Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
•
0 gostou•100 visualizações
Kurikulum Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) Angkatan Ke-7 tahun 2017 membahas tentang penguatan masyarakat marjinal melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam empat bidang utama yaitu hak dasar warga desa, pembangunan desa partisipatif, kebijakan publik di desa, dan pengawasan pembangunan berbasis masyarakat.
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Semelhante a Kurikulum SADAR VII - Masyarakat (20)
Mais de Formasi Org
Mais de Formasi Org (20)
Último
Último (14)
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
- 1. KURIKULUM SEKOLAH DESA DAN ANGGARAN (SADAR) ANGKATAN KE 7 TAHUN 2017 MUATAN MATERI : PENGUATAN MASYARAKAT MARJINAL POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN TUJUAN ALUR BELAJAR METODE ALAT WAKTU 1. HAK DASAR WARGA DESA ▪ Peserta memahami macam- macam hak dasar sebagai warga negara ▪ Peserta berani menyampaikan aspirasi berkait dengan kebutuhan pelayanan dasar dan kebijakan pembangunan desa ▪ Peserta mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan pengawasan partisipatif Paparan materi, dialog - Undang - Undang Desa No.6 tahun 2014 1. HAK EKOSOB ▪ Peserta memahami pengertian dan jenis hak ekonomi, social, budaya ▪ Peserta dapat mengidentifikasi hak dasar mereka sendiri Fasilitator memberikan pengantar, peserta diminta menyampaikan pendapatnya, peserta diajak melakukan identifikasi tentang hak dasar, dan penajaman oleh fasilitator Paparan, Materi, Dialog Bahan Materi Undang-undang HAM 2. HAK ATAS KETERBUKAAN INFORMASI ▪ Peserta memahami jenis- jenis informasi publik yang menjadi haknya ▪ Masyarakat mengetahui cara Fasilitator memberikan pengantar, peserta diminta menyampaikan Paparan Materi, Dialog ▪ Bahan materi ▪ Referensi (UU No 14 Th 2008, Perda 53/2004, 40 Menit
- 2. mengakses informasi public di desa ▪ peserta dapat menyampaikan aspirasi atas dasar informasi publik di desa yang diterima. pendapatnya, peserta diajak melakukan identifikasi tentang informasi yang diketahui di desa, dan penajaman oleh fasilitator Perbub 48 Th 2015), buku- buku bacaan 3. HAK TERLIBAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA ▪ Masyarakat memahami tahapan dan proses pengambilan kebijakan public di desa ▪ Masyarakat memiliki ketrampilan melakukan pengawalan pelaksanaan kebijakan public di desa Fasilitator memberikan pengantar, peserta diminta menyampaikan pendapatnya, peserta diajak melakukan identifikasi tentang macam-macam jenis kebijakan yang diketahui di desa, dan penajaman oleh fasilitator Curah pendapat, paparan, dialog ▪ Lembar pertanyaan, poster, bahan materi ▪ Referensi (Permendes No 2 th 2015, Perda 53/2004), buku- buku bacaan 40 Menit 2. PEMBANGUNAN DESA PARTISIPATIF 1. KONSEP DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA ▪ Memahami seluk beluk perencanaan pembangunan desa partisipatif ▪ Memahami tahapan penyusunan dokumen perencanaan desa partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ▪ Mengidentifikasi kebutuhan dasar untuk bahan masukan penyusunan perencanaan pembangunan desa Fasilitator membuka acara, paparkan materi, mengajak peserta untuk tanya jawab, penjelasan list Bidang Program dan Kegiatan sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2014, fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan menyampaikan pendapat, membagi peserta menjadi beberapa kelompok, fasilitator menjelaskan panduan diskusi kelompok, fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan Ceramah plus (ceramah, tanya jawab, diskusi) ▪ Alat Bantu: Kertas Plano, Spidol Besar, LCD, White Board, Metaplan, Selotip/ Lakban Kertas ▪ Bahan materi ▪ Referensi regulasi sesuai dengan sub pokok bahasan (UU No 14 tahun 2008, Permendes No 2 Tahun 2015, Perda No 53 Tahun 2004, 60 menit
- 3. hasil diskusi Permendagri 114 Tahun 2014, Perbub 31 Tahun 2015) 2. HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN ▪ Peserta memahami haknya untuk terlibat dalam proses penganggaran pembangunan ▪ Peserta memahami hak untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan ▪ Peserta mempunyai kemampuan melakukan pengawalan dalam pelaksanaan pembangunan Fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang materi hak partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan menyampaikan pendapat, fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang aspirasi yang pernah disampaikan dalam rapat pembangunan desa dan meminta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya didepan peserta lainnya, fasilitator bersama peserta menanggapi hasil paparan dan membuat kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. Ceramah plus (ceramah, tanya jawab, diskusi) ▪ Alat Bantu: Kertas Plano, Spidol Besar, LCD, White Board, Metaplan, Selotip/ Lakban Kertas ▪ Referensi regulasi sesuai dengan sub pokok bahasan (Permendagri 113 Tahun 2014, Perbup No 64 Tahun 2015) 30 menit 3. RUANG-RUANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN ▪ Peserta memahami ruang- ruang untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan Fasilitator menjelaskan materi tentang ruang- ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, tata Ceramah plus (ceramah, tanya jawab, ▪ Kertas Plano, Spidol Besar, LCD, White Board, Metaplan, 30 menit
- 4. penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban ▪ Peserta memiliki kemampuan dan keberanian menyampaikan aspirasi dalam setiap peluang dan ruang berpatisipasi ▪ Peserta dapat menjadi delegasi masyarakat yang baik cara menyampaikan aspirasi dalam proses pembangunan, mendikusikan bersama tentang Petunjuk Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan terbaru dari pemerintah daerah, fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan menyampaikan pendapat, fasilitator menyimpulkan hasil pembahasan tema secara keseluruhan dan menutup acara dan berdoa bersama peserta diskusi) Selotip/ Lakban Kertas ▪ Referensi regulasi sesuai dengan sub pokok bahasan (Permendes No 2 Tahun 2015, Perda No 53 Tahun 2004, Petunjuk Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan) 3. KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA 1. SELUK BELUK KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA ▪ Memahami pengertian, ruang lingkup dan jenis kebijakan public di desa ▪ Peserta memahami Hak masyarakat terhadap akses kebijakan public di desa Fasilitator menjelaskan pengertian, ruang lingkup dan jenis kebijakan publik di desadan skema pengambilan kebijakan publik di desa, fasilitator meminta peserta berbagi pengalaman dengan mengajukan beberapa pertanyaan, fasilitator mencatat dan menyimpulkan pendapat peserta Ceramah plus (ceramah, tanya jawab) ▪ Kertas Plano, Spidol Besar, LCD, White Board, Metaplan, Selotip/ Lakban Kertas ▪ Referensi regulasi sesuai dengan sub pokok bahasan (Permendes No 2 Tahun 2015, Permendagri 114 Tahun 2014) 30 menit
- 5. 2. TEHNIK ANALISA PARTISIPATIF TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA ▪ Mempunyai ketrampilan analisa kebijakan public di desa ▪ Mempunyai keberanian untuk menyampaikan penyimpangan pelaksanaan kebijakan public berdasarkan hasil analisa partisipatif Fasilitator menjelaskan tentang tatacara analisis perencanaan dan penganggaran desa, fasilitator meminta peserta berbagi pengalaman dengan mengajukan beberapa pertanyaan, fasilitator mencatat dan menyimpulkan pendapat peserta Ceramah plus (ceramah, curah pendapat) ▪ Alat Bantu: Kertas Plano, Spidol Besar, LCD, White Board, Metaplan, Selotip/ Lakban Kertas ▪ Referensi (UU 14 Th 2008, Permendes No 2 Th 2015, Perda 53 Th 2004 30 menit 3. PRAKTIK ANALISA KEBIJAKAN KEUANGAN DESA ▪ Mempunyai ketrampilan membaca, menganalisa keuangan desa ▪ Mempunyai keberanian untuk menyampaikan penyimpangan pelaksanaan kebijakan keuangan desa berdasarkan hasil analisa partisipatif Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok diskusi, fasilitator menjelaskan panduan Lembar Kerja,fasilitator meminta kepada peserta untuk berdiskusi dan memaparkan hasil diskusinya, fasilitator mencatat dan menyimpulkan presentasi semua kelompok dan menutup acara dan berdoa bersama peserta Diskusi ▪ Alat Bantu: Kertas Plano, Spidol Besar, LCD, White Board, Metaplan, Selotip/ Lakban Kertas ▪ Referensi (UU 14 Th 2008, Permendes No 2 Th 2015, Perda 53 Th 2004 60 menit 4. PENGAWASAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT 1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF ▪ Peserta memahami seluk beluk pengawasan partisipatif yang merupakan hak masyarakat ▪ Masyarakat memiliki Fasilitator menyampaikan materi, fasilitator memberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya dan mengajukan Paparan, curah pendapat. • Alat : Metaplan, spidol, selotip kertas, plano, LCD, laptop • Referensi : UU 60 menit
- 6. keberanian untuk melakukan pengawasan secara partisipatif pendapat, peserta diajak untuk mendikusikan tentang pengawasan yang dilakukan pada tahapan proses pembangunan, fasilitator memberikan 3 metaplan dengan warna yang berbeda kepada masing-masing peserta untuk menuliskan pengalamannya tentang bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pada tahapan proses, fasilitator membuat kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, fasilitator menutup sesi dengan memberikan salam. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 2. TATA CARA PENGAWASAN PARTISIPATIF ▪ Peserta memahami cara melakukan pengawasan yang baik ▪ Peserta mempunyai keberanian menyampaikan hasil pengawasannya kepada pemerintah desa dan BPD Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menuliskan pengalamannya tentang pengawasan yang pernah dilakukan,fasilitator memberikan penegasan dengan memaparkan pokok-pokok pikiran,penyampaikan materi Fasilitator memberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya dan mengajukan pendapat, fasilitator mengajak peserta untuk bercerita tentang Paparan dan curah pendapat LCD, laptop, lembar kerja, bolpoin. 60 menit
- 7. keterlibatannya dalam melakukan pengawasan pembangunan secara partisipatif, fasilitator membuat kesimpulan dan menutup sesi dengan memberikan salam.