Pada dokumen tersebut dijelaskan mengenai perbandingan proses pengadaan barang/jasa secara manual dan elektronik ("e-procurement"). Secara ringkas, e-procurement memiliki keunggulan dalam meningkatkan transparansi, persaingan yang sehat, dan efisiensi proses pengadaan dibandingkan pengadaan secara manual.

1. O L E H :
H E N R Y Z U L F I K A R
N P M : 0 5 3 1 0 8 0 3 5

2. PENDAHULUAN
• KORUPSI MERUPAKAN EXTRAORDINARY CRIME DAN CRIME AGAINST
HUMANITY
•43,8% KASUS DI KPK ADALAH MASALAH PENGADAAN BARANG/JASA
Sumber: Laporan Tahunan 2011, KPK

5. E F I S I E N S I P B J D E N G A N E -
P R O C U R E M E N T
•Rerata efisiensi PBJ selama 5 tahun terakhir
adalah 11,51%
•Khusus tahun 2011 efisiensi sebesar 11,72% atau
Rp 4,4 Triliun

6. BELANJA BARANG DAN MODAL PEMERINTAH PUSAT
MELALUI PROSES PENGADAAN TAHUN 2011 LEBIH
DARI
RP 200 TRILIUN (± 16% DARI TOTAL BELANJA APBN)
BELANJA MODAL PADA PEMDA MENCAPAI LEBIH DARI
RP 70 TRILIUN (± 20% DARI TOTAL NILAI TRANSFER
KE DAERAH)
ANGKA TERSEBUT BELUM TERMASUK PENGADAAN
YANG BERSUMBER DARI KOMPONEN APBD LAIN DAN
PENGADAAN YANG DILAKUKAN OLEH BUMN/BUMD

7. Permasalahan Utama
BPK: “...penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
salah satunya karena rendahnya kapasitas manajemen
pemerintah atau tidak memadainya pengetahuan para
pegawai dan pejabat pemerintah dalam proses
pengadaan barang/jasa”
Agus Raharjo: “...solusi untuk mengatasi penyimpangan
pengadaan adalah dengan memahami Perpres 54/2010
dengan baik, kemudian mengembangkan LPSE”
Busyro Muqodass: “...aturan yang ketat
harus diikuti dengan perbaikan SDM,
karena percuma saja sistem dan
aturannya ketat jika kapasitas, mental
dan integritas SDM rendah”

8. PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN
KONVENSIONAL ( M A N U A L )
 PENGADAAN SECARA ARISAN DAN ADANYA KICK-BACK SELAMA
PROSES PENGADAAN;
 MELAKUKAN SUAP UNTUK MEMENANGKAN PENGADAAN;
 PROSES PENGADAAN YANG TIDAK TRANSPARAN;
 SATKER TIDAK MENGUMUMKAN RENCANA PENGADAAN;
 PEMASOK MEMATOK HARGA YANG LEBIH TINGGI (MARK-UP);
 MEMENANGKAN PERUSAHAAN KELUARGA, KERABAT, ATAU
KELOMPOK TERTENTU;
 TIDAK MEMBUKA AKSES BAGI PESERTA DARI DAERAH SEKITARNYA;
 MEMBUAT SPESIFIKASI TEKNIS YANG HANYA DAPAT DIPASOK OLEH
SATU PELAKU USAHA TERTENTU;
 ADANYA PEMASOK YANG TIDAK MEMENUHI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI NAMUN TETAP DAPAT IKUT PENGADAAN DAN BAHKAN
MENANG;
 MENGGUNAKAN METODA PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK
PENGADAAN YANG SEHARUSNYA DILELANG SECARA TERBUKA
PEMECAHAN PAKET PENGADAAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

9. Kelemahan Pengadaan
Konvensional (Manual)
Transparansi
Pengadaan konvensional dinilai tidak memberi informasi tentang seluruh
pemasok potensial kepada unit pengadaan
Akibatnya, persaingan menjadi terbatas, dampak terhadap pertumbuhan
ekonomi menjadi melemah, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial
dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu
Pengadaan konvensional juga dinilai tidak menyediakan mekanisme
pengawasan kepada publik
Fakta: 4,2 juta perusahaan di Indonesia yang bergerak
dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, hanya
3,5 persen (150.000) yang terlibat

10. KELEMAHAN PENGADAAN
KONVENSIONAL (MANUAL)
KURANGEFISIEN
WAKTU PENGIRIMAN (DELIVERY TIME) MENJADI LEBIH
LAMA DAN BIAYA MENJADI LEBIH MAHAL, BAIK BAGI
PEMERINTAH MAUPUN PENYEDIA
HARGA BARANG/JASA YANG DIPERLUKAN MENJADI
LEBIH TINGGI

11. Critical Point PBJ
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat terjadi pada seluruh tahap
PBJ
Perencanaan Pengadaan
• Penggelembungan anggaran (gejala penggelembungan
terlihat dari unit price yang tidak realistis)
• Spesifikasi teknis dengan kriteria yang diarahkan
• Tidak mengumumkan secara terbuka rencana PBJ pada
awal tahun anggaran
• Pemaketan pekerjaan yang direkayasa (memecah/
menggabungkan paket tidak realistis)
• Penyusunan jadwal yang tidak realistis
• Pemilihan metode pengadaan, metode dokumen, metode
kualifikasi dan metode evaluasi yang tidak tepat
• Kegiatan yang seharusnya swakelola diganti menjadi
kontraktual
• Anggaran untuk proses pengadaan tidak tersedia
Manual
=
Eproc

12. Pembentukan Pokja ULP
• Anggota Pokja tidak memenuhi
kualifikasi/persyarat
• Integritas Pokja
• Independensi Pokja
• Rangkap jabatan Pokja dengan
PPK/LPSE/Bendahara/Verifikator
Tagihan/Validator SPM/Internal Auditor/Tim
Pemeriksa atau Penerima BJ
Manual
=
Eproc

13. Penyusunan HPS
• HPS tidak ada
• Mark-up
• Mengarah pada merk produk tertentu
• Harga dasar tidak standar
• Penentuan estimasi tidak handal
• Referensi harga tidak memadai
• Penambahan item biaya yang tidak relevan
Manual
=
Eproc

14. Penyusunan Dokumen
Pemilihan
• Persyaratan teknis tidak realistis dan
menambahkan persyaratan yang tidak
perlu
• Kriteria kelulusan evaluasi tidak jelas
• Dokumen tidak standar (tidak sesuai SDP)
• Dokumen tidak lengkap
Manual
=
Eproc

15. Pengumuman Pengadaan
• Tidak melalui LPSE
• Menghindari menggunakan e-procurement
• Jangka waktu pengumuman tidak sesuai
aturan
• Syarat kualifikasi dalam pengumuman tidak
lengkap
Manual
>
Eproc

16. Prakualifikasi/Pascakualifikasi
• Dokumen tidak memenuhi syarat
tetapi lolos
• Evaluasi tidak sesuai kriteria
• Dokumen administrasi bersifat
“aspal” (Manual)
• Dokumen kualifikasi tidak didukung
data otentik (Manual)
• Dokumen disusulkan (Manual)
Manual
>
Eproc

17. Pendaftaran dan Pengambilan
Dokumen pemilihan
• Hampir tidak ada titik kritis dalam fase ini jika
menggunakan e-proc
• Kemungkinan terjadi pengaturan kapasitas
up/down bandwith, namun tidak bisa oleh panitia
tetapi panitia berkolusi dengan LPSE (auditor dapat
memperoleh bukti dengan melakukan Forensic IT
Audit)
• Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama
(Manual)
• Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari (Manual)
• Menyatakan pendaftaran dan pengambilan
dokumen tidak boleh diwakilkan/harus membawa
dokumen asli (Manual), dll
Manual
>
Eproc

18. Penjelasan/aanwijzing
• Perubahan penting atas dokumen pemilihan
penyedia tidak dituangkan dalam adendum
dokumen pemilihan penyedia jasa
• Penjelasan yang kontroversial
• Pre bid meeting (Manual)
• Tidak membuat BA penjelasan/tidak
disebarluaskan (Manual)
• Tidak ada partisipasi masyarakat (Manual)
Manual
>
Eproc

19. Pembukaan penawaran
• Ketidaklengkapan dokumen penawaran
• Perubahan jadwal pembukaan dokumen penawaran
tidak disertai alasan yang logis
• Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran
(Manual)
• Penyimpanan dokumen penawaran tidak pada kotak
terkunci (Manual)
• Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat
(Manual)
• Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada
hari libur (Manual)
Manual
>
Eproc

20. Pengumuman Pemenang
• Perubahan jadwal pengumuman pemenang
tanpa alasan
• Tidak ada pengumuman pemenang (Manual)
• Pengumuman pemenang tidak diberitahukan
kepada seluruh pesertalelang (Manual)
• Pengumuman tidak mengindahkan aspek
publik atau dilakukan tersembunyi (Manual)
• Pengumuman tidak sesuai kaidah (Manual)
Manual
>
Eproc

21. Sanggahan
• Substansi sanggahan tidak ditanggapi
• Surat sanggahan tidak ditanggapi (Manual)
• Jawaban sanggahan ditunda-tunda (Manual)
• Sanggahan proforma untuk menghindari
tuduhan tender diatur (Manual)
• Tidak seluruh sanggahan ditanggapi (Manual)
Manual
>
Eproc

22. Penunjukkan Pemenang
• Surat penunjukkan yang tidak lengkap
• Surat penunjukkan dibuat terburu-buru
• Surat penunjukkan yang sengaja ditunda
pengeluarannya (Manual)
• Tanggal surat penunjukkan dibuat lebih
belakangan dibandingkan tanggal kontrak
(Manual)
Manual
>
Eproc

23. Penandatangan Kontrak
• Adanya kejanggalan dalam kontrak
• Penandatangan kontrak yang ditunda-tunda
• Tidak dilengkapi surat jaminan pelaksanaan
dari bank (untuk nilai tertentu)
• Tanggal surat jaminan pelaksanaan lebih
belakangan dibandingkan tanggal kontrak
Manual
=
Eproc

24. Pelaksanaan/Penyerahan BJ
• Kualitas/kuantitas tidak sesuai spesifikasi
• Jaminan pasca jual palsu
• Keterlambatan penyerahan BJ
• Kriteria penerimaan BJ bias/tidak jelas
Manual
=
Eproc

25. Pembayaran dan Pelaporan
• Pembayaran yang tidak sesuai kemajuan fisik
• Pembayaran fiktif
• Kekurangan pemungutan dan penyetoran
pajak
• Tidak dibuat berita acara pembayaran
• Pelaporan tidak lengkap/tidak sesuai aturan
Manual
=
Eproc

26. Potensi Penyimpangan
Pemanfaatan
• Kualitas/Kuantitas BJ yang diterima tidak
sesuai kebutuhan
• Penyerahan BJ di lokasi yang tidak tepat
• Barang/jasa yang belum/tidak dapat
dimanfaatkan
Manual
=
Eproc

27.  E - P R O C U R E M E N T A D A L A H P R O S E S
P E N G A D A A N B A R A N G / J A S A
P E M E R I N TA H YA N G P E L A K S A N A A N N YA
D I L A K U K A N S E C A R A E L E K T R O N I K
YA N G B E R B A S I S W E B / I N T E R N E T
D E N G A N M E M A N FA AT K A N FA S I L I TA S
T E K N O L O G I K O M U N I K A S I D A N
I N F O R M A S I M E L A L U I P E L E L A N G A N
U M U M S E C A R A E L E K T R O N I K
 P E N G A D A A N B A R A N G / J A S A S E C A R A
E L E K T R O N I K D I L A K U K A N D E N G A N
C A R A E - T E N D E R I N G ATA U E -
P U R C H A S I N G

28. DASAR HUKUM
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun
2003
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun
2010
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun
2012 “Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah”

29. Meningkatkan
transparansi dan
akuntabilitas
Meningkatkan akses
pasar dan persaingan
usaha yang sehat
Memperbaiki tingkat
efisiensi proses
pengadaan
Mendukung proses
monitoring dan audit
Memenuhi kebutuhan
akses informasi yang
real time
Tujuan E-Procurement

30. 1. Efisiensi
2. Efektifitas
3. Terbuka & Persaingan
Sehat
4. Transparansi
5. Adil & Non-diskriminatif
6. Akuntabilitas
7. Interoperabilitas
8. Jaminan Keamanan Data
Prinsip-Prinsip Dasar e-Procurement

31. No. Tahapa
n
Manua
l
Elektronik
1. Pengumuman Melalui koran Melalui koran dan
website
2. Pendaftaran & Pengambilan Dokumen Datang langsung (tatap
muka)
Online dan unduh
dokumen di website
3. Penjelasan Dokumen & Perubahan
Dokumen
Datang langsung (tatap
muka)
1. Komunikasi online
2. Berita acara
tertuang dalam
rekaman
komunikasi online
3. Perubahan dokumen
diunduh di website
4. Dokumen Penawaran & Pembukaan
Dokumen Penawaran
Bentuk hardcopy dengan
sampul tersegel
disampaikan secara
langsung ke panitia dan
dibuka secara manual
Berbentuk dokumen
elektronik yang
disandikan (encrypt)
dikirim (upload)
melalui website dan
dibuka (decrypt)
secara elektronik.

32. No
.
Tahapan Manual Elektronik
5
.
Evaluasi Penawaran Sama Sama
6
.
Evaluasi Kualifikasi Sama Sama
7
.
Usulan calon pemenang Sama Sama
8
.
Penetapan Pemenang Sama Sama
9
.
Pengumuman Pemenang Datang lihat
langsung
Diumumkan di website
dan dikirimkan melalui
e- mail
10
.
Sanggah Hasil Lelang Datang langsung
(tatap muka) atau
surat menyurat
Komunikasi online
11
.
Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Sama Sama
12
.
Penandatanganan Kontrak Sama Sama

33. 1.Agency (Instansi)
2.Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)
3.ULP/Panitia
Pengadaan/Pejabat
Pengadaan
4.Penyedia Barang/Jasa
5.LPSE

34. 1. Pengumuman lelang oleh Panitia
2. Upload dokumen lelang oleh Panitia
3. Download dokumen lelang oleh
Penyedia
4. Penjelasan lelang
5. Pemasukan dokumen penawaran oleh
Penyedia
6. Pembukaan dokumen penawaran oleh
Panitia
7. Pengumuman pemenang lelang
8. Sanggahan

35. 1. Mendapatkan penawaran
yang lebih banyak
2. Mempermudah proses
administrasi
3. Mempermudah PPK/Panitia
Pengadaan dalam
mempertanggung jawabkan
proses pengadaan

36. 1. Menciptakan persaingan
usaha yang sehat
2. Memperluas peluang usaha
3. Membuka kesempatan
pelaku usaha mengikuti
lelang
4. Mengurangi biaya
transportasi untuk
mengikuti lelang

37. 1. Metode Penelitian ini merupakan penelitian
dengan menggunakan metode Survey dengan
kuisioner dan wawancara sebagai alat pengumpul
data-data primer;
2. Penelitian ini untuk mengukur tingkat
keuntungan dan kerugian penerapan e-
procurement dibandingkan dengan Lelang
konvensional/manual khususnya bagi penyedia
jasa konsultansi;
3. Obyek penelitian adalah responden penyedia jasa
konsultansi.
4. Dari hasil analisa yang telah dilakukan, dapat
dilihat bagaimana pengaruh hasil penerapan e-
procurement terhadap keuntungan dan/atau
kerugian terutama dari transparansi, kinerja dan
efisiensi yang dirasakan peneyedia jasa
khususnya jasa konsultansi.

38. TERIMA KASIH