Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan sumber daya agraria dan pertanahan di Indonesia, mencakup isu ketimpangan kepemilikan tanah, kemiskinan, dan pengangguran yang dihadapi, serta upaya meningkatkan perumahan dan penataan ruang untuk pembangunan berkelanjutan.
2. AGRARIA
Isu Pokok:
Upaya Eksplorasi Pemamanfaatan Sumber Daya Agraria Untuk
Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
TATA RUANG
Isu Pokok:
Desain Pengelolaan Lingkungan Untuk Menciptakan
Pembangunan yang Keberkelanjutan.
PERTANAHAN
Isu Pokok:
Administrasi Pertanahan, Kepemilikan bidang, Kawasan.
Agraria dan Tata Ruang / Pertanahan
± 20 Undang-Undang yg mengatur masalah SDA/ Agraria
3. SUMBERDAYA ALAM (AGRARIA)
SDA: segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
komponen biotik (hewan, tumbuhan, mikroorganisme)
komponen abiotik (minyak bumi, gas alam, berbagai
jenis logam, air, dan tanah)
KEMANFAATAN DAN KEBERLANJUTAN
(Kelestarian Lingkungan Hidup)
5. No TAHUN
JUMLAH
KELURAHAN DESA
1 2008 7.878 65.189
2 2009 7.955 67.241
3 2010 8.068 68.442
4 2011 8.216 69.249
5 2012 8.301 72.944
6 2015 74.093
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA. KELURAHAN SECARA NASIONAL
DARI TAHUN 2008-2015 TERUS MENINGKAT
6. LUAS
KELOMPOK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH
NEGARA/
PEMERINTAH
BADAN HUKUM
PRIVAT
PERSEORANGAN
PENGUASAAN
GUREM
LANDLESS / BURUH
TANI
SKEMA UMUM KETIMPANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH
MASALAH YG DIHADAPI
1. KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH
TERDAPAT :
HGU 15.000.000 HA
HGB 29.584 HA
HTI 8.800.000 HA
HPH 17.380.000 HA
PETANI GUREM 13.700.000 ORANG
7. 2. KEMISKINAN
Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) - JT Persentase Penduduk Miskin (%)
Garis Kemiskinan
(Rp/Kapita/Bulan)
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa
Sep-13 10,63 17,92 28,55 8,52 14,42 11,47 308.826 275.779
Sumber: www.bps.go.id/ akses Mei 2015
28,55 Juta Penduduk Indonesia tergolong pada penduduk miskin dengan pendapatan 308 ribu
rupiah/ org/ bulan.
9. 4. Prosentasi Penduduk yang tinggal di perkotaan terus meningkat
sehingga kebutuhan perumahan di wilayah perkotaan juga terus
meningkat, sementara ketersediaan tanah relatif tetap.
INDONESIA
Prosentasi penduduk yang tinggal di
perkotaan (Tahun)
2010 2015 2020 2025 2030 2035
49,8 53,3 56,7 60,0 63,4 66,6
Proyeksi
Sumber: www.bps.go.id/ akses Mei 2015
10. 5. PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN SEKTOR PERUMAHAN
a. Ketersediaan Lahan ....... ???? (BPHTB DKI Jakarta sebesar Rp. 5,5 T) *)
b. Pengembang Swasta mendominasi pembangunan di perkotaan
c. Spekulasi dan monopoli harga lahan yg tdk terkendali
d. Tdk terjangkaunya harga lahan oleh masyarakat berpenghasilan
rendah
e. Belum berpihaknya regulasi tata ruang terhadap kawasan kumuh
(Penjelasan Ps. 34 (3) : “ Pengembangan kawasan scr terpadu
dilaksanakan, antara lain melalui penerapan kawasan siap bangun,
lingkungan siap bangun yg berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta
rehabilitasi dan revitalisasi kawasan “)
*) Sumber : Dinas Pelayanan Pajak
11. 6. BIDANG TANAH YG BELUM BERSERTIPIKAT
Jumlah Bidang Tanah di Indonesia ± 100 Juta Bidang
Sudah bersertipikat ± 45 Juta Bidang
Belum bersertipikat ± 55 Juta Bidang
13. 13
Skema Umum Pengadaan Tanah/ Izin Lokasi
TANAH
Kepentingan
Umum
Kepentingan
Lainnya
Badan Hukum
Pemerintah/ Pemerintah
Daerah
Masyarakat Perorangan
Izin Lokasi
Penetapan
Lokasi
Penetapan
Lokasi
Pemerintah Daerah
Pemerintah
BUMN/BUMD
dengan penugasan
Perolehan
Langsung
• UU 2/2012
• Perpres No.71/2012
• Perpres No.30/2015
• UU 39/ 2009
• UU 23/ 2014
• Perpres No.71/2012
• Perpres No.30/2015
• UU 23/ 2014
• PerMEN ATR 5/2015
• PerKBPN 2/2011
• Hk. Keperdataan
Hukum Keperdataan
JENIS KEGIATAN PELAKSANA MEKANISME DASAR PELAKSANAAN
14. Undang-Undang 23/2014
(Ps. 9) Urusan pemerintahan dibagi atas : Absolut, Konkuren
dan Umum
Konkuren (Ps. 12) :
a. Urusan pemerintahan Wajib (24 urusan) :
- Urusan yg berkaitan dengan pelayanan dasar (6 urusan)
... huruf (c) Penataan ruang dan (d) perumahan rakyat dan
kawasan permukiman
- Urusan yg berkaitan dengan non pelayanan dasar (18
urusan) .... huruf (d) pertanahan
b. Urusan pemerintahan Pilihan (8 urusan)
