Dokumen tersebut membahas konsep-konsep hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian hukum, unsur-unsur hukum, macam-macam pembagian hukum, konsep negara hukum, lembaga penegak hukum di Indonesia, dan studi kasus yang berkaitan dengan hukum.
4. Pengertian Hukum
Hukum
Suatu gejala dalam pergaulan
hidup yang bergejolak terus-
menerus dalam keadaan
bentur dan membentur tanpa
henti-hentinya dengan gejala-
gejala lainnya.
Hukum
Lemaire
Dalam bukunya Hukum di
Indonesia ( Het recht in
Indonesia)
“Het Adatrecht van Ned
Indie”
Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn
Hukum banyak seginya serta
meliputi segala lapangan
yang menyebabkan orang
tidak mungkin membuat
suatu definisa apa hukum itu
sebenernya
5. Pengertian Hukum
Prof. Sudiran
Dalam “Pengantar Tata
Hukum di Indonesia”
Hukum
Grotius
Dalam “De lure Belli ac
facis tahun 1625”
Dalam Karangannya
“Rectswetenschap”
Kisch. Mr. Dr
Peraturan tentang perbuatan
moral yang menjamin
keadilan
Hukum
Pikiran/anggapan orang
tentang adil dan tidak
adilmengenai hubungan
antarmanusia.
Tidak dapat dilihat/ditangkap
oleh pancaindra, maka
sukarlah untuk membuat
suatu definisi tentang
“hukum” yang memuaskan
hukum.
Hukum
6. Pengertian Hukum
Hukum
J.C.T Simorangkir, S.H dan
Woeryono Sastropranoto
Dalam bukunya “Pelajaran Hukum
Indonesia”
Dalam bukunya “Hukum Masyarakat dan
Pembinaan Hukum Nasional”
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,
S.H LLM
Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa,
yang menentukan tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh Badan-
badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana
terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan
diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum
tertentu.
Keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-
asas yang mengatur pergaulan hidup
manusia dalam masyarakat yang bertujuan
memelihara ketertiban yang meliputi
lemba-lembaga dan proses-proses guna
mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai
kenyataan dalam masyarakat.
Hukum
7. Pengertian Hukum
Definisi Hukum sebagai pegangan : Hukum adalah peraturan hidup
Himpunan peraturan-peraturan hidup yang
bersifat memaksa, berisikan suatu
perintah, larangan atau izin untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu serta dengan
maksud untuk mengatur tata tertib dalam
kehidupan masyarakat.
Hukum
“Peraturan-peraturan yang mengadakan
tata tertib dalam pergaulan hidup manusia
dalam masyarakat sehari-hari”
8. Unsur-unsur Hukum
Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
Peraturan itu bersifat memaksa
Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
9. Konsep Negara Hukum
Menurut Para Ahli
● Negara yang berdasarkan atas hukum pada hakikatnya adalah
suatu “negara hukum”
● Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan
keadilan bagi warganya
10. Ciri-ciri dan Macam-macam
Pembagian Hukum
Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang
Adanya perintah dan/atau larangan
1.
2.
Ciri-ciri Hukum :
11. Macam-macam Pembagian Hukum
Menurut Bentuknya Menurut Sifatnya atau
Daya Kerjanya atau
Sanksinya
Menurut Cara
Mempertahankan
dan Fungsinya
Menurut
Sumbernya
Menurut tempat
Berlakunya
Menurut Waktu-
Berlakunya
Menurut Isinya
01 02 03
04 05
06 07
12. Menurut Sumbernya
Hukum Undang-undang
Hukum yang tercantum
dalam peraturan
perundang-undangan
Hukum Taktat
Hukum yang ditetapkan
oleh negara-negara
dalam suatu perjanjian
antara negara
Hukum Kebiasaan
Hukum yang terletak
didalam peraturan
kebiasaan (adat)
Hukum Yurisprudensi
Hukum yang terbentuk
karena keputusan hakim
Hukum Ilmu-Doktrin
Hukum yang pada dasarnya berupa
ilmu hukum yang terdapat dalam
pandangan para ahli hukum yang
terkenal dan sangat berpengaruh
01
02
03
04
05
13. Menurut Bentuknya
Hukum yang masih hidup
dalam keyakinan
masyarakat, tetapi tidak
tertulis (Hukum
Kebiasaan)
Hukum Tak
Tertulis
Hukum yang
dicantumkan
dalam berbagai
peraturan
Hukum Tertulis
Hukum
14. Menurut Tempat Berlakunya
01
02
03
04
05
Hukum Nasional
Hukum yang berlaku disuatu negara
Hukum Internasional
Hukum yang mengatur hukum dalam
dunia Internasional
Hukum Asing
Hukum yang berlaku dalam negara
lain Hukum Gereja
Kumpulan Norma-norma yang
ditetapkan oleh Gereja untuk para
anggota-anggotanya
Hukum Lokal
Hukum yang berlaku untuk wilayah
setempat (desa, daerah, wilayah
adat)
15. Menurut Waktu Berlakunya
Ius Constitutum ( Hukum Positif) Hukum yang masih berlaku saat ini
Ius Constituendum
Hukum yang diharapkan berlaku
pada waktu yang akan datang
Hak Asasi (Hukum Alam)
Hukum yang berlaku dimana-
mana dalam segala waktu dan
untuk segala bangsa di dunia
01
02
03
16. Menurut Cara Mempertahankannya dan Fungsinya
Hukum yang mengatur
cara bagaimana
mempertahankan dan
melaksanakan aturan
hukum materiil
Hukum Formil
Hukum yang mengatur
hubungan-hubungan
hukum antara orang-
orang
Hukum Materiil
Hukum
17. Menurut Sifatnya atau Daya Kerjanya atau Sanksinya
Hukum yang dalam
keadaan konkret dapat
dikesampingkan oleh
perjanjian yang dibuat
oleh kedua belah pihak
Hukum Mengatur
Hukum yang dalam
keadaan konkret tidak
dapat dikesampingkan
oleh perjanjian yang
diadakan para pihak
Hukum Memaksa
Hukum
18. Hukum Privat
Hukum yang mengatur
kepentingan
perseorangan atau
antara orang yang satu
dengan orang lainnya
02
Hukum Publik
Hukum yang mengatur
kepentingan umum
01
Menurut Isinya
19. Hukum Normatif – Hukum Ideal –
Hukum Wajar
Hukum Normatif
Hukum yang nampak dalam
peraturan perundangan serta
juga hukum yang tidak
tertulis dalam peraturan
perundangan
01
Hukum Ideal
Hukum yang dicita-citakan,
berakar pada perasaan murni
manusia dari segala bangsa
02
Hukum Wajar
Hukum seperti yang terjadi
dan nampak sehari-hari
03
Rumusan-rumusan Zainsheimer dalam buku “Recht-sociologie” dengan
mengadakan perbedaan-perbedaan sebagai berikut
20. Negara Hukum
“Rechtsstaat”
● Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal
dari bahasa Sanskerta
● Kata hukum berasal dari Bahasa Arab
● Dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah “rule of law” atau
“government of justice”
21. Ciri-ciri Negara Hukum
Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap
perorangan,
Pemisahan kekuasaan
Asas legalitas
01
02
03
Prof. Dr. Sudargo Gautama, SH mengemukakan 3 ciri-ciri dari negara hukum
:
22. Dua Arti Negara Hukum
Dalam arti formal, di mana kekuasaan umum yang terorganisir
(organize public power) maksudnya setiap organisasi hukum atau
organisasi negara mempunyai hukum
Dalam arti material, (ideological sense) hukum atau undang-undang yang
bisa diukur atau dinilai apakah baik atau tidak baik, adil atau tidak adil
01
02
Friedman melihat Nagara hukum dalam 2 arti yaitu :
23. Golongan Negara Hukum
Perlindungan
terhadap hak-hak
asasi manusia
Pemisahan
kekuasaan
Berdasarkan pendapat Friedman dibagi menjadi 2 golongan :
Negara Hukum dalam arti sempit Negara Hukum dalam arti luas
01 02
25. Equality before of law
02
Supremacy of Law
01
Human right
03
Unsur Penting Negara Hukum
Menurut A.V. Dicey konsep negara hukum mengandung 3 unsur penting :
26. Syarat Rule of Law
Kebebasan untuk
berorganisasi dan
beroposisi
Pemilihan umum
yang bebas
Perlindungan
konstitusional
Badan kehakiman
yang bebas tidak
memihak
Pendidikan civic
(kewarganegaraan)
Kebebasan untuk
menyatakan pendapat
Syarat
Rule of law
01
02
03
04
05
06
Para jurist Asia tenggara mengemukakan syarat rule of law sebagai berikut.
29. Kaidah-kaidah / Norma-norma
Norma Agama
Bertujuan untuk mencapai suatu
kehidupan yang beriman
Norma Kesusilaan
Bertujuan agar manusia hidup berakhlak
atau mempunyai hati nurani bersih
Norma Kesopanan
Bertujuan agar pergaulan hidup
berlangsung dengan menyenangkan
Norma Adat
Bertujuan agar masyarakat melaksanakan
dan menaati sekumpulan peraturan hidup
yang tumbuh dan berkembang pada suatu
masyarakat
Norma Hukum
Bertujuan untuk mencapai kedamaian
dalam pergaulan hidup
01
02
03
04
05
37. Studi Kasus
Kasus Pencurian uang melalui ATM
● Pasal yang mengatur tentang pencurian adalah Pasal 362 KUHP
● Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa, barang siapa yang mengambil sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara atau denda.
38. Studi Kasus
Kasus Perampokan
● Tindak pidana perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan
matinya korban.
● Pelakunya dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan Pasal 339,
Pasal 354, Pasal 355, Pasal 368 Jo Pasal 365 KUHP