Pendahuluan. Pada era 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) , Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah. disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami peubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek. Untuk mengetahui perubahan tersebut dibawah ini adalah sejarah kelembagaan Badan Pertanahan Nasional : Tahun 1960 – 1970 : – Tahun 1960 – 1963 Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih di keluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi. – Tahun 1963 tahun ketiga sejak berlakunya uupa,dibentuklah sebuah departemen pertanian dan agraria yang dipimpin oleh sadjarwo, S.H. pada saat itu pertanian dan agraria masih dalam satu naungan menteri pertanian dan agraria. – tahun 1965 pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin oleh R.Hermanses. S.H – tahun 1968 Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan.pada saat itu dimasukan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat jenderal agraria. selama periode 1968 – 1990 tetap bertahan tanpa ada perubahan secara kelembagaan begitupula dengan peraturan yang diterbitkan. Tahun 1990 – 2000 – tahun 1990 pada periode ini kembali mengalami perubahan.agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga tersendiri dengan nama menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir.Soni Harsono. pada saat itu terjadi perubahan yang signifikan karena merupakan awal terbentuknya badan pertanahan nasional. – tahun 1998 Pada tahun ini masih menggunakan format yang sama dengan nama Menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional.perubahan yang terjadi hanya pada puncuk pimpinan saja yakni Ir.Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri Durin. Tahun 2000 – 2010 – tahun 2002 – 2005 tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat penting.pada saat itu badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga Negara.kedudukannya sejajar dengan kementerian.pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh Prof.Lutfi I.Nasoetion, MSc.,Ph.D – tahun 2005 – 2010 pada tahun 2005 sampai saat ini BPN RI yang dipimpin oleh Joyo Winoto, Ph.D. dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya.

41. Deputi Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum;
! Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan
pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum;
! Pengaturan dan penetapan hak atas
tanah instansi untuk kepentingan umum
dan hak atas tanah isntansi pemerintah;
dan
! Pelaksanaan tugas ain yang diberikan
oleh Kepala.

42. Perkaban 4/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kanwil BPN & Kantor Pertanahan (Pasal 56: tetap berlaku
sepanjang belum diubah dan/atau diganti dgn Perundang
undangan yang baru berdasarkan Perpres ini)
! Bidang HTPT mempunyai tugas
mengkoordinasikan, dan melaksanakan
penyusunan program, pemberian perijinan,
pengaturan tanah pemerintah, pembinaan,
pengaturan, dan penetapan hak tanah,
pembinaan pendaftaran hak atas tanah, dan
komputerisasi pelayanan (Pasal 13).
! Bidang HTPT mempunyai fungsi: Butir m.
pembinaan peralihan dan pembebanan hak
atas tanah serta Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).

43. ! Psl 41 :
! Seksi HTPT mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan melakukan
penetapan hak dalam rangka
pemberian, perpanjangan dan
pembaruan hak tanah, pengadaan
tanah, perijinan, pendataan dan
penertiban bekas tanah hak;
pendaftaran, peralihan, pembebanan
hak atas tanah serta pembinaan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

44. Pasal 44 ayat (4):
! Sub Seksi Peralihan, Pembebanan
Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan pendaftaran, peralihan,
pembebanan hak atas hak tanah,
pembebanan hak tanggungan dan
bimbingan PPAT serta sarana daftar
isian di bidang pendaftaran peralihan
Hak

45. Perpres Nomor 23 Tahun 2015
! Mengatur tentang Pengalihan Kantor Wilayah
BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kab/Kota
menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor
Pertanahan Aceh.
! melaksanakan ketentuan Pasal 253 ayat (2)
UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh,;
! PP Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Pemerintah yang Bersifat
Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5659);

46. Status Badan Pertanahan Aceh
! Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Aceh dialihkan menjadi Badan Pertanahan
Aceh. Dalam rangka melaksanakan pelayanan
pertanahan di Aceh, dibentuk Badan
Pertanahan Aceh yang merupakan
Perangkat Daerah Aceh.
! Ketentuan mengenai bentuk dan susunan
organisasi, tugas, dan fungsi Badan
Pertanahan Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
! Kepala Badan Pertanahan Aceh, Kepala
Kantor Pertanahan Kab/Kota , diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
atas usul Gubernur Aceh.

47. RPJM ke-3 (2015-2019)
! ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di
berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan
sumber daya manusia berkualitas
serta kemampuan ilmu dan
teknologi yang terus meningkat.

48. Sasaran Strategis Pengelolaan
Pertanahan (Prinsip dan Azaz)
! Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat,
penciptaan sumber-sumber baru
kemakmuran rakyat, pengurangan
kemiskinan dan kesenjangan pendapatan,
serta peningkatan ketahanan pangan
(Prosperity).
! Pertanahan berkontribusi secara nyata
dalam peningkatan tatanan kehidupan
bersama yang lebih berkeadilan dan
bermartabat dalam kaitannya dengan P4T
(Equity).

49. Sasaran Strategis Pengelolaan
Pertanahan
! Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk
mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang
harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa,
konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah
air serta melakukan penataan perangkat hukum
dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga
tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara
di kemudian hari (Social Welfare).
! Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi
terciptanya keberlanjutan sistem
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan
Indonesia dengan memberikan akses
seluasluasnya pada generasi yang akan datang
terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan
masyarakat (Sustainability).

50.
10 Kebijakan Dasar Pertanahan Nasional
a. Hubungan abadi antara kesatuan tanah, air
dengan bangsa indonesia.
b. Penguasaan (hak menguasai) sumber daya
agraria khususnya tanah oleh negara.
c. Hukum tanah nasional sumber utamanya
harus digali dari khasanah kekayaan hukum
adat yang ada.
d. Kesempatan dan aksesibilitas yang sama
bagi warga negara.
e. Fungsi sosial hak atas tanah.
f. Pembatasan pemilikan dan penguasaan
tanah.

51. 10 Kebijakan Dasar Pertanahan
Nasional
g. Usaha dibidang agraria anti monopoli
swasta, dan keberpihakan kepada
ekonomi lemah.
h. Intensifikasi pemanfaatan tanah
pertanian dengan mencegah cara-cara
yang bersifat pemerasan.
i. Kaidah pelestarian lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan.
j. Perlunya penataan sumber daya tanah.

52. Program – Program Strategis
BPN RI :
❑ Pemantapan Pelaksanaan Reforma
Agraria, termasuk Redistribusi Tanah;
❑ Percepatan Legalisasi Aset (Perkaban
Nomor 2 Tahun 2013), SE No. 9/SE/VI/2013,
Perkaban Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas
Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan
Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan
Tertentu, Perkaban Nomor 1 Tahun 2015
ttg PRONA), ;
❑ Penertiban Tanah Terlantar (PP Nomor 11
Tahun 2010, Jo. Perkaban Nomor 4 Tahun
2010), Perkaban Nomor 9 Tahun 2011;

53. Program – Program Strategis BPN
RI :
❑ Percepatan Penanganan Kasus
Pertanahan (Perkaban Nomor 3
Tahun 2011 Jo . 12 Tahun 2013);
❑ O p t i m a l i s a s i P e l a k s a n a a n
LARASITA (Perkaban Nomor 18
Tahun 2009).
❑ Geo KKP
❑ Reformasi Birokrasi;

54. ! Kegiatan RA dan Objeknya
Reforma
Agraria
(RA)
Tanah
Negara
1) Tanah Negara Eks
Kawasan Hutan
2) Tanah Negara eks
HGB dan HGU yang
telah berkhir jangka
waktu berlakunya
hak tersebut dan
tidak dilakukan
perpanjangann
3) Tanah Negara eks
Tanah terlantar (PP
Nomor 11 Tahun
2010)
4) Tanah Negara
lainnya
Legalisa
si Asset
1) Prona)
2) UKM
3) Petani Nelayan
4). dll.

55. 55
m. Mekanisme Reforma Agraria

56. 56
1. Pluralisme pengaturan “batas usia dewasa”
berkaitan dengan keabsahan untuk melakukan
perbuatan hukum, (SE No. 4/SE/I/2015 tentang
Batasan Usia Dewasa Dalam Pelayanan Pertanahan)
2.Pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah :
a.Contradicture Deliminasi;
b.Perbedaan luas yang mencolok antara data yuridis
dan data fisik;
c. Batas wilayah administrasi;
d.Tumpang tindih hak atas tanah/sertipikat ganda;
3.Kapasitas teknis aparatur/sdm pertanahan Tanah
masih terbatas.
A.PERMASALAHAN PROGRAM LEGISASI
ASET

57. 57
4. Peralatan teknis pengukuran masih terbatas;
5. Beban BPHTB yang harus dibayar oleh
masyarakat kurang mampu;
6. Tumpang tindih alas hak (munculnya klaim
baru penguasaan-penguasaan atas tanah milik
adat (girik/pipil dll.) atau atas tanah negara
(bekas eigendom Verponding/ erfpacht
verponding/opstal.)
7. Bidang tanah yang dimohon atau yang sudah
bersertipikat masuk Kawasan Hutan;
8. Lahan transmigrasi tumpang tindih dengan Ijin/
K u a s a P e r t a m b a n g a n , I j i n L o k a s i
Perkebunan.masih

59. Hasil Penetapan Tanah Negara Eks
Tanah Terindikasi Terlantar
Surat Keputusan Kepala BPN RI tentang
Tanah Terlantar sampai dengan Maret 2013
sebanyak 80 (delapan puluh) buah dengan
luas 54.123,2436 Ha., dan 11 (sebelas) dari
Surat Kepala BPN RI tersebut atau
seluas 34.235,3797 Ha. menjadi objek
gugatan di Peradilan Tata Usaha
Negara. dari 11 SK Kepala BPN RI yang
digugat di PTUN dinyatakan batal/tidak sah

60. III. PEMBANGUNAN DATA BASE PERTANAHAN
(Geo KKP)
1. Pembangunan Data Base Pertanahan (Geo-KKP),
yang merupakan kegiatan Bottom up yang sudah
berjalan untuk dapat untuk ditarik menjadi Program
Prioritas Kelembagaan BPN-RI sehingga dapat
dialokasikan anggaran baik bersumber dari dana
rupiah murni maupun PNBP;
2. BPN-RI berkewajiban mengelola:
a. Data Tekstual dan data Spasial
b. Intensitas upditing data dan riwayat tanah
c. Penyimpanan Dokumen Pertanahan/ warkah
60

61. 3. D a t a b a s e P e r t a n a h a n ( G e o K K P ) ,
mengintegrasikan data buku tanah (data tekstual-
yuridis) dan data Surat Ukur/Gambar Situasi serta
peta pendaftaran dalam peta pendaftaran tanah
digital.
4. Data base Pertanahan (Geo KKP), sebagai sarana:
a. Informasi pertanahan yang terintegrasi;
b. Mencegah terjadinya sengketa, konflik dan
perkara pertanahan;
c. Penyelesaian sengketa, konflik dan perkara
pertanahan.
61

62. Geo KKP
1. S a at i n i a d a 4 3 0 ka n t a h y a n g
menggunakan komputer dalam kegiatan
pelayanannya, yang disebut KKP;
2. KKP dijalankan dengan dua sistem, yaitu
berbasis DESKTOP dan berbasis WEB;
3. Sejak akhir 2011 dilaksanakan Geo KKP,
dengan mengintegrasikan data tekstual
dan data spasial bidang tanah;
4. Produk dari Geo KKP adalah informasi
pertanahan berbasis bidang tanah yang
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
masyarakat dan pembangunan.

63. 5. Untuk membangun data base Pertanahan (Geo-
KKP), diminta Kantor Pertanahan:
a. Meneliti dan menghitung secara fisik buku tanah
yang diterbitkan yang masih aktif dan yang sudah
tidak aktif (dimatikan/dihapus) sesuai dengan jenis
hak.
b. Melakukan pencocokan (validasi) data-data hasil
analog (data yuridiis dan data fisik) sebagaimana
angka 1 (satu) dengan data base aplikasi
Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), dan
apabila ditemukan perbedaan data dilakukan
perbaikan.
c. Melakukan entry data buku tanah yang belum
masuk dalam aplikasi Komputerisasi Kantor
Pertanahan ( KKP) atau perbaikan data.
d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran tanah
melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
(KKP)
63

64. Pembangunan basis data melalui
KKP – Geo KKP :
a. Melanjutkan digitalisasi semua
Buku Tanah dan Peta Bidang Tanah
yang belum dikerjakan;
b. Melakukan pelayanan pertanahan
dengan menggunakan KKP-Geo
KKP yang telah tersedia di kantor
masing-masing;
a. Memanfaatkan hasil Geo KKP untuk
melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing.

65. PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN
DAN MELAYANI:
▪ Bersih Dari KKN Dan Politisasi;
▪ Kompeten Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab
Yang Diemban;
▪ Melayani Masyarakat Dan Dunia Usaha/Investasi.
Program
Percepatan
Reformasi
Birokrasi
65

66. 9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS
3. Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah
(e-Government)
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas
Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan
Prasarana Kerja Pegawai Negeri Sipil
66

67. Keterkaitan Grand Design RB (Perpres 81/2010) dan
Road Map RB (Permenpan-RB No. 20/2010) dengan
Program Percepatan RB
67

68. KEP. Ka. BPN NO. 44/KEP-3.43/I/
2013, Tgl 21 JANUARI 2013.
! Sapta Pembaharuan Reformasi
Birokrasi, yang meliputi:
❑Pembangunan dan Penerapan Sistem
Rekrutmen.
❑Sistem Pendidikan.
❑Kode Perilaku.
❑Standar Minimum Profesi.
❑Pola Jenjang Karier.
❑Sistem Pengawasan.
❑Pembentukan Majelis Kehormatan Kode
Etik dan Profesi.

69. Sapta Tertib Pertanahan (SK
Ka. BPN : 277 Tahun 2012)
1. Tertib Administrasi;
2. Tertib Anggaran;
3. Tertib Perlengkapan;
4. Tertib Perkantoran;
5. Tertib Kepegawaian
6. Tertib Disiplin Kerja;
7. Tertib Moral.

70.
1. Tertib Administrasi;
➢Menjalankan Komputerisasi Kantor
Pertanahan (KKP) dengan konsisten
➢Mengembangkan Komputerisasi
Kantor Pertanahan (KKP)
➢Ketaatan menindaklanjuti Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP)
➢Pengelolaan buku tanah, surat ukur,
peta, warkah secara baik dan tertib
➢Pencatatan setiap surat masuk dan
surat keluar

71. 1. Tertib Administrasi;
➢Menjawab surat-surat masuk sesuai
aturan
➢Terselenggaranya tata persuratan yang
tertib dan lebih efektif/efisien
➢Standarisasi naskah dinas
➢Penataan arsip pertanahan (peta, buku
tanah, surat ukur, warkah) dalam
manajemen arsip modern
➢Tersedianya Standard Operating
Procedure (SOP) dalam setiap kegiatan
➢Tersusunnya petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam setiap kegiatan

72. 2. Tertib Anggaran;
! Penertiban Rekening
! Pelaksanaan Anggaran
! Penatausahaan Keuangan
! Pelaporan Keuangan
! Pelaksanaan dan
pengelolaan anggaran yang
transparan dan efisien

73. 3. Tertib Perlengkapan;
! Penyediaan sarana dan prasarana
perkantoran sesuai dengan kebutuhan
! Penggunaan/pemanfaatan Barang
Milik Negara sesuai dengan tujuannya
! Terlaksananya transfer Barang Milik
Negara dengan tertib
! Penghapusan Barang Milik Negara
dari daftar barang terhadap barang
yang sudah tidak mampu mendukung
tugas dan fungsi kantor

74. 3. Tertib Perlengkapan;
!S t a n d a r i s a s i s a r a n a d a n
prasarana baik jumlah maupun
spesifikasinya
!Penatausahaan (pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan)
Barang Milik Negara (BMN)
m e l a l u i S i s t e m I n f o r m a s i
Manajemen dan Akuntansi Barang
Milik Negara (SIMAK BMN)
!Pembinaan, pengawasan dan
pengendalian

75. 4. Tertib Perkantoran;
! Penataan ruang kantor yang lebih
efisien dan efektif dalam rangka
memberikan pelayanan kepada
masyarakat
! Menjaga kebersihan dan kerapian
kantor
! Standarisasi gedung kantor
! Standarisasi/penyiapan loket
p e l a y a n a n d a n p e n g a d u a n
masyarakat.

76. 5. Tertib Kepegawaian;
! Pola karier dengan merit system
! Reward and punishment
! Rekrutmen yang transparasi
! Pendidikan Penjenjangan yang teratur
! Pembinaan jabatan secara teratur
! Peningkatan kemampuan dan
keterampilan
! Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG) yang tertib.

77. 6. Tertib Disiplin Kerja
! Mentaati jam kerja
! Penyelesaian target kerja
! Menggunakan Pakaian dinas
! Rapih
! Membuat buku kegiatan harian
! Mengisi daftar hadir

78. 7. Tertib Moral.
! Melaksanakan kode etik BPN
(Peraturan KBPN Nomor 8 Tahun
2011)
! Mejaga kehormatan pimpinan, diri
sendiri dan keluarga
! Menjaga sikap, tingkah laku dan
etika
! Menghindarkan dari perbuatan
tercela, dan lain-lain.

79. 11 Agenda
1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan
Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan
pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh
di seluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah
(land tenureship).
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah
korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah,
sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia
secara sistematis.

80. Lanjutan 11 Agenda
1. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional
(SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen
pertanahan di seluruh Indonesia.
2. Menangani masalah KKN serta meningkatkan
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
3. Membangun data base pemilikan dan penguasaan
tanah skala besar.
4. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan
perundang-undangan Pertanahan yang telah
ditetapkan.
5. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
6. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum
dan kebijakan Pertanahan.