SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 39
Kelompok 1 :
Edwin Saepudin
Fiolisa Ayu Beatrix
Agus Suhanda
Pembelajaran Pkn di SD
Modul 6
Konsep Penegakan Hukum di Indonesia
Kasus-kasus yang
Berkaitan dengan Hukum
03
Pengertian
Hukum
01
Penegakan Hukum di
Indonesia
02
Kegiatan Belajar
Kegiatan Belajar 1
Pengertian Hukum
Pengertian Hukum
Hukum
Suatu gejala dalam pergaulan
hidup yang bergejolak terus-
menerus dalam keadaan
bentur dan membentur tanpa
henti-hentinya dengan gejala-
gejala lainnya.
Hukum
Lemaire
Dalam bukunya Hukum di
Indonesia ( Het recht in
Indonesia)
“Het Adatrecht van Ned
Indie”
Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn
Hukum banyak seginya serta
meliputi segala lapangan
yang menyebabkan orang
tidak mungkin membuat
suatu definisa apa hukum itu
sebenernya
Pengertian Hukum
Prof. Sudiran
Dalam “Pengantar Tata
Hukum di Indonesia”
Hukum
Grotius
Dalam “De lure Belli ac
facis tahun 1625”
Dalam Karangannya
“Rectswetenschap”
Kisch. Mr. Dr
Peraturan tentang perbuatan
moral yang menjamin
keadilan
Hukum
Pikiran/anggapan orang
tentang adil dan tidak
adilmengenai hubungan
antarmanusia.
Tidak dapat dilihat/ditangkap
oleh pancaindra, maka
sukarlah untuk membuat
suatu definisi tentang
“hukum” yang memuaskan
hukum.
Hukum
Pengertian Hukum
Hukum
J.C.T Simorangkir, S.H dan
Woeryono Sastropranoto
Dalam bukunya “Pelajaran Hukum
Indonesia”
Dalam bukunya “Hukum Masyarakat dan
Pembinaan Hukum Nasional”
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,
S.H LLM
Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa,
yang menentukan tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh Badan-
badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana
terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan
diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum
tertentu.
Keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-
asas yang mengatur pergaulan hidup
manusia dalam masyarakat yang bertujuan
memelihara ketertiban yang meliputi
lemba-lembaga dan proses-proses guna
mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai
kenyataan dalam masyarakat.
Hukum
Pengertian Hukum
Definisi Hukum sebagai pegangan : Hukum adalah peraturan hidup
Himpunan peraturan-peraturan hidup yang
bersifat memaksa, berisikan suatu
perintah, larangan atau izin untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu serta dengan
maksud untuk mengatur tata tertib dalam
kehidupan masyarakat.
Hukum
“Peraturan-peraturan yang mengadakan
tata tertib dalam pergaulan hidup manusia
dalam masyarakat sehari-hari”
Unsur-unsur Hukum
Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
Peraturan itu bersifat memaksa
Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
Konsep Negara Hukum
Menurut Para Ahli
● Negara yang berdasarkan atas hukum pada hakikatnya adalah
suatu “negara hukum”
● Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan
keadilan bagi warganya
Ciri-ciri dan Macam-macam
Pembagian Hukum
Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang
Adanya perintah dan/atau larangan
1.
2.
Ciri-ciri Hukum :
Macam-macam Pembagian Hukum
Menurut Bentuknya Menurut Sifatnya atau
Daya Kerjanya atau
Sanksinya
Menurut Cara
Mempertahankan
dan Fungsinya
Menurut
Sumbernya
Menurut tempat
Berlakunya
Menurut Waktu-
Berlakunya
Menurut Isinya
01 02 03
04 05
06 07
Menurut Sumbernya
Hukum Undang-undang
Hukum yang tercantum
dalam peraturan
perundang-undangan
Hukum Taktat
Hukum yang ditetapkan
oleh negara-negara
dalam suatu perjanjian
antara negara
Hukum Kebiasaan
Hukum yang terletak
didalam peraturan
kebiasaan (adat)
Hukum Yurisprudensi
Hukum yang terbentuk
karena keputusan hakim
Hukum Ilmu-Doktrin
Hukum yang pada dasarnya berupa
ilmu hukum yang terdapat dalam
pandangan para ahli hukum yang
terkenal dan sangat berpengaruh
01
02
03
04
05
Menurut Bentuknya
Hukum yang masih hidup
dalam keyakinan
masyarakat, tetapi tidak
tertulis (Hukum
Kebiasaan)
Hukum Tak
Tertulis
Hukum yang
dicantumkan
dalam berbagai
peraturan
Hukum Tertulis
Hukum
Menurut Tempat Berlakunya
01
02
03
04
05
Hukum Nasional
Hukum yang berlaku disuatu negara
Hukum Internasional
Hukum yang mengatur hukum dalam
dunia Internasional
Hukum Asing
Hukum yang berlaku dalam negara
lain Hukum Gereja
Kumpulan Norma-norma yang
ditetapkan oleh Gereja untuk para
anggota-anggotanya
Hukum Lokal
Hukum yang berlaku untuk wilayah
setempat (desa, daerah, wilayah
adat)
Menurut Waktu Berlakunya
Ius Constitutum ( Hukum Positif) Hukum yang masih berlaku saat ini
Ius Constituendum
Hukum yang diharapkan berlaku
pada waktu yang akan datang
Hak Asasi (Hukum Alam)
Hukum yang berlaku dimana-
mana dalam segala waktu dan
untuk segala bangsa di dunia
01
02
03
Menurut Cara Mempertahankannya dan Fungsinya
Hukum yang mengatur
cara bagaimana
mempertahankan dan
melaksanakan aturan
hukum materiil
Hukum Formil
Hukum yang mengatur
hubungan-hubungan
hukum antara orang-
orang
Hukum Materiil
Hukum
Menurut Sifatnya atau Daya Kerjanya atau Sanksinya
Hukum yang dalam
keadaan konkret dapat
dikesampingkan oleh
perjanjian yang dibuat
oleh kedua belah pihak
Hukum Mengatur
Hukum yang dalam
keadaan konkret tidak
dapat dikesampingkan
oleh perjanjian yang
diadakan para pihak
Hukum Memaksa
Hukum
Hukum Privat
Hukum yang mengatur
kepentingan
perseorangan atau
antara orang yang satu
dengan orang lainnya
02
Hukum Publik
Hukum yang mengatur
kepentingan umum
01
Menurut Isinya
Hukum Normatif – Hukum Ideal –
Hukum Wajar
Hukum Normatif
Hukum yang nampak dalam
peraturan perundangan serta
juga hukum yang tidak
tertulis dalam peraturan
perundangan
01
Hukum Ideal
Hukum yang dicita-citakan,
berakar pada perasaan murni
manusia dari segala bangsa
02
Hukum Wajar
Hukum seperti yang terjadi
dan nampak sehari-hari
03
Rumusan-rumusan Zainsheimer dalam buku “Recht-sociologie” dengan
mengadakan perbedaan-perbedaan sebagai berikut
Negara Hukum
“Rechtsstaat”
● Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal
dari bahasa Sanskerta
● Kata hukum berasal dari Bahasa Arab
● Dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah “rule of law” atau
“government of justice”
Ciri-ciri Negara Hukum
Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap
perorangan,
Pemisahan kekuasaan
Asas legalitas
01
02
03
Prof. Dr. Sudargo Gautama, SH mengemukakan 3 ciri-ciri dari negara hukum
:
Dua Arti Negara Hukum
Dalam arti formal, di mana kekuasaan umum yang terorganisir
(organize public power) maksudnya setiap organisasi hukum atau
organisasi negara mempunyai hukum
Dalam arti material, (ideological sense) hukum atau undang-undang yang
bisa diukur atau dinilai apakah baik atau tidak baik, adil atau tidak adil
01
02
Friedman melihat Nagara hukum dalam 2 arti yaitu :
Golongan Negara Hukum
Perlindungan
terhadap hak-hak
asasi manusia
Pemisahan
kekuasaan
Berdasarkan pendapat Friedman dibagi menjadi 2 golongan :
Negara Hukum dalam arti sempit Negara Hukum dalam arti luas
01 02
Adanya peradilan
administrasi negara
Pemerintahan
berdasarkan peraturan-
peraturan hukum
Adanya pembagian
kekuasaan
Adanya jaminan atau
hak dasar manusia
Elemen
Negara
Hukum
Elemen dari Negara Hukum
Dikemukakan oleh F.J Stahl :
01
02
03
04
Equality before of law
02
Supremacy of Law
01
Human right
03
Unsur Penting Negara Hukum
Menurut A.V. Dicey konsep negara hukum mengandung 3 unsur penting :
Syarat Rule of Law
Kebebasan untuk
berorganisasi dan
beroposisi
Pemilihan umum
yang bebas
Perlindungan
konstitusional
Badan kehakiman
yang bebas tidak
memihak
Pendidikan civic
(kewarganegaraan)
Kebebasan untuk
menyatakan pendapat
Syarat
Rule of law
01
02
03
04
05
06
Para jurist Asia tenggara mengemukakan syarat rule of law sebagai berikut.
Kegiatan Belajar 2
Penegakan Hukum di Indonesia
Konsep-konsep Peraturan Hukum
01
02
03
04
05
Konsep-konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum.
06
Kaidah-kaidah / Norma-norma
Norma Agama
Bertujuan untuk mencapai suatu
kehidupan yang beriman
Norma Kesusilaan
Bertujuan agar manusia hidup berakhlak
atau mempunyai hati nurani bersih
Norma Kesopanan
Bertujuan agar pergaulan hidup
berlangsung dengan menyenangkan
Norma Adat
Bertujuan agar masyarakat melaksanakan
dan menaati sekumpulan peraturan hidup
yang tumbuh dan berkembang pada suatu
masyarakat
Norma Hukum
Bertujuan untuk mencapai kedamaian
dalam pergaulan hidup
01
02
03
04
05
Sanksi
01 02
Delik
01
02
03
06
07
08
04 09
05
Lembaga Penasihat
atau Bantuan Hukum
Kehakiman
Kejaksaan
Kepolisian
Lembaga
Penegak
Hukum
Lembaga Penegak Hukum
Law Inforcers
01
02
03
04
Kepolisian
Penyelidik Penyidik
Kepolisian
Kejaksaan
Kejaksaan
Negeri
Kejaksaan
Tinggi
Kejaksaan
Agung
Kejaksaan
Kehakiman
Peradilan
Agama
Peradilan
Militer
Peradilan
Tata Usaha
Negara
Lingkungan Peradilan
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dalam empat lingkungan Peradilan.
Peradilan
Umum
Kegiatan Belajar 3
Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Hukum
Studi Kasus
Kasus Pencurian uang melalui ATM
● Pasal yang mengatur tentang pencurian adalah Pasal 362 KUHP
● Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa, barang siapa yang mengambil sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara atau denda.
Studi Kasus
Kasus Perampokan
● Tindak pidana perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan
matinya korban.
● Pelakunya dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan Pasal 339,
Pasal 354, Pasal 355, Pasal 368 Jo Pasal 365 KUHP
THANK YOU !

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Rosita Muliawati
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negaraNuelnuel11
 
PDF 15 - Analisis Kebutuhan Khusus Peserta Didik Gangguan Penglihatan
PDF 15 - Analisis Kebutuhan Khusus Peserta Didik Gangguan PenglihatanPDF 15 - Analisis Kebutuhan Khusus Peserta Didik Gangguan Penglihatan
PDF 15 - Analisis Kebutuhan Khusus Peserta Didik Gangguan PenglihatanFernando Anrest
 
PPKn materi simbol pancasila
PPKn materi simbol pancasilaPPKn materi simbol pancasila
PPKn materi simbol pancasilaWIDIYAH02ASTUTIK
 
RPP Kelas 1 Tema Keluargaku
RPP Kelas 1 Tema Keluargaku RPP Kelas 1 Tema Keluargaku
RPP Kelas 1 Tema Keluargaku Era Hami
 
Model Pembelajaran Pkn Tematis di Kelas I, II, dan III di SD/MI
Model Pembelajaran Pkn Tematis di Kelas I, II, dan III di SD/MIModel Pembelajaran Pkn Tematis di Kelas I, II, dan III di SD/MI
Model Pembelajaran Pkn Tematis di Kelas I, II, dan III di SD/MI1231011994
 
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptxCAHYOANUGROHO
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraEdo Kusmayuda
 
Tugas permohonan pengangkatan anak
Tugas permohonan pengangkatan anakTugas permohonan pengangkatan anak
Tugas permohonan pengangkatan anakDesy Fitrianty
 

Mais procurados (20)

Pertemuan 6.pdf
Pertemuan 6.pdfPertemuan 6.pdf
Pertemuan 6.pdf
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negara
 
PDF 15 - Analisis Kebutuhan Khusus Peserta Didik Gangguan Penglihatan
PDF 15 - Analisis Kebutuhan Khusus Peserta Didik Gangguan PenglihatanPDF 15 - Analisis Kebutuhan Khusus Peserta Didik Gangguan Penglihatan
PDF 15 - Analisis Kebutuhan Khusus Peserta Didik Gangguan Penglihatan
 
PPKn
PPKnPPKn
PPKn
 
Rpp pkn 9 smt 2
Rpp pkn 9 smt 2Rpp pkn 9 smt 2
Rpp pkn 9 smt 2
 
Pertemuan 10.pdf
Pertemuan 10.pdfPertemuan 10.pdf
Pertemuan 10.pdf
 
PPKn materi simbol pancasila
PPKn materi simbol pancasilaPPKn materi simbol pancasila
PPKn materi simbol pancasila
 
RPP Kelas 1 Tema Keluargaku
RPP Kelas 1 Tema Keluargaku RPP Kelas 1 Tema Keluargaku
RPP Kelas 1 Tema Keluargaku
 
SK-KD PKN SMP-MTs
SK-KD PKN SMP-MTsSK-KD PKN SMP-MTs
SK-KD PKN SMP-MTs
 
Model Pembelajaran Pkn Tematis di Kelas I, II, dan III di SD/MI
Model Pembelajaran Pkn Tematis di Kelas I, II, dan III di SD/MIModel Pembelajaran Pkn Tematis di Kelas I, II, dan III di SD/MI
Model Pembelajaran Pkn Tematis di Kelas I, II, dan III di SD/MI
 
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
 
363257863-ppt-pkn-modul-8.pptx
363257863-ppt-pkn-modul-8.pptx363257863-ppt-pkn-modul-8.pptx
363257863-ppt-pkn-modul-8.pptx
 
Pertemuan 13.pdf
Pertemuan 13.pdfPertemuan 13.pdf
Pertemuan 13.pdf
 
sk-kd Pkn sma-ma
sk-kd Pkn sma-mask-kd Pkn sma-ma
sk-kd Pkn sma-ma
 
Peradilan nasional
Peradilan nasionalPeradilan nasional
Peradilan nasional
 
PPT Makna Pancasila
PPT Makna PancasilaPPT Makna Pancasila
PPT Makna Pancasila
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
 
KKTP PKN .doc
KKTP PKN .docKKTP PKN .doc
KKTP PKN .doc
 
Tugas permohonan pengangkatan anak
Tugas permohonan pengangkatan anakTugas permohonan pengangkatan anak
Tugas permohonan pengangkatan anak
 

Semelhante a Optimalkan Penegakan Hukum di Indonesia

PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptPPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptmhanxrama99
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamrayhanf
 
Negara dan Warganegara
Negara dan WarganegaraNegara dan Warganegara
Negara dan Warganegarazainal933
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiaYogi andreansyah
 
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxRANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxArkhaRega1
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.pptPerryBoyChandraSiaha1
 
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiPertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiINDAHMAWARNI1
 
Hukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannyaHukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannyazumira zamiati
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Riya Zayn
 

Semelhante a Optimalkan Penegakan Hukum di Indonesia (20)

PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptPPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
 
SISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIASISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIA
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan ham
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 
Negara dan Warganegara
Negara dan WarganegaraNegara dan Warganegara
Negara dan Warganegara
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxRANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiPertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
 
Hukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannyaHukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannya
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang
 
Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 

Último

bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 

Último (20)

bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 

Optimalkan Penegakan Hukum di Indonesia

  • 1. Kelompok 1 : Edwin Saepudin Fiolisa Ayu Beatrix Agus Suhanda Pembelajaran Pkn di SD Modul 6 Konsep Penegakan Hukum di Indonesia
  • 2. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Hukum 03 Pengertian Hukum 01 Penegakan Hukum di Indonesia 02 Kegiatan Belajar
  • 4. Pengertian Hukum Hukum Suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus- menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala- gejala lainnya. Hukum Lemaire Dalam bukunya Hukum di Indonesia ( Het recht in Indonesia) “Het Adatrecht van Ned Indie” Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn Hukum banyak seginya serta meliputi segala lapangan yang menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisa apa hukum itu sebenernya
  • 5. Pengertian Hukum Prof. Sudiran Dalam “Pengantar Tata Hukum di Indonesia” Hukum Grotius Dalam “De lure Belli ac facis tahun 1625” Dalam Karangannya “Rectswetenschap” Kisch. Mr. Dr Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan Hukum Pikiran/anggapan orang tentang adil dan tidak adilmengenai hubungan antarmanusia. Tidak dapat dilihat/ditangkap oleh pancaindra, maka sukarlah untuk membuat suatu definisi tentang “hukum” yang memuaskan hukum. Hukum
  • 6. Pengertian Hukum Hukum J.C.T Simorangkir, S.H dan Woeryono Sastropranoto Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Indonesia” Dalam bukunya “Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional” Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H LLM Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh Badan- badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Keseluruhan kaidah-kaidah serta asas- asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lemba-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Hukum
  • 7. Pengertian Hukum Definisi Hukum sebagai pegangan : Hukum adalah peraturan hidup Himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Hukum “Peraturan-peraturan yang mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat sehari-hari”
  • 8. Unsur-unsur Hukum Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib Peraturan itu bersifat memaksa Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
  • 9. Konsep Negara Hukum Menurut Para Ahli ● Negara yang berdasarkan atas hukum pada hakikatnya adalah suatu “negara hukum” ● Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya
  • 10. Ciri-ciri dan Macam-macam Pembagian Hukum Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang Adanya perintah dan/atau larangan 1. 2. Ciri-ciri Hukum :
  • 11. Macam-macam Pembagian Hukum Menurut Bentuknya Menurut Sifatnya atau Daya Kerjanya atau Sanksinya Menurut Cara Mempertahankan dan Fungsinya Menurut Sumbernya Menurut tempat Berlakunya Menurut Waktu- Berlakunya Menurut Isinya 01 02 03 04 05 06 07
  • 12. Menurut Sumbernya Hukum Undang-undang Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan Hukum Taktat Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antara negara Hukum Kebiasaan Hukum yang terletak didalam peraturan kebiasaan (adat) Hukum Yurisprudensi Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim Hukum Ilmu-Doktrin Hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh 01 02 03 04 05
  • 13. Menurut Bentuknya Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis (Hukum Kebiasaan) Hukum Tak Tertulis Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan Hukum Tertulis Hukum
  • 14. Menurut Tempat Berlakunya 01 02 03 04 05 Hukum Nasional Hukum yang berlaku disuatu negara Hukum Internasional Hukum yang mengatur hukum dalam dunia Internasional Hukum Asing Hukum yang berlaku dalam negara lain Hukum Gereja Kumpulan Norma-norma yang ditetapkan oleh Gereja untuk para anggota-anggotanya Hukum Lokal Hukum yang berlaku untuk wilayah setempat (desa, daerah, wilayah adat)
  • 15. Menurut Waktu Berlakunya Ius Constitutum ( Hukum Positif) Hukum yang masih berlaku saat ini Ius Constituendum Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang Hak Asasi (Hukum Alam) Hukum yang berlaku dimana- mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia 01 02 03
  • 16. Menurut Cara Mempertahankannya dan Fungsinya Hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum materiil Hukum Formil Hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang Hukum Materiil Hukum
  • 17. Menurut Sifatnya atau Daya Kerjanya atau Sanksinya Hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak Hukum Mengatur Hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para pihak Hukum Memaksa Hukum
  • 18. Hukum Privat Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau antara orang yang satu dengan orang lainnya 02 Hukum Publik Hukum yang mengatur kepentingan umum 01 Menurut Isinya
  • 19. Hukum Normatif – Hukum Ideal – Hukum Wajar Hukum Normatif Hukum yang nampak dalam peraturan perundangan serta juga hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundangan 01 Hukum Ideal Hukum yang dicita-citakan, berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa 02 Hukum Wajar Hukum seperti yang terjadi dan nampak sehari-hari 03 Rumusan-rumusan Zainsheimer dalam buku “Recht-sociologie” dengan mengadakan perbedaan-perbedaan sebagai berikut
  • 20. Negara Hukum “Rechtsstaat” ● Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta ● Kata hukum berasal dari Bahasa Arab ● Dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah “rule of law” atau “government of justice”
  • 21. Ciri-ciri Negara Hukum Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, Pemisahan kekuasaan Asas legalitas 01 02 03 Prof. Dr. Sudargo Gautama, SH mengemukakan 3 ciri-ciri dari negara hukum :
  • 22. Dua Arti Negara Hukum Dalam arti formal, di mana kekuasaan umum yang terorganisir (organize public power) maksudnya setiap organisasi hukum atau organisasi negara mempunyai hukum Dalam arti material, (ideological sense) hukum atau undang-undang yang bisa diukur atau dinilai apakah baik atau tidak baik, adil atau tidak adil 01 02 Friedman melihat Nagara hukum dalam 2 arti yaitu :
  • 23. Golongan Negara Hukum Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Pemisahan kekuasaan Berdasarkan pendapat Friedman dibagi menjadi 2 golongan : Negara Hukum dalam arti sempit Negara Hukum dalam arti luas 01 02
  • 24. Adanya peradilan administrasi negara Pemerintahan berdasarkan peraturan- peraturan hukum Adanya pembagian kekuasaan Adanya jaminan atau hak dasar manusia Elemen Negara Hukum Elemen dari Negara Hukum Dikemukakan oleh F.J Stahl : 01 02 03 04
  • 25. Equality before of law 02 Supremacy of Law 01 Human right 03 Unsur Penting Negara Hukum Menurut A.V. Dicey konsep negara hukum mengandung 3 unsur penting :
  • 26. Syarat Rule of Law Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi Pemilihan umum yang bebas Perlindungan konstitusional Badan kehakiman yang bebas tidak memihak Pendidikan civic (kewarganegaraan) Kebebasan untuk menyatakan pendapat Syarat Rule of law 01 02 03 04 05 06 Para jurist Asia tenggara mengemukakan syarat rule of law sebagai berikut.
  • 27. Kegiatan Belajar 2 Penegakan Hukum di Indonesia
  • 28. Konsep-konsep Peraturan Hukum 01 02 03 04 05 Konsep-konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum. 06
  • 29. Kaidah-kaidah / Norma-norma Norma Agama Bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman Norma Kesusilaan Bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih Norma Kesopanan Bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan Norma Adat Bertujuan agar masyarakat melaksanakan dan menaati sekumpulan peraturan hidup yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat Norma Hukum Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup 01 02 03 04 05
  • 32. Lembaga Penasihat atau Bantuan Hukum Kehakiman Kejaksaan Kepolisian Lembaga Penegak Hukum Lembaga Penegak Hukum Law Inforcers 01 02 03 04
  • 35. Kehakiman Peradilan Agama Peradilan Militer Peradilan Tata Usaha Negara Lingkungan Peradilan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dalam empat lingkungan Peradilan. Peradilan Umum
  • 36. Kegiatan Belajar 3 Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Hukum
  • 37. Studi Kasus Kasus Pencurian uang melalui ATM ● Pasal yang mengatur tentang pencurian adalah Pasal 362 KUHP ● Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa, barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara atau denda.
  • 38. Studi Kasus Kasus Perampokan ● Tindak pidana perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. ● Pelakunya dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan Pasal 339, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 368 Jo Pasal 365 KUHP