SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 20
Kegagalan Dalam Konstruksi
Bangunan Gedung Metro Grosir Tanah Abang
Aspek Hukum Jasa Konstruksi dan Etika Usaha
Perumahan dan Permukiman
Disusun Oleh :
Andy Noviansyah
Annur
Bernardus Gunardi
Herliana Sidabutar
Ryan Anggrian

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
TAHUN 2013
PENDAHULUAN
Suatu kontrak konstruksi yang telah memenuhi syaratsyarat yang sah dan asas-asas suatu kontrak, tidak menutup
kemungkinan untuk terjadinya kegagalan bangunan (Building
Failure). Dalam pekerjaan konstruksi bangunan sering
ditemukannya kegagalan bangunan yang dapat diakibatkan oleh
pihak penyedia jasa atau pengguna jasa.
Semua pekerjaan konstruksi melakukan pergerakannya
sesuai dengan tahapan (siklus) kegiatannya yaitu diawali
dengan perencanaan, sifat bahan bangunan yang digunakan,
pengujian bahan dan bangunan/konstruksi, pelaksanaan dan
pengawasan serta pemeliharan bangunan. Kegiatan-kegiatan
tersebut harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil
yang baik dan memuaskan. Tahap-tahap tersebut harus
dilakukan dengan baik, jika pada salah satu tahap terjadi
kegagalan maka akan mempengaruhi kegiatan yang lainnya
serta harus mengikuti ketentuan atau standar yang berlaku.
Kegagalan bangunan dapat disebabkan oleh faktor kesalahan
manusia itu sendiri. Kesalahan manusia itu dapat diakibatkan
dari ketidaktahuan,kesalahan kinerja (kecerobohan dan
kelalaian) dan keserakahan. Ketidaktahuan dapat diakibatkan
dari kurangnya pelatihan, pendidikan dan pengalaman.
Kesalahan kinerja ( kecerobohan dan kelalaian) termasuk
salahnya dalam perhitungan dan tidak terperinci, tidak benar
dalam membaca gambar dan spesifikasi dan cacat konstruksi.
Walaupun demikian, konsultan tersebut harus merencanakan
segala sesuatunya dengan baik, sehingga mendapatkan hasil
yang maksimal juga.
PENGERTIAN
Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah
diserah-terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa
menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan
dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang
sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa.
kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan
konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan
sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik
sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari
pengguna jasa atau penyedia jasa.
ASPEK HUKUM
Berdasarkan UU Kegagalan Bangunan terbagi atas
beberapa definisi di :
1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Jasa
Konstruksi
3. HAKI pada tahun 2001 mencoba mengkaitkan
dengan UU-RI No.18 Tahun 1999
4. Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK)
CONTOH KASUS
“Runtuhnya Penambahan Bangunan Pada Grosir Tanah Abang”
LATAR BELAKANG KASUS

PENYEBAB

SANKSI

AKIBAT
Latar Belakang Kasus
Di bidang konstruksi sebenarnya sering juga terjadi
malpraktek yang disebabkan baik oleh pihak pengguna jasa
maupun penyedia jasa. Salah satu contoh malpraktek konstruksi
adalah robohnya bangunan tambahan di pusat grosir Metro Tanah
Abang yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2009 yang lalu.
Robohnya bangunan tambahan di pusat grosir Metro Tanah
Abang sangat mungkin disebut sebagai malpraktek konstruksi.
Walaupun selama ini robohnya suatu bangunan tidak pernah
disebut sebagai malpraktek. Kesalahan-kesalahan di bidang
konstruksi yang dilakukan oleh orang-perorang atau badan usaha
yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain menurut penulis
dapat disebut sebagai malpraktek konstruksi. Dalam kasus Metro
Tanah Abang kerugian dialami oleh masyarakat yang menderita
luka-luka dan meninggal dunia.
Penyebab Runtuhnya
Berdasarkan
informasi
yang
didapat,
runtuhnya gedung tambahan grosir metro
tanah abang disebabkan beberapa kesalahan
seperti dibawah ini :
1.Kesalahan Perencanaan
2.Kesalahan Pelaksanaan
3.Kesalahan Pengawasan
Akibat yang Ditimbulkan
Dari kesalahan yang diungkapakan sebelumnya,
akibat yang timbul berdasarkan informasi yang
didapat adalah sebagai berikut:
1. Terdapat korban meninggal sebanyak 4 orang
2. Terdapat korban luka –luka sebanyak 14 orang
3. Bertambahnya biaya dan waktu untuk
konstruksi
Sanksi Hukum
Berdasarkan kasus runtuhnya penambahan gedung grosir
tanah abang, sanksi hukum yang diberikan adalah sebagai
berikut:
1. Tanggung jawab penyedia jasa dalam UUJK Nomor 18
Tahun 1999 disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2.
2. Sanksi bagi penyelenggara konstruksi dijelaskan dalam
Bab X pasal 41, 42 dan 43 UUJK.
3. dikenakan dua dugaan pidana yaitu pelanggaran pasal
pelanggaran pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang
mengakibatkan meninggalnya orang lain, pasal 360 KUHP
mengenai kelalaian yang mengakibatkan orang lain lukaluka, serta pelanggaran UU nomor 28 tahun 2002
mengenai bangunan dan gedung.
Ini adalah beberapa dokumentasi pada
saat kejadian :
SEKIAN & TERIMA
KASIH

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Baja tulangan beton SNI 2052-2014
Baja tulangan beton SNI 2052-2014Baja tulangan beton SNI 2052-2014
Baja tulangan beton SNI 2052-2014
WSKT
 
87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase
Miftakhul Yaqin
 
Pengujian kuat tarik_baja_beton (umum)
Pengujian kuat tarik_baja_beton (umum)Pengujian kuat tarik_baja_beton (umum)
Pengujian kuat tarik_baja_beton (umum)
Surya BS
 
Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaran
Saeful Fajri
 
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedung
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedungSni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedung
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedung
WSKT
 

Mais procurados (20)

SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNGSNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
 
Tabel Profil Konstruksi Baja
Tabel Profil Konstruksi BajaTabel Profil Konstruksi Baja
Tabel Profil Konstruksi Baja
 
Baja tulangan beton SNI 2052-2014
Baja tulangan beton SNI 2052-2014Baja tulangan beton SNI 2052-2014
Baja tulangan beton SNI 2052-2014
 
SNI 07-2052-2002 Baja Tulang beton
SNI 07-2052-2002 Baja Tulang betonSNI 07-2052-2002 Baja Tulang beton
SNI 07-2052-2002 Baja Tulang beton
 
Pengawasan proyek
Pengawasan proyekPengawasan proyek
Pengawasan proyek
 
87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase
 
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan GedungSNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
 
Sni 7394-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstr...
Sni 7394-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstr...Sni 7394-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstr...
Sni 7394-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstr...
 
Pengujian kuat tarik_baja_beton (umum)
Pengujian kuat tarik_baja_beton (umum)Pengujian kuat tarik_baja_beton (umum)
Pengujian kuat tarik_baja_beton (umum)
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
 
Preliminary design kel. 3revisi
Preliminary design kel. 3revisiPreliminary design kel. 3revisi
Preliminary design kel. 3revisi
 
Metode pelaksanaan-konstruksi-jembatan
Metode pelaksanaan-konstruksi-jembatanMetode pelaksanaan-konstruksi-jembatan
Metode pelaksanaan-konstruksi-jembatan
 
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksiPihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
 
Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaran
 
Perencanaan bendung
Perencanaan bendungPerencanaan bendung
Perencanaan bendung
 
makalah saluran pengelak pada bendungan
makalah saluran pengelak pada bendungan makalah saluran pengelak pada bendungan
makalah saluran pengelak pada bendungan
 
contoh soal menghitung momen ultimate pada balok
contoh soal menghitung momen ultimate pada balokcontoh soal menghitung momen ultimate pada balok
contoh soal menghitung momen ultimate pada balok
 
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedung
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedungSni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedung
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedung
 
Analisa harga pekerjaan bronjong
Analisa harga pekerjaan bronjongAnalisa harga pekerjaan bronjong
Analisa harga pekerjaan bronjong
 

Destaque

Destaque (7)

Kegagalan Konstruksi Akibat Likuifaksi
Kegagalan Konstruksi Akibat LikuifaksiKegagalan Konstruksi Akibat Likuifaksi
Kegagalan Konstruksi Akibat Likuifaksi
 
Kegagalan konstruksi
Kegagalan konstruksiKegagalan konstruksi
Kegagalan konstruksi
 
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
 
Tugas individu wildan nuruzzaman
Tugas individu wildan nuruzzamanTugas individu wildan nuruzzaman
Tugas individu wildan nuruzzaman
 
Kasus proyek abadi pembangunan
Kasus proyek abadi pembangunanKasus proyek abadi pembangunan
Kasus proyek abadi pembangunan
 
Presentasi cacat gagal konstruksi
Presentasi cacat gagal konstruksiPresentasi cacat gagal konstruksi
Presentasi cacat gagal konstruksi
 
Manajemen konstruksi
Manajemen konstruksiManajemen konstruksi
Manajemen konstruksi
 

Semelhante a Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung

02. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021.pdf
02. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021.pdf02. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021.pdf
02. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021.pdf
Di Prihantony
 
Uu 18 1999 - jasa konstruksi
Uu 18 1999 - jasa konstruksiUu 18 1999 - jasa konstruksi
Uu 18 1999 - jasa konstruksi
franst
 
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi   ipan juandaMakalah k3 bidang konstruksi   ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Juanda Ipan
 

Semelhante a Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung (20)

Contoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja KonstruksiContoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
 
Refrensi
RefrensiRefrensi
Refrensi
 
02. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021.pdf
02. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021.pdf02. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021.pdf
02. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021.pdf
 
TUGAS ke VI MKII
TUGAS ke VI MKIITUGAS ke VI MKII
TUGAS ke VI MKII
 
Uu 18 1999 - jasa konstruksi
Uu 18 1999 - jasa konstruksiUu 18 1999 - jasa konstruksi
Uu 18 1999 - jasa konstruksi
 
pengantar aspek hukum pembangunan
pengantar aspek hukum pembangunanpengantar aspek hukum pembangunan
pengantar aspek hukum pembangunan
 
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls bTgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
 
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi   ipan juandaMakalah k3 bidang konstruksi   ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
 
Regulatory Updates - Indonesia Construction Services
Regulatory Updates - Indonesia Construction ServicesRegulatory Updates - Indonesia Construction Services
Regulatory Updates - Indonesia Construction Services
 
Mk2 muhammad ibnu abid
Mk2 muhammad ibnu abidMk2 muhammad ibnu abid
Mk2 muhammad ibnu abid
 
Uu jasa konstruksi 18 1999
Uu jasa konstruksi 18 1999Uu jasa konstruksi 18 1999
Uu jasa konstruksi 18 1999
 
Uu18 1999 jasakonstruksi
Uu18 1999 jasakonstruksiUu18 1999 jasakonstruksi
Uu18 1999 jasakonstruksi
 
Icci2006 s4pp10
Icci2006 s4pp10Icci2006 s4pp10
Icci2006 s4pp10
 
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
 
Tugas vi mk2_prama.pta_a2_0648
Tugas vi mk2_prama.pta_a2_0648Tugas vi mk2_prama.pta_a2_0648
Tugas vi mk2_prama.pta_a2_0648
 
Pp29 2000
Pp29 2000Pp29 2000
Pp29 2000
 
Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiUndang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONIPerbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
 
Tugas manajemen konstruksi ii
Tugas manajemen konstruksi iiTugas manajemen konstruksi ii
Tugas manajemen konstruksi ii
 
Pp no 29_th_2000
Pp no 29_th_2000Pp no 29_th_2000
Pp no 29_th_2000
 

Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung

  • 1. Kegagalan Dalam Konstruksi Bangunan Gedung Metro Grosir Tanah Abang Aspek Hukum Jasa Konstruksi dan Etika Usaha Perumahan dan Permukiman Disusun Oleh : Andy Noviansyah Annur Bernardus Gunardi Herliana Sidabutar Ryan Anggrian KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TAHUN 2013
  • 2. PENDAHULUAN Suatu kontrak konstruksi yang telah memenuhi syaratsyarat yang sah dan asas-asas suatu kontrak, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kegagalan bangunan (Building Failure). Dalam pekerjaan konstruksi bangunan sering ditemukannya kegagalan bangunan yang dapat diakibatkan oleh pihak penyedia jasa atau pengguna jasa. Semua pekerjaan konstruksi melakukan pergerakannya sesuai dengan tahapan (siklus) kegiatannya yaitu diawali dengan perencanaan, sifat bahan bangunan yang digunakan, pengujian bahan dan bangunan/konstruksi, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharan bangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil yang baik dan memuaskan. Tahap-tahap tersebut harus dilakukan dengan baik, jika pada salah satu tahap terjadi kegagalan maka akan mempengaruhi kegiatan yang lainnya serta harus mengikuti ketentuan atau standar yang berlaku.
  • 3. Kegagalan bangunan dapat disebabkan oleh faktor kesalahan manusia itu sendiri. Kesalahan manusia itu dapat diakibatkan dari ketidaktahuan,kesalahan kinerja (kecerobohan dan kelalaian) dan keserakahan. Ketidaktahuan dapat diakibatkan dari kurangnya pelatihan, pendidikan dan pengalaman. Kesalahan kinerja ( kecerobohan dan kelalaian) termasuk salahnya dalam perhitungan dan tidak terperinci, tidak benar dalam membaca gambar dan spesifikasi dan cacat konstruksi. Walaupun demikian, konsultan tersebut harus merencanakan segala sesuatunya dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal juga.
  • 4. PENGERTIAN Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah-terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa. kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa.
  • 5. ASPEK HUKUM Berdasarkan UU Kegagalan Bangunan terbagi atas beberapa definisi di : 1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 2. Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Jasa Konstruksi 3. HAKI pada tahun 2001 mencoba mengkaitkan dengan UU-RI No.18 Tahun 1999 4. Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK)
  • 6. CONTOH KASUS “Runtuhnya Penambahan Bangunan Pada Grosir Tanah Abang” LATAR BELAKANG KASUS PENYEBAB SANKSI AKIBAT
  • 7. Latar Belakang Kasus Di bidang konstruksi sebenarnya sering juga terjadi malpraktek yang disebabkan baik oleh pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa. Salah satu contoh malpraktek konstruksi adalah robohnya bangunan tambahan di pusat grosir Metro Tanah Abang yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2009 yang lalu. Robohnya bangunan tambahan di pusat grosir Metro Tanah Abang sangat mungkin disebut sebagai malpraktek konstruksi. Walaupun selama ini robohnya suatu bangunan tidak pernah disebut sebagai malpraktek. Kesalahan-kesalahan di bidang konstruksi yang dilakukan oleh orang-perorang atau badan usaha yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain menurut penulis dapat disebut sebagai malpraktek konstruksi. Dalam kasus Metro Tanah Abang kerugian dialami oleh masyarakat yang menderita luka-luka dan meninggal dunia.
  • 8. Penyebab Runtuhnya Berdasarkan informasi yang didapat, runtuhnya gedung tambahan grosir metro tanah abang disebabkan beberapa kesalahan seperti dibawah ini : 1.Kesalahan Perencanaan 2.Kesalahan Pelaksanaan 3.Kesalahan Pengawasan
  • 9. Akibat yang Ditimbulkan Dari kesalahan yang diungkapakan sebelumnya, akibat yang timbul berdasarkan informasi yang didapat adalah sebagai berikut: 1. Terdapat korban meninggal sebanyak 4 orang 2. Terdapat korban luka –luka sebanyak 14 orang 3. Bertambahnya biaya dan waktu untuk konstruksi
  • 10. Sanksi Hukum Berdasarkan kasus runtuhnya penambahan gedung grosir tanah abang, sanksi hukum yang diberikan adalah sebagai berikut: 1. Tanggung jawab penyedia jasa dalam UUJK Nomor 18 Tahun 1999 disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. 2. Sanksi bagi penyelenggara konstruksi dijelaskan dalam Bab X pasal 41, 42 dan 43 UUJK. 3. dikenakan dua dugaan pidana yaitu pelanggaran pasal pelanggaran pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan orang lain lukaluka, serta pelanggaran UU nomor 28 tahun 2002 mengenai bangunan dan gedung.
  • 11.
  • 12. Ini adalah beberapa dokumentasi pada saat kejadian :
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.