Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pembangunan negara yang kuat dan efektif dengan lingkup fungsi yang terbatas, bukan negara yang terlalu besar. Hal ini sejalan dengan tren desentralisasi kekuasaan negara selama generasi terakhir untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia.

1. Kelompok II
Memperkuat Negara
Oleh Francis Fukuyama
•A11109266 Muh. Nasrun safitra
•A11109253 Ardy Inawan Putra
•A11109300Akhmad Fadel
•A11109276 Samuel E. makalew
•A11109306 Satriani
•A11107087 Irmawati
•A11108271 Indayani Hasim
•A11109289Adrian Hariyono

2. Negara-negara Lemah Atau Gagal
Merupakan sumber dari banyak Persoalan
DuniaYg paling serius dan Pelik, Mulai dari
kemiskinan, AIDS dan Obat Bius, Hingga
terorisme. Untuk Menghadapi Berbagai
Persoalan Ini, Francis Fukuyama Menawarkan
sebuah Pemecahan baruYaitu :Pembangunan
Negara

3.  Pembangunan dan penguatan negara adalah
suatu tugas yang amat besar dan berat, mulai
dari afganistan hingga sudan. Kongo hingga irak.
Proses tersebut harus dilakukan dari awal .
Pembentukan lembaga-lembaga publik yang
tepat, seperti angkatan kepolisian yg jujur,
pengadilan yg tidak korup, sekolah dan
pelayanan kesehatan yg berfungsi dgn baik dan
pelayanan sipil yg kuat, adalah suatu tugas yg
amat sulit. Membantu negara-negara tersebut
dgn sumber daya, manusia dan teknologi adalah
hal yg mudah, namun pembangunan-negara
memerlukan metode-metode yg tidak mudah di
pindahkan

4. Bab 1
Dimensi
Kenegaraan
Yang Hilang

5. Pendahuluan
Negara adalah sebuah lembaga purba manusia yang
telah ada sekitar 10.000 tahun yang lampau sejak
masyarakat pertanian pertanian muncul di Mesopotamia.
Negara mempunyai fungsi sangat beragam, kekuasaan
untuk memaksa yang memungkinkan mereka melindungi
hak milik pribadi dan menciptakan keamanan juga
memungkinkan mereka mengambil alih hak milik pribadi
dan melanggar hak WN mereka.
Dengan demikian, tugas politik modern adalah
menjinakkan kekuasaan negara, mengarahkan kegiatan-
kegiatannya ke arah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh
rakyat yang dilayaninya, dan menjalankan kekuasaan di
bawah aturan hukum.

6.  Peran negara yang diperselisihkan
Perpolitikan abad ke 20 sangat dibentuk oleh berbagai kontroversi tentang
ukuran dan kekuatan negara yang pas. Berawal dari suatu tatanan dunia
liberal, dimana tidak ada pajak-pajak pendapatan, program kemiskinan, atau
peraturan kemanan pangan. Selanjutnya dunia runtuhliberal ini runtuh dan
digantikan oleh negara yang jauh lebih terpusat dan aktif.
Satu aliaran perkembangan mengarah pada negara “totaliter”, yang mencoba
menghapuskan keseluruhan masyarakat sipil dan mensubordinasikan
individu-individu yang terpusat pada tujuan-tujuan politiknya sendiri.
Politik pada 1980-an dan 1990-an dicirikan oleh berpengaruhnya kembali
gagasan-gagasan liberal dinegara maju.. Mengurangi ukuran sektor negara
merupakan kebijakan dominan selama tahun-tahun kritis pada dekade
tersebut. Hal ini lebih ditekankan dengan lahirnya suatu panduan dari IMF
dan world bank, yaitu “Konsensus Washington”.
Namun penekanan relatif pada masa ini sangat berpusat pada pengurangan
aktivitas negara, yang dengan sadar disalahmengerti sebagai sebuah
memangkas kemampuan negara secara keseluruhan. Agenda pembangunan
negara tidak diberi banyak penekanan. Alhasil reformasi ekonomi liberal pun
gagal.

7. Lingkup vs Kekuatan
Perbedaan antara lingkungan aktivitas negara, yang mengacu pada berbagai
fungsi dan tujuan berbeda yang dijalangkan pemerintah, dan kekuatan
kekuasaan negara, atau kemampuan negara merencanakan dan menjalangkan
berbagai kebijakan dan memberlakukan undang-undang secara bersih dan
transparan .

8. BAB 2
Negara Lemah
dan
Lubang Hitam
Adminitrasi Negara

9. Persoalan Utama Teori Organisasi:
Delegated Discretion
Salah satu persoalan utama teori organisasi
adalah delegated discretion : pendelegasian
wewenang oleh prinsipal kepada agen untuk
mengambil keputusan.Yang menjadi dilema
adalah bahwa meskipun efisiensi
memerlukan pendelegasian wewenang
dalam pembuatan keputusan dan otoritas,
tindakan pendelegasian tersebut
memunculkan persoalan kontrol dan
pengawasan

10. Teori Organisasi:
-Teori Ronald Coase (1937)
-Teori Alchian & Demsetz (1972)
-Teori Jensen & Meckling (1976)

11. Teori Ronald Coase (1937)
 Tentang perusahaan, yang menegaskan
pembedaan dasar antara pasar dan
hierarki, dan menyatakan bahwa
keputusan-keputusan alokasi sumber daya
tertentu dibuat di dalam organisasi-
organisasi yang hierarkis karena
kebutuhan untuk menghemat biaya
transaksi.

12. Teori Alchian & Demsetz (1972)
 Menyatakan bahwa tidak terdapat suatu
hal yang unik menyangkut hubungan
otoritas yang membedakannya dari
hubungan sukarela di antara para peserta
pasar

13. Teori Jensen & Meckling (1976)
 Memperkenalkan konsep agency cost, yaitu
biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh para
prinsipal untuk menjamin bahwa para agen
menjalankan perintah mereka. Biaya2 ini
mencakup biaya memantau perilaku agen dan
mengikat agen dan kerugian2 lain yang terjadi
ketika agen tersebut bertindak bertentangan
dengan kepentinga-kepentingan perusahaan.

14. Ambiguitas Tujuan:
- Tujuan organisasi yang tidak jelas
- Pendekatan alternatif terhadap kontrol
perilaku agen
- Desentralisasi & wewenang

15. Tujuan organisasi yang tidak jelas
 Kerangka prinsipal agen mengandaikan
bahwa para prinsipal adalah pelaku rasional
yang sepenuhnya memahami kepentingan
mereka sendiri dan mempercayakan otoritas
kepada para agen untuk mencapai
kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga
dapat menimbulkan adanya penyelewengan
perusahaan yang terjadi akibat perilaku agen
yang mementingkan diri sendiri atau salah
dan gagal memahami otoritas prinsipal

16. Pendekatan alternatif terhadap
kontrol perilaku agen
Dorongan-dorongan agen tidak pernah dapat
sepenuhnya disearahkan dengan kepentingan-
kepentingan para prinsipal mereka. Sejumlah besar
teori organisasi menyoroti berbagai mekanisme
untuk membuat dorongan2 ini lebih searah.
Merupakan hal yang mustahil, dalam banyak
keadaan, untuk memantau hasil dari para agen
dalam suatu cara yang memungkinkan mereka
dianggap bertanggung jawab atas tindakan2
mereka. Suatu metode alternatif untuk mengotrol
para agen adalah menggunakan norma-norma dan
pembentukan aktif atas fungsi –fungsi kegunaan
para agen.

17. Desentralisasi & wewenang
 Sumber ambiguitas ketiga dalam desain
organisasi tidak berkaitan dengan bagaimana
para agen dikontrol, tetapi dengan derajat
kewenangan yang harus mereka emban dalam
tingkatan2 hierarki yang berbeda.Terdapat
beberapa petunjuk praktis bagi derajat
desentralisasi yang tepat yang serupa dengan
suatu teori formal. Sebagai contoh, wilayah
pertanggunajawaban yang diberikan kepada
satu tingkatan tertentu dalam sebuah hierarki
harus seuai dengan persoalan2 yang khas yang
terdapat dalam rentang kendalinya.

18. Implikasi Kebijakan
 Implikasi praktis yang muncul dari kesimpulan
teoretis bahwa tidak ada organisasi yang optimal.
Mendukung kesimpulan Woolcock dan Pritchett
(1992) bahwa dalam kebijakan pembangunan, kita
harus sangat berhati-hati menyangkut penegasan
adanya aturan2 yang secara luas dapat diterapkan
pada reformasi sektor publik, manajemen proyek,
atau pemberianjasa pelayanan. Mereka
menekankan ciri disfungsional yang sering kali
terjadi karena mentalitas “praktik terbaik”, dimana
sebuah praktik yang berjalan baik di satu bagian
dunia disebarluaskan dengan segera dan dianggap
sebagai model untul ditiru bagi bagian dunia yang
lain.

20. Perang Dingin

21. Berakhirnya Perang Dingin

22. Persoalan Negara-negara Lemah

24. PELANGGARAN ATAS KEDAULATAN
Dengan Alasan Teroris, Pelanggaran HAM yang buruk,
Pemerintahan AS mengintervensi atau menginvasi serta menekan
secara ekonomi negara-negara tersebut yang jelas melanggar
kedaulatan negara (Souvereighnity) terutama negara-negara lemah.
Sepertia Somalia, Irak, Afghanistan, Yugoslavia, namun Amerika
gagal dalam memajukan negara tersebut dan cenderung negara-
negara yang di invasi oleh AS menjadi negara yang gagal baik
secara ekonomi, maupun secara pemerintahan yang kuat

25. Unilateralisme Amerika Serikat

26. Otoriterisme, Militeristik dan Standar Ganda
Amerika Serikat Serta Pelanggaran kedaulatan
atas negara berdaulat
 Penyelesaian Konflik dengan pendekatan Militer ( Serangan ke
Serbia) telah melanggar kedaulatan negara tersebut
 Invasi ke Afhghanistan walau tanpa legitimasi dari Dunia dan PBB
 Invasi ke Irak walau dengan resolusi PBB namun melanggar negara
yang berdaulat
 Serangan pesawat tak berawak ke teritorial Pakistan merupakan
pelanggaran kedaulatan wilayah Pakistan
 Pelanggaran Udara Israel di wilayah Libanon sebagai negara yang
berdaulat tidak di tanggapi AS

27. Kesimpulan
 Negara lemah tidak mampu berhadapan dengan negara besar
 Kedaulatan suatu negara yang berdaulat tidak berarti (dapat di
langgar) jika berkaitan dengan masalah demokrasi, pelanggaran
HAM serta kejahatan terjadap kemanusiaan.
 Negara besar (AS) dapat melakukan sesuatu dengan ataupun tanpa
legitimasi dari dunia internasinal.
 Standar Ganda, Kebijakan Pre- Emptive, Unilateralisme,
Pendekatan Militeristik dan Otoriterisme merupakan kebijakan AS
dalam menghadapi kepentingan luar negerinya.

29. Bab 4
Lebih Kecil
Namun
Lebih Kuat

30.  Selama Lebih dari Satu Generasi, Kecenderungan
Dalam Politik Dunia Adalah melemahkan Negara.
Kecenderungan itu terjadi baik karena alasan
normatif maupun Ekonomi.
Karena itu, ada kecenderungan untuk
merampingkan ukuran sektor negara dan
memberikannya pada pasar atau pada fungsi-
fungsi masyarakat sipil yg telah di perlakukan
dengan tidak tepak.

31.  Mereka tidak Memerlukan negara yg terlalu luas,
namun mereka sunguh-sunguh memerlukan
negara yg kuat dan Efektif dalam Lingkup Fungsi
negaraYg terbatas
 Sekarang ini Kita menegaskan bahwa kita
mendukung demokrasi, pemerintahan sendiri,
dan hak-hak asasi manusia dan Bahwa usaha
apapun untuk memerintah rakyat lain adalah
usaha yang bersifat transisi dan bukan bersifat
imperial.