2. NO PKPU ISU STRATEGIS RANCANGAN PERUBAHAN PKPU
1. Perlengkapan
Pemungutan dan
Penghitungan
Suara
Berdasarkan fakta dilapangan dan
memperhatikan Surat Edaran Nomor
739/KPU/XI/2015 guna mempermudah
penyelenggara dalam mendistribusikan
perlengkapan penyelenggaraan pemilihan
maka Menempatkan Daftar Pemilih diluar
kotak suara pada saat pendistribusian
1. Ketentuan ayat (6) Pasal 21 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 21 ayat (6) “Perlengkapan
Pemungutan dan Penghitungan
Suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, huruf c,
huruf e dan huruf f, dan
dukungan perlengkapan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, huruf h, huruf I,
huruf k, huruf l kecuali Daftar
Pemilih, dan huruf m dimasukkan
ke dalam kotak suara.”
2. Pembagian Tugas
KPPS
Perlu penambahan pengaturan kewajiban
menunjukkan KTP/ identitas
kependudukan bagi pemilih, apabila
petugas KPPS menemukan keraguan
terhadap pemilih, untuk mengantisipasi
terjadinya Penggunaan C6 oleh orang lain
2. Di antara angka 1 dan angka 2 huruf
c ayat (3) Pasal 27 disisipkan 3 (tiga)
angka, yakni angka 1.a, 1.b, dan 1,c
yang berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 27 ayat (3) huruf c angka
1.a “meminta kepada petugas
ketertiban TPS untuk
mengarahkan Pemilih yang tidak
membawa formulir Model C6-KWK
untuk memastikan namanya
tercantum dalam Daftar Pemilih”;

3. NO PKPU ISU STRATEGIS RANCANGAN PERUBAHAN PKPU
2. Lanjutan
Pembagian Tugas
KPPS
Lanjutan  Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 1.b
“dalam hal terdapat keraguan terhadap
formulir Model C6-KWK yang
diserahkan oleh Pemilih atau keraguan
terhadap Pemilih yang tidak membawa
formulir Model C6-KWK, anggota KPPS
keempat atau anggota KPPS kelima
meminta Pemilih dimaksud
menunjukkan KTP/identitas lainnya”;
 Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 1.c
“anggota KPPS keempat atau anggota
KPPS kelima meneliti Pemilih
sebagaimana dimaksud pada angka 1.a
dalam Daftar Pemilih”.
3. Pelaksanaan Rapat
Pemungutan
Suara
Berdasarkan fakta dilapangan dan
guna menjaga ketertiban dan
kenyamanan dalam pemungutan suara
dengan mempertimbangkan keadaan di
TPS tanpa menghilangkan hak
konstitusi Pasangan Calon, maka perlu
diatur mengenai Saksi Pasangan Calon
yang dapat memasuki TPS berjumlah 1
(satu) saksi
3. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a)
sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 30 ayat (4a) “Saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) yang dapat
memasuki TPS berjumlah 1 (satu)
saksi.

4. NO PKPU ISU STRATEGIS RANCANGAN PERUBAHAN PKPU
4. Ketentuan Peralihan Berdasarkan fakta dilapangan dan
memperhatikan Surat Edaran No.
907/KPU/XII/2015 serta untuk
menjaga hak konstitusi pemilih dan
peserta dalam Penyelenggaraan
Pemilihan, maka perlu diatur mengenai
teknis Pemungutan suara dengan
kondisional terdapat Pasangan Calon
yang berhalangan tetap, akan tetapi
masih ada paling sedikit 2 (dua)
Pasangan Calon pada saat dimulainya
masa kampanye sampai dengan hari
pemungutan suara.
4. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 84A yang berbunyi
sebagai berikut:
“Pasal 84A
1. Dalam hal pada saat dimulainya masa
kampanye sampai dengan hari pemungutan
suara, terdapat Pasangan Calon yang
berhalangan tetap, akan tetapi masih
terdapat paling sedikit 2 (dua) Pasangan
Calon:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mensosialisasikan dan
mengumumkan Pasangan Calon yang
berhalangan tetap atau dibatalkan
sebagai Pasangan Calon melalui media
massa, PPK, PPS dan KPPS;
b. Ketua KPPS mengumumkan Pasangan
Calon yang berhalangan tetap atau
dibatalkan sebagai Pasangan Calon
pada papan pengumuman di TPS dan
mengumumkan secara berulang-ulang
kepada Pemilih pada saat Pemungutan
Suara.
2. Apabila Pasangan Calon yang berhalangan
tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperoleh suara, perolehan suara
dimaksud dinyatakan tidak sah.”