keselamatan Jalan sebanyak 47
Lokasi dengan rincian sebagai berikut:
NO Kegiatan 2009 2010 2011 2012
1 Investigasi Lokasi 7 Lokasi 33 Lokasi 97 Lokasi 15 Lokasi
Rawan Kecelakaan
2 Audit Keselamatan 8 Lokasi 5 Lokasi 34 Lokasi -
Jalan

20. Pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan
Di Lingkungan Bina Marga
Untuk Audit Keselamatan Jalan, target
yang harus dicapai mulai tahun depan
(program RUNK), adalah 10% dari
Pekerjaan Ruas jalan Nasional sudah
harus di Audit.
Oleh karena itu: Mulai Tahun depan
- Tiap Balai sudah harus
melaksanakan Audit keselamatan
jalan pada paket pekerjaan jalan baik
pada tahap FS, maupun DED.
- Direktorat Bina Teknik akan
melakukan training AKJ dan telah
menyusun buku Katalog
Keselamatan jalan sebagai guide
dalam melaksanakan AKJ maupun
inspeksi keselamatan jalan.

21. Penyusunan Panduan Teknis Keselamatan Jalan
Pada tahun 2011-2012, Ditjen Bina Marga bekerja sama dgn IndII, telah
menyusun 3 buku Petunjuk Teknis Keselamatan Jalan. Buku tsb
menjelaskan tentang ’Penerapan Aspek Keselamatan Jalan” berupa:
Petunjuk Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan, Manajemen Hazard Sisi
Jalan, dan Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan

22. Uji Laik Fungsi Jalan

23. AMANAT UU 38/2004, PP 34/2006, UU 22/2009
ROAD SAFETY LAIK FUNGSI
Jalan Baru Aspek Teknis
- Geometrik jalan
- Audit pada tahap
- Struktur perkerasan jalan
perencanaan dan - Struktur bangunan pelengkap SERTIFIKAT
pelaksanaan - Pemanfaatan bagian-bagian jalan LAIK FUNGSI
- Teknis perkerasan jalan INVESTMENT
PLAN
(berbasis
Jalan Eksisting keselamatan
jalan disamping
Perangkingan
- Penyusunan Aspek Dokumen Administrasi standard yang
pelayanan berlaku HDM
rekomendasi jalan (star
perbaikan blackspot - Status jalan IV)
rating) - Penetapan kelas dan kepemilikan
dan penanganan berdasarkan
- Inspeksi keselamatan tanah
SISTEM iRAP - Penetapan leger jalan
jalan
- Dokumen lingkungan

24. KETERKAITAN ANTARA LAIK FUNGSI DAN KESELAMATAN JALAN
Tujuan dari dilaksanakannya Uji Laik Fungsi Jalan salah satunya adalah tersedianya jalan yang
berkeselamatan
Kegiatan Keselamatan Jalan sudah termasuk dalam uji laik fungsi jalan secara teknis
(Form Uji Laik Fungsi Teknis (Permen PU No 11/PRT/M/2010) tidak jauh berbeda dengan daftar
periksa audit keselamatan jalan untuk tahap operasional jalan (Pd-T-17-2005-b))

25. Uji Laik Fungsi Jalan
Latar Belakang
 UU RI No. 22/2009 tentang LLAJ:
Pasal 8: Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana
Jalan
(f) Uji Kelaikan Fungsi Jalan sesuai dengan standar
keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
Pasal 22:
(1)Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan
laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif
(2)Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan
fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan
(3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi
Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau sesuai dengan kebutuhan

26. Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan
1. Pada tahun 2011, Ditjen Bina Marga, telah menyusun 2 buku Panduan
Teknis ULFJ. Buku tsb berupa: Panduan Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan,
dan Panduan Teknis Pengisian Form Laik Fungsi Jalan
2. Ditjen Bina Marga juga telah menerbitkan surat perintah tugas Tim Uji Laik
Fungsi Jalan dan surat Keterangan Penetapan Tim Uji laik Fungsi Jalan di
10 Balai yang keanggotaanya terdiri dari unsur Bina Marga, Perhubungan,
dan Kepolisian

27. Rencana Umum Nasional
Keselamatan (RUNK) Jalan

28. RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN
& STAKEHOLDER
RUNK Transportasi Jalan memuat
STAKEHOLDERS:
Program dan Rencana Aksi :
•Kementerian PPN/Bappenas
1. Manajemen Keselamatan Jalan •Kementerian Perhubungan
(Road Safety Management) •Kementerian Pekerjaan Umum
2. Jalan Yang Berkeselamatan •POLRI
(Safer Road) •Kementerian Dalam Negeri
3. Kendaraan Yang •Kementerian Pendidikan
Berkeselamatan (Safer Vehicle) •Kementerian Kesehatan
•BPPT
4. Pendidikan Keselamatan Jalan
(Education /Enforcement) •Perguruan Tinggi
•Kementerian Perindustrian
5. Perawatan Pasca Kecelakaan
(Post Crash)
STAKEHOLDERS

29. PROGRAM PILAR 2
PILAR 2: JALAN YANG LEBIH BERKESELAMATAN
1. Badan Jalan yang Berkeselamatan
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan
Jalan yang Berkeselamatan
3. Menyelenggarakan peningkatan standar
kelaikan jalan yang berkeselamatan
4. Lingkungan jalan yang berkeselamatan

30. KEGIATAN 1. BADAN JALAN YANG LEBIH
BERKESELAMATAN
NO KEGIATAN RUNK TARGET HINGGA 2016 TINDAK LANJUT
1 Penutupan lobang jalan Waktu tanggap 7x24 jam Kegiatan2 ini harus merupakan bagian dari
kegiatan ‘business as usual’ (Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas
Jalan Nasional) yang dilaksanakan oleh
Bina Marga yang telah diatur melalui
Permen PU No.13/2011 tentang Tata Cara
2 Perbaikan genangan air Waktu tanggap 7x24 jam Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
Perlu adanya Surat Edaran Dirjen. Bina
Marga yang kembali mempertegas
pelaksanaan kegiatan tersebut untuk
mendukung RUNK.
3 Penanganan jalan licin Waktu tanggap 7x24 jam Penanggungjawab: Balai dan Binlak
4 Perbaikan bahu jalan 40% dari panjang jalan nasional
non perkotaan dengan bahu
diperkeras

31. KEGIATAN 2. PERENCANAAN DAN PEKERJAAN JALAN
LEBIH BERKESELAMATAN
NO KEGIATAN RUNK TARGET HINGGA 2016 TINDAK LANJUT
5 Pelaksanaan Audit 30% dari jumlah FS Pembangunan AKJ telah dilaksanakan pada proyek-proyek
Keselamatan Jalan Pada Jalan Baru berbantuan luar negeri (EINRIP dan RRDP)
Tahap Studi Kelayakan Penanggungjawab: Bipran Perlu adanya Surat Edaran Dirjen. Bina Marga
yang menginstruksikan kepada Balai untuk
melaksanakan AKJ pada proyek-proyek yang
6 Pelaksanaan Audit 30% dari jumlah DED Jalan Baru dan dimaksud.
Keselamatan Jalan Pada Peningkatan Kapasitas
Tahap DED Penanggungjawab: Balai, Bintek
7 Pelaksanaan Audit 50% dari proyek-proyek multiyears
Keselamatan Jalan Pada Penanggungjawab: Balai, Bintek
Tahap Konstruksi
8 Pelaksanaan Inspeksi 30% dari panjang jalan nasional Inspeksi dilaksanakan melalui Program Uji Laik
Keselamatan Jalan Fungsi Jalan Nasional (ULFJN). Target akan dapat
Penanggungjawab: Binlak terpenuhi 100% pada akhir 2013.
9 Pelaksanaan Perbaikan 30% dari seluruh lokasi rawan Kepolisian belum mengeluarkan data resmi jumlah
Lokasi Rawan Kecelakaan kecelakaan pada jalan nasional lokasi rawan kecelakaan. Bina Marga, melalui
Renstra 2010-2014, telah mentargetkan
Penanggungjawab: POLRI, Balai, penyusunan rekomendasi pada 250 lokasi, dan
Bintek pelaksanaan perbaikan pada 150 lokasi. Saat ini,
telah tersusun 137 rekomendasi dan pelaksanaan
perbaikan di 2 lokasi.

32. KEGIATAN 3. PENINGKATAN STANDAR KELAIKAN
JALAN LEBIH BERKESELAMATAN
NO KEGIATAN TARGET HINGGA TINDAK LANJUT
RUNK 2016
10 menyediakan standar Tersedia
kelaikan jalan yang
berkeselamatan Penanggungjawab: Bintek,
Balitbang
11 Menyediakan Tersedia
pedoman manajemen
penyelenggaraan jalan Penanggungjawab: Bintek,
yang Balitbang
12 Penerapan 60% terlaksana Dit. Bintek telah mempersiapkan
manajemen konsep manajemen keselamatan jalan.
penyelenggaraan jalan Penanggungjawab: Perlu SE Dirjen untuk mengesahkan
yang berkeselamatan Sekditjen? dan mengintegrasikan konsep tersebut
ke dalam siklus pembangunan jalan.

33. KEGIATAN 4. LINGKUNGAN JALAN LEBIH
BERKESELAMATAN
NO KEGIATAN TARGET HINGGA TINDAK LANJUT
RUNK 2016
13 Pengendalian 40% dari panjang ruas jalan Sekjen PU perlu mengkoordinasikan
pemanfaatan rumija nasional terkendali pembentukan MoU lintas kementerian
terkait bersama Pemerintah Daerah
Penanggungjawab: Balai, untuk mengembalikan fungsi ruang
Pemda, kementerian terkait milik jalan. Untuk pelaksanaan
14 Pengendalian 40% dari panjang ruas jalan pengendaliannya dilakukan oleh Balai,
pemanfaatan ruang nasional terkendali pemda, dan kementerian terkait
sepanjang jalan
Penanggungjawab: Balai,
Pemda, Ditjen. Taru,
kementerian terkait
15 Menyediakan 30% dari panjang jalan Program ULFJN akan mengidentifikasi
perlindungan pejalan perkotaan ruas jalan perkotaan yang memiliki
kaki potensi besar membahayakan pejalan
Penanggungjawab: Balai kaki.
Penanganan rekomendasi ULFJN
harus diprioritaskan pada perlindungan
pejalan kaki.

34. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA