Makalah ini membahas tentang good governance dan otonomi daerah. Good governance didefinisikan sebagai pemerintahan yang baik yang melibatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah. Otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Good governance dalam kerangka otonomi daerah mencakup penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi dan ak

1. 1
MAKALAH
Good Governance & Otonomi Daerah
Mukh. Khanif Ma’ruf
1323308055

2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh
tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur
dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum
yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas
pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.
Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses
pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin
meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan
menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di
berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara
Republik Indonesia.
Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya
praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan
yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan
dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi.
Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena
globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama
dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha
(bisnis).

3. Kedua perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun
globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan
pemerintahan. Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali
pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari
posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator.
Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya
mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan
aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang
melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya
ditempatkan sebagai penerima manfaat (beneficiaries), harus mulai
menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus
berfungsi sebagai pelaku.
Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera
dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan
dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan
lancar. Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan
waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping
itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari
seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan
bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat
madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka
mencapai tata pemerintahan yang baik
3
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan permasalahan yaitu:
1. Bagaimana pengertian good governance dan otonomi daerah?
2. Bagaimana prinsip good governance dan otonomi daerah?
3. Bagaimana good governance dalam kerangka otonomi daerah?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan makalah ini
yaitu:

4. 4
1. Untuk mengetahui pengertian good governance dan otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui prinsip good governance dan otonomi daerah.
3. Untuk mengetahui good governance dalam kerangka otonomi daerah.
D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari penulisan makalah ini yaitu :
1. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait pemahaman
mengenai pengertian dan prinsip-prinsip good governance maupun
otonomi daerah.
2. Dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran di dalam penulisan
makalah.

5. 5
BAB II
PEMBAHASAN
A. Good Governance
1. Pengertian Good Governance
Pengertian Good Governance dari segi administrasi pembangunan,
good governance didefinisikan sebagai sebuah kerangka kelembagaan
secara keseluruhan yang mana warganya diperbolehkan untuk
berinteraksi dan bertransaksi secara bebas, pada tingkat perbedaan,
untuk memenuhi aspirasi politik, ekonomi dan sosial.
Pada dasarnya, pemerintahan yang baik memiliki tiga aspek:
1. Kemampuan warga negara untuk mengekspresikan pandangan dan
akses pengambilan keputusan secara bebas.
2. Kapasitas instansi pemerintah (baik politik dan birokrasi) untuk
menerjemahkan pandangan-pandangan ini ke dalam rencana yang
realistis dan menerapkannya secara efektif biaya.
3. Kemampuan warga Negara dan lembaga-lembaga untuk
membandingkan apa yang telah diminta dengan apa yang telah
direncanakan, dan membandingkan apa yang telah direncanakan
dengan apa yang telah dilaksanakan.
Sedangkan dari segi teori pembangunan, good governance diartikan
sebagai berikut:
Politik dan birokrasi yang menyediakan lingkungan Macra-ekonomi
yang memungkinkan untuk investasi dan pertumbuhan, yang
mengejar kebijakan distribusi dan ekuitas terkait, yang membuat
intervensi kewirausahaan dimana diperlukan praktek prinsip-prinsip

6. manajemen yang jujur dan efisien. Sebuah kepemimpinan politik
berkomitmen dan imajinatif disertai dengan birokrasi yang efisien dan
akuntabel, tampaknya menjadi kunci untuk pembentukan pemerintahan
yang baik di suatu negara.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa good governance
mensyaratkan adanya hubungan yang harmonis antara negara (state),
masyarakat (civil siciety) dan pasar (market).
Jika mengacu pada World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan
sektor publik (public sector) adalah menciptakan good governance.
Pengertian good governance adalah kepemerintahan yang baik,
menurut UNDP (United Nation Develepment Program) dapat diartikan
sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid
dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan
pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi,
pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political
framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
2. Urgensi dan Prinsip-prinsip Good governance
a. Urgensi
Dari uraian diatas disimpulkan arti penting atau keurgensian dari
Good Governance di Indonesia yaitu:
a. Memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Masih
banyaknya korupsi dan penyimpangan dalam penyelenggaraan
negara di Indonesia memicu munculnya reformasi dengan salah
satu isu reformasi yang fundamental yaitu recovery economy
dari unsur KKN dengan cara menjalankan Good Governance di
Indonesia.
b. Memperbaiki sistem pemerintahan atau tata kenegaraan yang
selama ini bobrok dan digerogoti unsur KKN, sehingga
6

7. terwujud suatu pemerintahan yang bersih yang sesuai dengan
keinginan warga negara Indonesia.
c. Pelayanan publik. Salah satu pokok tugas pemerintah adalah
memberikan pelayanan publik seperti pelayanan jasa kepada
masyarakat. Pelayanan publik ini tidak hanya di tekankan
kepada pemerintah tetapi juga kepada sektor swasta guna
memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Agus
Dwiyanto mengemukakan pendapatnya bahwa “pelayanan
publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan
dan penerapan Good Governance di Indonesia”.
d. Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kebijakan otonomi daerah
merupakan harapan besar bagi proses demokrasi dan sekaligus
kekhawatiran akan kegagalan proses tersebut. Alasan lain
adalah masih belum optimalnya pelayanan birokrasi
pemerintahan dan juga sektor swasta dalam memenuhi
kebutuhan dan kepentingan publik. Ini menjadi sebab utama
mengapa Good Governance mendapat relevansinya di
Indonesia.
e. Perwujudan nilai demokrasi. Negara Indonesia menganut
paham Demokrasi pancasila sebagai falsafah hidup bernegara.
Good Governance mampu mereflesikan nilai-nilai demokrasi
karena dalam konsep Good Governance pada dasarnya
menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara, baik
ditingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat
madani.
f. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat
utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai
tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.
g. Pengelolaan pemerintah yang bersih dan berwibawa yang
dirumuskan bersama oleh pemerintah dan komponen
masyarakat madani.
7

8. Sesuai dengan penjelasan diatas, maka pemerintahan yang baik itu
adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasil-hasilnya.
Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan
itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita
kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model dari
pemerintahan. Pemerintahan itu dapat dikatakan baik, jika
produktif dan memperlihatkan hasil indikator dengan kemampuan
ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktifitas maupun
dalam daya beli, kesejahteraan spiritualisnya terus meningkat
dengan indikator rasa aman, tenang, dan bahagia serta sense of
nationality yang baik.
8
b. Prinsip-prinsip Good Governance:
1. Akuntabilitas: meningkatkan akuntabilitas para pengambil
keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat.
2. Pengawasan: meningkatkan upaya pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan
mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. Daya tangkap: meningkatkan kepekaan para penyelenggara
pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme: meningkatkan kemampuan dan moral
penyelenggaraan pemerintah agar mampu memberi pelayanan
yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. Efisiensi & Efektivitas: menjadi pelayanan kepada masyarakat
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggung jawab.
6. Transparansi: menciptakan kepercayaan timbal-balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.

9. 7. Kesetaraan: memberi peluang yang sama bagi setiap anggota
9
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Wawasan ke Depan: membangun daerah berdasarkan visi dan
strategis yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh
proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan
ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi: mendorong setiap warga untuk mempergunakan
hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan
keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
10. Penegakan hukum: mewujudkan penegakan hukum yang adil
bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM
dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
B. Otonomi Daerah
1. Pengertian Otonomi Daerah
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah pada pasal 1 ayat (5), otonomi daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undang.
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republuk
Indonesia (UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (6).
Secara etimologi kata otonomi berasal dari bahasa Yunani “autos”
yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti beraturan, jadi otonomi

10. daerah dapat diartikan mengatur sendiri. Secara resmi otonomi daerah
dilaksanakan sejak 1 Januari 2001.
2. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah harus:
a. Dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan,
10
pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
b. Didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
c. Sesuai dengan konstitusi.
d. Lebih meningkatkan kemandirian daerah.
e. Lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif di daerah.
3. Konsep Dasar Otonomi Daerah
Dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1999
dinyatakan bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan
daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup
kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di
bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter
dan fiscal, serta agama. Keleluasan otonomi juga mencakup pula
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan
mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, pengadilan dan
evaluasi. Selanjutnya di sebutkan pula bahwa otonomi yang
bertanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan wewenang
kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus di pikul
oleh daerah dalam pemberian tujuan pemberian otonomi, berupa
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semangkin banyak.
Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang No. 22 tahun 1999
tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan otonomi daerah telah di
berikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan. Kewenangan tersebut semestinya di
pergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan
masyrakat. Hal ini juga di katakan oleh Mubyarto bahwa “pada
hakikatnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang segala

11. urusan pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah
kabupaten atau kota dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
( lebih lancar, lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah)”. Meskipun
dengan di berlakukannya undang-undang nomor 32 dan undang-undang
nomor 33 tahun 2004 sebagian kewenangan tersebut di tarik
lagi, akan tetapi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah
tetap masih sangat besar dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
pelayanan publik. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa secara
teoritis pelaksanaan otonomi daerah akan dapat mengangkat kuwalitas
publik karena;
1. Otonomi daerah akan memperpendek tingkatan atau jenjang hirarki
pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan dapat di
lakukan secara lebih cepat.
2. Otonomi daerah akan memperbesar kewenangan dan keleluasaan
daerah sehingga pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih
sesuai dengan kebutuhan daerah dan tuntutan masyrakat.
3. Otonomi derah akan memperdekat penyelenggaraan pemerintahan
dengan konstetuennya sehingga penyelenggara pemerintahan dapat
merespon tututan masyarakat secara lebih cepat.
4. Kedekatan dengan konstetuen tersebut juga akan meningkat
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, karena masyrakat lebih
dekat dan memiliki akses yang lebih besar untuk mengontrol
jalannya pemeritahan.
Berdasarkan dari ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 1999
sebagimana yang telah di jelaskan diatas mengenai otonomi daerah ini
dimana dari penjelasan secara teori cukup baik dan dapat memberikan
manfaat yang sangat luar biasa kepada masyrakat. Tetapi dapat kita
lihat sendiri bahkan dapat kita rasakan dengan adanya otonomi daerah
banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi didalam pelaksanaan
penyelenggraan pemerintahan. Seperti yang sering terjadi dilingkungan
11

12. pemerintahan yang tugasnya memberikan pelayanan kepada
masyarakat kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum
atau yang telah ditetapkan didalam undang-undang. Hal ini di
karenakan bahwa setiap pemerintah daerah di berikan kekuasaan
penuh oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pogram-pogram
pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Tetapi dari apa yang di harapkan
dengan adanya otonomi daerah ini maka pemerintah daerah tidak dapat
melaksanakan pogram-pogram yang telah dibuat oleh pemerintah
sehingga apa yang di rencanakan oleh pemerintah tidak dapat tercapai
dengan maksimal. Menurut saya hal ini terjadi karena kurangnya peran
dari pemerintah pusat untuk mengawasi kinerja yang di lakukan oleh
setiap intansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya karena
dengan alasan bahwa intansi-intansi penmerintah daerah sudah di
berikan wewenang untuk mengurusnya masing-masing. Sehingga,
pemerintah daerah dengan leluasa untuk melaksanakan tugasnya.
Bahkan kecil sekali kemungkinan pengawasan yang di lakukan dari
pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah apalagi terhadap intansi-intansi
12
pemerintah daerah yang berada jauh di pedalaman.
4. Good Governance dalam kerangka Otonomi Daerah
Dari segi pemunculannya, adanya lembaga pemerintah daerah
merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip desentralisasi.
Sebagai suatu prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan
pemerintah modern, desentralisasi menjanjikan banyak hal bagi
kemanfaatan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat ditingkat lokal.
Dalam telaah konseptual, desentralisasi umumnya dipahami bersisi
ganda, yakni: meningkatkan efisiensi dan efektifitas administrasi
pemerintahan nasional dan mengaktualisasikan representasi lokalitas.
Satu hal yang nyata dari aspek desentralisasi itu adalah keinginan
untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Dengan perkataan

13. lain dapat dikemukakan bahwa desentralisasi akan memungkinkan
terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dari parsitipatif.
Dalam konteks makna demikian itu, desentralisasi pada dasarnya
akan berfokus pada persoalan pelaksanaan dan pengembangan otonomi
daerah, yakni sampai seberapa jauh suatu pemerintah dan masyarakat
daerah dapat memenuhi aspirasi mereka berdasarkan prakarsa dan
kegiatan pengelolaan oleh mereka sendiri. Melalui pemahaman bahwa
desentralisasi merupakan upaya mengelola suatu kondisi daerah yang
bervariasi baik dalam lingkup maupun dalam derajatnya, maka
penyelenggaraan desentralisasi berlangsung di atas berbagai prinsip:
a. Prinsip pendemokrasian, yakni mealui desentralisasi akan dapat
dibangun suatu kehidupan pemerintahan yang demokratis. Bahwa
sesungguhnya penyelenggaraan desentralisasi hanya dapat
berlangsung dimulai dalam kehidupan pemerintahan yang
demokratis.
b. Prinsip keanekaragaman, desentralisasi pada dasarnya merupakan
perwujudan pengakuan akan adanya keadaan daerah yang berbeda.
Melalui desentralisasi, keadaan yang berbeda-beda, dapat dikelola
dengan responsive, efisien dan efektif.
c. Prinsip subsidaritas. Melalui desentralisasi diharapkan akan
terwujud kesempatan pemerintah dan masyarakat pada tingkat
lokal untuk mengambil prakarsa utama dan pertama, dalam
membuat kebijakan dan program sesuai dengan keutuhan keadaan
dan potensi yang mereka miliki.
Otonomi daerah disatu sisi memberi kesempatan yang sangat besar
kepada pemerintah dan masyarakat daerah untuk mempunyai
kewenangan mengatur dan melayani pemenuh kebutuhan mereka
dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun
demikian, sejumlah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah
13

14. nasional itu tidak secara otomatis berarti segera terwujudnya
kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Untuk dapat
bermakna positif bagi masyarakat daerah, otonomi daerah
mensyaratkan terbentuknya suatu kondisi kondusif terlebih dahulu,
atau paling tidak, diwujudkan seiring dengan implementasi otonomi
daerah tersebut.
Good Governance dalam kaitannya dengan otonomi daerah yaitu
Good Governance sebagai faktor kunci dalam otonomi daerah karena
penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya betul-betul akan
terealisasi dengan baik, apabila dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
Good Governance. Desentralisai dalam penyelenggaraan pemerintah
yang baik (Good Governance) dan pembangunan regional menjadi
topik utama di United Nations Centre of Regional Development
(UNCRD) sejak pertemuan Nagoya tahun 1981. Hal tersebut diikuti
dengan perhatian yang lebih mendalam terhadap berbagai pandangan
dan pengalaman negara-negara dalam medesain dan
mengimplementasikan program-program pembangunan. Berbagai
literatur tentang desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Walter
O. Oyugi memberikan penekanan bahwa desentralisasi merupakan
prasyarat bagi terciptanya Good Governance. Dasar asumsinya adalah
bahwa Good Governance menyangkut situasi dimana terdapat
pembagian kekuasaan (power sharing) antara pusat dan daerah dalam
proses pengambilan keputusan. Pemerintah lokal sebagai salah satu
bentuk desentralisai memberikan kontribusi bagi local self-government,
dengan asumsi bahwa local self-government juga
memiliki makna tersebut. Alasan lainnya adalah bahwa pemerintah
lokal akan memelihara berbagai penerimaan masyarakat (grassroot)
terhadap demokrasi.
Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah, dari
sentralisasi ke desentralisasi, dari terpusatnya kekuasaan pada
14

15. pemerintah dan pemerintah daerah (eksekutif) ke power sharing antara
eksekutif dan legislatif daerah, harus ditindak lanjuti dengan perubahan
manajemen pemerintahan daerah. Dari sisi manajemen pemerintahan
daerah harus terjadi perubahan nilai yang semula menganut proses
manajemen yang berorientasi kepada kepentingan internal organisasi
pemerintah ke kepentingan eksternal, disertai dengan peningkatan
pelayanan dan pendelegasian sebagian tugas pelayanan pemerintah ke
masyarakat.
Dalam rangka membangun Good Governance di daerah
prinsip-prinsip fundamental yang menopang tegaknya Good
Governance harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa terkecuali,
penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betul
terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip
Good Governance. Bahkan sebenarya otonomi daerah dengan
berbagai seluk beluknya seperti apa yang telah dijelaskan telah
memberi ruang yang lebih kondusif bagi terciptanya Good
Governance.
15

16. 16
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan,
yaitu:
1. Pengertian Good Governance dari segi pembangunan, didefinisikan
sebagai sebuah kerangka kelembagaan secara keseluruhan yang mana
warganya diperbolehkan untuk berinteraksi dan bertransaksi secara
bebas, pada tingkat perbedaan, untuk memenuhi aspirasi politik,
ekonomi dan sosial.
2. Prinsip-prinsip Good Governance: akuntabilitas, pengawasan, daya
tangkap, profesionalisme, efisiensi & efektifitas, transparansi,
kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, dan penegakan hukum.
3. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah pada pasal 1 ayat (5), otonomi daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undang.
4. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah: 1) Dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi
dan keanekaragaman daerah. 2) Didasarkan pada otonomi luas, nyata,
dan bertanggung jawab. 3) Sesuai dengan konstitusi. 4) Lebih
meningkatkan kemandirian daerah. 5) Lebih meningkatkan peranan
dan fungsi badan legislatif di daerah.

17. 17
B. Saran
Adapun Saran dari kelompok kami sehubungan dengan bahasan makalah
ini, kepada rekan-rekan mahasiswa agar lebih meningkatkan, menggali
dan mengkaji lebih dalam tentang Good Governance dan Otonomi Daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Saronji Dahlan, Asy’ari. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan, untuk SMP kelas
IX. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Tim Abdi Guru. 2004. Kewarganegaraan, untuk SMP kelas IX. Klaten: Penerbit
Prestasi Agung Pratama.
knkg-indonesia.
com/home/index.php/option=com_content&view=article&id=93:10-
prinsip-good-governance&catid=1:latest-news&itemid=18
http://cadasmaranataardi.blogspot.com/2013/03/konsep-dasar-otonomi-daerah.
html
Ohitsujiza.wordpress.com/2009/02/23/good-governance/