Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan penegakannya dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dijelaskan bahwa hukum merupakan aturan yang mengatur tata tertib masyarakat yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan lembaga-lembaga hukum di Indonesia serta fungsi dan peranan hukum dalam kehidupan masyarakat.

1. Oleh :
Reskita Wahyuni
Hamdani
Ansari
Aulia Winda
Rahma Wani
Rismaini
Cut Irdiani
PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMENUHI RASA
KEADILAN MASYARAKAT

2. Hukum ??
Himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan)
yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang
seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat

3. Indonesia Dan Hukumnya
• “Indonesia adalah negara hukum”, begitulah isi pasal
1 (3) UUD tahun 1945. Negara hukum yang
dimaksud adalah negara yang dijalankan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
sebagai landasannya, sehingga apa yang menjadi
aktifitas negara tidak diperbolehkan melanggar
ketentuan-ketentuan yang ada.

4. • Hukum di Indonesia merupakan kolaborasi dari system hukum
Eropa, hukum adat dan hukum agama. Hukum agama, karena
sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka
dominasi hukum atau Syari’at lebih banyak, terutama di bidang
perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia
juga berlaku hukum adat yang diserap dalam perundang-
undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari
aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya
yang ada di wilayah Indonesia.

5. Lembaga-
Lembaga
Hukum di
Indonesia
Mahkamah konstitusi
Mahkamah Agung
Pengadilan Militer
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Agama
Pengadilan Tinggi
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

6. 1. Mahkamah Konstitusi
Salah satu kekuasaan kehakiman di indonesia. Sesuai
dengan UUD 1945 (perubahan ketiga), kekuasaan
kehakiman di indonesia dilakukan oleh mahkamah agung
dan mahkamah konstitusi
2. Mahkamah Konstitusi
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah
Konstitusi.

7. 3. Pengadilan Militer
Pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan
bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan
dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan
pertahanan keamanan negara.
4. Pengadilan Tata
Usaha Negara
Sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata
usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten
atau kota.

8. 5. Pengadilan Agama
Sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan
agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau
kota.
6. Pengadilan Tinggi
Sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum
yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai
pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang
diputus oleh pengadilan negeri.
7. Kekuasaan
Kehakiman di
Indonesia
Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara
hukum republik indonesia.

9. Hukum dan masyarakat
Masyarakat?
Masyarakat merupakan pergaulan hidup
manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama
dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara
aturan yang tertentu.
1. Harus ada kelompok manusia dan harus banyak jumlahnya dan bukan
mengumpulkan binatang.
2. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah
tertentu.
3. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama untuk
maju kepada satu cita-cita yang sama.
unsur-
unsur
masyarakat

10. selaku pengelola didalam wilayah dan
masyarakatnya membuat aturan-aturan guna
menjadikan ketertiban, keadilan dan
kesejahteraan sebagai orientasinya
Kepada siapa hukum itiu di berikan?
Hukum itu tumbuh dan digunakan akibat dari pada peristiwa yang
timbul di dalam lingkungan masyarakat yang pada saat itu masih
terdapat keraguan dan kebimbangan dalam pemecahan masalahnya,
sehingga hukum itu masuk dan menyatu dengan kehidupan setiap
manusia yang pada teritorialnya diatur olehnya (hukum adat/tidak
tertulis).
manusia

11. Unsur-unsur hukum
Peraturan dalam tingkah laku dan pergaulan masyarakat
Di adakan oleh badan resmi yang berwajib
Bersifat memeksa
Adanya sanksi bagi yang melanggar
Ciri – cirii nya :
 Adanya perintah atau larangan
 Perintah dan larangan harus di taati setiap manusia

12. Fungsi hukum
 Fungsi Mempalisitas : untuk menciptkan dan memelihara ketertiban
 Fungsi Refresif : untuk mencapai kehendak penguasa
 Fungsi Idiologis : kemerdekaan, keseteraan, dan kesejahteraan.
 Fungsi Reflektif : keinginan bersama sehingga hukum itu harus bersifat
netral
tujuannya
Ketertiban,ketentraman,kedamaian,kesejahter
aan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan
bermasyarakat.

13. Peranan hukum dalam masyarakat
Hukum mempuyai peranan sangat besar dalam pergaulan
hidup di tengah-tengah masyarakat.
Hali ini dapat di lihat dari ketertiban,ketentraman,dan
tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat,
Karena, hukum mengatur menentukan hak dan kewjiban
serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan
sosial.

14. Pembagian hukum :
Menurut bentuk nya hukum terbagi atas :
 hukum tertulis ( written law) : Hukum yang tercantumm
dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 Hukum tidak tertulis ( Unwritten law) : Hukum yang masih
hidup dalam keyakinan dan kenyataaan di dalam
masyarakat,dianut dan di taati oleh masyarakat yang
bersangkutan. Misalnya hukum kebiasaan dan hukum adat