1.
Revisi UUCK
(Klaster Ketenagakerjaan)
berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi
oleh :
Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.
disampaikan dalam Webinar
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Sabtu, 5 Februari 2022

2.
UUCK Kontroversial
• 12 nomor perkara yang akhirnya diputus oleh MK yakni Perkara
Nomor 87, 91, 101, 103, 105, 107, 108/PUU-XVIII/2020, serta Perkara
Nomor 3, 4, 5, 6, 55/PUU-XIX/2021
• Perkara Nomor 87, 101, 103, 105, 107, 108/PUU-XVIII/2020, serta
Perkara Nomor 3, 4, 5, 6, 55/PUU-XIX/2021 dinyatakan tidak dapat
diterima

3.
Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020
• Diputus dengan amar sebagai berikut :
Dalam Provisi:
1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak
dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,
dan Pemohon VI.

4.
Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020
• Dalam Pokok Permohonan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk
sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak
dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan
tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

5.
Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu
tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak
dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan
undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;

6.
Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020
7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang
bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula
menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.”

7.
Kontroversi
• MK menyatakan UUCK masih berlaku s/d dilakukan perbaikan dengan
tenggang waktu 2 (dua) tahun
• Menangguhkan penerbitan peraturan pelaksana baru yg berkaitan
dengan UUCK

8.
Permasalahan
1. Bagaimana dengan peraturan pelaksana yg telah ada?
2. Ambiguitas - penentuan tindakan/kebijakan yg bersifat strategis &
berdampak luas
3. Inkonsistensi Putusan - MK menghalangi penggunaan hak
konsitusional warga negara yg bermaksud mengajukan uji materi
UUCK
4. Tidak ada kejelasan perbaikan

9.
Permasalahan Inkonsistensi Putusan
a. UUCK dinyatakan masih berlaku
b. Seluruh Uji materi UUCK dinyatakan tidak dapat diterima (NO) -
tafsir UUCK sudah tidak berlaku /objek pengujian telah hilang

10.
Permasalahan - Tidak ada kejelasan perbaikan
a. Pembuatan Ulang UUCK
b. Revisi UUCK

11.
Permasalahan - Perbaikan
• Bagaimana jika tidak diperbaiki ?
• Apakah amar Putusan MK yg menyatakan UUCK Inkonstitusional
bersyarat
a. Otomatis berlaku saat jangka waktu yg ditentukan terlewati
b. Harus dilakukan pengujian kembali

12.
Pesan MK
• Pembentukan UU memperhatikan aspek Formil dan Meteriil
(substansi)

13.
Dampak Putusan MK
1. Gangguan iklim investasi - Center of Economic and Law Studies
2. Kebingungan Penentuan UMP/UMK - kasus Keputusan Gubernur
DKI
3. Hambat pemulihan Ekonomi - Reset Center of Reform on Economics
(CORE) Indonesia

14.
Revisi
1. Perbaikan aspek Formil
2. Perbaikan Substansi

15.
Perbaikan aspek Formil
a. Kesesuaian dengan teknik perancangan peraturan perundang-
undangan sesuai dengan Lampiran II UU PPP
b. Buka seluas-luasnya partisipasi publik/masyarakat dalam tahap
penyusunan
c. Hindari perubahan substansi yang ‘mendadak’

16.
Perbaikan Substansi
a. Sesuaikan materi dalam uji materi UUCK yang lain (11 Putusan MK)
b. Perhatikan pendapat berbeda (DO) hakim MK : Anwar Usman dan
Arief Hidayat
c. Sesuaikan dengan putusan2 MK terdahulu

17.
Perbaikan Substansi
Pendapat berbeda dari Hakim Anwar Usman & Arief Hidayat terkait
materi klaster ketenagakerjaan yang merugikan hak konstitusional
buruh terkait :
• penghormatan (to respect),
• perlindungan (to protect), dan
• pemenuhan (to fullfil)

18.
Perbaikan Substansi
perkara nomor 103/PUU-XVIII/2020 - Pendapat berbeda dari Hakim
Anwar Usman & Arief Hidayat
Materi muatan yg berpotensi dibatalkan :
1. Pengupahan
2. Pesangon
3. Outsourcing
4. PKWT

19.
Perbaikan Substansi - Pengupahan
• Ketiadaan klasifikasi upah minimum berdasarkan provinsi atau
kabupaten/kota
• Ketiadaan upah sektoral
• Absennya Dewan Pengupahan dalam memberikan rekomendasi
• Hapusnya peran Serikat Pekerja/Buruh

20.
Perbaikan Substansi - Pesangon
• Penghapusan materi UU & diatur dalam PP - merugikan hak-hak
pekerja & bertentangan dengan UUD 1945
• Dilema konstitusional - pengujian terhadap PP
• Ketentuan nomonal yg lebih rendah dari UU lama

21.
Perbaikan Substansi - Outsourcing
• Perubahan politik hukum pembentuk UU harus berorientasi pada
pemberian prioritas perlindungan & kesejahteraan pada pekerja
• Alih daya tidak diperbolehkan untuk pekerjaan pokok atau kegiatan yg
berhubungan langsung dengan proses produksi

22.
Perbaikan Substansi - PKWT
• Limitasi waktu merupakan syarat mutlak
• Paling lama 2 tahun 6 bulan & dapat diperpanjang 1 kali
• Apabila pekerjaan belum selesai maka harus merubah kontruksi
PKWT menjadi PKWTT
• Pekerjaan yg bersifat tetap/rutin tidak boleh PKWT
• PKWT harus diatur dalam UU tidak boleh dalam PP

23.
Revisi Ideal
“Menyelesaikan masalah tanpa masalah”