O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Kewarganegaraan Dan Negara
Kewarganegaraan Dan Negara
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Ppt ppkn (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Ppt ppkn

  1. 1. Oleh : Reskita Wahyuni Hamdani Ansari Aulia Winda Rahma Wani Rismaini Cut Irdiani PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMENUHI RASA KEADILAN MASYARAKAT
  2. 2. Hukum ?? Himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat
  3. 3. Indonesia Dan Hukumnya • “Indonesia adalah negara hukum”, begitulah isi pasal 1 (3) UUD tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai landasannya, sehingga apa yang menjadi aktifitas negara tidak diperbolehkan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.
  4. 4. • Hukum di Indonesia merupakan kolaborasi dari system hukum Eropa, hukum adat dan hukum agama. Hukum agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at lebih banyak, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku hukum adat yang diserap dalam perundang- undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Indonesia.
  5. 5. Lembaga- Lembaga Hukum di Indonesia Mahkamah konstitusi Mahkamah Agung Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
  6. 6. 1. Mahkamah Konstitusi Salah satu kekuasaan kehakiman di indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (perubahan ketiga), kekuasaan kehakiman di indonesia dilakukan oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi 2. Mahkamah Konstitusi lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
  7. 7. 3. Pengadilan Militer Pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. 4. Pengadilan Tata Usaha Negara Sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
  8. 8. 5. Pengadilan Agama Sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. 6. Pengadilan Tinggi Sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. 7. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia.
  9. 9. Hukum dan masyarakat Masyarakat? Masyarakat merupakan pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. 1. Harus ada kelompok manusia dan harus banyak jumlahnya dan bukan mengumpulkan binatang. 2. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu. 3. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama untuk maju kepada satu cita-cita yang sama. unsur- unsur masyarakat
  10. 10. selaku pengelola didalam wilayah dan masyarakatnya membuat aturan-aturan guna menjadikan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan sebagai orientasinya Kepada siapa hukum itiu di berikan? Hukum itu tumbuh dan digunakan akibat dari pada peristiwa yang timbul di dalam lingkungan masyarakat yang pada saat itu masih terdapat keraguan dan kebimbangan dalam pemecahan masalahnya, sehingga hukum itu masuk dan menyatu dengan kehidupan setiap manusia yang pada teritorialnya diatur olehnya (hukum adat/tidak tertulis). manusia
  11. 11. Unsur-unsur hukum Peraturan dalam tingkah laku dan pergaulan masyarakat Di adakan oleh badan resmi yang berwajib Bersifat memeksa Adanya sanksi bagi yang melanggar Ciri – cirii nya :  Adanya perintah atau larangan  Perintah dan larangan harus di taati setiap manusia
  12. 12. Fungsi hukum  Fungsi Mempalisitas : untuk menciptkan dan memelihara ketertiban  Fungsi Refresif : untuk mencapai kehendak penguasa  Fungsi Idiologis : kemerdekaan, keseteraan, dan kesejahteraan.  Fungsi Reflektif : keinginan bersama sehingga hukum itu harus bersifat netral tujuannya Ketertiban,ketentraman,kedamaian,kesejahter aan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
  13. 13. Peranan hukum dalam masyarakat Hukum mempuyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hali ini dapat di lihat dari ketertiban,ketentraman,dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, Karena, hukum mengatur menentukan hak dan kewjiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.
  14. 14. Pembagian hukum : Menurut bentuk nya hukum terbagi atas :  hukum tertulis ( written law) : Hukum yang tercantumm dalam berbagai peraturan perundang-undangan.  Hukum tidak tertulis ( Unwritten law) : Hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataaan di dalam masyarakat,dianut dan di taati oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya hukum kebiasaan dan hukum adat

×