Dokumen tersebut membahas mengenai pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) secara bahasa, istilah, dan undang-undang; sejarah perkembangan HAM; hubungan antara hak dan kewajiban; bentuk pelanggaran HAM; gender; sifat pelanggaran HAM; hambatan penegakan HAM di Indonesia; serta perkembangan HAM di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga pasca Orde Baru.

2.  PENGERTIAN HAM MENURUT BAHASA
 PENGERTIAN HAM MENURUT ISTILAH
 PENGERTIAN HAM MENURUT UU NO. 39 TAHUN 1999
 SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
 HUBUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN
 BENTUK PELANGGARAN HAM
 GENDER
 SIFAT PELANGGARAN HAM
 HAMBATAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
 PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA
DAFTAR PEMBAHASAN

3. 
HAK : kewenangan atau kewajiban melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
ASASI : segala sesuatu yang mempunyai sifat yang
sangat mendasar dan sangat
fundamental.
“Hak asasi Manusia (HAM) adalah sebagai hak-hak
mendasar pada diri manusia.”
PEGERTIAN
Menurut Bahasa

4. 
Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang
secara kodrati melekat pada diri manusia,
bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu
harus dilindungi, diihormati, dipertahankan dan
tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh
siapapun.

PENGERTIAN
Menurut Istilah

5. 
 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai mahluk tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerahnya yang wajib di
hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.
PENGERTIAN
Menurut UU no. 39
tahun 1999

6. 
Kalangan ahli HAM menyatakan bahwa konsep ini
bermula dan berkembang di Eropa baru kemudian
merambah ke Negara-negara lain. Untuk melacak
embrio dan sejarah perkembangan konsep HAM, perlu
dijelaskan sejarah Hak Asasi Manusia. Meskipun HAM
baru dideklarasikan pada tahun 1948, namun
embrionya sudah ada mulai sejak zaman sebelum
masehi. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk
melakukan social control kepada penguasa yang zalim
dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
Seiring dengan perkembangan konstitusi dunia.
SEJARAH
Perkembangan HAM

7. 
Hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan
sesorang
Hak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban. Hak
sesorang dibatasi oleh hak orang lain, kewajiban
sesorang menghormati hak orang lain. Dengan
begitu setiap orang akan mendapatkan kebebasan
yang sama.
HUBUNGAN
Hak & Kewajiban

8. 
BENTUK
Pelanggaran HAM

9. 
Yakni suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan
pengucilan secara langsung maupun tidak
langsung didasarkan pada pembedaan
manusia, atas dasar agama, suku, ras, kelompok,
golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta
politik yang selanjutnya berimbas pada
pengurangan, bentuk penyimpangan atau
penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan
dasar kehidupan.
BENTUK
Pelanggaran HAM

10. 
Yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja
sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat
atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani
pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari
seseorang ataupun orang ketiga.
BENTUK
Pelanggaran HAM

11. 
Sifat Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM
berat
 Genosida. Yaitu
pelanggaran HAM berat
yang merusak jiwa atau
kelompok baik fisik
maupun mental. Ex:
narkoba, perang
 pembunuhan,
penganiayaan,
perampokan,
perbudakan,
penyanderaan dll.
Pelanggaran HAM
ringan
 tidak mengancam jiwa
manusia
 berbahaya apabila tidak
segera
diatasi/ditanggulangi
 kelalaian dalam
memberikan pelayanan
kesehatan, pencemaran
lingkungan secara
disengaja oleh
masyarakat dan
sebagainya.

12. 
gender adalah gerakan perempuan yang
ingin memiliki kedudukan yang sama
dengan laki laki.
Gender adalah suatu konsep kultural yang
berkembang ditengah masyarakat yang
berupaya membuat persamaan peran,
perilaku, mentalitas, karakter antara laki-
laki dan perempuan.( Women study
ensiklopedi 2006)
GENDER

13. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan
gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan,
dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara
otonom.
Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia
kerja, dan sektor-sektor publik lainnya.
Identitas gender adalah definisi seseorang tentang dirinya, sebagai laki-laki
atau perempuan, yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologis
dan berbagai karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil proses
sosialisasi.
Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan
yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

14. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap
perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada
pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan
terhadap perempuan maupun laki-laki.
Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi,
sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional
(hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin
berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (Laki-
laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya)
Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi
kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam
mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan
partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

15. 
HAMBATAN
Penegakan HAM di
Indonesia
Kondisi Sosial Budaya (stratifikasi
sosial)
Komunikasi dan Informasi
Kebijakan Pemerintah
Perangkat Perundangan
Aparat dan Penindakannya

16. PERKEMBANGAN HAM DI
INDONESIA

17. 
ZAMAN PENJAJAHAN
 organisasi pergerakan nasional seperti Boedi
Oetomo (1908)
 Sarekat Islam (1911)
 Indische Partij (1912)
 Partai Komunis Indonesia (1920)
 Perhimpunan Indonesia (1925)
 Partai Nasional Indonesia (1927).
Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa
dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang
dilakukan oleh penguasa kolonial ,penjajahan,dan
pemerasan hak-hak masyarakat terjajah.

18. 
1945-1950 Pada periode awal pasca
kemerdekaan masih menekankan
pada wacana hak merdeka, hak
kebebasan untuk berserikat melalui
organisasi politik yang didirikan,
serta hak kebebasan untuk
menyampaikan pendapat terutama
di parlemen
Periode 1950-1959 (masa
perlementer).
 Munculnya partai-partai politik
dengan beragam ideologi.
 kebebasan pers.
 Pelaksanaan pemilihan umum
secara aman, bebas, dan
demokratis
 Kontrol parlemen atas eksekutif.
 perdebatan HAM secara bebas dan
demokratis.
Periode Setelah Kemerdekaan

19. 
Periode 1959-1966 (demokrasi
terpimpin)
Masa ini merupakan bentuk
penolakan presiden Soekarno
terhadap sistem Demokrasi
Parlementer yang di nilai
sebagai produk barat karena
tidak sesuai dengan karakter
bangsa Indonesia yang telah
memiliki cara tersendiri dalam
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara
Periode 1966-1998 (Orde Baru Pelanggaran HAM Orde Baru
dapat dilihat dari kebijakan politik
Orde Baru yang bersifat
Sentralistik dan anti segala
gerakan politik yang berbeda
dengan pemerintah .
Periode Setelah Kemerdekaan

20. 
Periode pasca Orde Baru perhatian pemerintah terhadap
pelaksanaan HAM mengalami
perkembangan yang sangat
signifikan yang ditandai dengan Tap
MPR No. XVII/MPR/1998 tentang
HAM, pengesahan UU tentang HAM,
pembentukan Kantor Menteri
Negara Urusan HAM yang
kemudian di gabung dengan
Departeman Hukum dan
Perundang-undangan menjadi
Departeman Kehakiman dan HAM,
penambahan pasal-pasal khusus
tentang HAM dalam amandemen
UUD 1945, pengesahan UU tentang
pengadilan HAM
Periode Setelah Kemerdekaan