Indonesia Railways

1. Jakarta, 15 Desember2009
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN R.I
REVITALISASI PERKERETAAPIAN INDONESIAREVITALISASI PERKERETAAPIAN INDONESIA
(REVITALIZING INDONESIAN RAILWAYS)(REVITALIZING INDONESIAN RAILWAYS)
Oleh : Wakil Menteri PerhubunganOleh : Wakil Menteri Perhubungan
Disampaikan dalamDisampaikan dalam
Workshop on the Railways Master Plan; Expanding theWorkshop on the Railways Master Plan; Expanding the
Potential of Railways to Support Indonesia’s Economic GrowthPotential of Railways to Support Indonesia’s Economic Growth

2. DAFTAR ISI
1. Prioritas Nasional;
2. Daya Saing Infrastruktur Nasional;
3. Revitalisasi Perkeretaapian;
4. Investasi di Bidang Perkeretaapian;
5. Jaringan PrasaranaPerkeretaapian.

3. PRIORITAS NASIONALPRIORITAS NASIONAL
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. INFRASTRUKTUR
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelola Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
3

4. DAYA SAING INFRASTRUKTUR NASIONAL

5.
Argentina Indonesia Philipines Brazil Korea China Japan Thailand Malaysia
2003
78 72 66 54 18 44 11 32 29
2004
74 69 76 57 29 46 9 34 31
2005
72 74 77 65 17 49 12 36 24
2007
85 54 71 72 11 34 8 28 21
2008
88 55 71 64 13 30 9 34 21
Sumber: World Economic Forum
Note: Pada tahun 1996, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada diatas negara China,
Thailand, Taiwan, dan Srilanka.
 Indonesia mengalami kemunduran dalam ketersediaan infrastruktur.
1. PERINGKAT GROWTH COMPETITIVENESS INDEX
(2003-2008)
5

6. 2. FAKTOR PENGHAMBAT DAYA SAING USAHA INDONESIA
6

7. JENIS INFRASTRUKTUR RANKING SCORE
RATA-RATA SCORE 134
NEGARA LAIN YANG
DISURVEI
PERKERETAAPIAN 58 2.8 3.0
PELABUHAN LAUT DAN
PENYEBERANGAN
104 3.0 4.1
TRANSPORTASI UDARA 75 4.4 4.7
Sumber: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2007, 2008
Note :
score 1 = underdevelop ; 7 = extensive and efficient by international standard
3. PERINGKAT KUALITAS INFRASTRUKTUR
TRANSPORTASI INDONESIA TAHUN 2008
7

8. RENSTRA DEPHUB
2010–2014
Target Pertumbuhan PDB
Nasional : 7%
ICOR : 4
Pertumbuhan PDB Transportasi : ……%
Membutuhkan Investasi : Rp ………T
(APBN, Swasta Murni/BUMN dan
KPS)
DUKUNGAN
SEKTOR
Seharusnya
Pertumbuhan PDB Transportasi
Lebih Besar dari
Pertumbuhan PDB Nasional
Tahun Pertumbuhan PDB
Nasional
(%)
Pertumbuhan
PDB
Transportasi
(%)
Investasi
Swasta
(Rp Triliun)
Belanja Moda Pemerintah
/APBN
(Rp Triliun)
2007 6,32 2,78 6 6,46
2008 6,06 2,71 6,8 12,53
Mengapa Pertumbuhan PDB
Transportasi < PDB Nasional ???
REALISASI
8
4. PENGARUH INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

9. GAP PEMBIAYAAN diharapkan dapat didanai melalui pengembangan KPS/PPP,
CSR, dan partisipasi masyarakat
Kebutuhan
Rp. 1,429 Triliun
Sumber : Bappenas, 2009
9
5. PERKIRAAN KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
2010 - 2014

10. REVITALISASI PERKERETAAPIAN
10

11. a. Mewujudkan Multioperator Perkeretaapian;
b. Peningkatkan Keselamatan Perkeretaapian;
c. Peningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta;
d. Pengembangan SDM dan teknologi perkeretaapian;
e. Peningkatkan kapasitas lintas, kapasitas angkut dan
kualitas pelayanan;
f. Pengembangan KA Perkotaan;
g. Mewujudkan keterpaduan moda (KA menuju bandara dan
KA menuju pelabuhan);
h. Reaktivasi lintas – lintas non operasi yang potensial.
1. ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN
11

12. SEBELUM
UU PERKERETAAPIAN NO. 23/2007
SETELAH
UU PERKERETAAPIAN NO. 23/2007
Operator Tunggal :
PT. KAI (Persero)
 Multi Operator, Investasi Swasta
 Keterlibatan Pemerintah Daerah
 Pemanfaatan Teknologi
2. PARADIGMA BARU PERKERETAAPIAN
UU 23
PT. KAI SWASTA PT. KAI
MULTI OPERATORMONOPOLI
12

13. REGULASI
KELEMBAGAAN
SARANA DAN
PRASARANA
UU NO 23/07 PERKERETAAPIAN
KEPUTUSAN MENTERI DAN KEPUTUSAN DIRJEN
PERATURAN PEMERINTAH
• PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
• REHABILITASI DAN PENINGKATAN
• PENINGKATAN AKSESSIBILITAS
• PENGEMBANGAN
• DIKLAT, PENGUJIAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
RESTRUKTURISASI
BUMN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
• SDM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
• SDM PENGUJI
• SDM OPERASI
• PENINGKATAN PEMAHAMAN AKAN
KESELAMATAN
• SPIN OFF JABOTABEK
• BADAN PENYELENGGARA PRASARANA
PERKERETAAPIAN
• BADAN PENYELENGGARA SARANA
PERKERETAAPIAN
3. PROGRAM PERKERETAAPIAN
13

14. 4. PERAN PEMERINTAH PUSAT & PEMDA
(UU NO. 23 TAHUN 2007)
• Menyusun rencana induk perkeretaapian nasional;
• Melaksanakan pembinaan perkeretaapian nasional;
• Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang
perkeretaapian;
• Pemberian izin penyelenggaraan perkeretaapian yang
melintasi batas wilayah Propinsi;
PEMERINTAH
PUSAT
14
• Menyusun rencana induk perkeretaapian
Propinsi/Kab/Kota;
• Melaksanakan pembinaan perkeretaapian
Propinsi/Kab/Kota;
• Pemberian izin penyelenggaraan perkeretaapian
Propinsi/Kab/Kota (setelah mendapat persetujuan
Pemerintah Pusat);
PEMERINTAH
PROP/KAB/KOTA

15. INVESTASI DI BIDANG PERKERETAAPIAN

16. UU No. 23 Tahun 2007 Pasal 23, menyatakan :
1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum
(pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan
pengusahaan) dilakukan oleh Badan Usaha sebagai
penyelenggara baik sendiri-sendiri maupun melalui
kerjasama;
2) Badan Usaha adalah BUMN, BUMD, atau badan hukum
Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian
16
1. DASAR HUKUM

17. 2. PROSES INVESTASI PERKERETAAPIAN
Business
Plan
Trase
FS
ED
Pelelangan
Badan Usaha/
Pemerintah
Ide
Proyek
Izin usaha
Prasarana
Izin Operasi
Sarana
Izin Operasi
Prasarana
Persetujuan
Spesifikasi Teknis
Sarana
Izin Pembangunan
Prasarana
Pemerintah
Perjanjian/
Konsesi
Pengoperasian
(GAPEKA)
Pembangu-
nan
Prasarana
-Financial
Closing
- Pembeba-
san Lahan
1 2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pengadaan
Sarana
Izin usaha
Sarana
17
Berdasarkan PP.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur

18. 3. DAFTAR PROYEK KPS PERKERETAAPIAN
NO NAMA PROYEK INISIATOR POSISI
1. Pembangunan Perkeretaapian
Manggarai – Bandara Soekarno Hatta
Departemen
Perhubungan
Ready to offer
• Selesai PQ dengan 3 calon
investor
2. Perkeretaapian Batu Bara Palaci –
Bangkuang
Pemprov Kalteng Ready to offer
• Pre market sounding
3. Pembangunan kereta api bandara
Kualanamu
Departemen
Perhubungan
Potential Project
4. Pembangunan kereta api Sumatera
Barat (Indarung-Solok)
Departemen
Perhubungan
Potential Project
5. Pembangunan kereta api Simpang-
Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan)
Departemen
Perhubungan
Potential Project
6. Pembangunan kereta api Tanjung
Enim – Batu Raja
Departemen
Perhubungan
Potential Project
7. Pembangunan kereta api Lahat -
Kertapati
Departemen
Perhubungan
Potential Project
18

19. NO NAMA PROYEK INISIATOR POSISI
8. Pembangunan kereta api – blue and
green line (Jakarta Monorail)
Pemprov DKi Potential Project
9. Terminal terpadu kereta api Gedebage Pemkot Bandung Potential Project
10. Pembangunan kereta api Bangkuang –
Lupak Dalam
Pemprov Kalteng Potential Project
11. Pembangunan kereta api Kudangan -
Kumal
Pemprov Kalteng Potential Project
12. Pembangunan kereta api Puruk Cahu –
Kuala Pembuang
Pemprov Kalteng Potential Project
13. Pembangunan kereta api Tubang
Samba – Nanga Bulik
Pemprov Kalteng Potential Project
14. Pembangunan kereta api Kuala Kurun
– Palangkaraya – Pulang Pisau – Kuala
Kapus
Pemprov Kalteng Potential Project
15. Pembangunan kereta api Kalimantan
timur (Puruk Cahu – Balikpapan)
Pemprov Kaltim Potential Project
Lanjutan…
19

20. JARINGAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN
20

21. Jaringan KA
Sumatera
Beroperasi
1.348 km
Tidak Beroperasi
512 Km
Total
1.860 Km
Jaringan KA
Jawa
Beroperasi
3.425 km
Tidak Beroperasi
1.250 Km
Total
4.675 Km
1. JARINGAN KA EKSISTING
21

22. a). Rencana Jaringan KA Pulau Sumateraa). Rencana Jaringan KA Pulau Sumatera
• Mewujudkan lintas KA Trans Sumatera (NAD–
Lampung)
• Menghubungkan jaringan KA dengan pelabuhan
laut (Dumai, Tj. Api-api, Tarahan, Bakauheni, dll)
• Pengembangan KA perkotaan di Medan,
Lampung, Palembang, Pekanbaru & Padang;
• Pembangunan jalur KA baru dengan beban
gandar 18-22 ton dgn lebar spoor 1.435 mm.
2. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN KA
22

23. Lanjutan...
b). Rencana Jaringan KA Pulau Jawab). Rencana Jaringan KA Pulau Jawa
• Optimalisasi jalur kereta api lintas selatan dan lintas utara jawa serta
pembangunan jalur ganda secara bertahap;
• Pengembangan KA perkotaan di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo,
Yogyakarta, Surabaya dan Malang;
• Menghidupkan kembali lintas KA & meningkatkan kapasitas jaringan
prasarana KA secara bertahap;
• Pembangunan Kereta Api Cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta
– Surabaya & Jakarta – Bandung untuk meningkatkan kompetitif moda
& share penumpang kereta api di Pulau Jawa .
23

24. Lanjutan...
c). Rencana Jaringan KA Pulau Kalimantanc). Rencana Jaringan KA Pulau Kalimantan
• Membangun akses angkutan KA barang ke sentra produksi
(tambang, perkebunan, perhutanan dll) dan tidak menutup
kemungkinan untuk angkutan penumpang;
• Pembangunan jalur KA baru dengan beban gandar 18-22 ton
dengan lebar spoor 1.435 mm;
• Mendukung peningkatan keterkaitan ekonomi antar wilayah di
Pulau Kalimantan dan intra wilayah dengan Malaysia dan Brunai
dalam rangka Trans Asia Railways.
24

25. Lanjutan...
d). Rencana Jaringan KA Pulau Sulawesid). Rencana Jaringan KA Pulau Sulawesi
• Pembangunan jaringan KA
untuk pengintegrasian kota-kota
di wilayah pesisir, baik industri,
pertambangan, maupun
pariwisata serta kota-kota
agropolitan, baik kehutanan,
pertanian, maupun perkebunan;
• Pengembangan KA perkotaan
metropolitan Makassar – Maros
– Sungguminasa – Takalar.
25

26. SORONG MANOKWARI
TIMIKA
SARMI
JAYAPURA
NABIRE
Lanjutan...
e). Rencana Jaringan KA Pulau Papuae). Rencana Jaringan KA Pulau Papua
Lintas Panjang
Sorong - Manokwari 329 Km
Manokwari - Nabire 391 Km
Nabire - Timika 298 Km
Nibire - Sarmi 408 Km
Sarmi - Jayapura 248 Km
26

27. SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH
27