pendidikan

DESKRIPSI PROGRAM
PEMBANGUNANAN UNIT SEKOLAH
BARU SMK
PERBATASAN/ DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2007
1. KODE PROGRAM : 1. 2. 09 - PS
2. NAMA PROGRAM : IMBAL SWADAYA
PEMBANGUNANAN UNIT SEKOLAH
BARU (USB-SMK)
PERBATASAN/ DAERAH
TERTINGGAL
3. TUJUAN : a. Pemenuhan kebutuhan bangunan
dan infrastruktur
b. Pengadaan perabot
c. Pengadaan peralatan
4. SASARAN : 25 lokasi
5. DANA BANTUAN : Sebesar maksimal
Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah) per lokasi,
- Tahun I (2007)
Sebesar Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah)
- Tahun II (2008)
Sebesar Rp 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah)
6. DANA
PENDAMPING
: Nilai dana pendamping (sharing)
minimal 25 % dari nilai dana imbal
swadaya. Khusus untuk daerah
tertinggal (sesuai dengan SK
Menkokesra tentang daerah miskin dan
tertinggal) dana pendamping minimal
sebesar 10% dari nilai dana imbal.
7. PEMANFAATAN
DANA BANTUAN
: a. Pengadaan
pembangunan gedung,
Infrastruktur, dan perabot
b. Biaya pengelolaan
pembangunan.
c. Biaya perencanaan
dan pengawasan pembangunan.
2

8. PERSYARATAN
PENERIMA
: a. Proposal Pembangunanan USB-
SMK Perbatasan/ Daerah
Tertinggal yang disusun antara lain
berdasarkan studi kelayakan dan
RIPS serta telah disahkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
b. DIPDA/DASK (Foto Copy) yang
mencantumkan dana pendamping.
Dalam hal dana pendamping
belum tercantum dalam
DIPDA/DASK, maka dapat
digantikan dengan surat
pernyataan dari Pemerintah
daerah yang diketahui oleh DPRD.
c. Ketersediaan lokasi USB-SMK
Perbatasan/ Daerah Tertinggal
yang memenuhi persyaratan dan
dibuktikan dengan Surat
Keterangan kepemilikan tanah/
Sertifkat Tanah.
d. Surat Pernyataan pelaksanaan
dengan swakelola dari Bupati/
Walikota.
e. Surat Dukungan Biaya Pengadaan
pemenuhan Sarana Prasarana dan
3

Rencana Biaya Operasional
Pendidikan dari Bupati/Walikota.
f. Surat Keputusan Pengangkatan
Tim Pembangunan USB-SMK
Perbatasan/ Daerah Tertinggal dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
bersama Dewan Pendidikan
Kabupaten/Kota.
g. Foto copy Rekening Bank a.n.
Ketua Tim Pembangunan dan
Bendahara.
h. Harga
satuan bangunan per m
2
daerah
setempat dari instansi teknis
(Dinas PU/Cipta
Karya/Kimpraswil).
i. Dalam pelaksanaan pembangunan
USB-SMK Perbatasan/ Daerah
Tertinggal, Harga satuan
bangunan per m
2
untuk pekerjaan
fisik bangunan diperhitungkan
maksimal 75% dari Harga Satuan
Bangunan per m2 daerah
setempat dari instansi teknis
(Dinas PU/Cipta Karya/Kimpraswil)
dan sudah termasuk pembayaran
pajak-pajak yang berlaku.
4

j. Gambar Situasi Lokasi/Daerah
USB-SMK Perbatasan/ Daerah
Tertinggal Gambar Draft Site
Plan/Blok Plan.
k. Data Sekolah SMP/MTs’ SMA/MA
dan SMK/MAK di Kabupaten/Kota.
l. Memiliki lahan minimal 1,5 ha atau
disesuaikan dengan kebutuhan
lahan berdasarkan Program
Keahlian yang akan dibuka,
9. WAKTU
PELAKSANAAN
: No KEGIATAN WAKTU 2007
1. Penerimaan
proposal
Maret
2. Evaluasi proposal April
3. Verifikasi April
4. Penetapan Mei
5. Penyaluran dana Mei
6. Pelaksanaan
program
Mei – Nov
7. Laporan
pelaksanaan
November
5

10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Kelembagaan
Direktorat Pembinaan SMK- Ditjen
Mandikdasmen.
Komp. Depdiknas – Gedung E Lt. 12-
13 Jl. Jend. Sudirman – Senayan
Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.dikmenjur.net
6

7
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional
IMBAL SWADAYA
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH
BARU PERBATASAN/ DAERAH
TERTINGGAL
anduan
Pelaksanaan
Tahun 2007
1. 2. 09 - PS

KATA PENGANTAR
Kebijakan pokok Departemen Pendidikan Nasional untuk mewujudkan (1)
pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu,
relevansi, dan daya saing (3) penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan
pencitraan publik, menjadi dasar pelaksanaan program-program tahun 2007
pada Direktorat Pembinaan SMK.
Program/kegiatan pada Direktorat Pembinaan SMK yang disampaikan
melalui bantuan Imbal Swadaya atau Subsidi. Program bantuan
disalurkan langsung ke SMK dalam rangka mendorong keterlaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan demikian setiap bantuan yang
sampai ke sekolah diharapkan memiliki dampak manfaat yang langsung
menyentuh pada kebutuhan setiap sekolah.
Panduan pelaksanaan ini memberikan penjelasan tentang deskripsi program
bantuan, persyaratan yang harus dipenuhi, organisasi pelaksana program,
mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan
pertanggungjawaban keuangan, dan sistem pelaporan hasil pelaksanaan.
Oleh karena itu setiap SMK yang akan menjalankan program ini agar
memahami terlebih dahulu Panduan pelaksanaan ini untuk menjamin
keberhasilan pelaksanaan program di SMK yang lebih efektif, efisien, dan
akuntabel.
Selanjutnya, apabila dalam Panduan pelaksanaan ini terjadi kekurangan atau
kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
i

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Panduan
pelaksanaan ini.
Jakarta, Februari 2007
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Dr. Joko Sutrisno
NIP. 131415680
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................i
DAFTAR ISI..........................................................................................ii
BAB I......................................................................................................1
PENDAHULUAN..................................................................................1
A.LATAR BELAKANG....................................................................1
B.TUJUAN ........................................................................................2
C.DASAR HUKUM...........................................................................2
D.SASARAN .....................................................................................3
E.HASIL YANG DIHARAPKAN.....................................................3
F.NILAI IMBAL SWADAYA...........................................................4
G.KARAKTERISTIK IMBAL SWADAYA.....................................4
BAB II....................................................................................................6
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB..........................6
A.ORGANISASI................................................................................6
ii

B.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ..........................................6
1.Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan .................6
2.Dinas Pendidikan Provinsi ..........................................................7
3.Pemerintah Daerah Kabupaten (dalam hal ini Bupati)................7
4.Dinas Pendidikan Kabupaten.......................................................8
5.Tim pendiri USB-SMK ...............................................................9
6.Tim Perencana dan Pengawas...................................................12
BAB III.................................................................................................17
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PENANGGUNGJAWABAN
DANA...................................................................................................17
A.KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA
..................................................................................................17
B.PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA ...........18
C.PELAPORAN...............................................................................19
BAB IV.................................................................................................21
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN
PENYALURAN DANA.......................................................................21
A.PERSYARATAN PENERIMA ...................................................21
B.MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN
PENYALURAN DANA..........................................................23
C.VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI......................25
D.PENETAPAN ..............................................................................27
E.JADWAL KEGIATAN.................................................................27
BAB V..................................................................................................29
PELAPORAN.......................................................................................29
A.LAPORAN AWAL PELAKSANAAN PROGRAM...................29
B.LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN PEKERJAAN. .30
C.LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PEKERJAAN...............30
BAB IV.................................................................................................31
PENUTUP............................................................................................31
LAMPIRAN.........................................................................................33
iii

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
pengembangan pendidikan menengah kejuruan di wilayahnya, serta
untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan, maka pada
tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMK telah mengalokasikan dana
melalui imbal swadaya Pembangunanan 25 USB-SMK Perbatasan/
Daerah Tertinggal yang dilaksanakan dengan cara swakelola melalui
unsur pendekatan partisipasi masyarakat.
Dukungan dan perhatian ini diharapkan dari Pemerintah Daerah dapat
mengalokasikan dan merealisasikan dana pendamping. Kegiatan
pembangunan dan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan panduan
pelaksanaan, serta laporan pelaksanaan kegiatan dibuat sesuai dengan
persyaratan.
Dengan terwujudnya dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari
Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/kota serta Dinas
Pendidikan Propinsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-
masing pihak, diharapkan rencana Pembangunanan USB-SMK
Perbatasan/ Daerah Tertinggal akan dapat direalisasikan dan masyarakat
khususnya peserta didik akan mendapatkan manfaat yang sebesar-
besarnya.
1

B. TUJUAN
1. Memberikan dukungan kepada Pemda Kabupaten/Kota di wilayah
perbatasan/daerah tertinggal dalam upaya untuk merealisasikan
berdirinya USB –SMK;
2. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan
dan pelatihan di USB-SMK.
C. DASAR HUKUM
Dasar hukum pemberian bantuan imbal swadaya, dilandasi peraturan
perundangan sebagai berikut :
1 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3 Undang-undang RI No. 18 tahun 2006 tentang APBN tahun 2007;
4 Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5 Undang-Undang RI No. 15 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan
Daerah;
7 Peraturan Pemerintah RI No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
9 Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009;
2

10 Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres
No.85 tahun 2006;
11 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran APBN
12 Kepmendiknas No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah;
13 Kepmendiknas No.60/U/2002 tentang Pembangunanan Sekolah;
14 Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007
tentang Prioritas Pemberian Izin Pembangunanan Sekolah
Menengah.
15 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005
tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;
16 Renstra Depdiknas 2004 – 2009;
17 Road Map Direktorat Pembinaan SMK 2006 – 2010.
D. SASARAN
Sasaran program ini diperuntukan bagi 25 (dua puluh lima) lokasi
tersebar pada Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan / daerah tertinggal
di Indonesia.
E. HASIL YANG DIHARAPKAN
Terbangunnya 25 (dua puluh lima) lokasi USB-SMK tersebar pada
Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan / daerah tertinggal di Indonesia.
3

F. NILAI IMBAL SWADAYA
Nilai imbal Swadaya untuk program Pembangunanan USB-SMK
Perbatasan/Daerah Tertinggal tahun anggaran 2007 sebesar
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap lokasi.
G. KARAKTERISTIK IMBAL SWADAYA
1. Imbal swadaya harus dilaksanakan dengan cara swakelola.
2. Bantuan dana imbal swadaya untuk Pembangunanan USB-SMK
Perbatasan/Daerah Tertinggal dari pusat maksimal
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahun
yang bersumber dari daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah);
b. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah);
c. Lanjutan bantuan dana imbal swadaya
Pembangunanan USB-SMK Perbatasan/Daerah Tertinggal tahun
ini akan diberikan apabila kesepakatan dalam MoU antara
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan
Bupati/Walikota, apabila tidak direalisasikan, maka MoU tersebut
akan ditinjau kembali;
d. Selanjutnya untuk tahun 2009 dan
seterusnya sampai dengan selesainya pemenuhan kebutuhan
USB-SMK penyediaan dana sepenuhnya menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah.
4

3. Dana imbal ini harus disertai dengan dana pendamping dengan
komposisi Nilai dana pendamping (sharing) minimal 25 % dari nilai
dana imbal swadaya. Khusus untuk daerah tertinggal (sesuai dengan
SK Menkokesra tentang daerah miskin dan tertinggal) dana
pendamping minimal sebesar 10% dari nilai dana.
4. Bantuan dana imbal swadaya hanya diperuntukan:
a. Pengadaan pembangunan gedung, Infrastruktur, dan perabot;
b. Biaya pengelolaan pembangunan;
c. Biaya perencanaan dan pengawasan Pembangunan.
5. Tata cara pengiriman dana imbal swadaya dilakukan dalam 2 (dua)
tahap:
a. Tahap Pertama dikirimkan sebesar 50% setelah
ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama dan dipenuhinya
dokumen lainnya ( Kwitansi, RAB dan Site Plan);
b. Tahap Kedua sebesar 50% dikirimkan setelah
pembangunan mencapai prestasi 30% dibuktikan dengan Berita
Acara pelaksanaan kegiatan dari Tim Pembangunan USB-SMK
dengan Tim Perencana/Pengawas diketahui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Berita Acara Pemeriksaan
Kemajuan Pekerjaan antara Penanggungjawab Kegiatan dan
Ketua Tim Pembangunan USB-SMK.
5

BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan imbal swadaya
dapat diuraikan sebagai berikut:
A. ORGANISASI
Organisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan USB-SMK akan
melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan,
2. Dinas Pendidikan Propinsi,
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
5. Tim pendiri USB-SMK,
6. Tim Perencana dan Pengawas,
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Dalam hal ini Subdit Kelembagaan dengan tugas yaitu:
6

a. Menyiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan
Pembangunan USB-SMK, termasuk buku Petunjuk pelaksanaan
imbal swadaya USB-SMK yang dibukukan,
b. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana imbal
swadaya Pendiri USB-SMK,
c. Melaksanakan sosialisasi, penjelasan dokumen dan bimbingan
teknis,
d. Merancang tata cara dan melaksanakan penyaluran dana,
e. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi tentang
pelaksanaan Pendiri USB-SMK,
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menerima dan menyebar luaskan informasi dari Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ke institusi yang terkait.
b. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten.
c. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan
Pembangunan USB-SMK.
d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten (dalam hal ini Bupati)
a. Menandatangani surat kesepahaman (MoU) dengan Direktorat
Pembinaan SMK tentang Pembangunan USB-SMK;
7

b. Mengkoordinasikan Dinas Pendidikan Kabupaten dengan
aparat terkait dalam pelaksanaan USB-SMK;
c. Mengalokasikan dana pendamping program USB-SMK
sebesar minimal 10 % dari dana imbal swadaya dalam DIPDA
dan menyediakan dana sampai selesainya pemenuhan
kebutuhan Pembangunan USB-SMK serta dana
operasionalnya.
d. Melakukan supervisi pelaksanaan program USB-SMK;
e. Mengadakan pendidik dan tenaga kependidikan;
f. Menjamin keberlangsungan penyelenggaraan KBM di SMK ;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten
a. Bersama Dewan Pendidikan Kabupaten membentuk Tim pendiri
USB-SMK yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota.
Ketua Tim adalah pegawai negeri sipil yang berada di
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten yang mempunyai
kemampuan manajerial, diutamakan guru yang
diproyeksikan menjadi Kepala Sekolah USB-SMK.
Sedangkan Bendahara dapat dari Anggota Dewan
Pendidikan/TU sekolah yang mempunyai kemampuan
administrasi keuangan;
b. Bersama Dewan Pendidikan Kabupaten membentuk Tim
Perencana dan Pengawas yang berasal dari Sekolah Menengah
Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan
atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk
8

melaksanakan Perencanaan, Pengawasan dan bimbingan
teknis dalam kegiatan pembangunan;
c. Melakukan koordinasi dan supervisi pelaksanaan Pembangunan
USB-SMK;
d. Melaksanakan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sebulan
sekali untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan;
e. Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi;
f. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru, fasilitas dan biaya
operasional pendidikan;
g. Menerima laporan kegiatan dari Tim pendiri;
h. Melaporkan secara berkala semua kegiatan pembangunan USB-
SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan ke
Dinas Pendidikan Propinsi dan Bupati setempat.
5. Tim pendiri USB-SMK
Tim pendiri USB-SMK adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan persiapan,
perencanaan dan pelaksanaan agar USB-SMK yang akan didirikan
dapat memenuhi persyaratan minimal bagi beroperasinya suatu
Sekolah Menengah Kejuruan.
Tim pendiri USB-SMK merupakan organisasi embrio dari
organisasi USB-SMK, sehingga diharapkan akan terjadi sinkronisasi
9

dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan
operasionalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.
Dalam hubungannya dengan pengelolaan pembangunan Tim pendiri
USB-SMK mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a. Membuka rekening Tim pendiri USB- SMK pada Bank terdekat
di Kabupaten setempat, rekening tersebut harus
ditandatangani bersama oleh ketua dan bendaharawan Tim
pendiri USB-SMK
b. Bertanggungjawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan gedung, infrastruktur, dan
pengadaan perabot.
c. Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
d. Mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan secara berkala
kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
e. Melaksanakan serah terima hasil-hasil pembangunan dan atau
pengadaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Tim pendiri USB-SMK terdiri dari:
a Ketua
b Bendahara
c Sekretaris
d Unit Pendidikan, sebagai :
1) Penanggungjawab Kelembagaan
10

2) Penanggungjawab Pendidik
3) Penanggungjawab Peserta Didik
4) Penanggungjawab Kurikulum dan Hubungan Industri
e Unit Sarana Pendidikan, sebagai:
1) Penanggungjawab Peralatan dan Buku
Penanggungjawab Peralatan dan Buku berasal dari SMK dan
atau unsur lain yang mempunyai pengalaman, keahlian dan
kemampuan untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan
(meliputi jenis/judul, jumlah dan spesifikasi) peralatan dan
Buku untuk suatu Program Keahlian tertentu, pengadaan dan
pengawasan pemasangan, instalasi dan ujicoba penggunaan
alat.
2) Penanggungjawab Bangunan dan Perabot
Penanggungjawab Bangunan dan Perabot berasal dari SMK
dan atau unsur lain yang mempunyai pengalaman, keahlian
dan kemampuan untuk melaksanakan perencanaan
kebutuhan (meliputi jenis, jumlah dan persyaratan teknis)
bangunan dan Perabot untuk suatu Program Keahlian
tertentu, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Dalam pelaksanaan kegiatannya akan mendapatkan bantuan
teknis dari Tim Perencana dan Pengawas serta bekerja
sama dengan masyarakat
(Diagram Organisasi Pendiri USB-SMk dapat dilihat pada halaman
berikut).
11

6. Tim Perencana dan Pengawas
Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan
yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain
yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Perencanaan,
Pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan
pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten bersama Dewan Pendidikan Kabupaten setempat. Unsur-
unsur keanggotaan Tim Perencana dan Pengawas:
a. Ketua Tim Arsitek
b. Anggota Sipil
c. Anggota Tenaga Ahli Mekanikal & Elektikal
d. Anggota Tenaga Ahli Perencanaan Biaya
e. Anggota Tenaga Drafter
Catatan :
Tambahan keanggotaan tenaga ahli disesuaikan dengan jenis
program keahlian yang direncanakan akan dibuka pada USB-SMK.
Tim Perencana dan Pengawas, bertugas sebagai berikut:
1). Tahap perencanaan
a. Melakukaan pendataan kondisi lokasi (antara lain: peta
kontur, peta lokasi, daya dukung tanah);
b. Membuat gambar rencana bangunan terdiri dari :
• Tata letak bangunan
• Denah tampak potongan
12

• Instalasi listrik penerangan dan daya
• Instalasi air bersih dan air kotor
• Instalasi Mekanikal
• Gambar detail meliputi antara lain: pondasi,kolom,
kusen, kuda-kuda, atap dll
c. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (kebutuhan
bahan dan upah kerja);
d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
e. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2). Tahap Pengawasan
a. Membantu Tim pendiri mengarahkan dan membimbing
secara periodik kepada pelaksana selama pekerjaan
berlangsung.
b. Mengawasi , memeriksa kualitas dan kuantitas bahan
yang diterima dilokasi;
c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan
pekerjaan pembangunan;
d. Membuat laporan berkala (laporan mingguan, bulanan)
dan laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi
yang menunjukkan kondisi awal (0%), menengah (30%)
dan akhir (100%);
e. Membantu Tim pendiri USB-SMK membuat laporan.
13

DIAGRAM ORGANISASI
TIM PEMBANGUNAN USB-SMK PERBATASAN/DAERAH TERTINGGAL
Dinas
Kabupaten/
Kota
Dewan Pendidikan
Kabupaten / Kota
Ketua
Tim
Sekretaris Bendahara
Ketua
Unit pendidikan
Ketua Unit
Sarana
Tim Perencana
dan Pengawas
(SMK)
Tim Pembangunan
USB-SMK
Masyarakat
Dunia Usaha – Dunia Industri
15

BAB III
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PENANGGUNGJAWABAN
DANA
A. KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA
Ketentuan penyaluran dana Imbal Swadaya USB Perbatasan/Daerah
tertinggal tahun 2007 akan disalurkan dalam 2 tahap, yaitu :
1. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp
1000.000.000,00
( satu milyar rupiah) atau sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus
lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini
ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan dokumen lainnya sudah
dilengkapi dan diserahkan PIHAK KEDUA serta telah diterima oleh
PIHAK PERTAMA, guna pengurusan permintaan pembayaran ke
KPPN Jakarta III.
2. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp
1000.000.000,00
(satu milyar rupiah) atau sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus lima
puluh juta rupiah) akan akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai
prestasi fisik minimal 30% (tiga puluh persen) dibuktikan dengan
Berita Acara Kemajuan Fisik yang ditandatangani oleh Tim
Perencana dan Pengawas serta Tim Pembangunan.
3. Dana imbal disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari
rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Departemen
17

Keuangan) ke Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota) dan diteruskan
ke rekening SMK.
4. Penyaluran dana imbal swadaya diberikan secara
penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas Umum Negara ke kas
Umum Daerah maupun dari kas Umum Daerah ke rekening SMK.
Kewajiban pajak atas penggunaan dana imbal diselesaikan oleh
SMK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penggunaan dana Imbal Swadaya USB-SMK Perbatasan/Daerah
Tertinggal tahun 2007 diperuntukkan untuk :
1. Pengadaan pembangunan gedung,
infrastruktur,perabot dan peralatan.
2. Biaya administrasi pengelolaan sebesar Rp 7 juta.
5. Biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan
maksimum sebesar Rp 45 Juta.
B. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat didukung oleh bukti fisik dan
keuangan. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana
bantuan, maka Sekolah akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang
tertuang dalam MoU .
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti
pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya yang
dibayarkan dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran,
termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
18

3. Memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas
pembelian/ pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program
imbal swadaya USB-SMK secara administrasi, keuangan dan teknis
kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan kegiatan yang di danai dana imbal harus sudah selesai
paling lambat pada tanggal 30 November 2007. Hasil dari kegiatan
yang di danai dana imbal harus sudah dapat dimanfaatkan pada
akhir tahun 2007. Waktu pelaksanaan terhitung mulai dana diterima
SMK sampai dengan 4 (empat) bulan.
C. PELAPORAN
1. Pemberitahuan penerimaan dana imbal sudah harus disampaikan ke
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan paling lambat 2
(dua) minggu setelah dana imbal tersebut diterima.
2. Sekolah harus membuat laporan kemajuan kegiatan dan
pertanggungjawaban keuangan meliputi laporan bulanan, laporan
tengah tahun dan laporan akhir dan disampaikan kepada Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan dilampiri bukti
pengeluaran dan bukti penyetoran pajak terkait.
3. Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dijilid rapi, 1 (satu) asli untuk
sekolah, 1 (satu) copy untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1
(satu) copy untuk Bupati/ Walikota dan 1 (satu) copy untuk Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
19

Laporan dikirimkan kepada:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Depdiknas Gedung E Lantai 12-13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
20

BAB IV
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN
PENYALURAN DANA
A. PERSYARATAN PENERIMA
Setiap proposal USB-SMK Perbatasan/ Daerah Tertinggal yang diterima
oleh Direktorat Pembinaan SMK akan diperiksa kelengkapan proposal
dan lampirannya yang terdiri dari :
1. Proposal Pembangunan USB-SMK.
2. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Dana Pendamping dari Bupati.
4. Foto Copy DIPDA/DASK Tahun 2007 yang mencantumkan dana
pendamping.
5. Surat pernyataan Pelaksanaan dengan swakelola dari Bupati.
6. Surat Dukungan Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana dan
Biaya Pengadaan Operasional dari Bupati.
7. Surat Keputusan Pengangkatan Tim Pembangunan USB-SMK dari
Dinas Pendidikan.
8. Surat Keputusan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas dari
Dinas Pendidikan.
9. Surat Keterangan Standar Harga Satuan Bangunan per m
2
setempat
(Dinas Kimpraswil).
10. Surat Keterangan Tanah/Sertifkat Tanah.
21

11. Gambar Situasi Lokasi/Daerah lokasi USB-SMK
12. Gambar kontur tanah lokasi USB-SMK.
13. Gambar Site Plan.
14. Data Jenjang Pendidikan (sebaran SD/SMP/MTs/SMU/MA)
22

B. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN PENYALURAN
DANA
Prosedur dan mekanisme pengusulan proposal bantuan imbal swadaya
USB-SMK Perbatasan/ Daerah Tertinggal tahun 2007 sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten
Dinas Pendidikan Kabupaten mempelajari, menyusun dan
melengkapi dokumen Proposal yang dipersyaratkan bagi
pelaksanaan kegiatan Pembangunan USB-SMK Perbatasan/ Daerah
Tertinggal tahun 2007, untuk selanjutnya disampaikan kepada :
Direktur Pembinaan SMK
U.p Kepala Subdit Kelembagaan Sekolah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan,
Komplek Depdiknas Gedung E, lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman , Senayan
Jakarta Pusat
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Sub
Direktorat Kelembagaan Sekolah:
23

a. Mendata proposal USB-SMK Perbatasan/ Daerah
Tertinggal yang telah diterima
b. Membentuk Tim Evaluasi Pembangunan USB-
SMK Perbatasan/ Daerah Tertinggal tahun 2007
c. Mengevaluasi terhadap Proposal yang telah
diterima
d. Membuat laporan hasil evaluasi kepada Direktur
Pembinaan SMK
e. Membentuk Tim Verifikasi
f. Melaksanakan verifikasi ke lokasi calon USB-SMK
g. Mempersiapkan Surat Keputusan Direktur
Pembinaan SMK tentang Penetapan Lokasi USB-SMK
Perbatasan/ Daerah Tertinggal yang akan mendapatkan imbal
swadaya
h. Mempersiapkan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU)
Pembangunan USB-SMK Perbatasan/ Daerah Tertinggal antara
Direktur Pembinaan SMK dengan Bupati/Walikota.
i. Mempersiapkan Surat Perjanjian Kerjasama
Pembangunan USB-SMK Perbatasan/ Daerah Tertinggal antara
Penanggung Jawab Kegiatan Peningkatan Sarana Kelembagaan
dan Akses SMK dengan Ketua Tim Pembangunan USB-SMK.
24

j. Melaksanakan penandatanganan surat perjanjian
Pelaksanaan pembangunan/pengadaan USB-SMK Perbatasan/
Daerah Tertinggal tahun 2007 antara Penanggung Jawab
Kegiatan Peningkatan Sarana Kelembagaan dan Akses SMK
dengan Ketua Tim Pembangunan USB-SMK
k. Mengkoordinasikan proses pencairan dana imbal
swadaya kepada Tim Pembangunan USB-SMK melalui KPKN di
Jakarta ke Bank penerima dana imbal.
C. VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI
1) Verifikasi
Proposal Pembangunan USB-SMK Perbatasan/ Daerah Tertinggal
yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi akan ditindaklanjuti
dengan verifikasi ke Lokasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh
Direktur Pembinaan SMK.
2. Verifikasi merupakan proses klarifikasi terhadap komponen-
komponen yang belum jelas dalam proposal.
3. Hasil verifikasi menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan
penerima dana imbal swadaya Program Pembangunan USB-
SMK.
25

2) Monitoring dan Evaluasi
Mengingat pembangunan USB SMK Perbatasan/ Daerah Tertinggal
merupakan kegiatan yang kompleks, maka perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terkoordinasi oleh
Direktorat Pembinaan SMK dengan melibatkan unsur yang terkait.
Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
meliputi komponen administrasi dan keuangan serta teknis meliputi
aspek kualitas, kuantitas, dan waktu dalam pelaksanaan
Pembangunan USB SMK Perbatasan/ Daerah Tertinggal.
Adapun komponen yang akan dimonitor dan dievaluasi adalah
sebagai berikut:
1. Komponen Administrasi dan Keuangan
Monitoring dan evaluasi terhadap aspek administrasi dan
keuangan dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan
kelengkapan dokumen dari awal proses pembangunan USB
SMK sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.
2. Komponen Teknis
26

Monitoring dan evaluasi fisik dan non fisik dilakukan untuk
mengukur kualitas dan kuantitas sesuai persyaratan teknis dan
prestasi kerja berdasarkan jadual yang telah ditetapkan.
Semua dokumen kegiatan pembangunan baik yang menyangkut aspek
administrasi, keuangan maupun teknis harus diadministrasikan dengan
baik.
D. PENETAPAN
Calon penerima imbal swadaya program Pembangunan USB-SMK
Perbatasan/ Daerah Tertinggal ditetapkan melalui Surat Keputusan
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
E. JADWAL KEGIATAN
No KEGIATAN WAKTU 2007
1. Penerimaan proposal Maret
2. Evaluasi proposal April
27

3. Verifikasi April
4. Penetapan Mei
5. Penyaluran dana Mei
6. Pelaksanaan program Mei – Nov
7. Laporan pelaksanaan November
28

BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan Pembangunan USB SMK Pebatasan/ Daerah
Tertinggal harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas
mengenai proses pembangunan dari awal pelaksanaan pembangunan
sampai pekerjaan dinyatakan selesai.
Laporan terdiri dari :
A. LAPORAN AWAL PELAKSANAAN PROGRAM
Persiapan pelaksanaan pembangunan yang menjelaskan tentang :
a) Terbentuknya Tim Pelaksana Pembangunan USB-SMK
b) Tersedianya dokumen pelaksanaan Pembangunan, antara lain:
1) Data kondisi lokasi
(meliputi antara lain: peta kontur, peta lokasi);
2) Gambar rencana bangunan terdiri dari :
• Gambar detail meliputi antara lain:
pondasi,kolom, kusen, kuda-kuda, atap dll
29

3) Analisa harga satuan pekerjaan
(kebutuhan bahan dan upah kerja);
4) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
c) Tersedianya dokumen pendukung pelaksanaan lainnya
B. LAPORAN PERKEMBANGAN/KEMAJUAN PEKERJAAN
Laporan Prestasi Pekerjaan 30% menjelaskan tentang :
a) Realisasi kegiatan atas target yang direncanakan;
b) Realisasi pengeluaran dana atas target yang direncanakan;
c) Masalah yang dihadapi dan upaya penyelesaian.
C. LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PEKERJAAN
Laporan Prestasi Pekerjaan 100% menjelaskan tentang :
a) Realisasi seluruh kegiatan;
b) Realisasi pengeluaran dana;
c) Masalah yang dihadapi dan upaya menanggulanginya.
Laporan disusun oleh Ketua Tim Pembangunan USB-SMK Perbatasan/
Daerah Tertinggal dibantu oleh Tim Perencana dan Pengawas
disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten
30

Panduan pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi para perencana,
pengawas dan pelaksana yang terlibat dalam Pembangunan USB-SMK
Perbatasan/ Daerah Tertinggal. Dengan demikian terdapat kesamaan
pandang dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
LAYANAN INFORMASI
Subdit Kelembagaan Sekolah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Jl. Jenderal Sudirman, Gedung E, Lt. 12 -13
Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telepon (021) 5725473, 5735477
Website: www.dikmenjur.net
32

SITEMATIKA, ISI PROPOSAL DAN
CONTOH LAMPIRAN
Sebagai referensi dalam penulisan proposal untuk mempermudah dalam
evaluasi maka proposal minimal dapat disusun dengan sistematika
seperti berikut ini :
a. Sistematika
Bagian Depan, meliputi:
• Halaman sampul (Cover),
• Halaman Identitas calon Sekolah,
• Halaman Pengesahan,
• Halaman Kata Pengantar,
• Halaman Daftar Isi,
Bagian Isi, meliputi:
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Visi dan Misi
C. Tujuan dan Sasaran
BAB II POTENSI DAN PROGRAM YANG AKAN
DIKEMBANGKAN
A. Potensi Kabupaten/Kota
B. Program Keahlian yang akan dikembangkan
34

BAB III PERSIAPAN PENGEMBANGAN USB-SMK
A. Lokasi
B. Kesiapan Infrastruktur
C. Kegiatan Belajar Mengajar
D. Dukungan Pemerintah dan Masyarakat
BAB IV KEBUTUHAN BANGUNAN, PERABOT DAN
PERALATAN
A. Kebutuhan Bangunan dan Infrastruktur
B. Kebutuhan Perabot
C. Kebutuhan Peralatan
BAB V KEBUTUHAN TENAGA
A. Pendidik
B. Tenaga Kependidikan
BAB VI RENCANA PENGUNAAN DANA BANTUAN IMBAL
SWADAYA
A. Rencana Pembiayaan Pembangunan Gedung,
Perabot dan Alat
B. Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah Pusat
C. Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah
Daerah dan Masyarakat
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN
1. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Dana Pendamping dari Bupati
35

3. DIPDA/DASK (Foto Copy) dana pendamping USB-SMK
4. Surat Dukungan Rencana Biaya Pengadaan Pembiayaan
Operasional dan Pengadaan Sarana Prasarana dari Bupati
5. Surat Pernyataan Pelaksanaan dengan swakelola dari Bupati
6. Surat Keputusan Tim Pembangunan USB-SMK dari Dinas
Pendidikan
7. Surat Keputusan Tim Perencana dan Pengawas dari Dinas
Pendidikan.
8. Surat Keterangan Tanah/Sertifikat tanah
9. Gambar situasi lokasi/Daerah lokasi USB-SMK
10. Gambar Draft Site Plan/Block Plan.
11. Harga standar bangunan m
2
, dari PU/Kimpraswil
12. Data Jenjang Pendidikan (SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA)
36

b. Isi Proposal
Secara garis besar kandungan atau isi proposal sesuai dengan
sistematika di atas, akan tetapi agar lebih jelasnya akan diuraikan
sebagai berikut :
NO. ISI
PROPOSAL
KETERANGAN
01. Sampul
(Cover)
Berisikan identitas proposal (Pembangunan
USB-SMK) yang diusulkan mendapatkan
dana Imbal Swadaya) dan Nama Dinas
Kabupaten/Kota pengusul serta Program
Keahlian yang akan dibuka.
02. Identitas
Sekolah
Berisikan identitas proposal (Pembangunan
USB-SMK) yang diusulkan mendapatkan
dana Imbal Swadaya) dan Nama Dinas
Kabupaten/Kota pengusul serta Program
Keahlian yang akan dibuka.
03. Pengesahan Lembar Pengesahan berisi pernyataan
keabsahan Proposal (Berbentuk Surat
Pengantar) yang ditandatangani oleh Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau
Bupati Kabupaten/ Wali Kota.
04. Kata
Pengantar
Cukup Jelas
05. Daftar Isi Cukup Jelas
06. Latar Belakang Menjelaskan alasan-alasan rasional
dan dapat dipertanggungjawabkan
37

NO. ISI
PROPOSAL
KETERANGAN
yang melandasi kelayakan untuk berdirinya
USB-SMK (Disarikan dari hasil studi
kelayakan)
Selain itu diharapkan dapat menguraikan
tentang :
• Gambaran tenaga kerja masa sekarang
dan masa yang akan datang
• Lapangan kerja yang mendukung untuk
menampung tamatan
• Dukungan masyarakat dan Dunia
Usaha/Dunia Industri
• Potensi wilayah (sumber daya alam,
sumber yang lain)
07. Visi Gambaran masa depan(kurun waktu
tertentu) yang diharapkan tentang calon
sekolah yang bersangkutan, agar tetap eksis
dan memiliki nilai guna bagi masyarakat.
08. Misi Rincian global program-program yang perlu
dan akan dilakukan calon sekolah untuk
mewujudkan visi institusi tersebut secara
terperinci, dan menguraikan tentang :
• Terbangunnya sarana pendidikan
• Tersedianya tenaga pengajar (Guru)
• Dukungan Dunia Usaha/Dunia Industri
• Dukungan masyarakat
• Alokasi dana operasional
38

NO. ISI
PROPOSAL
KETERANGAN
09. Tujuan dan
Sasaran
Merumuskan hasil Kuantitatif maupun
Kualitatif yang akan dicapai dari masing-
masing program yang tercantum dalam Misi,
baik dalam jangka waktu pendek maupun
panjang.
10. Potensi
Kabupaten/
Kota
Potensi internal berisi inventarisasi dan
identifikasi sumber daya yang ada baik fisik
maupun non fisik (seperti hubungan kerja
sama dengan DU/DI.
11. Program
Keahlian yang
dikembangkan
Menguraikan tentang informasi industri/
lapangan pekerjaan yang memungkinkan
untuk mendukung Program Keahlian (PK)
yang akan dikembangkan sesuai dengan
hasil studi kelayakan, selain itu disampaikan
mengenai nama program keahlian
12. Lokasi Memberikan informasi tentang kesesuaian
lokasi terhadap persyaratan umum, teknis
dan lingkungan antara lain :
a. Umum
(letak lokasi berada pada daerah yang
sesuai dengan PK yang dibuka, misalkan
: pertanian, industri, perdagangan,
pariwisata, dan lain-lain)
b. Teknis
(Menentukan lokasi terhadap persyaratan
teknis)
- Topografi
- kontur tanah
39

NO. ISI
PROPOSAL
KETERANGAN
- struktur tanah
- gangguan alam (banjir, gempa,
polusi, dan lain-lain)
- saluran pembuangan kota (saluran
pembuangan air)
c. Fasilitas Lingkungan
(Menentukan lokasi terhadap persyaratan
fasilitas lingkungan)
- jaringan listrik
- transportasi lingkungan
- jaringan air bersih
- jaringan telepon
13. Kesiapan
Infrastruktur
Menginformasikan tentang infrastruktur
untuk program keahlian yang relevan :
dermaga, pelabuhan, hotel, bengkel, obyek
wisata, dan lainnya
14. Kegiatan
belajar
mengajar
Berisikan tentang sumber peserta didik dan
peta pendidikan yang meliputi :
• jumlah lulusan SLTP/MTs dibandingkan
dengan daya tampung SLTA/MA
• Proyeksi penerimaan siswa per Program
keahlian untuk 5 tahun kedepan
15. Dukungan
pemerintah
dan
masyarakat
Memiliki dukungan dari Pemerintah Daerah
dan masyarakat tentang peran serta mereka
dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru –
Sekolah Menengah Kejuruan di daerahnya
40

NO. ISI
PROPOSAL
KETERANGAN
16. Kebutuhan
Bangunan dan
Infrastruktur
Menjelaskan rincian kebutuhan bangunan
dalam hal :
- jenis dan jumlah ruang
- infrastruktur (selasar, l. upacara, tempat
parkir, dll)
- rencana anggaran biaya pembangunan
tahap 1 s/d selesai
17. Kebutuhan
Perabot
Menjelaskan rincian kebutuhan perabot
dalam hal :
- jenis dan jumlah
- rencana anggaran biaya perabot tahapan
I s/d selesai
18. Kebutuhan
peralatan
Menjelaskan kebutuhan peralatan dalam
hal:
- jenis dan jumlah
- rencana anggaran biaya peralatan
tahapan I s/d selesai
19. Pendidik Menjelaskan rincian tentang :
• sumber ketenagaan
• proyeksi pengembangan
• persyaratan jumlah dan kualifikasi guru
Disampaikan dengan pembabakan
pertahunnya sampai dengan terpenuhinya
kebutuhan tersebut.
20. Tenaga
Kependidikan
Menjelaskan rincian tentang :
• sumber ketenagaan Non Guru
41

NO. ISI
PROPOSAL
KETERANGAN
• proyeksi pengembangannya
• persyaratan jumlah dan kualifikasinya
Disampaikan dengan pembabakan
pertahunnya sampai dengan terpenuhinya
kebutuhan tersebut.
21. Rencana
Pembiayaan
Pembangunan
Gedung,
Perabot dan
Alat
Menjelaskan rincian pentahapan
pembiayaan terhadap pembangunan
gedung, perabot dan alat pada setiap
tahunnya dengan menggunakan Dana Imbal
Swadaya yang direncanakan
22. Pembiayaan
yang
dibebankan
pada
Pemerintah
Pusat
Menjelaskan rincian penggunaan dana yang
dibebankan kepada Pemerintah Pusat
terutama untuk Pembiayaan Pembangunan
Gedung
23. Pembiayaan
yang
dibebankan
pada
Pemerintah
daerah dan
Masyarakat
Menjelaskan rincian penggunaan dana yang
dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan
Masyarakat terutama untuk pembiayaan
perabot, peralatan, penyelenggaraan/
pengelolaan sekolah, biaya operasional
diklat
24. Lampiran Surat dukungan dari Pemerintah Kabupaten/
42

NO. ISI
PROPOSAL
KETERANGAN
Kota berupa :
1. Surat Pengantar dari Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Surat pernyataan kesanggupan
penyediaan dana pendamping
(lima tahun) dari Pemda (Bupati)
3. Surat pernyataan kesanggupan
penyediaan dana pendamping/
Foto Copy DIPDA/DASK 2007.
4. Surat dukungan rencana biaya
operasional dan rencana biaya
pengadaan sarana prasarana
pendidikan dari Pemda (Bupati)
5. Surat pernyataan Pelaksanaan
Pembangunan USB-SMK dengan cara
Swakelola dari Bupati
6. Surat Keputusan Tim
Pembangunan USB-SMK dari
Dinas Pendidikan
7. Surat Keputusan Pengangkatan Tim
Perencana dan Pengawas dar
Dinas Pendidikan Kab.
8. Surat Keterangan Tanah/Sertifikat
tanah.
9. Gambar Situasi lokasi/Denah
Lokasi.
10. Gambar Kontur Tanah
11. Gambar Site Plan.
43

NO. ISI
PROPOSAL
KETERANGAN
12. Harga satuan Bangunan per M
2
dari PU/Kimpraswil
13. Data Jenjang pendidikan Kabupaten
a. Contoh Lampiran
Berikut ini merupakan contoh lampiran yang terdapat pada proposal
Pembangunanan USB-SMK
CONTOH
COVER
44

PROPOSAL
PEMBANGUNANAN UNIT SEKOLAH BARU
SMK NEGERI . . . . . . . . . . . . . . . . .
TAHUN 2007
PROGRAM KEAHLIAN :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . (Pengembangan)
45

DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN . . . . . . . . . . . .
PROVINSI . . . . . . . . . . . . . .
JALAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . .
TELEPON (. . . . .) . . . . . . . . . . .
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN. . . . . . . . .
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
Nomor :
Lampiran :
Perihal :
Kepada
Yth. Bapak Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen
Di Jakarta
Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh
kesempatan belajar pada jenjang SLTA khususnya Sekolah Menengah Kejuruan guna
menambah daya tampung lulusan SLTP yang ada di Kabupaten . . . . . . . . , bersama ini
kami mengajukan permohonan adanya Pembangunan Unit Sekolah Baru
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri . . . . . . . . . . . . . .
Kabupaten . . . . . . . . . . . . . . Sebagai pertimbangan Bapak kami lampirkan Proposal
Pembangunan USB-SMK dimaksud.
Berdirinya SMK tersebut diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia guna
pengembangan potensi daerah, sehubungan dengan itu kami sampaikan pula bahwa
LAMPIRAN 1
46

Pemerintah Kabupaten . . . . . . . . . . telah menyiapkan dana pendamping yang
dialokasikan pada DIPDA tahun 2007.
Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .
Kabupaten. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tembusan Yth:
1. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta,
2. Bupati . . . . . . . . . . ,
3. Ketua DPRD Kabupaten . . . . . . . .
47

.
KABUPATEN ……………………….
SURAT PERNYATAAN
Nomor: ………………….
Sehubungan dengan pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru - SMK yang
berlokasi di ………………………………, maka kami menyatakan akan menyiapkan
dana pendamping pembangunan tersebut sebagaimana di bawah ini:
NO
SUMBER
DANA
TAHUN I
(2007)
TAHUN II
(2008)
TAHUN III
(2009)
TAHUN
IV
(2010)
TAHUN IV
(2011)
1 PUSAT
Rp. 1000
jt
Rp. 1000
jt
--- --- ---
2 PROPINSI Rp. ……… Rp. ……… Rp. ……… Rp. ……… Rp. ………
3
KABUPATE
N
Rp. ……… Rp. ……… Rp. ……… Rp. ……… Rp. ………
4
MASYARAKA
T
Rp. ……… Rp. ……… Rp. ……… Rp. ……… Rp. ………
JUMLAH Rp. ……… Rp. ……… Rp. ……… Rp. ……… Rp. ………
Demikian pernyataan alokasi dana yang secara bertahap akan mendampingi dana
Pemerintah Pusat dalam rangka merealisasikan Pembangunan USB-SMK…...
Bilamana dana pendamping tersebut tidak ada maka kami tidak akan menuntut untuk
mendapatkan dana imbal tersebut.
LAMPIRAN
48

....……..…, ………..…… 2007
Mengetahui/Menyetujui, Yang menyatakan,
Ketua DPRD Bupati ………..………….
Kabupaten ………..………..…
………..……….. ………..………..
DIPDA/DASK
(Yang mencantumkan Dana Pendamping
Pembangunan USB-SMK)
LAMPIRAN 3
49

SURAT PERNYATAAN
Nomor :
Lampiran :
Perihal :
Kepada
Yth. Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan
Di Jakarta
LAMPIRAN 4
50

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan program pemerataan dan
perluasan Pendidikan Menengah Kejuruan, khususnya tentang
Pembangunan Unit Sekolah Baru, dengan ini kami sampaikan bahwa
Kabupaten . . . . . . . . . . Provinsi . . . . . . . . . berminat untuk mendirikan
Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di . . . . . . . . . . . .
Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri . . . . . . . . . . di
Kabupaten . . . . . . . . dimaksud untuk menampung lulusan SLTP yang setiap
tahunnya semakin meningkat dan kondisi SMU dan SMK yang ada belum
cukup untuk menampung lulusan tersebut.
Untuk terlaksananya Pembangunan SMK Negeri tersebut
Kabupaten . . . . . . . . . . sanggup menyediakan Dana/Pembiayaan
Operasional dan menyediakan Biaya Pengadaan Sarana
Prasarana melalui anggaran APBD setiap tahunnya guna kelangsungan
kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah tersebut.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
Bupati . . .. . . . . . . .
51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tembusan Yth:
52

SURAT PERNYATAAN
Nomor :
Lampiran :
Perihal :
Kepada
Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Di Jakarta
Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan program pemerataan dan
perluasan Pendidikan Menengah Kejuruan, khususnya tentang
Pembangunan Unit Sekolah Baru, dengan ini kami sampaikan bahwa
Kabupaten . . . . . . . . . . Provinsi . . . . . . . . . berminat untuk mendirikan
Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di . . . . . . . . . . . .
Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri . . . . . . . . . . di
Kabupaten . . . . . . . . dimaksud untuk menampung lulusan SLTP yang setiap
LAMPIRAN 5
53

tahunnya semakin meningkat dan kondisi SMA dan SMK yang ada belum
cukup dapat menampung lulusan tersebut.
Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor
4380/C.C3/KU/ tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pengelolaan
Dana Imbal Swadaya, Block Grant dan Imbal Swadaya, dan
berdasarkan persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana imbal
Pembangunan USB-SMK dari Pemerinah Pusat, dengan ini kami
menyatakan bahwa:
1. Kami akan menyediakan dana pendamping (sharing) yang besarnya
sesuai dengan yang tercantum dalam Memorandum of Understanding
(MoU);
2. Pelaksanaan Pembangunan USB-SMK Negeri …………………
khususnya untuk dana dari Pemerintah Pusat akan dilakukan dengan
cara Swakelola dan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
3. Apabila pelaksanaan butir 1 dan 2 tidak sesuai dengan pernyataan
ini, bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk tahap-tahap selanjutnya
agar tidak dicairkan.
Demikian pernyataan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .
Bupati. . . . . . . . . . .
54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tembusan Yth:
55

DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN. . . . . . . . .
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN . . . . . . . . . . .
Nomor : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PENUNJUKAN TIM PEMBANGUNAN USB-SMK NEGERI . . . . . . .
.
KABUPATEN . . . . . . . . .
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN . . . . . . . . :
Menimbang : a. bahwa dengan akan didirikannya Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri . . . . . . .
sesuai Pada Kabupaten. . . . . . . Tahun Ajaran
200 .... ;
b. bahwa dalam rangka kegiatan operasional
sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri . . . . . . . .
LAMPIRAN 6
56

dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten . . . . . . . .
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah;
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai
Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah
Kejuruan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas
Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan
Nasional ;
087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
57

060/U/2002 tentang Pedoman Pembangunan
Sekolah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
/Kota . . . . . . . . tentang Pembentukan Tim
Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Negeri . . . . . . . . ;
KEDUA : Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru mempunyai
peran:
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan
dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah
Kejuruan,
2. Melasanakan Pembangunan bangunan, pengadaan
perabot dan peralatan;
3. Melaksanakan rekruitmen Tenaga pendidikan dan
Tenaga Administrasi;
4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada
masyarakat maupun dunia usaha/dunia industri;
5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan;
58

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua
akan di bebankan pada APBD Kabupaten . . . . . . . . .
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kabupaten . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
NIP. . . . . . . . . . . . .
Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta
2. Bupati. . . . . . . .
3. Kepala Dinas Prop. . . . . . . . . . . . .
4. Ketua DPRD Kababupaten. . . . . . .
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten. . . . . . .
59

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : . . . . . . . . . .
Tanggal : . . . . . . . . . .
Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru
SMK Negeri . . . . . . .
NO NAMA UNSUR JABATAN DALAM
TIM USB-SMK
1.
2.
3.
4.
5.
Guru
Guru/TU
Guru/TU
Guru
Guru
Ketua Tim/Calon Kepala Sekolah
Sekretaris
Bendahara
Ketua Unit Pendidikan
Ketua Unit Sarana Pendidikan
Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .
Tanggal : . . . . . . . . . . .
Kabupaten/Kota . . . . . . . . . .
60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP. . . . . . . . . . . .
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN . . . . . . . . .
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN . . . . . . . . . . .
Nomor : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PENUNJUKAN TIM PERENCANA DAN PENGAWAS
USB-SMK NEGERI . . . . . . . .
KABUPATEN. . . . . . . . .
LAMPIRAN 7
61

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN . . . . . . . . :
Menimbang : 1. Bahwa dengan akan didirikannya Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri . . . . . . . sesuai
Pada Kabupaten. . . . . . . Tahun Ajaran 200 .... ;
2. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah
perlu dibentuk badan pengelola Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri . . . . . . . .
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten . . . . . . . .
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
Pemerintahan Daerah
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;
tentang Pendidikan Menengah;
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah
Otonom ;
62

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah
Kejuruan ;
01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas
Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan
Nasional ;
087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
060/U/2002 tentang Pedoman Pembangunan
Sekolah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
/Kota . . . . . . . . tentang Pembentukan Tim Perencana
dan Pengawas Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Negeri . . . . ;
KEDUA : Tim Perencana dan Pengawas Unit Sekolah Baru
mempunyai tugas:
1. Tahap perencanaan
a. Melakukaan pendataan kondisi lokasi (antara lain:
peta kontur, peta lokasi, daya dukung tanah);
b. Membuat gambar rencana bangunan terdiri dari :
63

• Gambar detail meliputi antara lain:
pondasi,kolom, kusen, kuda-kuda, atap dll
c. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan
(kebutuhan bahan dan upah kerja);
d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
e. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2). Tahap Pengawasan
A. Membantu Tim
Pembangunan mengarahkan dan membimbing
secara periodik kepada pelaksana selama
pekerjaan berlangsung.
B. Mengawasi ,
memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang
diterima dilokasi
C. Mengawasi,
memeriksa dan mengevaluasi kemajuan
pekerjaan pembangunan
D. Membuat laporan berkala (laporan mingguan,
bulanan) dan laporan akhir dilengkapi dengan foto
64

dokumentasi yang menunjukkan kondisi awal (0%),
menengah (30%) dan akhir (100%);
E. Membantu Tim Pembangunan USB-SMK
membuat laporan
KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua
akan di bebankan pada APBN dan APBD
Kabupaten/Kota . . . . . . . . .
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kabupaten . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
NIP. . . . . . . . . . . . .
Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta
2. Bupati . . . . . . . .
65

3. Kepala Dinas Prop. . . . . . . . . . . . .
4. Ketua DPRD Kababupaten . . . . . . .
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten . . . . . . .
66

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : . . . . . . . . . .
Tanggal : . . . . . . . . . .
Tim Perencana dan Pengawas
Unit Sekolah Baru SMK Negeri . . . . . . .
N
O
NAMA UNSUR SPESIALISASI JABATAN
1.
2.
3.
4.
Guru/
Masyarakat
Guru/
Masyarakat
Guru
Guru
Sipil/Arsitek *
Sipil/Arsitek *
Mekanik/Elektrikal**
TA Lainnya***
Ketua Tim Perancana
dan pengawas
Anggota
Anggota
Anggota
Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .
Tanggal : . . . . . . . . . . .
Kabupaten . . . . . . . . . .
67

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP. . . . . . . . . . . .
Keterangan:
* ) Dalam pembentukan Tim harus ada Arsitek
** ) Guru dengan keahlian bidang (Mekanik/Elektrikal)
***) Guru dengan keahlian yang disesuaikan dengan Karakteristik Program
Keahlian yang akan dibuka
SURAT KETERANGAN TANAH/
SERTIFIKAT TANAH
LAMPIRAN 9
68

Menerangkan :
Alamat
Luas tanah
Status tanah
Gambar tanah
LAMPIRAN 10
69

GAMBAR SITUASI LOKASI
DENAH LOKASI
70

SITE PLAN/BLOCK PLAN
(Gambar harus yang berskala)
PEMERINTAH KABUPATEN/PROPINSI
DINAS PEKERJAAN UMUM/KIMPRASWIL
HARGA SATUAN STANDAR BANGUNAN
LAMPIRAN 12
72

GEDUNG NEGARA Per M
2
DI KABUPATEN . . . . . . . . .
TAHUN ANGGARAN . . . . . . . . .
BANGUNAN PEMERINTAH
JENIS
BANGUNA
N / TYPE
KELAS
SEDERHAN
A
(Kelas C)
KELAS
SEDERHANA
(Kelas B)
KETERANGAN
GEDUNG
BERTINGKA
T
RP. . . . . . . Rp. . . . . . . .
GEDUNG
TIDAK
BERTINGKA
T
Rp. . . . . . . Rp. . . . . . . .
. . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kepala Dinas Pekerjaan Umum/
Kimpraswil . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP. . .. . . . . . . . . . . . .
73

DATA JENJANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN
LAMPIRAN 13
74

LAMPIRAN
PANDUAN PELAKSANAAN
75

PEMBANGUNAN USB-SMK
PERBATASAN/ DAERAH
TERTINGGAL
76

pendidikan

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (16)

Semelhante a pendidikan

Semelhante a pendidikan (20)

pendidikan