Negara dan Konstitusi
•Transferir como PPTX, PDF•
2 gostaram•2,570 visualizações
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Negara dan Konstitusi
Semelhante a Negara dan Konstitusi (20)
Mais de Fitri Indahsari
Mais de Fitri Indahsari (13)
Último
Último (20)
Negara dan Konstitusi
- 1. Assalamu’alaikum Wr Wb Senyum, Semangat Pagi
- 3. Disusun Oleh : Sholihatun Nisa’ Krista Lestari T Fitri Indahsari Sesi Winarni M.Agung Firman S
- 5. Pengertian Negara Unsur-Unsur Negara Fungsi Negara Tujuan Negara Kelembagaan Negara RI
- 6. KONSTITUSI Pengertian konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi
- 7. Konstitusi Negara RI Konstitusi atau UUD di Indonesia Contoh Batang Tubuh UUD Tahun 1945
- 8. Tiga ide pokok yang terkandung di dalam pengertian negara yaitu : Pertama : negara adalah organisasi kolompok manusia Kedua : organisasi kelompok manusia itu mendiami wilayah tertentu, dan Ketiga : kelompok manusia itu mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat untuk mengurus tata-tertib dan keselamatannya. Pengertian Negara Negara Bahasa sanksekerta Negari atau Negara yang berarti wilayah,kota atau penguasa
- 9. Unsur-Unsur Negara Wilayah Rakyat Pemerin -tahan Kedaul- atan Bersifat Konstitutif Tujuan negara UUD Pengakuan negara lain Bersifat Deklaratif
- 10. . Fungsi Negara 1. • Menjaga ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dalam masyarakat, negara bertindak sebagai stabilisator 2. • Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, fungsi ini sangat penting terutama bagi negara-negara sedang berkembang. 3. • Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar, untuk itu maka negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih. 4. • Menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan
- 11. . Tujuan Negara Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan keidupan bangsa Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- 12. . Kelembagaan Negara RI Auditatif Yudikatif Legislatif Eksekutif Presiden MPR MA BPK DPR DPD KY
- 13. Pengertian konstitusi Constitution Bahasa Inggris Undang-Undang Dasar Arti luas keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintahan negara dan orang-seorang yang berada dibawah pemerintahannya
- 15. Fungsi Konstitusi Membatasi sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat kekuasaan pemerintah sewenang-wenang.
- 16. KonstitusiNegaraRepublikIndonesia . Konsepsi konstitusi negara RI bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, dalam arti luas konstitusi Indonesia didasarkan pada Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara kita yang ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 Sebagai hukum dasar , Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum, tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam
- 17. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17Agustus 1945 yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Sidang Umum MPR tahun 1999 sidang tahunan MPR tahun 2000 SidangTahunan MPR tahun 2001 SidangTahunan MPR tahun 2002. Perubahan dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan yang merupakan satu rangkaian dan satu sistem kesatuan.
- 18. 6.Mewujudkan kehidupan demokrasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 5. Mewujudkan kebebasan pers 4.Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah 1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945 2.Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 3.Penegakan supermasi hukum,penghormatan hak asasi manusia,serta pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme
- 19. Undang-Undang Dasar 1945 Atau Konstitusi Pembukaan UUD Amandemen Sistem pemerintahan negara menurut UUD hasil Amandemen 2002 Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 , telah sesuai dengan pasal 3 dan pasal 37 yang menyatakan MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang- undang dasar dan untuk mengubah undang-undang dasar sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah MPR harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir
- 20. Adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk: 1. Menyempurnaakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia 4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern 5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial 6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara 7.Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara.
- 21. BAB I BENTUK KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang0Undang Dasar.***) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***) BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan (2) Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****) (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negaraSegala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/****) (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar.***/****)
- 22. Wassalamu’alaikum Wr. Wb Syukron katsiron