Dokumen tersebut merupakan skema sertifikasi manajer pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup ruang lingkup, tujuan, acuan normatif, kemasan kompetensi, persyaratan dasar pemohon sertifikasi, hak dan kewajiban pemegang sertifikat, biaya sertifikasi, serta proses sertifikasi.

1. FR. SKEMA-03
Ditetapkan tanggal:
Oleh:
Nomor Dokumen : 001/SKEMA/LSPMSDMI/2015
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi : Terkendali
Tak terkendali
2015
MANAJER PENGELOLAAN SUMBER DAYA
MANUSIA
√
Mahmud
Ketua Komite Skema
Dinarwulan Sutoto
Ketua Umum LSP MSDM Indonesia
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

2. SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
2
1. LATAR BELAKANG
1.1.Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang berbasis kompetensi dan
terstandarisasi secara nasional untuk organisasi secara umum telah
dituangkan dalam format SKKNI MSDM dan SKKNI HI.
1.2.SKKNI MSDM dan SKKNI HI ini dikembangkan menggunakan pendekatan
RMCS (Regional Model Competency Standard) berdasarkan praktek
manajemen terbaik sehingga para pelaksana dan penanggung-jawab MSDM
diharapkan mampu bersaing secara nasional, regional, dan atau
internasional.
1.3.Ketentuan dalam Pasal 12 dan 18 Undang-undang No 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
1.4.Proses pengembangan kompetensi profesi saat ini beragam dalam jenis
programnya maupun cara eksekusinya di setiap organisasi dan badan
usaha pemerintah.
1.5.Diperlukan pelaksana dan penanggung-jawab Manajemen Sumber Daya
Manusia (MSDM) yang kompeten di bidangnya sesuai standar kompetensi
yang berlaku secara nasional.
1.6.Perlu dipastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan SDM di organisasi
terlaksana dengan kaidah-kaidah yang benar sehingga menghasilkan
peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi.
1.7.Perlunya mengembangkan hubungan kerja yang harmonis antara
pengusaha dan pekerja melalui sistem pengelolaan SDM yang sesuai
dengan ketentuan dan perundang-undangan.
2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI
Skema sertifikasi ini meliputi profesi bidang manajemen sumber daya manusia
dengan penguasaan berdasarkan kerangka okupasi manager pengelolaan SDM.
Okupasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi serta perbaikan terhadap pengelolaan SDM telah
dilakukan berdasarkan pendekatan pengeloaan sumber daya manusia yang
benar sesuai dengan praktek terbaik serta pemenuhan sumber daya manusia
sesuai dengan kebutuhan organisasi, demi memastikan tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan sebagai berikut :

3. SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
3
2.1Merencanakan dan membangun organisasi yang efektif sekaligus
melakukan pengelolaan SDM untuk mencapai tujuan organisasi
2.2Merencanakan, mencari, memilih SDM yang berkualitas untuk memenuhi
kebutuhan organisasi saat ini dan masa yang akan dating
2.3Mengelola proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi SDM
secara terinegrasi untuk menyeimbngkan antara kebutuhan pegawai dengn
organisasi demi menjaga keberlangsungan organisasi secara umum
2.4Mengelola kinerja pekerja agar selaras dengan tujuan organisasi serta
pemberian penghargaan yang menarik, kompetitif, dan adil
2.5Mengembangkan pola hubungan pekerja yang harmonis untuk memastikan
pencapai tujuan organisasi
2.6Menyediakan dan mengembangkan layanan administrasi dan sistem
informasi manajemen SDM sesuai dengan kebutuhan
Kelompok kompetensi ini dapat digunakan untuk memenuhi kualifikasi
kompetensi pada jabatan-jabatan antara lain namun tidak terbatas pada:
Manajer Sumber Daya Manusia, Human Capital Manager, HRD Manager,
Manajer Personalia, Kepala Personalia
3. TUJUAN SERTIFIKASI
Memastikan dan memelihara kompetensi profesi pengelolaan sumber daya
manusia pada umumnya dan atau pimpinan dibidang sumberdaya manusia
4. ACUAN NORMATIF
4.1.Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
4.2.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 307 tahun 2014
tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori
Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat
Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia.
4.3.Peraturan BNSP No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian-
Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
4.4.Peraturan BNSP No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan dan
Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

4. SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
4
5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI
5.1.Jenis Kemasan : OKUPASI
5.2.Okupasi Bidang Manajer Pengelolaan SDM
5.3.Rincian Unit Kompetensi
No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi
1 M.701001.003.01
Merumuskan Kebijakan Organisasi yang selaras dengan
Strategi Pengelolaan SDM
2 M.701001.004.01 Membuat Rancangan Model/Struktur Organisasi
3 M.701001.006.01 Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja
4 M.701001.017.01 Merumuskan Permasalahan Organisasi
5 M.701001.018.01 Menyusun Intervensi Interpersonal
6 M.701001.019.01 Menyusun Intervensi Teknologi
7 M.701001.021.01 Menyusun Intervensi Manajemen Pekerja
8 M.701001.023.01 Melakukan Intervensi Perubahan dalam Organisasi
9 M.701001.026.01 Merancang Model Kompetensi
10 M.701001.029.01 Merancang Metode Pengukuran Kompetensi
11 M.701001.032.01
Menyelaraskan Strategi Pembelajaran dan
Pengembangan sesuai dengan Strategi Organisasi
12 M.701001.035.01 Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan
13 M.701001.042.01 Menentukan Pekerja Bertalenta
14 M.701001.044.01 Mengembangkan Manajemen Suksesi di Organisasi
15 M.701001.045.01 Melaksanakan Program Manajemen Suksesi
16 M.701001.055.01 Menyusun Strategi Pengelolaan Kinerja
17 M.701001.058.01 Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja
18 M.701001.062.01 Merancang Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja
19 M.701001.064.01 Merancang Kebijakan Remunerasi di Tingkat Organisasi
20 M.701001.068.01
Menyusun Struktur dan Skala Upah di Tingkat
Organisasi
21 M.701001.069.01
Menyusun Sistem Penentuan Upah Pekerja di Tingkat
Organisasi
22 M.701001.070.01
Menyusun Sistem Tunjangan dan Benefit di Tingkat
Organisasi
23 M.701001.071.01 Menyusun Program Insentif di Tingkat Organisasi
24 M.701001.076.01
Membangun Komunikasi Yang Harmonis dengan
Pekerja di Tingkat Organisasi
25 M.701001.078.01
Mengembangkan Peranan Pemangku Jabatan Lini
dalam Menjalankan Fungsi MSDM
26 M.701001.082.01
Membuat Peraturan Perusahaan/Kepegawaian di
Tingkat Organisasi
27 M.701001.083.01
Membuat Perjanjian Kerja Bersama di Tingkat
Organisasi
28 M.701001.085.01
Melaksanakan Proses Pemutusan Hubungan Kerja di
Tingkat Organisasi
29 M.701001.086.01
Melaksanakan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial yang efektif

5. SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
5
30 M.701001.089.01
Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis
dengan Wakil Pekerja atau Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh
31 M.701001.092.01 Menentukan Sistem Informasi Pekerja
5.3 Rincian Kompetensi Lunak (Soft Competency) :
Untuk memenuhi Employability dan adaptability, disamping kempetensi
teknis sesuai dengan rincian unit kompetensi diatas, pengelola SDM harus
kompeten terhadap prasyarat dasar (soft competency) sebagai berikut :
1. Integritas (Integrity)
2. Kepemimpinan (Leadership)
3. Manajemen Relasi (Relationship management)
4. Berorientasi Pada Pelayanan (Customer Service Orientation)
5. Konsultasi (Consultation)
6. Kerjasama (Teamwork)
7. Komunikasi (Communication)
8. Pemahaman Bisnis (Business Acumen)
6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI
6.1.Pendidikan dan Pengalaman :
6.1.1. Strata 1 atau setara dan berpengalaman minimal 3 tahun pada posisi
supervisor, atau
6.1.2. Diploma 3 atau setara dan berpengalaman minimal 6 tahun pada
posisi supervisor,
6.2.Memiliki sertifikat pelatihan di bidang manajemen SDM terkait
7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT
7.1.Hak pemohon
7.1.1. Mendapatkan bukti pembayaran
7.1.2. Mendapatkan bukti pengesahan peserta
7.1.3. Mendapatkan panduan peserta uji sertifikasi
7.1.4. Mendapatkan pelayanan pra Asesmen
7.1.5. Mengajukan banding dalam hal keputusan sertifikasi
7.1.6. Mendapatkan sertifikat bila dinyatakan kompeten

6. SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
6
7.2.Kewajiban Pemegang Sertifikat
7.2.1. Memelihara kompetensi yang telah disertifikasi
7.2.2. Menjaga kode etik profesi MSDM
7.2.3. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP MSDM Indonesia
7.2.4. Melaporkan rekaman kegiatan kerja secara periodik sesuai ketentuan
LSP MSDM Indonesia.
7.2.5. Membuat pernyataan tidak menyalahgunakan ketentuan sebagai
pemegang sertifikat.
8. BIAYA SERTIFIKASI
8.1.Biaya uji kompetensi :Rp. 5.000.000,-
9. PROSES SERTIFIKASI
9.1.Persyaratan pendaftaran
9.1.1. Persyaratan permohonan:
1) Mengisi aplikasi permohonan sertifikasi FR APL 01 dan FR APL 02,
2) Melampirkan masing-masing:
3) Photo copy ijasah terakhir yang dilegalisir.
4) Pas photo berwarna 3x4 cm (2 lembar)
5) Melampirkan tanda bukti pembayaran administrasi
6) Portofolio pengalaman atau Surat keterangan pengalaman dari tempat
bekerja
7) Surat rekomendasi dari atasan bilamana belum memenuhi persyaratan
pendidikan dan pengalaman minimal.
8) Photo copy Sertifikasi Kompetensi yang dipersyaratkan untuk dimiliki
sebelumnya.
9.1.2. Hak pemohon
1) Mendapatkan penjelasan gambaran proses sertifikasi sesuai
dengan skema sertifikasi.
2) Mendapatkan informasi tentang hasil ujian sertifikasi (lulus atau
tidak lulus).
3) Mengikuti ujian sertifikasi lagi untuk unit kompetensi yang
dinyatakan belum kompeten.
4) Memperoleh sertifikasi tanda kompeten apabila telah lulus
seluruh bagian ujian kompetensi.
9.2 Proses Asesmen
9.2.1 Prosedur Sertifikasi.

7. SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
7
Proses sertifikasi adalah proses asesmen dalam rangka pengakuan
kompetensi yang diberikan kepada peserta yang telah memastikan
dirinya kompeten terhadap lingkup kompetensi sesuai dengan skema
sertifikasi, yaitu dengan cara, sebagai berikut :
1) mengajukan permohonan pendaftaran sebagai calon peserta
sertifikasi dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran
calon peserta.
2) Bilamana pendaftaran calon diterima, selanjutnya mengisi
formulir aplikasi calon peserta sertifikasi FR APL 01 FR APL 02
Asesmen mandiri, dan melampirkan persaratan sesuai dengan
persaratan skema sertifikasi.
3) LSP akan menugaskan asesor kompetensi sesuai dengan skema
sertifikasi yang akan di asesmen,
4) Asesor akan melaksanakan asesmen kepada peserta sesuai
lingkup skema sertifikasi yang diminta asesi,
5) Keputusan hasil asesmen akan direkomendasikan oleh Asesor
kepada LSP, selanjutnya LSP akan mengevaluasi melalui komite
teknik sertifikasi untuk mengesahkan rekomendasi keputusan
asesor dan menerbitkan rekomendasi pengesahan hasil uji
kepada LSP untuk diterbitkan sertifikat kompetensi.
9.2.2 Materi Asesmen.
Materi asesmen baik untuk asesmen melalui uji kompetensi maupun
asesmen portofolio, didasarkan pada 2 hal, yaitu :
1) Seluruh persaratan kompetensi sesuai dengan yang tertera pada
butir 5.2 rincian unit kompetensi,
2) Persaratan soft competency sesuai dengan kualifikasi pada skema
sertifikasi.
9.2.3 Metoda Asesmen.
Untuk menjamin mutu keluaran hasil uji kompetensi maka beberapa
hal dibawah ini harus menjadi acuan didalam melaksnakan asesmen,
yaitu :
1) Asesmen Uji Kompetensi.
Asesmen melalui proses uji kompetensi dilaksanakan dengan
metode uji kompetensi, sebagai berikut :
a) Untuk menilai keterampilan kerja dan sikap kerja digunakan
observasi pada aktifitas kerja, bisa berupa demontrasi atau
aktifitas kerja ril di tempat kerja,
b) Untuk menilai pengetahuan terkait dapat ditambahkan tes
tulis/lisan
c) Untuk menilai terkait kompetensi lunak (soft competency)
digunakan metoda wawancara, atau metoda observasi simulasi
tingkah laku.

8. SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
8
2) Asesmen Portofolio.
Asesmen portofolio dilakukan kepada peserta sertifikasi yang telah
memiliki portofolio lainnya (diluar portofolio sebagai persaratan
dasar skema sertifikasi) meliputi seluruh dokumen hasil kerja
dan telah divalidasi atasan. Pelaksnaan asesmen portofolio
menggunakan metoda, sebagai berikut:
a) Verifikasi portofolio, kegiatan asesmen yang dilaksanakan
untuk memastikan bukti portofolio peserta sesrtifikasi
memenuhi aturan bukti,
b) Wawancara untuk memastikan seluruh persaratan soft
competency telah dipenuhi.
9.2.4 Tempat Asesmen.
Asesmen dilaksanakan di tempat uji kompetensi (TUK) yang telah
diverifikasi oleh LSP, yaitu yang memenuhi persaratan tempat uji
kompetensi, sebagai berikut :
1) Ruangan yang memiliki ketentuan:
a. Luas ruangan dengan kapasitas minimum 20 orang
b. Tersedia Air Conditioner (AC)
c. Lampu penerangan sesuai kebutuhan untuk membaca
d. Meja dan kursi atau Kursi dengan pengalas untuk menulis.
2) Alat dan Peralatan kerja, yaitu : komputer dan printer
9.2.5 Asesor Kompetensi
Asesor Kompetensi adalah personil yang memiliki qualifikasi sebagai
asesor yang kompeten pada bidang dan ruang lingkupnya
sebagaimana telah ditetapkan oleh LSP, dengan persyaratan sebagai
berikut:
1) Mengerti skema sertifikasi klaster Pengelolaan SDM Organisasi
Besar;
2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode uji dan
dokumen uji sertifikasi Pengelolaan SDM Organisasi Besar;
3) Memiliki kompetensi bidang Pengelolaan SDM Organisasi Besar;
4) Mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun
tulisan dalam bahasa yang digunakan dalam uji kompetensi, dan
5) Bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan
penilaian (asesmen) dengan tidak memihak dan tidak
diskriminatif.

9. SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
9
9.3 Keputusan Sertifikasi
9.4.1 Keputusan Sertifikasi ditetapkan oleh Komite Sertifikasi LSP melalui
mekanisme Rapat Pleno Komite Sertifikasi LSP. Personel yang terlibat
didalam penetapan keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta
dalam pelaksanaan uji atau pelatihan calon.
9.4.2 Keputusan Sertifikasi ditetapkan atas dasar hasil Asesmen
Kompetensi.
9.4.3 Keputusan Sertifikasi bersifat mutlak, ketidakpuasan terhadap
keputusan tersebut dapat dilakukan melalui Proses Banding.
9.4Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan
Lingkup Sertifikasi
9.5.1 Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan
pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP, akan
mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang
lingkup sertifikasi.
9.5.2 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat
kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi,
pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait
dengan sertifikasi yang dibekukan.
9.5.3 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat
kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat,
pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya
sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
9.5Pemeliharaan sertifikasi
Dalam rangka memastikan dan memelihara kompetensi para Pemegang
Sertifikat, maka minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dilakukan suveilan
terhadap seluruh Pemegang Sertifikat.
9.5.1. Surveilan dilaksanakan dengan menggunakan metoda LOGBOOK
(terlampir) dan atau kegiatan pemeliharaan kompetensi dengan
menyertakan dokumen bukti kehadiran pada Program Penyegaran.
9.5.2. Surveilan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan LSP setiap
tahunnya.
9.5.3. Kelalaian dan atau kegagalan dari surveilan akan mengakibatkan
dicabutnya sertifikat kompetensi.
9.5.4. Surveilan dapat dilakukan diluar jadwal semestinya, manakala
adanya keluhan pihak ke-3 atau adanya kasus sangkaan malpraktek.
9.6Proses Sertifikasi Ulang
9.6.1. LSP menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut
memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan
pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi
terkini.
9.6.2. Periode sertifikasi ulang ditetapkan tiga tahun.

10. SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
10
9.6.3. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP menjamin bahwa
dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat
dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak.
9.6.4. Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP disesuaikan dengan skema
sertifikasi.
9.7 Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda
9.7.1. memenuhi ketentuan skema sertifikasi Pengelolaan SDM Organisasi
Besar;
9.7.2. menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang
lingkup setifikasi;
9.7.3. tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan pihak
terkait dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan
sertifikat yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak
sah;
9.7.4. menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan
dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau
dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang
menerbitkannya,
9.7.5. tidak menyalahgunakan sertifikat.
9.7.6. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat
dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP dengan
tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi,
pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya.
9.8 Banding atas Keputusan Sertifikasi
9.8.1. LSP harus menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan
kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
9.8.2. LSP harus membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa
semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan
tepat waktu.
9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui
publik tanpa diminta.
9.8.4. LSP harus bertanggung jawab atas semua keputusan di semua
tingkat proses penanganan banding. LSP harus menjamin bahwa
personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses
penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam
keputusan yang menyebabkan banding.
9.8.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding
tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon
banding.
9.8.6. LSP harus menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan
serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.
9.8.7. LSP harus memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding
pada akhir proses penanganan banding.

11. SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGELOLAAN SDM
11
9.9 Keluhan
9.9.1. LSP harus menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan
kajian, dan membuat keputusan terhadap keluhan.
9.9.2. Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses
tanpa permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak
secara adil dan setara.
9.9.3. LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin
bahwa semua keluhan ditangani secara konstruktif, tidak berpihak,
dan tepat waktu.
9.9.4. Setelah menerima keluhan, LSP harus melakukan konfirmasi apakah
keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung
jawab LSP, bila demikian maka LSP harus memberikan tanggapan
yang sesuai.
9.9.5. LSP harus menerima keluhan, dan memberikan laporan kemajuan
serta hasil penanganannya kepada pihak yang menyampaikan
keluhan.
9.9.6. Setelah menerima keluhan, LSP harus bertanggung jawab untuk
mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang
diperlukan untuk validasi terhadap keluhan.
9.9.7. LSP harus memberitahukan secara resmi kepada pihak yang
menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan.
9.9.8. Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan
dirujuk oleh LSP kepada pemegang sertifikat dengan meminta
penjelasan pada saat yang tepat.
9.9.9. Proses penanganan keluhan oleh LSP harus mengikuti persyaratan
kerahasiaan, baik yang berkaitan dengan pihak yang menyampaikan
keluhan maupun subyek yang dikeluhkan.
9.9.10. Keputusan yang akan disampaikan kepada pihak yang
menyampaikan keluhan dibuat, atau dikaji ulang dan disetujui oleh
personil LSP yang tidak terlibat dengan subyek yang dikeluhkan.