Pengelolaan Keuangan Desa
•Transferir como PPTX, PDF•
6 gostaram•1,021 visualizações
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan anggaran desa (APB Desa), pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa."
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Pengelolaan Keuangan Desa
Semelhante a Pengelolaan Keuangan Desa (20)
Mais de Formasi Org
Mais de Formasi Org (20)
Último
Último (13)
Pengelolaan Keuangan Desa
- 1. PENGELOLAAN Keuangan Desa 2017 © formasi.org |membangun negara dari desa
- 2. Dasar Hukum • UU 6 Tahun 2014 tentang Desa • Permendagri 113 Tahun 2015 • PP No 43 Tahun 2014 PP 47 Tahun 2015 • PP 60 Tahun 2014 PP 22 Tahun 2015 PP 8 Tahun 2016 • Perbup No 64 Tahun 2015 Perbup No 34 Tahun 2016 + + + +
- 3. Tertib Taat 01 02 03 04 05 06 07 keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan Efektif pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil Efisien pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah Ekonomis Transparan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan desa perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Akuntabel Disiplin Anggaran 08kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Asas Pengelolaan
- 4. Pengertian Umum semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa Keuangan Desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa Pengelolaan Keuangan Desa rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan Rekening Kas Desa Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa Penerimaan Desa Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa Pengeluaran Desa selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa Surplus Anggaran Desa selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa Defisit Anggaran Desa selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran Silpa rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa APB Desa
- 5. 31 Desember Akhir tahun anggaran 1 Januari Mulai Pelaksanaan anggaran Kalender Tahun Anggaran September Perubahan anggaran Masa Berlaku
- 6. “Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan” “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD” Kuasa Anggaran
- 7. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa menetapkan Bendahara Desa menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa mengesahkan RAB melakukan pemeriksaan kas sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas menetapkan PTPKD menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa Wewenang PKPKD
- 8. KoordinatorPTPKD Sekretaris Desa atau Penjabat Sekretaris Desa Staf pada Urusan Keuangan Bendahara Kepala Seksi dan Dapat Dibantu Tim Pelaksana Kegiatan PelaksanaKegiatan PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sosok PTPKD Apabila Perangkat Desa pada Desa berjumlah 1 orang, maka Perangkat Desa tersebut menjabat sebagai Koordinator PTPKD sedangkan Bendahara dan Pelaksana Kegiatan dapat ditunjuk dari Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa Apabila Perangkat Desa pada Desa berjumlah 2 orang, maka 1 orang Perangkat Desa menjabat sebagai Koordinator PTPKD dan 1 orang Perangkat Desa menjabat sebagai Bendahara sedangkan Pelaksana Kegiatan dapat ditunjuk dari Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 9. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa dan barang Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan PP APB Desa melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa mengkoordinasikan tugas Kepala Seksi dan Bendahara selaku PTPKD melaksanakan verifikasi/evaluasi RAB Awal dan RAB kegiatan Tugas Koord PTPKD
- 10. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa menerima dan menyimpan Pendapatan Desa menyetorkan/membayar tagihan/kewajiban desa dengan persetujuan Kepala Desa menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa memungut dan menyetorkan Pajak menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana Tugas Bendahara
- 11. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa RAB awal dan RAB menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya mengajukan SPP melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan mengendalikan pelaksanaan kegiatan mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada Bendahara setelah diverifikasi oleh koordinator PTPKD melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Tugas Pelaksana Kegiatan
- 12. Pembina Dijabat Kepala Desa Ketua Dijabat Pelaksana Kegiatan Sekretaris Dijabat Secara bebas Bendahara Dijabat Secara bebas Anggota Sesuai dengan kebutuhan Jumlah keanggotaan TPK disesuaikan kebutuhan TPK berasal dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Susunan TPK
- 13. Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan & Pertanggungjawaban
- 15. APB DESA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 16. Prinsip APB Desa Prinsip Partisipasif pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APB Desa melibatkan partisipasi masyarakat Transparan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat Berkeadilan segala bentuk pungutan yang dibebankan masyarakat desa harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar Efisien & Efektif penggunaan anggaran harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin Taat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum dan Peraturan Desa lainnya Disiplin Perkiraan pendapatan harus terukur, pengeluaran sesuai dengan kemampuan pedapatan, dan semua penerimaan dan pengeluaran harus tercantum dalam APB Desa 01 02 03 04 05 06
- 17. Fungsi APB Desa Pengawasan Alokasi Distribusi Satabilisasi Perencanaan Otorisasi anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan anggaran Pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian desa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- 18. Alur APB Desa Musrenbangdes September Perdes RKP Desa (Skala Desa dan Skala Supra Desa) Draft RAPB Desa Penyusunan Rancangan APB Desa oleh Pemdes berdasarkan RAB Awal (sesuai RKP Desa) Oktober Oktober Musdes APB Desa Pembahasan Draft RAPB Desa antara Pemdes, BPD dan masyarakat
- 19. Penyepakatan Oktober Penyempurnaan RAPB Desa hasil Musdes oleh Pemdes dan Penyepakatan RAPB Desa hasil penyempurnaan antara Pemdes dan BPD Evaluasi Penyampaian RABP Desa hasil kesepakatan (maksimal 3 hari) untuk dievaluasi oleh Bupati melalui Camat selama 20 hari November Desember Penyempurnaan Penyempurnaan RAPB Desa hasil evaluasi Camat oleh Pemdes (maksimal 7 hari) Pokok-pokok Evaluasi: - kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi - kesesuaian antara RKP dan APB Desa - tata Naskah Peraturan Desa - kesesuaian Indeks Harga - kesesuaian Kode Rekening Penganggaran APB Desa Desember Penetapan Penetapan RAPB Desa menjadi APB Desa (maksimal 31 Desember)
- 20. Pemeran APB Desa Pemdes Menyusun Rancangan APB Desa Menyusun RAB Kegiatan Membuat Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Menginformasikan kebijakan anggaran desa Bupati Mengevaluasi Perdes RAPB Desa Menetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Menginformasikan Pagu Alokasi Anggaran ke Desa Pembinaan penyusunan APB Desa BPD Membahas RAPB Desa bersama Pemdes dan Masyarakat menyepakati RAPB Desa menjadi Perdes APB Desa Memimpin Musyawarah Desa Melakukan Monitoring dan pengawasan Masyarakat Konsolidasi Partisipasi Menyampaikan pendapat dan aspirasi Mengikuti setiap tahapan pembahasan anggaran Melakukan monitoring dan pengawasan
- 21. Perubahan APB Desa Jumlah Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran Waktu Perubahan APB Desa ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun berjalan berakhir Maksud untuk mengevaluasi pelaksanaan APB Desa yang telah ditetapkan dan untuk menampung perubahan – perubahan, baik pendapatan maupun belanja Subtansi Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: • keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja • keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan • terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau • terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan • perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Proses Proses dan mekanisme perubahan APB Desa sama dengan proses penyusunan dan penetapan APB Desa Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Perdes Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa
- 22. Pendapatan Belanja Pembiayaan Struktur APB DESA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 23. 01 02 03 Pembiayaan Belanja Pendapatan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Struktur APB Desa
- 24. Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain • Hasil usaha • Hasil aset • swadaya partisipasi dan gotong royong • lain-lain pendapatan asli desa • Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yg tidak mengikat • Lain-lain pendapatan Desa yang sah • Dana Desa • Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah • Alokasi Dana Desa (ADD) • Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi • Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota Kelompok Pendapatan
- 25. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja Tak Terduga Kelompok Belanja Kelompok Belanja tersebut terinci dalam program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian kegiatan-kegiatan yang ada merupakan Perwujudan dari kewenangan desa yang terdiri dari Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- 26. 01 02 BelanjaPegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD BelanjaBarang& Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan untuk pengeluaran perawatan atau pemeliharaan 03 BelanjaModal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan Jenis Belanja
- 27. 01 02 PenerimaanPembiayaan PengeluaranPembiayaan penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya SiLPA tahun sebelumnya pencairan Dana Cadangan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Kelompok Pembiayaan
- 28. 1.1. PendapatanAsliDesa 1.2. PendapatanTransfer 1.3. PendapatanLain-lain 01 Pendapatan Desa 2.1. BelanjaPegawai 2.2. BelanjaBarangdanJasa 2.3. BelanjaModal Belanja Desa 02 3.1. PenerimaanPembiayaan 3.2. PengeluaranPembiayaan Pembiayaan Desa 03 APB Desa
- 31. Pelaksanakegiatan menyusunRABKegiatan berdasarkanAPBDesa Sekdesmemverifikasi danmengevaluasiRAB TPK (Tim pengelola kegiatan)membuat paket pengadaanbarangdan jasa berdasarkanRAB KadesmengesahkanRAB maksimal1 bulansetelah APB Desaditetapkan Pelaksanaanlelang Pekerjaanswakaryadan pihakketiga Oke boss 09.13 Luraeh 12 Februari 2016 Type a message PK, aspal jalan segera cepat laksanakan 09.11 Persiapan Pelaksanaan
- 32. Pelaksanakegiatan mengajukanSPPkepada bendaharasetelahbarangdan jasaditerimadilampiri: - Pernyataantanggungjawab belanja;dan - Lampiranbukti transaksi SekretarisDesamelakukan verifikasiSPPmeliputi: - menelitikelengkapan - menguji kebenaran perhitungantagihan - menguji ketersediandana - menolakapabilatidak memenuhipersyaratan 01 02 03 04 KepalaDesamemberi persetujuanpembayaran Bendaharamembayarkan kepadaPelaksanaKegiatandan mencatatdalambuku register SPP • Pelaksana Kegiatan dapat mengajukan panjar sebelum barang dan jasa diterima (hanya RAB) • Maksimal panjar adalah 20% dari total anggaran kegiatan Pembayaran Belanja
- 34. Buku Kas Umum Buku Pembantu Pajak Buku Kas Pembantu per sumber dana Buku Bank Buku Kas Pembantu Kegiatan Buku Kas Pembantu Swadaya Buku Kas Pembantu Bengkok Buku Penatausahaan Bendahara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- 35. Penerimaan berupa uang melalui rekening kas desa atau melalui bendahara (harus disetorkan maksimal 3 hari) Bendahara mencatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu bank Bendahara mengumpulkan bukti atau membuat bukti penerimaan dengan bukti yg sah dan lengkap Pendapatan yg bersumber dari Hasil Swadaya dan gotong royong serta bengkokdicatat tesendiri dalam buku kas pembantu swadaya dan buku kas pembantu bengkok Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dalam waktu 24 Jam dengan tidak melebihi dari Rp. 10.000.000,00 Penatausahaan Pendapatan
- 36. Penatausahaan Belanja Pelaksana Kegiatan mencatat penerimaan dari pengajuan SPP/ Panjar ke dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan Pelaksana Kegiatan Mencatat pengeluaran ke dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan sesuai dengan bukti Bendahara merekap pengeluaran ke dalam BKU berdasarkan Buku Kas Pembantu Kegiatan masing- masing PK Bendahara mencatat pengeluaran yang terkena pajak ke dalam Buku Pembantu Pajak
- 37. Penatausahaan Pembiayaan SiLPA Bendahara mencatat penerimaan SiLPA dalam BKU berdasarkan PP APB Desa tahun sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Bendahara mencatat penerimaan pada BKU atas pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan setelah masa pembentukan dana cadangan habis/ selesai Hasil Penjualan Kekayaan Desa yg Dipisahkan Bendahara mencatat penerimaan pada BKU atas Penjualan aset desa yang pengelolaannya terpisah dengan desa sebagai pengembalian dari penyertaan modal desa Pembentukan Dana Cadangan Bendahara mencatat pengeluaran pada BKU atas pembentukan dana cadangan dengan besaran dan periode yang telah ditetapkan dalam Perdes Penyertaan Modal Desa Bendahara mencatat pengeluaran pada BKU atas modal yang disertakan desa kepada lembaga usaha milik desa dan/ atau lembaga kerjasama desa yang pengelolaannya terpisah dari desa
- 39. Pelaporan Anggaran 1.1. PendapatanAsliDesa 1.2. PendapatanTransfer 1.3. PendapatanLain-lain Pendapatan Desa 2.1. BelanjaPegawai 2.2. BelanjaBarangdanJasa 2.3. BelanjaModal Belanja Desa 3.1. PenerimaanPembiayaan 3.2. PengeluaranPembiayaan Pembiayaan Desa 1.1. PendapatanAsliDesa 1.2. PendapatanTransfer 1.3. PendapatanLain-lain Pendapatan Desa 2.1. BelanjaPegawai 2.2. BelanjaBarangdanJasa 2.3. BelanjaModal Belanja Desa 3.1. PenerimaanPembiayaan 3.2. PengeluaranPembiayaan Pembiayaan Desa 95% 100% 98% 100% 98% 95% 98% 98% 15% 40% 55% 50% 30% 25% 5% 10%
- 40. Pertanggungjawaban Anggaran 1500 1250 500 750 1000 250 0 Murni Perubahan Realisasi PendapatanDesa BelanjaDesa PembiayaanDesa Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa
- 41. 80000 220000 100000 44000 280000 100000 ASET LANCAR ASET TIDAK LANCAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2015 2016 Pertanggungjawaban AnggaranPendidikan 15% Kesehatan 12% Pertanian 20% Infrastruktur 49% Lain-lain 4% KEKAYAAN DESA PROGRAM MASUK DESA
- 42. g “P