Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan

1
LAPORAN PENDAHULUAN
REHABILITASI PEMBANGUNAN GEDUNG KAMPUS SULAWESI UTARA
1.1 LATAR BELAKANG
Setiap kegiatan dalam masing-masing bidang program yang ada, prosesnya
dilaksanakan secara bertahap yaitu melalui tahap Perencanaan, Pelelangan,
Pelaksanaan konstruksi fisik / Pengawasan serta Pemeliharaan / Perawatan.
Tahapan Pembuatan Perencanaan merupakan tahap yang sangat menentukan sehingga
dalam pelaksanaannya perlu diserahkan / ditugaskan kepada pihak ketiga yaitu
Konsultan Perencana. Konsultan Perencana akan membantu INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS SULAWESI UTARA dalam membuat /
menyusun perencanaan tiap-tiap kegiatan.
Pihak ketiga (perusahaan jasa konsultansi) diharapkan akan merencanakan
dalam bentuk Gambar rencana teknis bangunan lengkap Uk. A3; Rencana Kerja dan
Syarat-syarat (RKS); Rencana kegiatan dan volume pekerjaan; Rencana anggaran biaya
(RAB); Laporan perencanaan arsitektur, struktur, utilitas lengkap dengan perhitungan-
perhitungan yang diperlukan, yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dasar dalam
rangka rencana rehabilitasi pembangunan, sarana dan prasarana fisik bangunan sesuai
dengan sasaran yang diinginkan sehingga diperoleh suatu bangunan yang berfungsi
dengan baik dan berkualitas, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang
layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.

2
LAPORAN PENDAHULUAN
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Perencanaan ini sebagai Petunjuk bagi konsultan perencanaan yang
memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan
diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
Dengan penugasan ini diharapkan penyedia Jasa konsultan dapat melaksanakan
tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai dan
diharapkan memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu dan biaya.
Tujuan perencanaan ini adalah untuk mendapatkan suatu pedoman tahapan
pelaksanaan yang sistimatis sehingga mudah dilakukan kontrol dan evaluasi pada
masing-masing tahapan tersebut, dan juga untuk mendapatkan suatu produk desain /
rancangan Perencanaan Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kampus Sulawesi Utara
yang berkualitas dan mempunyai struktural yang sesuai dengan fungsi bangunan
tersebut.
1.3 PENDEKATAN DESAIN
Pendekatan desain yang di lakukan oleh Konsultan Perencana
adalah dengan cara sebagai berikut:

3
LAPORAN PENDAHULUAN
1) Studi Literatur
Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengambil dari bahan-
bahan pustaka yang ada, seperti perpustakaan umum, perpustakaan
pribadi, dan internet.
2) Studi Banding
Pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan proyek
dan tema sejenis yang ada. Studi banding ini selain dilengkapi dengan
gambar-gambar juga berisikan poin "hal-hal yang dapat dipelajari".
3) Wawancara dan Pengamatan Lapangan
Pendekatan yang dilakukan dengan cara mendapatkan data dari
sumbernya secara langsung yang memang dapat dipercaya akan
kebenarannya dan dapat mendukung kasus proyek.
1.4 SASARAN
Sasaran dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini adalah :
a. Adanya data-data Eksisting perencanaan rehabilitasi ulang
lengkap dan akurat sebagai hasil survey, identifikasi dan
observasi yang mendalam dan memenuhi syarat teknis.
b. Adanya kontribusi pemahaman dan hasil karya yang beranjak dari
perumusan dan pengkajian secara konsepsional berdasarkan data
dan kondisi yang faktual, serta mampu mengakomodir sebagai
kepentingan maupun keinginan pemilik serta pengguna bangunan

4
LAPORAN PENDAHULUAN
dalam hal ini Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus
Sulawesi Utara.
c. Adanya hasil perencanaan Rehabilitasi Pembangunan Gedung
Kampus Sulawesi Utara yang dapat digunakan secara optimal
serta memenuhi syarat fungsional, dengan tetap memperhatikan
faktor efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya.
1.5 LINGKUP KEGIATAN
Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kampus
Sulawesi Utara meliputi :
a. Kegiatan Perencanaan
Kegiatan perencanaan ini meliputi :
1) Mengumpulkan data dan informasi
2) Membuat pra rencana dan estimasi biaya
3) Menyusun rencana detail seperti membuat draft gambar, gambar-
gambar detail, dokumen pengadaan jasa / RKS, rincian volume
pelaksanaan pekerjaan, RAB Pekerjaan Konstruksi, dan
Menyusun Laporan Akhir Perencanaan
4) Membantu proyek / panitia dalam proses pelelangan / pengadaan
jasa konstruksi, seperti membantu menyusun dokumen pelelangan
dan membantu menyusun progran dan pelaksanaan pengadaan
jasa konstruksi

5
LAPORAN PENDAHULUAN
5) Membantu proyek / panitia dalam tahap pengadaan jasa
konstruksi, dalam hal ini pada waktu tahap pemberian penjelasan
pekerjaan, membantu dalam evaluasi penawaran, menyusun
kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang
sama bila terjadi Lelang ulang.
b. Lokasi Perencanaan
Kegiatan jasa konsultansi perencanaan ini berlokasi di Desa
Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi
Utara.
c. Lingkup Pendataan
Dalam kegiatan jasa konsultansi Perencanaan diperlukan pendataan-
pendataan meliputi ;
 Data Eksisting
 Data Utilitas kawasan sekitar lokasi perencanaan
 Data harga bahan bangunan setempat
 Data upah pekerja bangunan setempat
d. Lingkup Analisa
Adapun lingkup kegiatan analisis meliputi ;
 Analisa perilaku pemakai / pengguna

6
LAPORAN PENDAHULUAN
 Analisa kebutuhan dan hubungan ruang kegiatan dalam
bangunan
 Analisa struktur bangunan
 Analisa Estetika bangunan
 Analisa bahan bangunan
 Analisa harga satuan

7
LAPORAN PENDAHULUAN
2.1. GAMBARAN UMUM
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Bahasa Inggris: Institute of Domestic
Governance) disingkat "IPDN" adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan
dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan
mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
Sejarah singkat
Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Departemen
Dalam Negeri yang terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang.
Perintisiannya dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920,
dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama Opleiding School
Voor Inlandshe Ambtenaren ( OSVIA ) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche
Ambtenaren ( MOSVIA ). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk
memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Dimasa kedudukan
pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan
atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi yaitu
Binnenlands Bestuur Corps ( BBC ) dan pemerintahan yang tidak langsung dipimpin oleh
kaum atau golongan dari keturunan Inlands Bestuur Corps ( IBC ).
Pada masa awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan
yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader
pamong praja untuk melaksnakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat
maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan

8
LAPORAN PENDAHULUAN
penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan
tenaga kader pamong praja, maka pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan
dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi ( SMT )
Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai
Pemerintahan Administrasi Atas ( SMPAA ) di Jakarta dan Makassar.
Pada Tahun 1952, Kementrian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C
(KDC) di Kota Malang, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai
golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada
tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak,
Makasar, Palangkaraya dan Mataram. Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai sudah tidak
memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan
Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang,
Jawa Timur. APDN di Malang bersifat APDN Nasional berdasarkan SK Mendagri No.
Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di
Malang, dengan Direktur pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN
Nasional Pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut secara selektif dengan tetap
mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pemerintahan pamong praja
yang lulusannya dengan gelar Sarjana Muda ( BA ).
Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu ditingkatkan
dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang ”
qualified leadership and manager administrative ”, terutama dalam menyelenggarakan
tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk
menyelenggarakan pendidikan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri
setingkat Sarjana, maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP ) yang

9
LAPORAN PENDAHULUAN
berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya
dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya
IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei
1967.
Pada tahun 1972 Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP) yang berkedudukan di Malang
Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94
Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta di resmikan
oleh Presiden Soeharto yang dinyatakan : ” Dengan peresmian kampus Institut Ilmu
Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Departemen
Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi
Negara Kesatuan Republik Indonesia ”
Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari APDN
Nasional di Malang, maka untuk penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat
akademi, Kementrian Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan dekade tahun 1970-
an membentuk APDN di 20 Provinsi selain yang berkedudukan di Malang, juga di Banda
Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung,
Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang,
Makassar, Menado, Ambon dan Jayapura.
Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan
nasional dan pengendalian kualitas pendidikan Menteri Dalam Negeri Rudini melalui
Keputusan No. 38 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam
Negeri Nasional. APDN Nasional kedua dengan program D III berkedudukan di
Jatinangor, Sumedang Jawa Barat yang peresmiannya dilakukan oleh Mendagri tanggal
18 Agustus 1990. APDN Nasional ditingkatkan statusnya berdasarkan Kepres No. 42

10
LAPORAN PENDAHULUAN
Tahun 1992 tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, maka status APDN
menjadi STPN dengan program studi D III yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal
18 Agustus 1992. Sejak tahun 1995, bertititk tolak dari keinginan dan kebutuhan untuk
lebih mendorong perkembangan karier sejalan dengan peningkatan eselonering jabatan
dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, maka program studi ditingkatkan
menjadi program D IV. Keberadaan STPDN dengan pendidikan profesi ( program D IV )
dan IIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana ( Strata I ),
menjadikan Departemen Dalam Negeri memiliki dua (2) Pendidikan Pinggi Kedinasan
dengan lulusan yang sama dengan golongan III/a.
Kebijakan Nasional mengenai pendidikan tinggi sejak tahun 1999 antara lain yang
mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi
dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka mendorong Departemen Dalam
Negeri untuk mengintegrasikan STPDN ke dalam IIP . Usaha pengintegrasiaan STPDN
kedalam IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan
dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pengintegrasian terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun
2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus mengubah nama IIP
menjadi Institut Ilmu Pemerintahan ( IPDN ). Tujuan penggabungan STPDN ke dalam IIP
tersebu, selain untuk memenuhi kebijakan pendidikan nasional juga untuk meningkatkan
efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen
Dalam Negeri. Kemudian Kepres No. 87 Tahun 2004 ditindak lanjuti dengan Keputusan
Mendagri No. 892.22-421 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan
Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 29 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 2005 Tentang Statuta IPDN serta peraturan
pelaksanaan lainnya.

11
LAPORAN PENDAHULUAN
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi
Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut
Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bahwa IPDN
merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang
melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. Sejalan
dengan tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan tinggi kepamongprajaan serta
dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategik yang akan
dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra IPDN 2010-2014 disusun dengan
memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan agenda
pembangunan pada lima tahun terakhir (2005¬2009), serta kondisi internal dan dinamika
ekternal lingkup IPDN.
Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 April 2007 mengeluarkan kebijakan
dengan menetapkan 6 (enam) langkah pembenahan yang segera dilakukan untuk
membangun budaya organisasi yang barn bagi IPDN. Kebijakan Presiders memperoleh
dukungan dad DPR-RI.
Untuk melaksanakan kebijakan pembenahan, Menteri Dalam Negeri telah
mengeluarkan serangkaian kebijakan yaku: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pembenahan IPDN; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:
890.05-506 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Implementasi Pendidikan Kader
Pemerintahan;
Pada tahap selanjutnya, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang

12
LAPORAN PENDAHULUAN
Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu
Pemerintahan menjadi IPDN mengamanatkan penataan sistem pendidikan tinggi
kepamongprajaan meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi
penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik serta pembiayaan.
Pendidikan tinggi kepamongprajaan selain diselenggarakan di Kampus IPDN Pusat
Jatinangor, serta Kampus IPDN di Cilandak Jakarta, jugs diselenggarakan di Kampus
IPDN Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan
yang ticlak terpisahkan.
Untuk memenuhi persyaratan menjadi Institut, di IPDN telah dibentuk 2 (dua)
Fakultas yaitu Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari 2 (dua) jurusan yaitu jurusan
Kebijakan Pemerintahan dan Jurusan Pemberdayaan Masyarakat; Fakultas Manajemen
Pemerintahan yang terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu Jurusan Manajemen Sumber Daya
Aparatur, Jurusan Pembangunan Daerah, Jurusan Keuangan Daerah, dan Jurusan
Kependudukan dan Catatan Sipil.
Kampus IPDN di daerah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN ditetapkan: Kampus
IPDN Manado, Kampus IPDN Kampus Makassar, Kampus IPDN Pekanbaru, dan
Kampus IPDN Bukittinggi, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor: 892.1¬829 Tahun 2009 ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di
daerah yaitu: di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa
Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan di Kabupaten
Agam Provinsi Sumatera Barat, serta pada saat ini sedang dipersiapkan pengembangan
Kampus IPDN di Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Kampus IPDN di Mataram di
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kampus IPDN di Jayapura Provinsi Papua.

13
LAPORAN PENDAHULUAN
Kampus IPDN di daerah sejak tahun 2009 telah melaksanakan operasional
pendidikan dengan kapasitas Praja 100 Praja setiap kampus dengan penetapan
Jurusan/Program Studi yaitu: pertama, Kampus IPDN di Kab. Agam menyelenggarakan
Program Studi Keuangan Daerah, Kampus IPDN di Kab. Rokan Hilir menyelenggarakan
program studi pembangunan daerah, Kampus IPDN di Kab. Gowa menyelenggarakan
Program Studi Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan kampus IPDN di Minahasa
direncanakan menyelenggarakan Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil.
Mulai tahun 2010 kebijakan Pendidikan Kepamongprajaan dikonsentrasikan pada
Program Diploma IV (D-IV) pada se¬mester I, II, 111, IV, V dan VI setelah masuk
semester VI I dan VIII dilaksanakan penjurusan dan pengalihan ke Program Strata Satu
(S-1). Pada Kampus IPDN di Cilandak Jakarta diselenggarakan Program Pascasarjana
Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3), program profesi kepamongprajaan serta kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat.
Fasilitas kampus
 Jalan Abdi Praja
 Ruang Makan-MENZA
 Ruang kuliah: luas ruangan seluruhnya 8.820 m2 (64 ruangan yang terdiri
dari 8 ruang besar dan 56 ruang kecil)
 Perpustakaan: luas ruangan 400 m2, koleksi 1947 judul, 48.375 eksemplar
 Laboratorium: luas ruangan seluruhnya 800 m2, laboratorium terpadu
(komputer, bahasa, dan pemerintahan)
 Lembaga penelitian: ada ruangan untuk penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat (100 m2)
 Kegiatan mahasiswa: ada ruangan untuk kegiatan mahasiswa (720 m2).
Untuk memberikan latihan praktik mengembangkan kemampuan
kepemimpinan Praja disusun Organisasi Korps Praja, disebut Wahana
Wyata Praja merupakan senat mahasiswa IPDN, Wahana Wyata Praja

14
LAPORAN PENDAHULUAN
mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja-nya disesuaikan dengan
Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah. Pelabat-pejabat Korps disebut
Gubernur Praja, Bupati/Walikota Praja, Camat Praja dan Kepala
Desa/Lurah Praja dilengkapi dengan sekretariat masing-masing. Juga
terdapat berbagai Unit Kegiatan Praja (UKP), yaitu: Drum band Gita Abdi
Praja, Gerakan Pramuka, Wapa Manggala, Majalah Abdi Praja, Teater
Persada, SAR, Sanggar Seni Praja, Informatika dan Komputer, Klub-klub
Olahraga, dan lain-lain
 Fasilitas lain: ruang seminar/workshop (1.142 m2), ruang olahraga (1.656
m2), ruang studio (500 m2), ruang komputer (200 m2), ruang
serbaguna/aula (3.306 m2), asrama mahasiswa (39.300 m2), Sarana dan
Prasarana Pendidikan berupa ruang kantor, gedung menza (ruang makan),
asrama (wisma praja), workshop, kamar sakit asrama, lapangan dan
gedung olahraga, tempat peribadatan, gedung serba guna, lahan latihan
pertanian dan perikanan, fasilitas untuk perbankan, koperasi, dan lain-lain.
 Fasilitas khusus: ruang perkantoran untuk operasional kegiatan pegawai
IPDN, komplek perumahan pejabat dan dosen fungsional IPDN sebanyak
96 unit, asrama pengasuh sebanyak 1 unit, asrama Praja sebanyak 30
asrama, poliklinik Praja dan pegawai IPDN sebanyak 1 unit.
 Fasilitas umum: tempat ibadah (1 buah masjid, 1 buah gereja Katolik, 1
buah gereja Protestan, 1 buah pura), tempat olahraga, 5 lapangan tenis, 1
lapangan sepak bola, 1 lapangan bulu tangkis, 1 lapangan basket, 1
lapangan squash, 1 lapangan voli, Fitness Centre, Koperasi Pegawai “Abdi
Praja”, Wartel Koperasi Pegawai “Abdi Praja”, Bank Pembangunan Daerah
Cabang Pembantu IPDN.

15
LAPORAN PENDAHULUAN
Alasan pengembangan program studi
Terdapat beberapa alasan STPDN menyelenggarakan berbagai program
pendidikan baik yang bersifat diploma atau profesional maupun akademik yaitu:
 Alasan program studi: Ditinjau dari sudut substansi pendidikan, STPDN
diberi otoritas untuk menyelenggarakan program pendidikan Profesional
dan Akademik, namun selama ini baru melaksanakan program Diploma IV
Pemerintahan. Padahal dengan adanya Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggungjawab, diperlukan ahli-ahli pemerintahan daerah pada
tingkat Magister.
 Alasan yuridis: Ditinjau dari kebijakan pendidikan tinggi kedinasan lembaga
pendidikan di lingkungan Departemen Dalam Negeri serta berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (PP Nomor 60 Tahun 1999),
terdapat cukup alasan yuridis untuk mempertahankan dan
mengembangkan STPDN dengan membuka pendidikan S2.
 Alasan akademik: Ditinjau dari segi akademik, STPDN saat ini mempunyai
otoritas, kapasitas dan kapabilitas untuk mengembangkan disiplin
pemerintahan sebagai ilmu dan keahlian. Jumlah dan kualitas tenaga
pengajar, perpustakaan maupun dukungan sarana maupun prasarana
pendidikan untuk mengembangkan program-program lain di luar program
D-IV cukup memadai.
 Alasan historis: STPDN yang berawal dari dua puluh APDN daerah
berdasarkan KEPRES No. 42 Tahun 1992, mempunyai pengalaman luas
dan strategis dalam pengelolaan pendidikan tinggi di jajaran Departemen
Dalam Negeri, yang sejak awal mempunyai komitmen untuk mendidik
kader Pimpinan Pemerintahan (Pamong Praja), melalui pendekatan
Akademik dan Praktis. Untuk kepentingan tersebut, kurikulum disusun,

16
LAPORAN PENDAHULUAN
disesuaikan dan ditingkatkan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan
keilmuan, keterampilan dan kepribadian guna melaksanakan tugas di
lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri secara proporsional dan
profesional.
 Alasan empiris: Alumni STPDN Program D-III dan D-IV sampai Angkatan
Ke-XII berjumlah 8.496 orang dengan penugasan yang tersebar pada
seluruh provinsi di Indonesia. Di antara mereka secara terbatas sudah
melanjutkan S1 dan S2 di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta. Mereka
pada umumnya telah menduduki jabatan pada jenjang menengah ke
bawah pada jajaran pemerintahan provinsi maupun daerah
kabupaten/kota. Dengan demikian terbuka peluang untuk menampung
hasrat alumni untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi sesuai
tuntutan kebutuhan kedinasan.
(Sumber : Wikipedia)

17
LAPORAN PENDAHULUAN
Bab tentang Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja “Rehabilitasi Pembangunan
Gedung Kampus IPDN Sulawesi Utara (Konsultan Perencanaan)” , terdiri atas 3 (tiga)
bagian :
a) Pendekatan Teknis dan Metodologi.
Dalam bagian pendekatan teknis dan metodologi ini akan dijelaskan pemahaman
konsultan terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang
diperlukan, metodologi kerja dan uraian detil mengenai keluaran, dimana konsultan
akan mencermati permasalahan yang akan dicarikan jalan keluar atau solusinya,
dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk menyelesaikan
permasalahan. Selanjutnya akan memaparkan metodologi yang diusulkan dan
kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.
b) Program Kerja
Dalam bagian program kerja ini akan diusulkan kegiatan utama dari pelaksanaan
pekerjaan, substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target
dan sasaran, dan tanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan. Program kerja
yang diusulkan diharapkan konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologi,
dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan
kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Program kerja ini
akan selalu konsisten dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

18
LAPORAN PENDAHULUAN
c) Organisasi dan Personil
Dalam bagian organisasi dan personil ini akan diusulkan struktur dan komposisi tim.
Peserta harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli inti
sebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung.
A. PENDEKATAN TEKNIS DAN METODOLOGI
Pemahaman Terhadap Maksud dan Tujuan Kegiatan
Menurut KAK kegiatan “Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Sulawesi Utara
(Konsultan Perencanaan)”, maksud kegiatan ini adalah tersedianya Pembangunan
Gedung Kampus IPDN sebagai wadah pelayanan kepada calon-calon pemimpin bangsa
dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan bagi pemakainya.
Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berfungsi sebagai petunjuk bagi
Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang harus
dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikan dalam pelaksanaan tugas. Dengan
penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud.
Untuk mencapai tujuan sesuai sasaran yang ditentukan di dalam kerangka Acuan Kerja
maka sebelum dibuat metode terperinci perlu ditentukan lebih dahulu prinsip-prinsip
dasar dan penyederhanaan pelaksanaan. Harus lebih dahulu dipastikan tujuan dan
prinsip yang benar sehingga keputusan yang akan diambil dapat mencapai sasaran.
Tanpa hal ini maka program yang dilaksanakan kemungkinan akan gagal dan tidak
efisien selama pelaksanaannya sehingga tujuan akhir tidak tercapai.
Sangat diperlukan membuat identifikasi dan mengerti ruang lingkup, pekerjaan yang
akan dilaksanakan nantinya sebelum memutuskan metode pelaksanaan yang
diperlukan.
Untuk mencapai tujuan sesuai sasaran yang ditentukan di dalam Kerangka Acuan Kerja
maka sebelum dibuat metode terperinci perlu ditentukan lebih dahulu prinsip-prinsip
dasar dan penyederhanaan pelaksanaan. Harus lebih dahulu dipastikan tujuan dan
prinsip yang benar sehingga keputusan yang akan diambil dapat mencapai sasaran.
Tanpa hal ini maka program yang dilaksanakan kemungkinan akan gagal dan tidak
efisien selama pelaksanaannya sehingga tujuan akhir tidak tercapai.

19
LAPORAN PENDAHULUAN
Sangat diperlukan membuat identifikasi dan mengerti ruang lingkup, pekerjaan yang
akan dilaksanakan nantinya sebelum memutuskan metode pelaksanaan yang
diperlukan.
A.1. METODOLOGI PELAKSANAAN
Berdasar dari lingkup pekerjaan yang telah disampaikan melalui Kerangka Acuan Kerja
agar didapat hasil yang sesua dengan tujuan utama pekerjaan, maka dalam penyusunan
desain ini akan dilakukan metode :
1) Studi Observasi
Studi ini berupa pengumpulan data untuk diolah dalam perancangan ini. Pada
proses pekerjaan perencanaan ini data yang dibutuhkan antara lain, diagram
rancangan kebutuhan ruang, satuan keperluan ruang sehingga didapatkan luas
bangunan yang dibutuhkan, dan penggunaan ruang.
2) Studi Literatur
Adalah kajian penulis atas referensi-referensi yang ada baik berupa buku maupun
karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan pekerjaan perenceanaan ini.
Beberapa referensi yang dibutuhkan untuk perancangan ini antara luasan
kebutuhan yang dibutuhkan setiap orang yang dibutuhkan untuk melakukan
aktifitasnya disesuaikan dengan tingkat pekerjaannya. Studi literature juga
dilakukan melalui internet untuk mencari literature mengenai contoh bangunan
kantor yang baiks dan mampu diterapkan di Indonesia dan tentu saja
menyesuaikan dengan kondisi Indonesia.
3) Analisa data dan Perancangan
Pengolahan data dan analisa data yang kemudian digunakan sebagai masukan
dalam penghitungan secara manual dan dengan program simulasi bangunan
seperti Autodesk Ecotect Analysis maupun Design Builder untuk menganalisis
kesesuaian suhu dengan kebutuhan serta perancangan instalasi dengan program
AutoCad.

20
LAPORAN PENDAHULUAN
4) Studi Bimbingan
Konsultan dalam proses perencanaan pembangunan ini bersama pemberi tugas
yang merupakan pengguna gedung kantor merupakan sumber data dan masukan
sebagai penyesuaian desain dengan keinginan pengguna bangunan.
A.2. PENDEKATAN PERENCANAAN
1. PENDEKATAN ENVIRONMENTAL (Green Building Concept)
I) Permasalahan Konsumsi Energi dan Polusi di Indonesia
Masyarakat modern yang berbasis pada teknologi mengkonsumsi energi dalam
jumlah yang besar. Di Indonesia, bagian terbesar dari energi yang digunakan berasal
dari energy fosil yang tidak dapat diperbarui untuk memproduksi listrik. Kondisi ini
menimbulkan beberapa problem, yaitu:
(1) Nasional
Laju pertumbuhan pemakaian energi di Indonesia dalam kurun waktu 1985-2000
mencapai rata rata 7%/tahun (bandingkan dengan pemakaian energi di dunia
rata rata 1,2%/tahun, negara negara APEC 2,6%/tahun) yang diakibatkan
beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kehidupan masyarakat.
(2) Global
Proses pembakaran energi fosil menjadi listrik menimbulkan gas buang CO2
dalam jumlah besar yang dilepaskan ke atmosfer secara konstan dan terus
menerus yang pada akhirnya menimbulkan efek rumah kaca yang
mengakibatkan pemanasan global (global warming).
Saat ini Jakarta merupakan kota dengan kualitas udara yang berada pada urutan
ketiga terburuk dunia setelah Meksiko dan Panama, dan peningkatan polusi udara
tersebut mengakibatkan penurunan produkifitas dan peningkatan pembiayaan
kesehatan yang berarti terjadinya pemborosan anggaran keuangan negara.

21
LAPORAN PENDAHULUAN
II) Sustainable Design
Sustainable design (desain berkelanjutan) merupakan reaksi dari krisis lingkungan
global. Sustainable design (juga mengarah pada green design, eco design, atau design
for environment) adalah seni mendesain objek fisik dan lingkungan sekitarnya untuk
keseimbangan prinsip berkelanjutan dengan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.
III) Sustainable Construction Elements
Sumber: Sustainable Design and Constructions
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mendorong
pembangunan bangunan ber-arsitektur lokal terasa lebih ramah lingkungan dan selaras
dengan lingkungan asal. Desain bangunan (green building) hemat energi, membatasi
lahan terbangun, layout sederhana, ruang mengalir, kualitas bangunan bermutu,
efisiensi bahan, dan material ramah lingkungan (green product). Bangunan hijau
mensyaratkan layout desain bangunan (10 persen), konsumsi dan pengelolaan air bersih
(10 persen), pemenuhan energi listrik (30 persen), bahan bangunan (15 persen), kualitas
udara dalam (20 persen), dan terobosan inovasi (teknologi, operasional) sebesar 15
persen.
Skala bangunan dan proporsi ruang terbuka harus memerhatikan koefisien dasar
bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau (KDH) yang berkisar 40-70 persen ruang
terbangun berbanding 30-60 persen untuk ruang hijau untuk bernapas dan menyerap
air.
IV) Tingkat Sustainable Bangunan
Ke-sustainable-an suatu bangunan dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah
tolak ukur yang digunakan The Leadership in Energy and Environment Design (LEED)
System menggunakan beberapa faktor yang harus dianalisa terlebih dahulu sebelum
merencanakan sebuah desain bangunan beserta lingkungannya, yaitu:

22
LAPORAN PENDAHULUAN
a. Site planning
b. Efficient water consumption
c. Energy and atmosphere
d. Materials and resource protection
e. Indoor air quality
Innovativeness and design/contruction process
V) Penerapan Teori Sustainable
Desain arsitektur adalah sebuah proses untuk mewujudkan sebuah visi. Menerapkannya
dalam langkah nyata dengan pemilihan material dan arsitektur adalah sebuah proses
untuk mewujudkan sebuah visi. Menerapkannya dalam langkah nyata dengan pemilihan
material dan penentuan sistem struktur yang layak dan sesuai dengan karakter site-nya.
Hal yang dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:
a. Menganalisa keadaan lingkungan alamnya, seperti topografi, karakter iklim,
keadaan tanah dan hidrologinya, flora dan faunanya, serta keadaan udaranya.
b. Belajar dengan mengamati spirit of the place, lansekap, dan kebudayaannya.
c. Harmonisasi dengan masyarakat setempat, hal ini karena biasanya bangunan tidak
berdiri sendiri

23
LAPORAN PENDAHULUAN
SUISTAINABLE DESIGN
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam suistainable desain adalah:
1. Site
Site merupakan faktor besar dalam penentuan sebuah desain. Berbagai faktor
berpengaruh tergantung pada site.
 Landform/Microclimate
Sumber panas utama bagi permukaan bumi adalah matahari (Jacobson, 2002).
Setelah melewati atmosphere bumi sinar matahari diurai menjadi komponen-
komponen antara lain sinar inframerah yang menyebabkan naiknya suhu
dipermukaan bumi. Semua bagian setting yang menghambat sinar matahari baik
dalam bentuk gelombang panjang maupun energi thermal dianggap dapat
mengurangi suhu di permukaan bumi. Oleh karena itu dapat dihipotesakan bahwa
suhu di suatu lingkungan akan dipengaruhi oleh bayangan yang ditimbulkan oleh
bangunan dan vegetasi.
 Topography
Dengan mengetahui topografi lahan akan memudahkan penentuan solusi desain
bangunan. Perataan lahan akan mempermudah desain bangunan yang sama
tinggi. Namun disisi lain dengan adanya perbedaan ketinggian tanah, akan
memberi kesan yang menarik dan berfariasi pada lingkungan. Pada tapak yang
memiliki perbedaan ketinggian atau topografi miring, pengelompokan bangunan
cenderung ditempatkan secara informal sesuai dengan kondisi konturnya. Dalam
pemecahan perancangan secara tradisional (konvensional) pada puncak bukit,
efek dari bentuk bangunan terlihat secara nyata yaitu jalan-jalan dan bagian
depan bangunan berbentuk kurva yang secara teratur mengikuti kontur.
 Light-colored surfacing
Penggunaan warna dinding diberi warna muda karena mampu menyerap sebagian
radiasi matahari dengan baik daripada warna gelap. Bahan pelapis dengan warna
terang dapat mengurangi cooling load hingga 40 %. Untuk permukaan gedung
dapat dipilih material yang cenderung memantulkan panas daripada

24
LAPORAN PENDAHULUAN
menyerapnya. Atau material yang mempunyai kemampuan insulasi yang tinggi
sehingga panas tidak masuk ke dalam interior bangunan.
 Vegetative cooling
Membuat hijau di sekitar gedung/bangunan dengan memberi banyak lahan
tanaman, hal in dapat dilakukan dengan memberikan pepohonan di halaman
depan, belakang atau tengah gedung/bangunan (bila sudah terlanjur tidak ada
halaman tanahnya, dapat diberikan tanaman dalam pot) agar terjadi penyaringan
udara yang masuk ke gedung tersebut, sehingga terdapat udara yang lebih segar.
Dapat juga dengan memberikan unsur tanaman/pepohonan pada atap
gedung/bangunan, hal ini sudah mulai banyak dilakukan. Sehingga berguna agar
sinar matahari tidak dipantulkan tapi dapat diserap oleh tumbuhan tersebut dan
udara di bawah atap juga tidak terlalu panas.
 Wind buffering/channeling
Dalam perencanaan orientasi tidak hanya perlu memperhatikan sinar matahari
yang mengakibatkan panas saja, melainkan juga arah angin yang memberi
kesejukan. Udara yang bergerak atau angin mampu menurunkan suhu dan
mempercepat proses penguapan sehingga memberikan efek penyegaran.
Kecepatan angin yang nikmat yaitu yang memiliki batas kecepatan 0,1-
0,15m/secon.
 Menempatkan Vegetasi sebagai Penyegar dan Penghalang matahari.
Gambar 2. Peletakan Vegetasi Sebagai Penyejuk
sumber : Dasar-dasar eko-arsitektur

25
LAPORAN PENDAHULUAN
 Pemakaian kisi-kisi pada bukaan
 Pemanfaatan wing-wall, untuk mengarahkan angin masuk ke dalam
bangunan.
Gambar 3. Wing Wall Pada Jendela
Sumber: Ecology of The Sky
 Evaporative cooling
Kecepatan aliran udara yang lebih rendah menghasilkan penurunan temperatur
dan efektifitas lebih tinggi serta memerlukan laju penguapan air lebih rendah.
Semakin tinggi temperatur dan semakin rendah RH, udara masuk semakin besar
penurunan temperatur dan efektifitas evaporative cooler; temperatur air yang
rendah membuat laju penguapan air berkurang. Evaporative cooler dan Air
Conditioner dapat dikolaborasikan untuk membuat pendingin ruangan yang
ramah lingkungan dan hemat energi serta udara yang dihasilkan karena kaya
Oksigen sangat baik dipakai terutama di rumah sakit.
Gambar 4. Cara kerja Evaporative cooling
Sumber: www.pinnacleint.com

26
LAPORAN PENDAHULUAN
Site Design
 Solar orientation
Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yang paling cocok dan menguntungkan
terdapat sebagai kompromi antara letak gedung berarah dari timur ke barat dan yang
terletak tegak lurus terhadap arah angin. Dari hasil penelitian Ken Yeang didapatkan
bahwa untuk iklim tropis, bangunan umumnya memiliki orientasi ke utara - selatan
dan serong 50 dari sumbu utara -selatan. Maka, mengorientasikan bangunan pada
arah utara-selatan di iklim tropis dengan menegakluruskan arah datangnya angin bisa
menjadi salah satu solusi.
Gambar 5. Orientasi Bangunan Pada Iklim Tropis
Pemakaian beranda (veranda) sebagai ruang transisi dan ruang pelindung dari panas
matahari serta penggunaan sunshading juga dapat menjadi salah satu strategi yang
dapat digunakan dalam mensiasati arah datangnya sinar matahari dan angin.
Gambar 6. Horizontal Shade (Kiri) dan Louvre System (Kanan)
Sumber: solarviews.com

27
LAPORAN PENDAHULUAN
 Pedestrian orientation
Orientasi pedestrian didefinisikan sebagai rancangan lingkungan dalam sekala
manusia. Bangunan harus didesain untuk menciptakan perbedaan level dengan jalan
dan memberi kenyamanan bagi pejalan kaki. Pintu, pedestrian, jendela, dan elemen
pendukung jalan harus diperhitungkan untuk menciptakan kenyamanan bagi pejalan
kaki dan memberi ruang yang cukup.
Gambar 7. Pedestrian
Sumber: unionco.org
Kenyamanan pedestrian dapat ditingkatkan dengan memperhatikan desain bangunan,
lokasi, sempadan, dan orientasi.
Gambar 8. Perletakan pedestrian
Sumber: unionco.org

28
LAPORAN PENDAHULUAN
Berjalan akan terasa nyaman jika pembangunan memakai dimensi yang tepat.
Kesesuaian ini dapat dilihat ketika seorang anak berjalan dengan aman atau seseorang
merasa nyaman bersepeda dan juga seseorang berjalan menuju kantor nya. Sebuah
pedestrian harus menawarkan berbagai rute untuk menuju keberbagai tempat pilihan.
Diperlukan ruang khusus pemberhentian pada pedestrian untuk mengatasi kepadatan
dan juga sebagai tempat istirahat bagi yang kelelahan. Pohon perindang sepanjang
jalan akan menambah rasa nyaman bagi pejalan kaki. Ruang pedestrian yang lapang
akan memudahkan dan terasa menyenangkan.
Beberapa hal yang diperlukan dalam pedestrian:
 Keselamatan dan kenyamanan; pedestrian yang dekat dengan tempat tujuan dan
jelas antara batasan pedestrian dan juga terdapat tempat penyeberangan.
 Tujuan; berbagai pilihan tujuan yang ditawarkan yang dapat diakses melalui
pedestrian.
 Menyenangkan; terdapat pohon, tempat pemberhentian dan elemen-elemen
pendukung jalan.
 Micro climatic building/siting
Iklim mikro adalah variasi iklim di suatu tempat di sekitar bangunan. Iklim mikro
memiliki dampak yang sangat penting dalam penggunaan energi dan kinerja dari sebuah
bangunan. Solusi ideal untuk merancang bangunan yang hemat energi adalah dengan
mendapatkan akses matahari penuh namun mendapat perlindungan dari unsur-unsur
alam yang berbahaya.
Beberapa hal yang mempengaruhi iklim mikro adalah:
 Orientasi bangunan
 Lokasi objek disekitarnya
 Kondisi landskap sekitar
Iklim mikro berpengaruh terhadap penentuan bentuk bangunan dan bagaimana
bangunan tersebut diletakkan disuatu lokasi dan perletakan lokasi ruangan dalam
gedung. Zonasi dan orientasi bangunan dapat memiliki dampak yang besar pada pola
konsumsi energi bangunan. Pohon dapat memberikan naungan ketika cahaya dan panas
matahari terlalu kuat.

29
LAPORAN PENDAHULUAN
Infrastructure Efficiency
 Water supply and use
Sumber air pada umunya berasal dari PDAM dan juga sumur air. Sumber air
dimanfaatkan se-efisien mungkin sehingga dapat mengurangi pemakaian air yang tidak
perlu. Sumber air baik dari PDAM maupun dari sumur setempat merupakan air tanah.
Pemanfaatan dengan efisien akan mengurangi dampak pengurangan air tanah secara
berlebihan.
Sumber air yang berasal dari air olahan limbah selain mengurangi biaya pembelian di
PDAM juga mengurangi pemakaian yang berlebihan.
 Wastewater collection
Membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor (black water, grey
water) yang mandiri dan tidak membebani sistem aliran air kota. Sistem pengolahan
limbah ini berdiri sendiri dan memiliki sistem pengolahan limbah mandiri. Limbah-
limbah yang sudah terolah akan diresapkan kembali ke area pengolahan.
Sistem ini menguntungkan karena menambah jumlah air tanah di dearah tersebut.
Berbeda dengan sistem saluran air kota yang mengalirkan air ke sistem pembuangan
sehingga air tidak teresap ke tanah didearah tersebut.
Gambar 9. Wastewater collection
Sumber: ww2.co.fulton.ga.us

30
LAPORAN PENDAHULUAN
 Storm drainage
Strorm drainage bisa juga disebut sebagai saluran pembuangan kota. Saluran ini
memuat segala limbah buangan cair yang ada di jalan. Saluran pembuangan ini
berfungsi menampung air hujan yang turun dijalan untuk mengatasi banjir. Saluran ini
terpisah dengan saluran pembuangan limbah rumah tangga.
Saluran pembuangan (storm drainage) selain menampung air hujan, biasanya juga
bercampur dengan oli atau bahan bakar bensin atau solar yang tercecer di jalan. Pada
bukaan penerimaan saluran diberi penutup agar sampah sampah tidak masuk kedalam
saluran. Sehingga tidak mengganggu pembuangan.
Gambar 10. Storm drainage
Sumber: townofbethlehem.org
Energy Conservation
Terdapat enam prinsip dalam konstruksi yang berkelanjutan (Kibert, 1994), yaitu:
1. Meminimalkan konsumsi sumber daya
2. Memaksimalkan pemanfaatan kembali (re-use) sumber daya
3. Menggunakan sumber daya yang terbarukan (renewable) dan didaur ulang
(recycleable)
4. Melestarikan lingkungan alam
5. Menciptakan lingkungan yang sehat dan tidak berbahaya
6. Menjadikan kualitas sebagai tujuan dalam membangun

31
LAPORAN PENDAHULUAN
 Building Form and Configuration
Iklim Indonesia adalah iklim tropis. Sebuah bentuk bangunan diharapkan mengacu pada
aturan-aturan yang ada dalam membangunan bangunan tropis. Sehingga meminimalisir
bentuk yang merugikan dan menyesuaikan ukuran ruang sesuai dengan kebutuhan
namun tetap mengacu standard bangunan tropis. Sehingga didapat efisiensi dalam
bentuk, dan ukuran bangunan. Bangunan jangan sampai memiliki bangunan yang
gemuk. Sebisa mungkin memiliki bangunan yang memanjang sehingga pengudaraan dan
pencahayaan alami dapat berjalan baik.
Gambar 11. Alternative bentuk bangunan
Sumber: analisis
 Materials
Memilih material ramah lingkungan menjadi penting karena tidak hanya semata-mata
demi kelestarian alam, tetapi juga sebenarnya jauh lebih efisien dan hemat dari segi
estimasi biaya jangka panjang.
Pemilihan material yang ramah dapat dijabarkan menjadi dua hal yakni dari sisi
teknologi dan penggunaan. Dari sisi teknologi, pemilihan bahan sebaiknya menghindari
adanya toksin atau racun dan diproduksi tidak bertentangan dengan alam. Sebagai

32
LAPORAN PENDAHULUAN
contoh, minimalkan penggunaan material kayu, batu alam ataupun bahan bangunan
yang mengandung racun seperti asbeston.
Sedangkan dari sisi penggunaan, pemilihan material yang ramah lingkungan misalnya
menggunakan lampu hemat energi seperti semen instan yang praktis dan efisien, atau
pun memilih keran yang memakai tap yang hanya mengeluarkan air dalam volume
tertentu.
Selain memiliki sifat ramah lingkungan dan tidak mencemarkan material ramah
lingkungan sebaiknya terbuat dari bahan daur ulang, atau setidaknya tidak
menghabiskan sumber daya alam, bahkan dapat memberikan nilai tambah pada
lingkungan dan harus didukung 3R yaitu Reused (memanfaatkan kembali material yang
masih bisa dipakai) Reduce (mengurangi pemakaian material yang berlebihan) serta
Recycle (mendaur ulang material agat bermanfaat kembali).
Energy Efficiency
Glazing
Kaca yang dapat menghemat energi merupakan kaca yang didesain khusus. Beberapa
penelitian mengklaim bahwa terdapat beberapa jenis kaca yang dapat menyaring
radiasi panas matahari, hingga menghemat penggunaan pendingin udara.
Terdapat tiga jenis kaca yang dikategorikan penghemat energi.
Dari namanya nampak jelas, kaca ini tidak murni bening. Biasanya berwarna biru
kehijauan, perak atau abu-abu. Kaca ini dapat menyaring panas hingga suhu dalam
ruang tetap terjaga. Jenis kaca warna yang baik mempunyai sifat seperti kaca film pada
mobil. Ia mampu membuat Anda melihat pemandangan luar nampak jernih, namun
menyaring jumlah cahaya yang masuk ke dalam ruangan.
Kaca ini sering dijumpai di gedung perkantoran. Kaca ini menyaring panas lebih banyak
daripada jenis lain. Ada satu kekurangan dari kaca pantul adalah pandangan dari dalam
akan kurang indah karena terjadi distorsi.

33
LAPORAN PENDAHULUAN
-e, Low Emissivity
Diartikan kaca rendah emisi. Kaca ini menjaga suhu di dalam ruang tetap tinggi.
Terdiri dari dua lapis. Pada bagian tengah diisi lapisan udara kosong dan lapisan metal
transparan.Kaca jenis ini pun memantulkan sinar ultraviolet. Untuk iklim Indonesia,
kaca macam ini tidak disarankan, karena hawa panas tetap berada di alam ruang.
Menjadikan ruang bertambah panas. Jenis ini populer digunakan di negara sub tropis.
Gambar 12. Frame double wall
Sumber: sklenarstvinonstop.cz
Insulation
Isolasi termal pada bangunan adalah faktor penting untuk mencapai kenyamanan termal
untuk penghuninya. Insulasi panas yang tidak diinginkan akan merugikan dan dapat
menurunkan efektifitas energi sistem pemanas atau pendingin. Dalam pengertian lain
isolasi dapat hanya penyesuaian pada bahan isolasi yang digunakan untuk menghambat
hilangnya panas ruang, seperti: selulosa, kaca wol, wol batuan, plastik, busa urethane,
vermikulit, dan tanah. Tetapi dapat juga menggunakan desain khusus dan teknik khusus
untuk mengatasi perpindahan panas atau konduksi, radiasi dan konveksi.
Masalah kualitas konstruksi termasuk uap memadai hambatan, dan masalah dengan
rancangan-pemeriksaan. Selain itu, sifat dan densitas bahan isolasi itu sendiri sangat

34
LAPORAN PENDAHULUAN
penting. Sebagai contoh, menurut Leah Twings, Kualitas Manager Kepatuhan Textrafine
Isolasi, fiberglass bahan isolasi yang terbuat dari serat-serat pendek berlapis kaca tidak
begitu tahan lama seperti isolasi yang terbuat dari untaian serat panjang kaca.
Efficient Lighting
Lampu pijar pada dasarnya merupakan lampu ruang yang menghasilkan panas selain
juga mengeluarkan cahaya. Hal ini sangat tidak efisien, membuang sebagian besar
energi yang di konsumsi dan menjadikannya sebagai panas yang tidak diinginkan.
Salah satu lampu yang merupakan lampu hemat energy adalah lampu LED.
Lampu LED menghemat energi yang digunakan sampai 48% (berarti penghematan
tagihan listrik) ditambah dengan kecilnya panas yang dihasilkan oleh lampu LED.
Hal ini membuat bangunan tidak perlu menyalakan mesin pendingin ruangan (AC) dalam
posisi maksimal, yang berarti terjadi penghematan lagi.
Keuntungan dari lampu LED:
 Lampu LED tidak mengandung Mercury
 Jauh lebih hemat dalam hal pemakain listrik
 Daya tahan lebih lama, yaitu 60x lebih lama dibanding dengan tipe lampu
Incandescent dan 10x lebih lama dibanding tipe Fluorescent.
 Lampu LED juga tidak menghasilkan panas sehingga dapat menghemat pemakaian
AC (air conditioning).
Gambar 13. LED
Sumber:mt2-stage.ecohomeresource.com

35
LAPORAN PENDAHULUAN
Sistem pencahayaan alami terutama dipakai pada siang hari dengan memanfaatkan
cahaya matahari. Pemasukan sinar matahari ke dalam ruangan diusahakan mencapai
tingkat kenyamanan pencahayaan tertentu seperti yang diharapkan. Pada prinsipnya,
dalam ruangan dengan lubang pencahayaan yang tetap, semakin ke dalam semakin
menurun intensitas cahaya yang diterima. Guna mencapai kualitas kenyamanan yang
diisyaratkan semakin lebar ruangan/bangunan, semakin luas pula lubang
pencahayaannya.
Untuk menanggulangi radiasi panas sinar matahari yang akan mengurangi kenyamanan
penghawaan dan menyebabkan kesilauan di daerah iklim tropis, selain diusahakan
sesedikit mungkin sisi bangunan dan bukaan-bukaan ruangan yang terkena sinar
matahari langsung, juga dengan membuat penghalang sinar matahari (sun shading, sun
screen).
1. Water
-run-off
Air limbah buangan sebisa mungkin dimanfaatkan tanpa harus ada yang terbuang ke
saluran pembuangan kota. Air limbah buangan dimanfaatkan sebagai penyiram tanaman
sekaligus dapat sebagai pupuk. Air limbah diresapkan di area tanaman. Kalau muatan
resapan berlebihan, baru dilakukan pembuangan ke saluran pembuangan kota.
Pemanfaatan grey water akan mengurangi pembebanan pada air tanah. Dengan
memanfaatakan lagi grey water sama halnya memanfaatkan air dua kali atau lebih
namun tepat dalam penggunaannya. Pemanfaatan grey water misalanya air buangan
dari wastafel dapat dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. Ataupun air bekas cucian
setelah mengalami proses penyaringan dapat pula dimanfaatkan untuk menyirami
taman.

36
LAPORAN PENDAHULUAN
Gambar 14. Pemanfaatan limbah rumah tangga
Sumber: calcleanearth.com
2. Waste Management
Pengelolaan sampah merupakan proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur
ulang atau pembuangan dan pemantauan bahan-bahan limbah. Istilah ini digunakan
berkaitan dengan bahan-bahan buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan
umumnya dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pada kesehatan,
di lingkungan atau estetika lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk
memulihkan sumber daya yang terbuang atau terkurangi. Sistem pengelolaan limbah
ini mengolah limbah padat, cair, gas atau radioaktif zat, dengan metode yang berbeda
dan bidang keahlian untuk masing-masing.
Konsep pengelolaan limbah
Ada sejumlah konsep pengolahan limbah yang paling umum, konsep-konsep luas yang
digunakan meliputi:

37
LAPORAN PENDAHULUAN
Waste hierarchy
Mengacu pada mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, yang
mengklasifikasikan strategi pengelolaan limbah sesuai dengan keinginan mereka dalam
hal minimisasi limbah. Hirarki limbah merupakan landasan dari berbagai strategi
meminimisasi limbah. Tujuan dari hirarki ini untuk memaksimalkan manfaat
dari produk dan meminimalisasi jumlah limbah.
Gambar 15. Waste hierarchy
Sumber: aggregatepros.com
Extended producer responsibility
Adalah suatu strategi yang untuk mempromosikan menyatukan semua biaya yang
berkaitan dengan produk selama produk tersebut masih ada (termasuk akhir biaya
pembuangan akhir) ke dalam harga produk. Hal ini dimaksudkan untuk memaksakan
tanggung jawaban atas seluruh siklus hidup produk dan kemasan yang dipasarkan.
Berarti perusahaan yang memproduksi, impor dan atau menjual produk yang diperlukan
untuk bertanggung jawab atas produk.

38
LAPORAN PENDAHULUAN
Prinsip di mana pihak yang mencemari membayar terhadap dampak terhadap
lingkungan yang terjadi. Sehubungan dengan pengelolaan limbah, umumnya ini
mengacu pada persyaratan limbah untuk membayar sesuai limbah yang dibuang.
a. MATERIAL ELEKTRIKAL & MEKANIKAL
Sesuai dengan tipologi sebagai bangunan studio maka pendekatan terhadap penggunakan Sistem
Elektrikal & Mekanikal akan sangat penting mengingat Sistem Elektrikal & Mekanikal yang akan
menjadi penopang pelayanan siaran. Sebaiknya memiliki kualitas nomor satu mengingat
vitalnya system elektrikal dan mekanikal didalam gedung. Mengingat fungsinya, cara kerjanya
dan tekhnologi peralatan yang digunakannya sangat ditentukan oleh tunjangan system
elektrikal dan mekanikal yang maksimum.
Berikut Penjabaran Sistem Elektrikal & Mekanikal pada bangunan Gedung :
Sistem Proteksi Kebakaran
Sistem Proteksi Pasif
Setiap bangunan harus mempunyai sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran yang
berbasis pada desain atau pengaturan terhadap komponen arsitektur dan struktur gedung
sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.
Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan pada fungsi/klasifikasi resiko kebakaran, geometri
ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam gedung.
(1) Gedung harus mampu secara struktural stabil selama kebakaran.
(2) Kompartemenisasi dan konstruksi pemisah untuk membatasi kobaran api yang potensial,
perambatan api dan asap, agar dapat :
(a) melindungi penghuni yang berada di suatu bagian bangunan terhadap dampak
kebakaran yang terjadi ditempat lain di dalam bangunan.
(b) mengendalikan kobaran api agar tidak menjalar ke bangunan lain yang berdekatan.
(c) menyediakan jalan masuk bagi petugas pemadam kebakaran

39
LAPORAN PENDAHULUAN
(3) Proteksi Bukaan
Seluruh bukaan harus dilindungi, dan lubang utilitas harus diberi penyetop api (fire stop)
untuk mencegah merambatnya api serta menjamin pemisahan dan kompartemenisasi
bangunan.
Sistem Proteksi Aktif
Sistem proteksi aktif adalah peralatan deteksi dan pemadam yang dipasang tetap atau tidak
tetap, berbasis air, bahan kimia atau gas, yang digunakan untuk mendeteksi dan memadamkan
kebakaran pada bangunan.
(1) Pipa tegak dan slang Kebakaran
Sistem pipa tegak ditentukan oleh ketinggian gedung, luas per lantai, klasifikasi hunian,
sistem sarana jalan ke luar, jumlah aliran yang dipersyaratkan dan sisa tekanan, serta jarak
sambungan selang dari sumber pasokan air.
(2) Hidrant Halaman
Hidrant halaman diperlukan untuk pemadaman api dari luar bangunan gedung. Sambungan
slang ke hidran halaman harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh instansi
kebakaran setempat.
(3) Sistem Springkler Otomatis.
Sistem springkler otomatis harus dirancang untuk memadamkan kebakaran atau sekurang-
kurangnya mempu mempertahankan kebakaran untuk tetap, tidak berkembang, untuk
sekurang-kurangnya 30 menit sejak kepada springkler pecah.
(4) Pemadam Api Ringan (PAR)
Alat pemadam api ringan kimia (APAR) harus ditujukan untuk menyediakan sarana bagi
pemadaman api pada tahap awal. Konstruksi APAR dapat dari jenis portabel (jinjing) atau
beroda.
(5) Sistem Pemadam Kebakaran Khusus.
Sistem pemadaman khusus yang dimaksud adalah sistem pemadaman bukan portable
(jinjing) dan beroperasi secara otomatis untuk perlindungan dalam ruang-ruang dan atau
penggunaan khusus.
Sistem pemadam khusus meliputi sistem gas dan sistem busa.

40
LAPORAN PENDAHULUAN
(6) Sistem Deteksi & Alarm Kebakaran
Sistem deteksi dan alarm kebakaran berfungsi untuk mendeteksi secara dini terjadinya
kebakaran, baik secara otomatis maupun manual.
(7) Sistem Pencahayaan Darurat
Pencahayaan darurat di dalam gedung diperlukan khususmya pada keadaan darurat,
misalnya tidak berfungsinya pencahayaan normal dari PLN atau tidak dapat beroperasinya
dengan segera daya siaga dari diesel generator.
(8) Tanda Arah.
Bila suatu eksit tidak dapat terlihat secara langsung dengan jelas oleh pengunjung atau
pengguna bangunan, maka harus dipasang tanda penunjuk dengan tanda panah
menunjukkan arah, dan dipasang di koridor, jalan menuju ruang besar (hal), lobi dan
semacamnya yang memberikan indikasi penunjukkan arah ke eksit yang disyaratkan.
(9) Sistem Peringatan Bahaya
Sistem peringatan bahaya dapat juga difungsikan sebagai sistem penguat suara (public
address), diperlukan guna memberikan panduan kepada penghuni dan tamu sebagai
tindakan evakuasi atau penyelamatan dalam keadaan darurat. Ini dimaksudkan agar
penghuni bangunan memperoleh informasi panduan yang tepat dan jelas.
Sistem Komunikasi
Persyaratan komunikasi dalam gedung dimaksudkan sebagai penyediaan sistem komunikasi baik
untuk keperluan internal bangunan maupun untuk hubungan ke luar, pada saat terjadi
kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya. Termasuk antara lain: sistem telepon, sistem tata
suara, sistem voice evacuation.
Penggunaan instalasi tata suara pada waktu keadaan darurat dimungkinkan asal memenuhi
pedoman dan standar teknis yang berlaku.

41
LAPORAN PENDAHULUAN
b. SISTEM TELEPON DAN TATA SUARA.
(1) Umum.
(a) Sistem instalasi komunikasi telepon dan sistem tata komukasi gedung, penempatannya
harus mudah diamati, dioperasikan, dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan
merugikan lingkungan dan bagian bangunan serta sistem instalasi lainnya, serta
direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturan yang
berlaku.
(b) Peralatan dan instalasi sistem komunikasi harus tidak memberi dampak, dan harus
diamankan terhadap gangguan seperti interferensi gelombang elektro magnetik, dan lain-
lain.
(c) Secara berkala dilakukan pengukuran/pengujian terhadap EMC (Electro Magnetic
Campatibility). Apabila hasil pengukuran terhadap EMC melampaui ambang batas yang
ditentukan, maka langka penanggulangan dan pengamanan harus dilakukan.
(d) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum mempunyai SNI, dapat digunakan
standar baku dan pedoman teknis yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang
(2) Persyaratan Teknis Instalasi Telepon.
(a) Saluran masuk sistem telepon harus memenuhi persyaratan :
1) Tempat pemberhentian ujung kabel harus terang, tidak ada genangan air, aman dan
mudah dikerjakan.
2) Ukuran lubang orang (manhole) yang melayani saluran masuk ke dalam gedung untuk
instalasi telepon minimal berukuran 1,50 m x 0,80 m dan harus diamankan agar tidak
menjadi jalan air masuk ke gedung pada saat hujan dll.
3) Diupayakan dekat dengan kabel catu dari kantor telepon dan dekat dengan jalan besar.
(b) Penempatan kabel telepon yang sejajar dengan kabel listrik, minimal berjarak 0,10 m atau
sesuai ketentuan yang berlaku.
(c) Ruang PABX/TRO sistem telepon harus memenuhi persyaratan:

42
LAPORAN PENDAHULUAN
1) Ruang yang bersih, terang, kedap debu, sirkulasi udaranya cukup dan tidak boleh kena
sinar matahari langsung, serta memenuhi persyaratan untuk tempat peralatan.
2) Tidak boleh digunakan cat dinding yang mudah mengelupas.
3) Tersedia ruangan untuk petugas sentral dan operator telepon.
(d) Ruang batere sistem telepon harus bersih, terang, mempunyai dinding dan lantai tahan
asam, sirkulasi udara cukup dan udara buangnya harus dibuang ke udara terbuka dan tidak
ke ruang publik, serta tidak boleh kena sinar matahari langsung.
(3) Persyaratan Teknis Instalasi Tata Suara
(a) Setiap bangunan harus dipasang sistem tata suara yang dapat digunakan untuk
menyampaikan pengumuman dan instruksi apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat
lainnya.
(b) Sistem peralatan komunikasi darurat sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas harus
menggunakan sistem khusus, sehingga apabila sistem tata suara umum rusak, maka sistem
telepon darurat tetap dapat bekerja.
(c) Kabel instalasi komunikasi darurat harus terpisah dari instalasi lainnya, dan dilindungi
terhadap bahaya kebakaran, atau terdiri dari kabel tahan api.
(d) Harus dilengkapi dengan sumber/pasokan daya listrik untuk kondisi normal maupun pada
kondisi daya listrik utama mengalami gangguan, dengan kapasitas dan dapat melayani
dalam waktu yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku.
(e) Persyaratan sistem komunikasi dalam gedung harus memenuhi:
1) UU No. 32 tahun 1999, tentang Telekomunikasi.
2) PP No. 52/2000, tentang Telekomunikasi Indonesia.

43
LAPORAN PENDAHULUAN
C. SISTEM PENANGKAL PETIR.
Suatu instalasi proteksi petir dapat melindungi semua bagian dari bangunan gedung, termasuk
manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi serta peralatan lainnya terhadap bahaya sambaran
petir.
Sistem Kelistrikan
(1) Sistem tegangan rendah (TR) dalam gedung adalah 3 fase 220/380 Volt, dengan frekuensi
50 Hertz. Sistem tegangan menengah (TM) dalam gedung adalah 20 KV atau kurang, dengan
frekuensi 50 Hertz, mengikuti ketentuan yang berlaku.
Untuk gedung yang memiliki kapasitas daya listrik tersambung dari PLN minimal 200 KVA
disarankan agar sudah memiliki sistem jaringan listrik Tegangan Menengah 20 KV (jaringan
listrik TM 20 KV), sesuai pedoman bahwa mempunyai Kapasitas daya listrik ± 300 KVA s/d
600 KVA, dengan perhitungan 3 KVA per Tempat Tidur (TT).
(2) Instalasi listrik tegangan menengah tersebut antara lain :
a. Penyediaan bangunan gardu listrik (ukuran sesuai standar gardu PLN).
b. Peralatan Transformator (kapasitas sesuai daya terpasang).
c. Peralatan panel TM 20 KV dan aksesorisnya.
d. Peralatan pembantu dan sistem pengamanan (;grounding).
(3) Harus tersedia peralatan UPS (;Uninterruptable Power Supply) untuk melayani apabila
jaringan PLN mati.
Persyaratan :
a. Harus tersedia Ruang UPS minimal 2 X 3 m2 (sesuai kebutuhan) terletak di Gedung dan
diberi pendingin ruangan.
b. Kapasitas UPS setidaknya 30 KVA.
(4) Sistem Penerangan Darurat (;emergency lighting) harus tersedia pada ruang-ruang tertentu.
(5) Harus tersedia sumber listrik cadangan berupa diesel generator (Genset). Genset harus
disediakan 2 (dua) unit dengan kapasitas minimal 40% dari jumlah daya terpasang pada
masing-masing unit. Genset dilengkapi sistem AMF dan ATS.

44
LAPORAN PENDAHULUAN
(6) Sistem kelistrikan harus dilengkapi dengan transformator isolator dan kelengkapan
monitoring sistem IT kelompok 2E minimal berkapasitas 5 KVA untuk titik-titik stop kontak
yang mensuplai peralatan-peralatan medis penting (;life support medical equipment).
(7) Sistem Pembumian (;grounding system) harus terpisah antara grounding panel gedung dan
panel alat. Nilai grounding peralatan tidak boleh kurang dari 0,2 Ohm.
D. SISTEM PENGHAWAAN (VENTILASI) DAN PENGKONDISIAN UDARA (HVAC)
Sistem Penghawaan (Ventilasi)
(1) Umum.
(a) Setiap bangunan harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan
sesuai dengan fungsinya.
(b) Bangunan harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau
bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami.
(2) Persyaratan Teknis
(a) Jika ventilasi alami tidak mungkin dilaksanakan, maka diperlukan ventilasi mekanis seperti
pada bangunan fasilitas tertentu yang memerlukan perlindungan dari udara luar dan
pencemaran.
(b) Persyaratan teknis sistem ventilasi, kebutuhan ventilasi, mengikuti Persyaratan Teknis
berikut:
1) SNI 03 – 6572 - 2000 atau edisi terbaru; Tata cara perancangan sistem ventilasi dan
pengkondisian udara pada bangunan gedung.
2) SNI 03 – 6390 - 2000 atau edisi terbaru; Konservasi energi sistem tata udara pada
bangunan gedung.

45
LAPORAN PENDAHULUAN
Sistem Pengkondisian Udara
(1) Umum.
Untuk kenyamanan termal dalam ruang di dalam bangunan harus mempertimbangkan
temperatur dan kelembaban udara.
Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara di dalam ruangan dapat
dilakukan dengan alat pengkondisian udara yang mempertimbangkan :
1) fungsi bangunan/ruang, jumlah pengguna, letak geografis, orientasi bangunan, volume
ruang, jenis peralatan, dan penggunaan bahan bangunan;
2) kemudahan pemeliharaan dan perawatan; dan
3) prinsip-prinsip penghematan energi dan ramah lingkungan
(2) Persyaratan Teknis.
Untuk kenyamanan termal pada bangunan gedung harus memenuhi SNI 03-6572-2001 atau edisi
terbaru; Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan
gedung.
Sistem Pencahayaan
(1) Umum.
Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan harus mempunyai
pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan/ mekanik, termasuk pencahayaan darurat
sesuai dengan fungsinya.
(a) Bangunan tempat tinggal, pelayanan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum
harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.
(b) Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan dan fungsi
masing-masing ruang di dalamnya.
(c) Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang
dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam gedung dengan mempertimbangkan efisiensi,
penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak menimbulkan efek
silau atau pantulan.

46
LAPORAN PENDAHULUAN
(d) Pencahayaan di dalam gedung harus memenuhi standar kesehatan dalam melaksanakan
pekerjaannya sesuai standar intensitas cahaya sebagai berikut :
Sistem Pengendalian Terhadap Kebisingan dan Getaran
(1) Kenyamanan terhadap Kebisingan
(a) Kenyamanan terhadap kebisingan adalah keadaan dengan tingkat kebisingan yang tidak
menimbulkan gangguan pendengaran, kesehatan, dan kenyamanan bagi seseorang dalam
melakukan kegiatan.
(b) Gangguan kebisingan pada bangunan gedung dapat berisiko cacat pendengaran. Untuk
memproteksi gangguan tersebut perlu dirancang lingkungan akustik di tempat kegiatan
dalam bangunan yang sudah ada dan bangunan baru.
(c) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan harus
mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber bising lainnya
baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan.
(d) Setiap bangunan dan/atau kegiatan yang karena fungsinya menimbulkan dampak
kebisingan terhadap lingkungannya dan/atau terhadap bangunan yang telah ada, harus
meminimalkan kebisingan yang ditimbulkan sampai dengan tingkat yang diizinkan.
(e) Untuk kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan harus dipenuhi standar tata cara
perencanaan kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung.
(f) Persyaratan kebisingan untuk masing-masing ruangan/ unit adalah sebagai berikut :
Ramp.
(1) Umum.
Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai
alternative bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
(2) Persyaratan Ramp.
(1) Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7
0
, perhitungan
kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ramp (curb
ramps/landing).

47
LAPORAN PENDAHULUAN
(2) Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7
0
) tidak boleh lebih dari
900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
(3) Lebar minimum dari ramp adalah 120 cm dengan tepi pengaman.
(4) Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas dan
datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dan
stretcher, dengan ukuran minimum 160 cm.

48
LAPORAN PENDAHULUAN
Bentuk-bentuk ramp, Kemiringan ramp
(5) Pintu di ujung ramp
Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur sehingga
tidak licin baik diwaktu hujan.
(6) Lebar tepi pengaman ramp (low curb) 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda
dari kursi roda atau stretcher agar tidak terperosok atau ke luar dari jalur ramp.
Apabila berbatasan langsung dengan lalu lintas jalan umum atau persimpangan,
harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.

49
LAPORAN PENDAHULUAN
(7) Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu
penggunaan ramp saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian ramp
yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang
membahayakan.
(8) Ramp harus dilengkapi dengan pegangan ram bata.
Tangga.
(1) Umum.
Tangga merupakan fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan
mempertimbangkan ukuran
(2) Persyaratan.
(1) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam Tinggi
masing-masing pijakan/tanjakan adalah 15 – 17 cm.
(2) Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60
0
.
(3) Lebar tangga minimal 120 cm untuk membawa usungan dalam keadaan darurat,
untuk mengevakuasi pasien dalam kasus terjadinya kebakaran atau ancaman bom
(4) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna
tangga.
(5) Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail).
Tipikal tangga

50
LAPORAN PENDAHULUAN
Pegangan rambat pada tangga
(6) Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 cm ~ 80 cm dari
lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus
bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.
(7) Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak
dan bagian bawah) dengan 30 cm.
(8) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada
air hujan yang menggenang pada lantainya.

51
LAPORAN PENDAHULUAN
Sarana Evakuasi
(1) Umum.
Setiap bangunan harus menyediakan sarana evakuasi bagi orang yang berkebutuhan
khusus termasuk penyandang cacat yang meliputi :
(a) sistem peringatan bahaya bagi pengguna,
(b) pintu keluar darurat, dan
(c) jalur evakuasi yang dapat menjamin pengguna bangunan untuk melakukan
evakuasi dari dalam bangunan secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan
darurat.
(a) Untuk persyaratan sarana evakuasi pada bangunan harus dipenuhi standar tata
cara perencanaan sarana evakuasi pada bangunan gedung.
(b) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum mempunyai SNI, dapat
digunakan standar baku dan pedoman yang diberlakukan oleh instansi yang
berwenang.
Aksesibilitas Penyandang Cacat
(1) Umum.
Setiap bangunan , harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin
terwujudnya kemudahan bagi penyandang cacat dan lanjut usia masuk dan keluar ke
dan dari bangunan serta beraktivitas dalam bangunan secara mudah, aman, nyaman
dan mandiri.
(a) Fasilitas dan aksesibilitas meliputi toilet, telepon umum, jalur pemandu, rambu
dan marka, pintu, ram, tangga, dan lif bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
(b) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, dan
ketinggian bangunan.

52
LAPORAN PENDAHULUAN
Prasarana/Sarana Umum.
(1) Umum.
(a) Guna memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan untuk beraktivitas di
dalamnya, setiap bangunan untuk kepentingan umum harus menyediakan
kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan, meliputi: ruang
ibadah, toilet, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
(b) Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi dan luas bangunan,
serta jumlah pengguna bangunan
Perencanaan sarana dan prasarana dalam bangunan mengikuti:
(a) SNI 03-1735-2000 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan akses bangunan dan
akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
(b) SNI 03-1746-2000 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan dan pemasangan
sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada
bangunan gedung.
(c) SNI 03-6573-2001 atau edisi terbaru; Tata cara perancangan sistem transportasi
vertikal dalam gedung (lif).
(d) Ketentuan teknis Kelengkapan Prasarana dan Sarana bangunan .
(e) Ketentuan teknis Prasarana dan Sarana pemanfaatan Bangunan dan
Kelengkapannya .
(f) Ketentuan teknis Ukuran, Konstruksi, Jumlah Fasilitas dan Aksesibilitas bagi
Penyandang Cacat.
(g) Dalam hal persyaratan di atas belum mempunyai SNI, dapat digunakan standar
baku dan pedoman teknis yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang.
b. Material finishing
1) Perlu Pertimbangan low maintenanse
2) Perlu pertimbangan daya tahan
3) Tetap mempertimbangan tampilan artistik

53
LAPORAN PENDAHULUAN
2. PENDEKATAN KEBUTUHAN RUANG
Umumnya ruang kerja gedung tidak berpindah-pindah, karenanya gedung kuliah
tersebut dilengkapi pula dengan ruang-ruang untuk kuliah, kantin, ruang rapat , arsip,
perpustakaan, dan aktivitas penunjang lainnya, yang menyita 1/3 luas ruang yang
dibutuhkan oleh suatu organisasi.
Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan kebutuhan fisik bangunan
kantor adalah sebagai berikut:
1. Pembagian ruang
Pembagian ruang yang dimaksud adalah pembagian pengelompokan ruang antara ruang
public, ruang khusus, ruang service, ruang pengelola, dan lahan parkir.
2. Fasilitas utama dalam gedung
Merupakan pendekatan untuk mengetahui kebutuhan utama dalam perancangan
kebutuhan sebuah gedung kuliah.
3. Program ruang kantor/kuliah
Pendekatan mengenai berbagai ruangan dalam kampusyang tidak dapat dipisahkan dan
letaknya tak boleh berjauhan sehingga efektif dalam pemakaian ruang.
4. Syarat fisik interior
Syarat-syarat dalam interior sebuah gedung memiliki ketentuan yang harus diikuti.
5. Standar ruang
Ukuran-ukuran ruang ditentukan oleh standar ruang yang mengalokasikan bidang dan
ruang tertutup menurut tingkatan status tingkatan pengguna ruang.
6. Sistem interior
Sistem interior merupakan penilaian terhadap sebuah bangunan dilihat dari segi
pencahayaan, penghawaan, akustik, kemananan bangunan dan perawatan yang perlu
dilakukan.

54
LAPORAN PENDAHULUAN
3. PENDEKATAN AKSESIBILITAS
1. PENCAPAIAN BANGUNAN
Pencapaian bangunan atau aksesbilitas adalah suatu kemudahan yang disediakan bagi
semua orang, termasuk yang memiliki ketidak-mampuan fisik—seperti misalnya,
penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil dan penyandang cacat akibat penyakit
tertentu—guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan pada suatu lingkungan terbangun.
Aksesibel : menggambarkan kondisi suatu tapak, bangunan, fasilitas, atau bagian
darinya yang memenuhi standar pedoman ini.
Elemen Bangunan : komponen arsitektural atau mekanikal dari suatu bangunan,
fasilitas, ruang atau tapak. Contoh-contoh elemen tersebut seperti telepon, curb-ramp,
pintu, tempat duduk atau WC.
Rute Aksesibel : suatu jalur lintasan tanpa penghalang yang langsung menghubungkan
suatu elemen dan ruang aksesi dari bangunan. Rute aksesibel interior dapat termasuk
koridor, lantai, ramp, lift. Rute aksesibel eksterior dapat termasuk ruang akses parkir,
ramp-curb, trotoir pada jalan kendaraan, ramp, dan lain.
Bangunan : setiap struktur yang digunakan atau dimaksudkan untuk menunjang atau
mewadahi suatu penggunaan atau kegiatan.
Bagian bangunan : bagian ruang dari bangunan seperti kamar, koridor, ruang untuk
kegiatan tertentu dsb.
Ruang Lantai Bebas : ruang lantai atau tanah yang tidak terhalang, minimum diwajibkan
untuk menampung sebuah kursi roda dan penggunanya.
Rambu : tanda-tanda yang bersifat verbal ( informasi yang dapat didengar), bersifat
visual (informasi yang berupa gambar), simbol, atau yang dapat dirasa/diraba, atau.
Ruang : suatu daerah yang dapat ditentukan batasnya, seperti kamar, toilet, hall,
tempat pertemuan, jalan masuk, gudang, dan lobby.

55
LAPORAN PENDAHULUAN
Jalur Pemandu : jalur yang digunakan bagi pejalan kaki, termasuk untuk penyandang
cacat yang memberikan panduan arah dan tempat tertentu.
A. Persyaratan Teknis Aksesbilitas
Dalam rangka menciptakan lingkungan binaan yang memenuhi persyaratan aksesibilitas
maka diperlukan persyaratan bangunan gedung dan lingkungannya yang didasarkan
kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Kegiatan perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan bangunan umum, tapak
bangunan, dan lingkungan di luar bangunan harus dilakukan secara terpadu untuk
menciptakan lingkungan aksesibel yang menyeluruh.
b. Setiap kegiatan perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan lingkungan di luar
bangunan yang dikunjungi dan digunakan masyarakat umum secara luas harus
memperhatikan persyaratan aksesibilitas terutama pada :
o Ukuran dasar
o Jalur pedestrian
o Jalur pemandu
o Area parkir
o Landaian (ramp)
o Rambu
c. Setiap kegiatan perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan tapak bangunan
umum yang memiliki luas lantai sama atau lebih besar dari 300 m2 perlantai harus
memperhatikan persyaratan aksesibilitas terutama:
o Ukuran dasar
o Jalan pedestrian

56
LAPORAN PENDAHULUAN
o Jalur pemandu
o Area parkir
o Ramp
o Rambu
d. Setiap kegiatan perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan bangunan umum yang
memiliki luas lantai sama atau lebih besar dari 300 m2 perlantai harus
memperhatikan persyaratan aksesibilitas terutama:
o Ukuran dasar
o Ramp
o Pintu
o Tangga
o Lift
o Kamar kecil
o Pancuran
o Wastafel
o Perabot
o Perlengkapan
o Rambu
e. Persyaratan aksesibilitas suatu fasilitas dalam bangunan dimungkinkan digunakan
pada tapak bangunan, atau lingkungan di luar bangunan. Demikian pula sebaliknya,
jika dalam persyaratan aksesibilitas fasilitas di luar bangunan atau tapak bangunan
digunakan di dalam bangunan, maka butir-butir persyaratan aksesibilitas dalam
pedoman ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan.

57
LAPORAN PENDAHULUAN
Misalnya: kamar kecil atau telepon umum yang berada di taman, area parkir yang
berada di dalam bangunan, dan kasus-kasus sejenis.
f. Pada kondisi lingkungan di luar bangunan yang belum aksesibel, setiap perencanaan,
perancangan, dan pelaksanaan konstruksi bangunan umum beserta tapaknya tetap
diwajibkan memenuhi persyaratan aksesibilitas, sehingga akan mendorong
terciptanya lingkungan yang aksesibel di masa mendatang.
Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan
1. Jalur Pedestrian
Jalan yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang cacat,
dirancang berdasar perbedaan terbesar orang untuk bergerak aman, bebas dan tak
terhalang.
Syarat:
i. Permukaan
Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin.
Hindari sambungan atau konstraksi pada permukaan, kalaupun terpaksa ada,
tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm. Apabila menggunakan karpet ujungnya harus
kencang dan mempunyai trim yang permanen.
ii. Kemiringan/gradient
Gradient di bawah 5% dan tiap-tiap 90m terdapat pemberhentian untuk istirahat.
iii. Area istirahat
Membantu pengguna jalan terutama bagi mereka yang menggunakan alat.
iv. Cahaya/penerangan
Berkisar antara 15-150 cm.kandela tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat
bahaya dan kebutuhan relatif keamanan.

58
LAPORAN PENDAHULUAN
v. Perawatan
Diharuskan untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan karena adanya kerusakan.
vi. Drainasi
Tidak mengganggu dan membahayakan. Dibuat tegak lurus dengan arah jalan tegak
lurus dengan arah jalan dengan lubang maksimal 1,5 cm. Mudah dibersihkan dan
lubang dijauhkan dari tepi ramp sehingga tidak mendatangkan bahaya .
vii. Ukuran dan penghalang
Lebar minimum 95 cm untuk jalur searah dan 150 cm untuk dua arah. Jalur
pedestrian bebas dari pohon, rambu dan benda-benda pelengkap jalan yang
melintang.
viii. Tepi ramp dan trailing tongkat tuna netra
Penting bagi penghentian roda kendaraan dan tongkat tuna netra ke arah area yang
berbahaya.Penyetop dibuat setinggi minimum 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur
pedestrian.
ix. Bebas dari pohon, rambu, dan benda-benda pelengkap jalan.
2. Prinsip jalur pedestrian
a. Jalur Pemandu
Jalur yang memandu tuna netra untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin
pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa
membahayakan tuna netra.
Syarat:
i. Tekstur ubin garis-garis menunjukkan arah yang benar untuk diikuti.

59
LAPORAN PENDAHULUAN
ii. Tekstur ubin dot (bulat) memberi peringatan terhadap situasi di sekitar jalur
pemandu.
iii. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (guiding blocks) :
o Di depan jalur lalu-lintas kendaraan.
o Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan
perbedaan ketinggian lantai.
o Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang.
o Pada pedestrian yang menhubungkan antara jalan dan bangunan.
o Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.
iv. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu
memperhatikan tekstur dari ubin eksisting sedemikian sehingga tidak terjadi
kebingungan tuna netra dalam merasakan tekstur ubin pemandu dan tekstur ubin
lainnya.
3. Tipe tekstur ubin pemandu
a. Area Parkir
Fasilitas parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang cacat,
sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada
tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang
(Passenger Loading Zones) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk
penyandang cacat, untuk naik atau turun dari kendaraan.
Syarat:
i. Fasilitas parkir kendaraan :
o Tempat parkir penyandang cacat terletak pada rute terdekat menuju
bangunan/ fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum 60 meter.

60
LAPORAN PENDAHULUAN
o Atau jika parkir tidak berhubungan langsung dengan bangunan, misalnya
pada parkir taman dan tempat terbukla lainnya, maka tempat parkir harus
diletakkan sedekat mungkin dengan pintu gerbang masuk dan jalur
pedestrian.
o Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga
pengguna berkursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari
kendaraannya.
o Area parkir khusus penyandang cacat ditandai dengan simbol/tanda umum
yang berlaku.
o Pada lot parkir penyandang cacat disediakan ramp trotorir di kedua sisi
kendaraan.
o Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 670 cm
untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ramp dan jalan menuju
fasilitas-fasilitas lainnya.
o Dilarang meletakkan kursi roda di belakang mobil yang diparkir .
ii. Daerah menaik-turunkan penumpang :
o Kedalaman minimal dari daerah naik turun penumpang dari jalan atau
jalur lalu-lintas sibuk adalah 360 cm dan dengan panjang minimal 600 cm.
o Dilengkapi dengan fasilitas ramp, jalur pedestrian dan tanda-tanda bagi
penyandang tuna netra.
o Kemiringan maksimal 1 : 20 dengan permukaan yang rata di semua bagian.
o Diberi rambu yang biasa digunakan untuk mempermudah dan
membedakan dengan fasilitas serupa bagi umum

61
LAPORAN PENDAHULUAN
SISTEM DASAR TEKNIS PERENCANAAN
Dalam Proses perencanaan Gedung nanti kami akan menggunakan beberapa aplikasi Software
Desain seperti Autocad untuk menghasilkan beberapa gambar kerja dalam format gambar A3
Beberapa Contoh Gambar format A3 menggunakan software AutoCad

62
LAPORAN PENDAHULUAN
kemudian dilanjutkan dengan Program Software SkecthUp Untuk membuat Modelisasi 3 Dimensi
sehingga bentuk dan rupa bangunan akan sangat muda dipahami,
Beberapa Contoh Gambar 3 Dimensi menggunakan software Sketch Up

63
LAPORAN PENDAHULUAN
Apabila diperlukan akan dilanjutkan dengan Proses Rendering sehingga bentuk dan suasana
bangunan akan kelihatan seperti asli baik Spot Eksterior maupun Spot Interior dengan
menggunakan material yang terkini tetapi tidak mengurangi fungsi dan tipologi Bangunan
sebagai bangunan kampus.
Beberapa Contoh Rendering Gambar 3 Dimensi menggunakan software Lumion

64
LAPORAN PENDAHULUAN
B. PROGRAM KERJA
Program pelaksanaan pekerjaan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1. Terciptanya sistem koordinasi yang baik antara Konsultan dengan Pemberi Tugas;
2. Terciptanya koordinasi yang baik antara unit-unit kerja yang terlibat dalam
penanganan pekerjaan ini;
3. Terjaminnya fungsi kontrol/pengawasan yang diperlukan;
4. Terjaminnya kelancaran pelaksanaan setiap unit kerja;
5. Terjaminnya kualitas hasil pekerjaan;
Apabila faktor-faktor tersebut diatas dapat dipenuhi, maka berarti juga kelancaran
jalannya pekerjaan dapat secara keseluruhan terjamin.
Rencana pelaksanaan pekerjaan memuat penetapan masing-masing item pekerjaan sesuai
dengan lingkup pekerjaan yang tertera di dalam Kerangka Acuan Kerja. Rencana kerja yang
dimaksud dibuat agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa ada yang
terlewatkan sehingga sasaran pekerjaan ini dapat dicapai dengan waktu yang juga telah
direncanakan.
Tahap pelaksanaan pekerjaan dibedakan menjadi 5 (lima) tahap sebagai berikut:
1. Tahap Pekerjaan Persiapan
2. Tahap Penyusunan Pra Perancangan
3. Tahap Penyusunan Detail Engineering Desain
4. Keluaran
1. TAHAP PEKERJAAN PERSIAPAN
Program kerja ini mencakup tahap persiapan awal, seluruh proses perencanaan dan
perancangan serta kewajiban yang harus dilaksanakan konsultan pada tahap pelaksanaan
konstruksinya/secara keseluruhan program kerja konsultan mencakup :

65
LAPORAN PENDAHULUAN
1. Mobilisasi
Dalam tahap mobilisasi ini akan dilakukan persiapan-persiapan yang menyangkut
pengerahan tenaga ahli dan tenaga pelaksanaan, baik yang bersifat teknis maupun
administratif dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan beban kerja, pengadaan
perlengkapan kantor, bahan dan alat-alat tulis, dan pengadaan alat transportasi.
2. Penyusunan Program Kerja
Sebagai langkah awal dari pelaksanaan pekerjaan ini. Konsultan akan menyusun program
kerja dan pedoman penugasan / pengelolaan tugas, penyediaan sumber daya dan lain-lain
yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Usulan ini harus mendapat
persetujuan dari pengelola proyek.
3. Persiapan Survei
Tahap ini merupakan langkah persiapan pelaksanaan survei lapangan maupun institusional
yang mencakup:
a. Mempelajari denah bangunan eksisting beserta kondisi di lapangan
b. Pengadaan peralatan survai lapangan dan laboratorium.
c. Mempelajari karakteristik dan spesifikasi masing-masing kegiatan dan fungsi bangunan.
4. Pengamatan Karakteristik arsitektur
Pengamatan dan pengkajian arsitektur dan budaya serta perilaku merupakan hal yang
esensial sebagai dasar bagi pengembangan gagasan/idea perancangan suatu bangunan.
5. Studi Literatur
Studi literatur semua aspek yang berkaitan dengan perancangan bangunan. Studi yang
dilakukan akan meliputi program ruang, kegiatan, persyaratan environment, serta
persyaratan-persyaratan teknis lainnya. Hasil studi akan disesuaikan dengan kondisi Kantor
Pemerintahan di kompleks Pemerintahan atau tempat dimana objek pekerjaan.
6. Diskusi dengan pemberi tugas dan pemakai
Diskusi dengan calon pemakai (users) dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih
terinci akan spesifikasi dan karakteristik program, peralatan kegiatan serta kebutuhan-
kebutuhan khusus lainnya untuk masa sekarang maupun masa akan datang.

66
LAPORAN PENDAHULUAN
7. Survei Pengumpulan Data
Data dari Pemberi Tugas Beragam data, baik primer maupun sekunder, yang banyak
berkaitan dengan kegiatan administrasi kepemerintahan yang akan menempati bangunan
ini serta memenuhi kebutuhan pengembangan di masa mendatang, serta aspirasi staf akan
di kumpulkan melalui diskusi/wawancara dan observasi lapangan.
Secara rinci kebutuhan data dari pemberi tugas yang akan dikumpulkan meliputi:
a. Organisasi operasional kantor dan rencana pengembangannya,
b. Pengukuran dan perekaman kondisi bangunan yang ada.
c. Identifikasi bagian-bagian bangunan yang penting dan harus dipertahankan.
d. Kebutuhan ruang dan rencana pengembangannya.
e. Persyaratan teknis ruang.
f. Aspirasi staff dan pimpinan.
g. Leveling setiap lantai.
h. Sistem drainasi kota dan lingkungan.
i. Kondisi tapak dan lingkungan (bangunan sekitar dsb).
j. Jaringan Air bersih.
k. Drainage dan Sewage systems.
l. Elevasi dasar saluran-saluran.
m. Sistem daya dan jaringannya.
n. Sistem jaringan telepon.
o. Rencana Pagar Keliling Bangunan
p. Data Kondisi Tanah dengan alat Sondir.

67
LAPORAN PENDAHULUAN
2. TAHAP PENYUSUNAN PRA PERANCANGAN
Tahap Pra Perancangan merupakan tahapan penting dimana semua konsep-konsep dasar
dirumuskan. Semua tenaga Ahli dari berbagai disiplin yang dibutuhkan akan dilibatkan
dalam diskusi intensif untuk menyusun landasan perencanaan dan perancangan. Proses
perencanaan dan perancangan yang dilakukan lebih bersifat sintesis dengan
menggabungkan berbagai alternatif dan kombinasi alternatif yang semuanya akan
dituangkan dalam laporan dengan bentuk diagramatis yang sederhana.
Berbagai pekerjaan yang akan dilakukan pada tahap Pra perancangan mencakup:
1. Penyusunan Konsep Perancangan
Konsep perancangan yang akan menjadi arahan bagi semua pertimbangan perencanaan
dan perancangan tahap berikutnya, akan dirumuskan oleh Arsitek Utama dibantu oleh
semua staf ahli dari masing-masing divisi. Konsep perancangan merupakan uraian
diskriptif yang mencakup bidang arsitektur, sistem mekanikal, sistem elektrikal, sistem
utilitas, sistem struktur, equipment, interior, exterior dan pengembangan lahan.
2. Pra Rancangan Arsitektur
Berisi gagasan awal rancangan arsitektural dan lansekap yang merupakan hasil
transformasi dari konsep perancangan arsitektur serta site developmentnya.
3. Pra-Rancangan Struktur, Mekanikal, Elektrikal dan Utilitas.
Equipment operasional, Interior dan Exterior/Pengembangan lahan. Berisi uraian dan
diagram skematis sistem-sistem struktur, mekanikal, elektrikal, utilitas, equipment
operasional, Interior dan Exterior/Pengembangan lahan yang diterapkan sesuai dengan
fungsi dan karakteristik bangunan. Selain itu juga akan dijelaskan fungsi dan cara
penerapannya masing-masing sistem dalam sistem bangunan secara keseluruhan.
4. Pengembangan Sistem dan Rancangan
Pengembangan sistem dan rancangan mencakup gambar-gambar hasil pengembangan
rancangan arsitektural, lansekap struktur, mekanikal, elektrikal, utilitas, equipment
operasional, Interior dan Exterior/Pengembangan lahan.
Sebagai satu sistem bangunan yang utuh. Oleh karena penentuan dan penempatan
setiap sistem harus memperhitungkan sistem-sistem lainnya, sesuai dengan kriteria-
kriteria yang ada dalam konsep perancangannya. Sistem yang dipilih juga harus
memperhitungkan kemudahan pelaksanaannya.

68
LAPORAN PENDAHULUAN
5. Cost Limit
Cost limit akan disusun pada tahap pra-rancangan maupun tahap pengembangan
rancangan sebagai alat kontrol agar hasil rancangan sesuai dengan kelas atau kualitas
bangunan yang diinginkan.
3. TAHAP PENYUSUNAN DETAIL ENGINEERING DESAIN
Dalam tahapan ini semua hasil pra-rancangan yang telah dikomunikasikan dan disetujui
oleh pihak pemberi tugas akan diolah lebih lanjut menjadi dokumen tender yang akan
di jadikan dasar bagi pelaksanaan konstruksi. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
tahap ini mencakup :
1. Perhitungan dan Pembuatan Detail Rancangan
Dalam tahap ini akan didahului dengan perhitungan-perhitungan pada masing-masing
sistem beserta dasar-dasarnya sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.
2. Perhitungan Struktur
Berisi perhitungan-perhitungan struktur yang diterapkan dalam rancangan sesuai dengan
peraturan dan persyaratan yang berlaku perhitungan struktur akan merupakan bagian dari
dokumen lelang.
3. Penyusunan Spesifikasi Teknis (RKS)
Spesifikasi teknis berisi penjelasan terinci tentang jenis, ukuran dan karakteristik teknis
setiap material (bahan) yang akan digunakan, mencakup bidang pekerjaan, untuk
memudahkan kemungkinan pelaksanaan konstruksi oleh beberapa sub kontraktor.
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
RAB berisi penjelasan terinci tentang harga setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan di
lapangan beserta item dan volume pekerjaannya. Setiap material (bahan) yang akan
digunakan, mencakup bidang pekerjaan, untuk memudahkan kemungkinan pelaksanaan
konstruksi oleh beberapa sub kontraktor.

69
LAPORAN PENDAHULUAN
4. KELUARAN
Hasil yang diharapkan dari Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Sulawesi
Utara (Konsultan Perencanaan) adalah:
a. Laporan Pekerjaan Perencanaan yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu Laporan
Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir
b. Dokumen Lelang yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu Dokumen Gambar DED,Rencana
Kerja dan Syarat, dan Rencana Anggaran Biaya.
c. Dokumen Volume Pekerjaan (BoQ)
d. Laporan Ringkasan Akhir Perencanaan

70
LAPORAN PENDAHULUAN
MATRIKS PROGRAM KERJA REHABILITASI PEMBANGUNAN GEDUNG KAMPUS IPDN
SULAWESI UTARA (KONSULTAN PERENCANAAN)
No
Uraian Tahapan
Kegiatan
Pelibatan
Personil
Target Output
/ Keluaran
Asosiasi
Pelaporan
Waktu
Pelaksanaan
(Minggu Ke-)
1 2 3 4
1 Tahap Persiapan Seluruh Personil
- Pemahaman KAK
- Rencana / Program Kerja
- Laporan
Pendahuluan
2 Tahap Pendataan
- Ahli Arsitektur
(TL)
- Ahli Sipil
- Ahli ME
- Ahli Desain
Interior
- Ass. Ahli Sipil
- Ass. Ahli Desain
Interior
- Drafter/Operato
r CAD
- Surveyor
- Administrasi
- Operator
Komputer
- Sopir
Hasil Pendataan :
- Dokumentasi Foto
Kondisi Eksisting Kawasan
(Primer)
- Peta Delineasi Kawasan &
Topografinya (Primer)
- Hasil Sondir Daya Dukung
Tanah (Primer)
- Data Lainnya
- Laporan Hasil
Pengukuran
Topografi
- Laporan
Penyilidakan Tanah
3
Tahap Studi
Interpretasi Data
sebagai Kajian
Awal
Perencanaan /
Perancangan/Ana
lisa Data
- Ahli Arsitektur
(TL)
- Ahli Sipil
- Ahli ME
- Ahli Desain
Interior
- Ass. Ahli Sipil
- Ass. Ahli Desain
Interior
- Drafter/Operato
r CAD
- Surveyor
- Administrasi
- Operator
Komputer
- Sopir
Hasil Analisis :
- Analisis Kondisi Topografi
- Analisis Kondisi
Geologis/Sondir
- Analisis Pencapaian,
Sirkulasi & Infrastruktur
Esksisting
- Analisis Karakter
Lansekap & View
Eksisting
- Laporan
Penyilidikan Tanah

71
LAPORAN PENDAHULUAN
No
Uraian Tahapan
Kegiatan
Pelibatan
Personil
Target Output
/ Keluaran
Asosiasi
Pelaporan
Waktu
Pelaksanaan
(Minggu Ke-)
1 2 3 4
4
Tahap Inisiasi dan
Transformasi
Konsep
Rancangan /
Penyusunan
Dokumen Pra
Rancangan
- Ahli Ahli
Arsitektur (TL)
- Ahli Sipil
- Ahli ME
- Ahli Desain
Interior
- Ass. Ahli Sipil
- Ass. Ahli Desain
Interior
- Drafter/Operato
r CAD
- Surveyor
- Administrasi
- Operator
Komputer
- Sopir
Hasil Pra Desain :
- Gambar-Gambar Pra
Rancangan (Site
Development Plan /
Rencana Tapak, Tampak
/ Potongan Tapak, Lay
Out Rencana Jaringan
Infrastruktur / Utilitas
Lingkungan / Jaringan
Mekanikal Elektrikal, Lay
Out Rencana Penataan
Komponen Bangunan
dan Perabot Lingkungan,
Lay Out Rencana
Penataan Vegetasi,
Denah-Tampak-Potongan
Komponen Bangunan
Gedung dan Bukan
Gedung, Denah Tampak-
Potongan Komponen
Perabot Lingkungan,
Image Visual
Rancangan);
- Uraian Garis Besar
Persyaratan Teknis
(Specification Outline);
- Perkiraan Awal Biaya
Pembangunan
(Preliminary Cost
Estimate).
- Laporan Antara

72
LAPORAN PENDAHULUAN
No
Uraian Tahapan
Kegiatan
Pelibatan
Personil
Target Output
/ Keluaran
Asosiasi
Pelaporan
Waktu
Pelaksanaan
(Minggu Ke-)
1 2 3 4
5
Tahap
Penyusunan
Dokumen
Rencana Teknis:
Detail
Engineering
Design (DED)
- Ahli Arsitektur
(TL)
- Ahli Sipil
- Ahli ME
- Ahli Desain
Interior
- Ass. Ahli Sipil
- Ass. Ahli Desain
Interior
- Drafter/Operato
r CAD
- Surveyor
- Administrasi
- Operator
Komputer
- Sopir
Hasil DED :
- Gambar-Gambar
Rancangan Final,
meliputi :
 Site Development
Plan / Rencana
Tapak,
 Tampak / Potongan
Tapak,
 Lay Out Rencana
Jaringan Infrastruktur
/ Utilitas Lingkungan,
 Lay Out Rencana
Penataan Komponen
Bangunan dan
Lingkungan,
 Denah-Tampak-
Potongan Komponen
Bangunan Gedung
dan Bukan Gedung,
 Image Visual
Rancangan,3D, 2D
 Detail Contruction
Drawings / Gambar
Detail Konstruksi,
- Perhitungan Biaya
Pembangunan
Lengkap (Engineering
Estimate), termasuk
Uraian Bill of Quantity
(BQ) dan Analisa Harga
Satuan Pekerjaan serta
Rincian Perhitungan
RAB;
Draft Laporan Akhir

73
LAPORAN PENDAHULUAN
No
Uraian Tahapan
Kegiatan
Pelibatan
Personil
Target Output
/ Keluaran
Asosiasi
Pelaporan
Waktu
Pelaksanaan
(Minggu Ke-)
1 2 3 4
6
Tahap
Penyusunan
Dokumen Lelang
- Ahli Arsitektur
(TL)
- Ahli Sipil
- Ahli ME
- Ahli Desain
Interior
- Ass. Ahli Sipil
- Ass. Ahli Desain
Interior
- Drafter/Operato
r CAD
- Surveyor
- Administrasi
- Operator
Komputer
- Sopir
Dokumen Lelang :
- Dokumen Lelang Untuk
Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi
- Laporan Akhir

74 REHABILITASI PEMBANGUNAN GEDUNG KAMPUS SULAWESI UTARA
LAPORAN PENDAHULUAN
C. ORGANISASI DAN PERSONIL
Pelaksanaan pekerjaan perencanaan akan dilaksanakan oleh sebuah team kerja, yang
terdiri dari beberapa personal dengan berbagai disiplin keahlian yang menguasai bidang
masing-masing sesuai dengan kualifikasi fungsi dan tanggung jawab yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan.
Adapun jenis keahlian masing-masing personil yang terlibat dalam pelaksanaan
Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Sulawesi Utara (Konsultan
Perencanaan) ini disesuaikan dengan kebutuhan yang digariskan dalam Kerangka Acuan
Kerja (KAK).
Maka kami mengusulkan sebuah team yang akan mampu memberikan layanan yang baik
dalam bidang teknis seperti dalam struktur organisasi dibawah ini .

75 REHABILITASI PEMBANGUNAN GEDUNG KAMPUS SULAWESI UTARA
LAPORAN PENDAHULUAN
Sasaran eksternal
Dalam arti tujuan koordinasi, pertukaran informasi, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan antara Tim Konsultan dengan Satuan Kerja/SKPD.
Sasaran internal
Dalam arti koordinasi, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan di dalam Tim Konsultan
sendiri, baik dalam tahap persiapan maupun tahap perencanaan. Koordinasi dilakukan
antara anggota tim dan angota tim dengan ketua tim sesuai tugas dan tanggung jawab
masing-masing anggota tim.
Adapun mekanisme pelaksanaan penyusunan pekerjaan adalah sebagai berikut :
1. Pengguna Anggaran/PPK.
Dalam hal ini Pengguna Jasa, bertindak sebagai penanggung jawab pekerjaan dan
akan mempunyai peran dalam hal koordinasi khususnya secara administratif dan
teknis.
2. Konsultan
Direktur Perusahaan, bertanggung jawab atas masalah kontrak, manajemen
personil dan pembiayaan pekerjaan secara keseluruhan.
3. Team Leader, secara umum bertanggung jawab dalam hal-hal manajerial dan
koordinasi Tim maupun koordinasi terhadap seluruh pekerjaan seperti menyiapkan
program kerja, memberikan arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pekerjaan,
memimpin tim dalam setiap diskusi dan koordinasi dengan Pengguna Jasa,
bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan tim, serta secara khusus bertanggung
jawab terhadap materi yang terkait bidang keahliannya.
4. Ahli Sipil, Ahli ME, Ahli Desain Interior akan bertanggung jawab terhadap
pekerjaan bidang ilmunya masing-masing sesuai dengan apa yang ditetapkan
dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing
item pekerjaan.

Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan

Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan

Semelhante a Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan (20)

Último

Último (9)

Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan