1. Dokumen tersebut membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai wadah pengelolaan perekonomian masyarakat desa dan unit-unit usahanya seperti jasa, perdagangan, pertanian, dan keuangan.

1. Dr. Frans Dione, M.Si
081319906898 / fransdionesa@gmail.com
IPDN-KEMDAGRI

3. LATAR BELAKANG
• Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean dan
Pasar Bebas.
• Masyarakat Indonesia cenderung jadi
penonton atau konsumen saja, menanggung
beban produksi ( belum mampu mengolah
hasil produksi )
• Harga pasar dipermainkan broker dan
tengkulak
• Dana Desa Semakin besar, beberapa desa
sudah mulai kebingunan dalam pelaksanaan
pembangunan infra struktur
• Prioritas penggunaan DD untuk pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat

5. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Latar Belakang Pendirian BUM Desa
Menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab I Ketentuan Umum poin 2 dan Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 2

6. Tujuan BUM Desa Meningkatkan perekonomian Desa
Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk
kesejahteraan Desa
Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan
potensi ekonomi Desa
Mengembangkan rencana kerja sama usaha
antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
BUM Desa
Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang
mendukung kebutuhan layanan umum warga
Membuka lapangan kerja
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi Desa
Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa
dan Pendapatan Asli Desa.
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa Pasal 3

7. 1. Perseroan Terbatas (PT) sebagai persekutuan modal, dibentuk
berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan
modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai
dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan
Terbatas;
BUM Desa dapat membentuk unit usaha me
2. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60
(enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tentang lembaga keuangan mikro.
3. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang
berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan
pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

8. SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI PENGELOLA
BUMDes
PENASEHAT
PELAKSANA
OPERASIONAL
PENGAWAS

9. SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI PENGELOLA
BUMDes
PENASEHAT:
EX OFFICIO KADES
PELAKSANA
OPERASIONAL
PENGAWAS :
1. KETUA
2. WAKIL
3. SEKRETARIS
4. ANGGOTA

11. 1. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam
melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
2. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
3. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
4. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai
persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
5. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat
menurunkan kinerja BUM Desa.
Kewajiban dan Wewenang PENASEHAT:

12. 1. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi
lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan
umum masyarakat Desa;
2. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
3. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa
lainnya.
4. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap
bulan;
5. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa
setiap bulan;
6. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa
kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Kewajiban dan Wewenang PELAKSANA OPERAS

13. 1. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun;
3. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian
terhadap usaha ekonomi Desa; dan pendidikan
minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau
sederajat;
PELAKSANA OPERASIONAL
PERSYARATAN
PEMBERHENTI
AN
1. meninggal dunia;
2. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam
AD dan ART BUM Desa;
3. mengundurkan diri;
4. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM
Desa;
5. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai
tersangka

14. 1. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM
Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
2. menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
• pemilihan dan pengangkatan pengurus
• penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari
BUM Desa; dan
• pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja
Pelaksana Operasional.
Kewajiban dan Wewenang PENGAWAS:

15. PERMODALAN
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan

16. • kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan
pokok;
• sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal,
terutama kekayaan desa;
• sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha
sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
• unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi
warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang
terakomodasi.
KEBUTUHAN, POTENSI DESA dan SYARAT
BUMDES :

17. JENIS USAHA BUMDES (1)
NO. JENIS USAHA/BISNIS CONTOH
1 Bisnis Sosial (Social Business) Sederhana :
“memberikan pelayanan umum (serving)
kepada masyarakat dan memperoleh
keuntungan finansial”
(Pasal 19)
a. air minum Desa;
b. usaha listrik Desa;
c. lumbung pangan; dan
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna
lainnya.
2 Bisnis Penyewaan (Renting) Barang:
“untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa
dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan
Asli Desa.” (Pasal 20)
a. alat transportasi;
b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
e. tanah milik BUM Desa; dan
f. barang sewaan lainnya.
3 Usaha Perantara (Brokering):
“yang memberikan jasa pelayanan kepada
warga” (Pasal 21)
a. jasa pembayaran listrik;
b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang
dihasilkan masyarakat; dan
c. jasa pelayanan lainnya.

18. JENIS USAHA BUMDES (2)
NO. JENIS USAHA/BISNIS CONTOH
4 Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang
(Trading):
“barang-barang tertentu untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan
pada skala pasar yang lebih luas” (Pasal 22)
a. pabrik es;
b. pabrik asap cair;
c. hasil pertanian;
d. sarana produksi pertanian;
e. sumur bekas tambang; dan
f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
5 Bisnis Keuangan (Financial Business):
yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala
mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha
ekonomi Desa (Pasal 23)
Memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah
diakses oleh masyarakat Desa
6 Usaha Bersama (Holding):
sebagai induk dari unit-unit usaha yang
dikembangkan masyarakat Desa baik dalam
skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan
(Pasal 24)
a. dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara
sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha
bersama.
b. dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
1) pengembangan kapal Desa berskala besar untuk
mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi
lebih ekspansif;
2) Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis
usaha dari kelompok masyarakat; dan
3) kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan
jenis usaha lokal lainnya.

19. SEKTOR
RIIL
KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
SEKTOR
KEUANGAN
ASET
DESA
ASET
DESA
USAHA: (dua kaki) :
• Pembiayaan: Simpan Pinjam (menghimpun simpanan)
• Sektor Riil: Lumbung Desa, Pasar Desa, Wisata Desa(lingkungan),
Kerajinan Rakyat, Pertanian, Perdagangan, dll.

20. LOGIKA DASAR
Pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara
profesional, kooperatif, dan mandiri.
Badan usaha Ekonomi Kerakyatan yang
dibangun melalui BUMDes ini dapat beragam
di setiap desa di Indonesia, sesuai dengan
kesepakatan pemerintah desa dan masyarakat.

21. “Usaha Desa” adalah usaha masyarakat desa (ekonomi rakyat)
yang meliputi pelayanan ekonomi sesuai karakter, potensi dan
kebutuhan setempat, seperti:
 Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan [Lembaga Keuangan
Mikro], jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha
lain yang sejenis.
 Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
 Penyediaan Input, Pembinaan, dan Penanganan Pasca
Produksi Hasil Pertanian meliputi tanaman pangan dan hias,
perkebunan, petemakan, perikanan, dan agrobisnis.
 Usaha Kerajinan Rakyat, Pasar Desa, Wisata Desa,
Pengelolaan Air Minum dsb.

22. BUMDes sebagai wadah penataan
Perekonomian desa
USAHA DESA :
Kegiatan ekonomi riil di desa
Simpan pinjam
Pasar Desa
Lumbung Desa
Air Minum
Kerajinan rmh tg
pertanian
Warung desa
Mendorong
USAHA MIKRO
PERDESAAN
OTODES

23. HUBUNGAN KERJA:
• Bentuk Kerjasama: Kemitraan
• Sifat Hub. Kerja: Berdasarkan kontrak (dinamis).
SISTEM PENGELOLAAN
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN:
• Pemerintah Kab/Kota, melalui TIM PEMBINA KABUPATEN.
• Lembaga Pendamping BUMDes (Perguruan Tinggi, LSM dsb.)
• Pemerintahan Desa.
PENGELOLA USAHA:
• Masyarakat Desa bersama Pemerintah Desa.

24. BENTUK BADAN USAHA:
• USAHA DESA (UD) dengan prinsip:
• member-base : kebersamaan (saling menolong)
• self-help : mandiri
WILAYAH KERJA : Desa dan Antar Desa
Sistem PENGELOLAAN

25. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BUMDES
DI INDONESIA
1
• Iklim berusaha belum kondusif (unfair business
practices)
2
• Keterbatasan informasi dan akses pasar
3
• Rendahnya produktivitas (teknologi rendah)
4
• Keterbatasan permodalan
5
• Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan

26. Penjualan Produk BUMDesa
Melalui Online Shop
Dalam rangka mengembangkan produk
BUMDesa melalui online shop, perlu
didukung dengan beberapa hal, seperti:
• Kualitas produk;
• Sarana Informasi dan
Telekomunikasi;
• Kualitas SDM (pelaku usaha);
• Permodalan/kredit ringan
2014 2015
252 Juta Penduduk
Indonesia
255 Juta Penduduk
Indonesia
88,1 Juta Pengguna
Internet
150 juta Pengguna
Internet
21,1 Juta Aktif
Berbelanja/Berjualan
Online
85,5 Juta Aktif
Berbelanja/Berjualan
Online
Rp 21 Triliun Nilai
Transaksi
Rp 50 Triliun
Perkiraan Nilai
Transaksi Sampai
Akhir Tahun
PELUANG E-COMMERCE
DI INDONESIA
PENGEMBANGANE-COMMERCE
DALAMMENDUKUNGPENGEMBANGANBUMDES
Sumber : Biro Perencanaan Kementerian PDTT

27. KELANGSUNGAN HIDUP
BUMDes
• Kelangsungan hidup BUMDes akan sangat bergantung pada
kemampuannya memenuhi kebutuhan masyarakat dari
waktu ke waktu. Artinya, BUMDes diharapkan dapat
menjadi pemasok utama kebutuhan masyarakat yang
belum terpenuhi di bidang jasa, perdagangan, dan
manufaktur (produksi).
• BUMDes dapat berfungsi sebagai penyalur hasil produksi
masyarakat desa (home industri, industri mikro) ke pasar
(lokal atau antar desa).
• BUMDes juga dapat berfungsi sebagai pensupport dana
bagi kebutuhan usaha produktif masyarakat.