1. Kegagalan Dalam Konstruksi
Bangunan Gedung Metro Grosir Tanah Abang
Aspek Hukum Jasa Konstruksi dan Etika Usaha
Perumahan dan Permukiman
Disusun Oleh :
Andy Noviansyah
Annur
Bernardus Gunardi
Herliana Sidabutar
Ryan Anggrian
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
TAHUN 2013
2. PENDAHULUAN
Suatu kontrak konstruksi yang telah memenuhi syaratsyarat yang sah dan asas-asas suatu kontrak, tidak menutup
kemungkinan untuk terjadinya kegagalan bangunan (Building
Failure). Dalam pekerjaan konstruksi bangunan sering
ditemukannya kegagalan bangunan yang dapat diakibatkan oleh
pihak penyedia jasa atau pengguna jasa.
Semua pekerjaan konstruksi melakukan pergerakannya
sesuai dengan tahapan (siklus) kegiatannya yaitu diawali
dengan perencanaan, sifat bahan bangunan yang digunakan,
pengujian bahan dan bangunan/konstruksi, pelaksanaan dan
pengawasan serta pemeliharan bangunan. Kegiatan-kegiatan
tersebut harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil
yang baik dan memuaskan. Tahap-tahap tersebut harus
dilakukan dengan baik, jika pada salah satu tahap terjadi
kegagalan maka akan mempengaruhi kegiatan yang lainnya
serta harus mengikuti ketentuan atau standar yang berlaku.
3. Kegagalan bangunan dapat disebabkan oleh faktor kesalahan
manusia itu sendiri. Kesalahan manusia itu dapat diakibatkan
dari ketidaktahuan,kesalahan kinerja (kecerobohan dan
kelalaian) dan keserakahan. Ketidaktahuan dapat diakibatkan
dari kurangnya pelatihan, pendidikan dan pengalaman.
Kesalahan kinerja ( kecerobohan dan kelalaian) termasuk
salahnya dalam perhitungan dan tidak terperinci, tidak benar
dalam membaca gambar dan spesifikasi dan cacat konstruksi.
Walaupun demikian, konsultan tersebut harus merencanakan
segala sesuatunya dengan baik, sehingga mendapatkan hasil
yang maksimal juga.
4. PENGERTIAN
Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah
diserah-terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa
menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan
dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang
sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa.
kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan
konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan
sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik
sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari
pengguna jasa atau penyedia jasa.
5. ASPEK HUKUM
Berdasarkan UU Kegagalan Bangunan terbagi atas
beberapa definisi di :
1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Jasa
Konstruksi
3. HAKI pada tahun 2001 mencoba mengkaitkan
dengan UU-RI No.18 Tahun 1999
4. Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK)
7. Latar Belakang Kasus
Di bidang konstruksi sebenarnya sering juga terjadi
malpraktek yang disebabkan baik oleh pihak pengguna jasa
maupun penyedia jasa. Salah satu contoh malpraktek konstruksi
adalah robohnya bangunan tambahan di pusat grosir Metro Tanah
Abang yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2009 yang lalu.
Robohnya bangunan tambahan di pusat grosir Metro Tanah
Abang sangat mungkin disebut sebagai malpraktek konstruksi.
Walaupun selama ini robohnya suatu bangunan tidak pernah
disebut sebagai malpraktek. Kesalahan-kesalahan di bidang
konstruksi yang dilakukan oleh orang-perorang atau badan usaha
yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain menurut penulis
dapat disebut sebagai malpraktek konstruksi. Dalam kasus Metro
Tanah Abang kerugian dialami oleh masyarakat yang menderita
luka-luka dan meninggal dunia.
9. Akibat yang Ditimbulkan
Dari kesalahan yang diungkapakan sebelumnya,
akibat yang timbul berdasarkan informasi yang
didapat adalah sebagai berikut:
1. Terdapat korban meninggal sebanyak 4 orang
2. Terdapat korban luka –luka sebanyak 14 orang
3. Bertambahnya biaya dan waktu untuk
konstruksi
10. Sanksi Hukum
Berdasarkan kasus runtuhnya penambahan gedung grosir
tanah abang, sanksi hukum yang diberikan adalah sebagai
berikut:
1. Tanggung jawab penyedia jasa dalam UUJK Nomor 18
Tahun 1999 disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2.
2. Sanksi bagi penyelenggara konstruksi dijelaskan dalam
Bab X pasal 41, 42 dan 43 UUJK.
3. dikenakan dua dugaan pidana yaitu pelanggaran pasal
pelanggaran pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang
mengakibatkan meninggalnya orang lain, pasal 360 KUHP
mengenai kelalaian yang mengakibatkan orang lain lukaluka, serta pelanggaran UU nomor 28 tahun 2002
mengenai bangunan dan gedung.