Analisis Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia

1. ANALISIS SISTEM
KESEHATAN INDONESIA
(Problematika & Solusinya)
Fuad Amsyari, dr, MPH, PhD
*) Disampaikan dlm Seminar Healthcare Professional,
Fakultas Kedokteran Unair, 12 Desember 2016

2. DUNIA KESEHATAN ITU RUMIT
Cara memahami secara keilmuan dengan:
PENDEKATAN SISTEM

3. PENDEKATAN SISTEM
(SYSTEM APPROACH):
1-ANALISIS SISTEM
(System Analysis)
2-DINAMIKA MODEL
(Dynamic Modeling)

4. SISTEM (TATANAN):
Kumpulan berbagai komponen yang
berinteraksi secara kompleks, membentuk satu
kesatuan dengan tujuan tertentu

5. IDENTIFIKASI SUATU SISTEM MELALUI
KAJIAN TERHADAP ASPEK2 nya:
1. Tujuan Sistem
2. Komponen Sistem
3. Batas Sistem
4. Pengendali Sistem
5. Penggerak Sistem
6. Lingkungan Sistem
PERILAKU SISTEM & STATUS/KONDISI SISTEM
AMAT TERGANTUNG PADA
PENGENDALI SISTEM

6. ANALISIS SISTEM
Mengkaji sesuatu masalah dengan
memandangnya sebagai sistem atau bagian
sistem dan menelusuri struktur dan perilaku
sistem tersebut

7. GENERASI SISTEM
1. Mengecil:
Komponennya dijadikan Sub Sistem,
Sub Komponen menjadi Sub-Sub Sistem, dst:
(Sub-Sub-Sub Sistem)
2. Membesar:
Sistem dijadikan Komponen dari Supra Sistem, dst
(Supra-Supra Sistem)

8. APABILA SISTEM YANG TERKAIT
TERLALU KOMPLEKS MAKA
DIUPAYAKAN MEMBUAT
PENYEDERHANAAN SISTEM
TERSEBUT DENGAN MENYUSUN
MODEL

9. MODEL:
Bentuk sederhana dari Sistem,
Memanfaatkan Komponen Utama,
meninggalkan Komponen Antara

10. PENDEKATAN SISTEM TERHADAP
MASALAH KESEHATAN:
Kesehatan ditinjau dari SISTEM/TATANAN
di mana permasalahan kesehatan itu terkait,
mengamati aspek mana dari sistem yang tidak
menguntungkan untuk dicari solusinya

11. MASALAH KESEHATAN ITU
KOMPLEKS SECARA INTERNAL,
DILAKUKAN PENYEDERHANAAN
ATAU MODELING
MASALAH KESEHATAN JUGA
KOMPLEKS DARI SISI EKSTERNAL,
TERKAIT DENGAN MASALAH SISTEM
YANG LEBIH BESAR,
SISTEM NEGARA

12. KOMPONEN SOSIAL
KOMPONEN LINGKUNGAN BIO-FISIK
MODEL STRUKTUR NEGARA
KOMPONEN LINGKUNGAN BIO-FISIK

13. KOMPONEN DASAR SISTEM SOSIAL NEGARA
POLITIK
EKONOMI
HUKUM
SOSIAL-BUDAYA
PERTAHANAN-KEAMANAN-KETERTIBAN

14. SISTEM SOSIAL-BUDAYA
1. PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
a. Macam dan Jenjang Pendidikan
b. Kurikulum
c. Pendidik/guru
d. Fasilitas pendidikan
2. KOMUNIKASI-INFORMASI
a. Media Masa
b. Materi Informasi
3. KESEHATAN
4. OLAHRAGA

15. KESEHATAN sering dalam Posisi:
SUB
SUB
SUB-SISTEM
dari suatu Negara

16. ANALISIS SISTEM KESEHATAN
INPUT PROCESS OUTPUT
Sumber Daya Upaya Kesehatan Status Kesehatan

17. (INPUT)
SUMBER DAYA KESEHATAN:
- Tenaga Kesehatan: Dokter, Perawat, dll
- Sarana, Prasarana, Fasilitas Kesehatan
- Penunjang: SOP Program, Sistem Informasi
- Beaya Investasi dan Operasional

18. (PROCESS)
UPAYA KESEHATAN:
-Promotif :Gizi dll
-Preventif : Imunisasi, dll
-Kuratif : Pengobatan, dll
-Rehabilitatif

19. (OUTPUT)
STATUS/KONDISI KESEHATAN
MASYARAKAT:
-Angka Harapan Hidup
-Angka Kematian Umum
-Angka Kematian Bayi
-Angka Kesakitan

20. MODEL STRUKTUR KEPEMIMPINAN DALAM SISKES
PRESIDEN
MENTERI KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROPINSI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
GUBERNUR
BUPATI-WALIKOTA

21. STRUKTUR ORGANISASI KEMENKES
MENTERI KESEHATAN
SEKJEN
IRJEN
DIRJEN
UPAYA KES
DIRJEN
P2&KESLING
DIRJEN
Gizi & KIA
DIRJEN
Farmasi & Alkes
Badan Litbangkes Badan P2 SDM Kes
PUSAT
(8)

22. JENJANG PELAYANAN KURATIF
PUSKESMAS
RUMAH SAKIT RUJUKAN I
RUMAH SAKIT RUJUKAN II

23. JENJANG PELAYANAN NON-KURATIF
PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
DINAS KESEHATAN PROPINSI
KEMENKES
Program Rutin
Program Khusus
Program Khusus
Program Khusus

24. BEBAN PELAYANAN KURATIF:
1. Puskesmas
2. Praktek Swasta
3. Rumah Sakit
(Pemerintah & Swasta)

25. BEBAN PELAYANAN NON-KURATIF:
1. Puskesmas
2. Dinas Kesehatan (Program Khusus)
3. Kemenkes (Program Khusus)

26. PEMBEAYAAN PELAYANAN
KESEHATAN NON-KURATIF
Pemerintah Pusat
dan/atau
Pemerintah Daerah

27. PEMBEAYAAN PELAYANAN
KESEHATAN KURATIF
BPJS
dengan/tanpa
Pemerintah Pusat/Daerah

28. Peran Keuangan BPJS:
- Pengumpul Dana Masyarakat
- Pembeayaan Pelayanan Kesehatan Kuratif
(Primer, Sekunder, Tersier)

29. PRODUK MANAJEMEN KEUANGAN
BPJS:
1. Jika Negatif akan disubsidi Pemerintah
untuk pemenuhan pelayanan kesehatan kuratif
2. Jika Positif akan memberi kontribusi dana ke
Pemerintah untuk membantu pembiayaan
pelayanan kesehatan non-kuratif

30. PRODUK MANAJEMEN BPJS
tergantung pada:
Kebijakan Kepemimpinan BPJS
dalam hal
-Manajemen internalnya
-Pengaruh eksternalnya

31. GAMBARAN UMUM KONDISI
STATUS PELAYANAN
KESEHATAN DI INDONESIA

32. SKALA YANG HARUS DITANGANI:
Menyehatkan Penduduk Indonesia
1. Jumlahnya 255.461.686 jiwa (2015)
2. Tersebar dalam:
a. 34 Propinsi
b. 98 Kota & 416 Kabupaten
c. 7.024 Kecamatan
d. 8.142 Kelurahan & 74.093 Desa

33. STATUS KESEHATAN PENDUDUK
1. Angka Harapan Hidup : 69,1 th
2. Angka Kematian Balita : 27,2%o kelahiran
3. Angka Kematian Umum: 7,16%o

34. POLA PENYAKIT:
-Prevalensinya sekitar 20%penduduk /th
-Penyakit Menular terbanyak:
Influenza, TBC, Muntaber, Cacar Air,
Tifus, Campak, Pneumonia, Hepatitis,
Pes, Kolera
-Penyakit Non-Menular terbanyak:
Hipertensi, Arthritis, Stroke, Malnutrisi

35. INSTITUSI KESEHATAN YANG
DIMILIKI (2015):
1. RS Pemerintah : 1.593
2. RS Swasta : 895
3. Puskesmas : 9.754

36. TENAGA DOKTER YANG ADA
Dokter Umum : 119.580 orang
Dokter Spesialis : 15.439 orang
Rasio dokter/penduduk sekitar
1 dokter melayani 2.270 penduduk

37. ANGGARAN KESEHATAN
Dari APBN 2016: Rp.109 Triliun*)
(5,05 % APBN)
Untuk Kemenkes : Rp. 74,8 Triliun
Untuk Non Kemenkes: Rp. 34,2 Triliun
(Sebagai DAU & DAK di Kementerian
dan Lembaga Lain)
*) Sudah termasuk hasil iuran BPJS

38. AKTIFITAS BPJS
1. Jumlah Peserta 156.790.287 orang
2. Rawat Jalan tk I. :100.617.378
3. Rawat Jalan tk II: 39.813.424
4. Rawat Inap : 6.311.146

39. KEUANGAN BPJS
1. Pendapatan : Rp 55,65 Triliun
2. Beban Pengeluaran :Rp 61,41 Triliun
3. Saldo akhir : Rp -9,07 Triliun

40. PROBLEMATIK
&
ALTERNATIF SOLUSI
SISTEM KESEHATAN INDONESIA

41. ANALISIS BEBAN
PELAYANAN KESEHATAN
Besarnya jumlah penduduk,
Luasnya area negeri,
Karakter negeri Kepulauan,
Kompleksitas Wilayah Administrasi
TANTANGAN YANG BESAR BAGI
PEMERINTAH

42. ANALISIS STATUS KESEHATAN
1. Ukuran LE, IMR, CDR menunjukkan
status kesehatan yang masih rendah, urutan
ke sekitar 120 dari 190 negara di dunia
2. Ukuran Pola Penyakit menunjukkan
masih tinggi prevalensinya, baik untuk
Penyakit Infeksi dan Non-Infeksinya

43. ANALISIS FASILITAS PELAYANAN
1. Jumlah Dokter/Penduduk masih rendah
dibanding negeri tetangga Malaysia
(825penduduk/dokter) dan Singapura
(513penduduk/dokter)
2. Jumlah Puskesmas masih jauh dari
kebutuhan, baru sekitar satu per kecamatan
yang itupun sekitar 10%nya tanpa dokter

44. 3. Jumlah RS Pemerintah & Swasta
juga masih kurang banyak, masih sekitar
2.500 RS untuk 500 Kota-Kabupaten
dengan penyebaran yang jauh dari merata
4. Anggaran untuk Kesehatan juga
masih rendah yakni sekitar US$50/orang
(AS: 4.000, Jepang 1.750, Korea 600)

45. ANALISIS BPJS
1.Partisipasi peserta meningkat tajam
(peserta sudah 160 juta dari total 250 juta
termasuk penduduk miskin 28juta)
2. Kesenjangan Fasilitas Kesehatan
(ada puskesmas dengan 25.000 peserta
hanya punya 2 dokter. Idealnya 3.500
peserta per dokter)

46. 3. Penyebaran dokter & fasilitas kesehatan
seperti puskesmas dan rumah sakit serta
laboratorium tidak merata dibanding
kepadatan penduduk setempat. Antrian
pasien panjang
4. Belum semua RS swasta ikut serta ke
dalam BPJS
5. Saldo keuangan negatif dalam 2 tahun
tetap terjadi dan kian besar

47. 6. BPJS masih dipertanyakan oleh
masyarakat dalam 2 hal:
a. Keselarasannya dengan tuntunan
Agama Islam
b. Melegalkan tarikan pada rakyat di
luar pajak, khususnya bagi mereka
yang kurang mampu, padahal pelayanan
kesehatan adalah kewajiban pemerintah
penuh pada rakyatnya

48. SOLUSI IDEAL
PERBAIKAN SISTEM KESEHATAN
Pemerintah mengambil alih keseluruhan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat

49. 1. Menyediakan Fasilitas Kesehatan
memadai di seluruh wilayah negara
berbasis desa-kelurahan
2. Semua tenaga kesehatan termasuk
dokter dalam kendali penuh pemerintah
sehingga bisa ditempat di manapun yang
diperlukan untuk menjamin kebutuhan
pelayanan kesehatan yang baik

50. 3. Memberi prioritas pada pelayanan
kesehatan non-kuratif untuk memperkecil
kebutuhan pelayanan kesehatan kuratif
4. Pengendalian dan pembakuan pelayanan
kesehatan kuratif sesuai iptek kedokteran
dan ketersediaan dana yang ada

51. 5. Untuk meminimalkan komersialisasi
pelayanan kesehatan maka Pelayanan
Kesehatan swasta hanya diperbolehkan di
ibu kota Propinsi yang itupun dalam
pengendalian Pemerintah untuk kasus yang
tidak tertangani oleh pelayanan kesehatan
baku yang disiapkan pemerintah
6. Anggaran Kesehatan sepenuhnya diambil
dari APBN dan APBD tanpa membebani
rakyat diluar pajak

52. 7. Pelayanan Kesehatan harus tidak
melanggar ketentuan agama yang ada di
Indonesia
8. Tatakelola organisasi kesehatan harus
dirampingkan untuk mempercepat proses
penanganan masalah dan mencegah
terjadinya penyelewengan

53. SEKIAN
WASSALAAM