1. PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

2. LATAR BELAKANG
2
3
Mulyono (2010;23) menjelaskan
bahwa dalam upaya setiap
pencapaian tujuan pendidikan baik
bersifat kuantitatif maupun kualitatif,
biaya pendidikan memiliki peran yang
sangat menentukan. Oleh karena itu,
pendidikan tanda didukung biaya yang
memadai, proses pendidikan di
lembaga pendidikan tidak akan
berjalan sesuai harapan.
1
Pendidikan merupakan
proses dalam rangka
meningkatkan,
memperbaiki, mengubah
pengetahuan, keterampilan
dan sikap serta perilaku
seseorang atau sekelompok
masyarakat guna
mencerdaskan kehidupan
berbangsa dan bernegara.
2
Makna pendidikan berimplikasi
pentingnya pendidikan bagi semua
orang (education for all). Untuk
mendapatkan hasil pendidikan yang
memadai bagi semua orang secara
berkualitas, maka dibutuhkan
pengeluaran atau yang disebut
dengan investasi atau biaya
pendidikan.
MAKALAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK 5

3. RUMUSAN MASALAH
3
3
Apa Landasan Hukum
Pembiayaan Pendidikan di
Indonesia?
1
Apa Yang Dimaksud
Pembiayaan Pendidikan?
2
Bagaimana Konsep
Biaya dan Pembiayaan
Pendidikan?
MAKALAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK 5

4. TUJUAN RUMUSAN MASALAH
4
3
Agar mengetahui
Landasan Hukum
Pembiayaan Pendidikan di
Indonesia?
1
Agar mengetahui
Pengertian Pembiayaan
Pendidikan.
2
Agar mengetahui Konsep-
Konsep Biaya dan
Pembiayaan Pendidikan.
MAKALAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK 5

5. PENGERTIAN PEMBIAYAAN
5
Pengertian biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang
dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu, ongkos
belanja, dan pengeluaran”. Proses penyelenggaraan pendidikan di satuan
pendidikan perlu didukung biaya yang memadai sehingga menjamin
kelancaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau
jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa”. Biaya juga merupakan nilai
barang jasa yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang membentuk
pendapatan. Biaya juga merupakan nilai barang jasa yang dipakai untuk
melaksanakan kegiatan yang membentuk pendapatan.
MAKALAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK 5

6. PENGERTIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
6
“Menurut Nanang Fattah, pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang
dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan
pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan professional guru, pengadaan
sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat
dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan
pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan”
Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber saja,
tetapi penggunaan data secara efisien. Dengan kata lain lebih banyak tujuan
program yang dicapai dengan anggaran yang tersedia. Melihat bahwa pendidikan
melibatkan banyak orang dan uang, baik dalam jumlah siswa maupun tenaga kerja
yang terlibat, demikian juga dilihat dari jumlah anggarannya.
MAKALAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK 5

7. KONSEP BIAYA DAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN
7
Konsep biaya bisa dirujuk dari beberapa pakar, diantaranya menyatakan
“biaya adalah suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme
penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan
efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi mencapai tujuannya”.
Biaya bisa dibagi dalam empat unsur, yakni:
1. Pengorbanan sumber ekonomi;
2. Diukur dalam satuan uang;
3. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi;
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
MAKALAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK 5

8. LANDASAN HUKUM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI
INDONESIA
8
Konstitusi amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 mengamanatkan kewajiban
pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
APBN maupun APBD agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan,
khususnya pendidikan dasar. Hal ini dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi
No. 013/PUU-VI/2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memnuhi kegiatan penyelenggaran
pendidikan nasional. Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Lebih spesifik lagi,
angggaran pendidikan dituangkan dalam pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1, yaitu
dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan
minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.
MAKALAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK 5

9. MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
9
Model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia
sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan dari berbagai
model pembiayaan pendidikan di Negara lain di dunia. Model-
model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua
sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan (Armida, 2011:145).
MAKALAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK 5

10. MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
10
Sisi pengalokasian biaya pendidikan ditentukan dari penerimaan atau perolehan
biaya, yang besarannya ditentukan dari dana yang diterima oleh lembaga pendidikan
yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (Nanang Fattah,
2006:48). Dimensi alokasi biaya pendidikan juga terkait dengan target populasi yang
disesuaikan dengan program layanan pendidikan, kelengkapan untuk mencapai
layanan pendidikan. Perhitungan unit biaya masing-masing program yang dibiayai,
ditentukan oleh kemampuan pemerintah lokal dan usaha yang disepakati Negara
bagian (Model Amerika Serikat). Sedangkan sisi penghasilan (revenue) merupakan
persentase dari penghasilan yang ditetapkan dari berbagai sumber seperti Negara
bagian, pemerintah pusat dan pemerintah lokal (Kabupaten dan Kota). Tipe pajak
yang ditetapkan (levy) oleh pemerintah merupakan penghasilan yang
dialokasikan untuk mendukung sekolah menyelenggarakan pendidikan yang
berkualitas. (Mulyono, 2010:96)
MAKALAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK 5

11. KESIMPULAN
⬥ Pembiayaan pendidikan adalah sebuah analisis dari sumber- sumber pendapatan
(revenue) dan penggunaan biaya (expenditure) yang diperuntukan sebagai pengelolaan
pendidikan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan.
⬥ Konsep biaya bisa dirujuk dari beberapa pakar, diantaranya menyatakan “biaya adalah
suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran”. Penentuan biaya akan
memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi mencapai
tujuannya.
⬥ Konstitusi amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 mengamanatkan kewajiban pemerintah
untuk mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun
APBD agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan
dasar.
⬥ Model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan
modifikasi dan gabungan dari berbagai model pembiayaan pendidikan di Negara lain di
dunia. Model-model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu
sisi pengalokasian dan sisi penghasilan (Armida, 2011:145). Sisi pengalokasian biaya
pendidikan ditentukan dari penerimaan atau perolehan biaya, yang besarannya
ditentukan dari dana yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bersumber dari
pemerintah. 14
MAKALAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK 5

12. TERIMAKAS
IH
12
MAKALAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KELOMPOK 5