Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R

1. PENGADAAN BARANG DAN JASA

2. PENGADAAN BARANG DAN JASA
Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir
diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015
tentang Perubahan Ke 4 Peraturan Presiden No. 54
tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat
Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh
Barang/Jasa

3. PENGADAAN BARANG DAN JASA
MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA

4. PERPRES 54 TAHUN 2010 BESERTA
PERUBAHANNYA
JASA KOSULTANSI NILAI S.D 50 JUTA =
PENGADAAN LANGSUNG (PL), DIATAS 50 JUTA
DILELANG.
PENGADAAN BARANG/JASA KOSNTRUKSI/JASA
LAINNYA NILAI S.D 200 JUTA = PENGADAAN
LANGSUNG (PL), DIATAS 200 JUTA DILELANG.
PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI
lpse.kebumenkab.go.id.

5. Peraturan Bupati No.52 Tahun 2014
Peraturan Bupati No.73 Tahun 2015 Tentang
“Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa”

6. Latar Belakang
Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 jo.
Perka LKPP No. 22 Tahun
2015 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa
Pasal. 1. (1)
“Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh
Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan
tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat”

7. Maksud & Tujuan
Maksud Tujuan
“menjadi pedoman
bagi Pemerintah Desa
dalam pengadaan
barang/jasa.
“agar dalam pengadaan
barang/jasa dapat
dilakukan sesuai dengan
tata kelola yang baik dan
sesuai dengan prinsip-
prinsip pengadaan
barang/jasa.
Pasal.2

8. Prinsip & Etika Pengadaan
Efisien
Efektif
Transparan
Pemberdayaan
Masyarakat
Gotong royong
Akuntabel
1
2
3
4
5
6
Bertanggung
jawab
Mencegah
Kebocoran dan
Pemborosan
Patuh terhadap
ketentuan
Perundang
undangan
1
2
3
PRINSIP
Pasal.3

9. Cara Pengadaan Barang/Jasa
• Memaksimalkan
penggunaan
material/bahan dari
wilayah setempat;
• Dilaksanakan secara
gotong royong dengan
melibatkan partisipasi
masyarakat setempat
untuk memperluas
kesempatan kerja;
• Pemberdayaan masyarakat
setempat
apabila tidak dapat
dilaksanakan secara
swakelola, baik
sebagian maupun
keseluruhan, dapat
dilaksanakan oleh
penyedia
barang/jasa yang
dianggap mampu
Pinsip “SWAKELOLA”
Pasal.4

10. Organisasi PBJ di Desa
Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak
sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang
membutuhkan tenaga ahli dan/atau
peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan
dengan cara swakelola
Tim Pengelola Kegiatan yang
selanjutnya disingkat TPK adalah
tim yang ditetapkan oleh Kepala
Desa dalam bentuk Keputusan
Kepala Desa yang terdiri dari unsur
Pemerintah Desa dan unsur
lembaga kemasyarakatan desa
untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa

11. Perencanaan Swakelola
Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
Rencana penggunaan tenaga kerja,
kebutuhan bahan dan peralatan;
Gambar rencana kerja untuk pekerjaan
Konstruksi;
Spesifikasi teknis apabila diperlukan;
Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/
RAB)
Pasal.5(3

12. Rencana Pelaksanaan
Pengadaan B/J oleh TPK
Spesifikasi teknis barang/jasa apabila
diperlukan.
Penyusunan RAB dapat
memperhitungkan ongkos kirim atau
ongkos pengambilan
Rencana Anggaran Biaya/RAB
berdasarkan data harga pasar
setempat atau harga pasar terdekat
Khusus untuk pekerjaan konstruksi
disertai gambar rencana kerja
Pasal.7

13. ≤ 10 juta
≤ 10 juta
TPK membeli
barang/jasa kepada 1
(satu) penyedia
barang/jasa
Pembelian dilakukan
tanpa permintaan
penawaran tertulis dari
TPK dan tanpa
penawaran tertulis dari
penyedia barang/jasa
Penyedia barang
memberikan bukti
transaksi berupa
nota, faktur
pembelian atau
kuitansi untuk dan
atas nama TPK
TPK melakukan
negosiasi atau tawar
menawar dengan
penyedia barang/jasa
untuk memperoleh
harga yang lebih murah

14. 10 juta s/d 50 juta
4 5
TPK melakukan
negosiasi atau tawar
menawar dengan
penyedia barang/jasa
untuk memperoleh
harga yang lebih murah
Penyedia barang/jasa
memberikan bukti
transaksi berupa nota,
faktur pembelian atau
kuitansi untuk dan atas
nama TPK
1 2
TPK membeli barang/jasa
kepada 1 (satu) penyedia
barang/jasa
Pembelian dilakukan TPK dg
cara meminta penawaran
tertulis dari penyedia
barang/jasa dg di lampiri
daftar barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang
lingkup pekerjaan, volume dan
satuan)
3
Penyedia barang/jasa
menyampaikan penawaran
tertulis yg berisi daftar
barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang
lingkup pekerjaan, volume
dan satuan) dan harga

15. 50 juta s/d 200 juta
Mengundang dan
meminta 2 penawaran
secara tertulis dari 2
penyedia barang /
jasa yg berbeda
1
Penyedia barang/jasa
menyampaikan
penawaran tertulis
yang berisi daftar
barang/ jasa
TPK menilai
pemenuhan
spesifikasi teknis
barang/jasa yang
memasukkan
penawaran
2 3
Hasil
Penilaian TPK
Pasal.7(4

16. > 200 juta
1
Mengundang dan
meminta 3
penawaran secara
tertulis dari 3
penyedia barang /
jasa yg berbeda
2
Penyedia
barang/jasa
menyampaikan
penawaran tertulis
yang berisi daftar
barang/ jasa
3
TPK menilai
pemenuhan
spesifikasi teknis
barang/jasa yang
memasukkan
penawaran
Pasal.7(5

17. Penyedia
Jasa
Penawaran Bukti
Transaksi
< 10 juta 1 Tidak tertulis Kwitansi/Nota
10 - 50 juta 1 Ada Tertulis Kwitansi/Nota
50 – 200 juta 2 Ada Tertulis Surat Perjanjian
> 200 juta 3 Ada Tertulis Surat Perjanjian

18. Isi Surat Perjanjian
1. tanggal dan tempat dibuatnya
perjanjian;
2. ruang lingkup pekerjaan;
3. nilai pekerjaan;
4. hak dan kewajiban para pihak;
5. jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan;
6. ketentuan keadaan kahar; dan
7. sanksi.

19. Perubahan Pekerjaan
1. menambah atau mengurangi
volume pekerjaan;
2. mengurangi jenis pekerjaan;
3. mengubah spesifikasi teknis;
dan/atau
4. melaksanakan pekerjaan
tambah.
1. menambah atau mengurangi
volume pekerjaan;
2. mengurangi jenis pekerjaan;
3. mengubah spesifikasi teknis;
dan/atau
4. melaksanakan pekerjaan
tambah.

20. Pembayaran
1
2
3
setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa
TPHP meneliti dan menilai hasil pengadaan
barang/jasa
4
TPHP menyampaikan hasil penelitian dan penilaian
Dengan Berita Acara Penelitian Hasil pekerjaan

21. Pelaporan & Serah terima
Menyampaika
n laporan
kepada Kepala
Desa
TPK
Menyerahkan
hasil
pengadaan
barang/jasa
kepada Kepala
Desa dengan
Berita Acara
Serah Terima
Pekerjaan

22. Pengawasan
Pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa
diawasi oleh
masyarakat
setempat
Pengawasan
pelaksanaan
pengadaan
barang/ jasa
oleh Bupati
dilaksanakan
oleh Camat
Dalam kondisi
tertentu
pengawasan
dapat
dilakukan oleh
Inspektorat
Kabupaten
atas perintah
Bupati

23. TERIMA KASIH

24. CATUR WIBOWO
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA KAB. KEBUMEN
085323463111