Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a PKPU Perubahan
Semelhante a PKPU Perubahan (20)
Último
Último (13)
PKPU Perubahan
- 2. NO PKPU ISU STRATEGIS RANCANGAN PERUBAHAN PKPU 1. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan fakta dilapangan dan memperhatikan Surat Edaran Nomor 739/KPU/XI/2015 guna mempermudah penyelenggara dalam mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan maka Menempatkan Daftar Pemilih diluar kotak suara pada saat pendistribusian 1. Ketentuan ayat (6) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 ayat (6) “Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf I, huruf k, huruf l kecuali Daftar Pemilih, dan huruf m dimasukkan ke dalam kotak suara.” 2. Pembagian Tugas KPPS Perlu penambahan pengaturan kewajiban menunjukkan KTP/ identitas kependudukan bagi pemilih, apabila petugas KPPS menemukan keraguan terhadap pemilih, untuk mengantisipasi terjadinya Penggunaan C6 oleh orang lain 2. Di antara angka 1 dan angka 2 huruf c ayat (3) Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 1.a, 1.b, dan 1,c yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 1.a “meminta kepada petugas ketertiban TPS untuk mengarahkan Pemilih yang tidak membawa formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih”;
- 3. NO PKPU ISU STRATEGIS RANCANGAN PERUBAHAN PKPU 2. Lanjutan Pembagian Tugas KPPS Lanjutan Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 1.b “dalam hal terdapat keraguan terhadap formulir Model C6-KWK yang diserahkan oleh Pemilih atau keraguan terhadap Pemilih yang tidak membawa formulir Model C6-KWK, anggota KPPS keempat atau anggota KPPS kelima meminta Pemilih dimaksud menunjukkan KTP/identitas lainnya”; Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 1.c “anggota KPPS keempat atau anggota KPPS kelima meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1.a dalam Daftar Pemilih”. 3. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara Berdasarkan fakta dilapangan dan guna menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam pemungutan suara dengan mempertimbangkan keadaan di TPS tanpa menghilangkan hak konstitusi Pasangan Calon, maka perlu diatur mengenai Saksi Pasangan Calon yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) saksi 3. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 ayat (4a) “Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) saksi.
- 4. NO PKPU ISU STRATEGIS RANCANGAN PERUBAHAN PKPU 4. Ketentuan Peralihan Berdasarkan fakta dilapangan dan memperhatikan Surat Edaran No. 907/KPU/XII/2015 serta untuk menjaga hak konstitusi pemilih dan peserta dalam Penyelenggaraan Pemilihan, maka perlu diatur mengenai teknis Pemungutan suara dengan kondisional terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, akan tetapi masih ada paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon pada saat dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara. 4. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 84A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 84A 1. Dalam hal pada saat dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, akan tetapi masih terdapat paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon: a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mensosialisasikan dan mengumumkan Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon melalui media massa, PPK, PPS dan KPPS; b. Ketua KPPS mengumumkan Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon pada papan pengumuman di TPS dan mengumumkan secara berulang-ulang kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara. 2. Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.”