Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2022 mengatur pengelolaan kinerja pegawai ASN yang mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, serta penilaian kinerja. Peraturan ini memperbarui pengelolaan kinerja berdasarkan hasil dan ekspektasi pimpinan melalui dialog kinerja secara berkelanjutan.
2. Dasar Hukum
PERMENPANRB No. 6
Tahun 2022
Tentang Pengelolaan Kinerja
Pegawai ASN
PP 30/2019
Tentang Penilaian
Kinerja PNS
PP 49/2018
Tentang Manajemen
P3K
UU NO. 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. 3
Dokumen kaku dan
statis
Dokumen dinamis,
memuat ekspektasi
pimpinan dari dialog
kinerja
Hanya ditetapkan di awal
tahun dan dinilai di akhir
tahun
Direviu secara berkala
(periodik) melalui
ongoing feedback
02
03 03
02
TRANSFORM
TRANSFORM
Berbasis aktivitas/
kegiatan tugas jabatan
(tusi)
1. Kinerja berbasis hasil dari
cascading melalui dialog
kinerja
2. IKI yang mencerminkan
ekspektasi pimpinan
01 01
TRANSFORM
PP 30/2019 jo PERMENPANRB
Pengelolaan Kinerja ASN
(SKP = SASARAN KINERJA PEGAWAI)
PP 46/2011 Jo
Perka BKN 1/2013
(SKP = SASARAN KERJA PEGAWAI)
TRANSFORMASI SKP
Prosedur
Instruksi
Kerja
Form
5. Kerja Kinerja
PP 46
❖Mengarsipkan surat
❖Membuat SK Pensiun
❖Membuat SK Cuti
❖Memonitor data absen pegawai
PP 30
❖ Rekapitulasi arsip surat masuk dan keluar
dikelola sesuai dengan aturan pengarsipan
❖Konsep SK Pensiun tersedia secara lengkap dan
akurat, siap diparaf atasan
❖Laporan Administrasi pegawai terkait cuti, sakit,
izin belajar, CLTN dikelola sesuai dengan aturan
yang berlaku
❖Data rekapitulasi kehadiran pegawai dikelola dan
diolah siap menjadi salah satu dasar
pembayaran TPP
6. Hasil + Qualifier
• Perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit siap ditetapkan
• Terlaksananya penetapan kenaikan pangkat tepat waktu, tepat orang, tepat
bayar
• Aplikasi e-office berjalan dalam mendukung pelayanan kepegawaian sesuai SLA
• Respon penanganan keluhan/permasalahan aplikasi semakin cepat
Hasil + Qualifier
8. PRINSIP UMUM
PENGELOLAAN KINERJA
BUKAN SEKEDAR
PERFORMANCE APPRAISAL TETAPI
JUGA PERFORMANCE DEVELOPMENT
TIDAK HANYA MERENCANAKAN DI AWAL
DAN MENGEVALUASI DIAKHIR TETAPI JUGA
HOW TO MEET THE EXPECTATIONS
INTENSITAS DIALOG
KINERJA ANTARA
PIMPINAN DAN PEGAWAI KINERJA INDIVIDU
HARUS MENDUKUNG
KINERJA ORGANISASI
KINERJA MENCERMINKAN HASIL KERJA
BUKAN SEKEDAR URAIAN TUGAS, TAPI
PERILAKU YANG DITUNJUKKAN DALAM
BEKERJA DAN BERINTERAKSI DENGAN
ORANG LAIN
9. PERILAKU KERJA PEGAWAI
ORIENTASI PELAYANAN
KOMITMEN
INISIATIF KERJA
KERJA SAMA
KEPEMIMPINAN.
PERILAKU KERJA
BERORIENTASI PELAYANAN
KOMPETEN
AKUNTABEL
HARMONIS
LOYAL
KOLABORATIF
ADAPTIF
BERAKHLAK
10. PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI
Penetapan
PERENCANAAN KINERJA
MENYUSUN
MANUAL IKU
BAGI JPT DAN
PIMPINAN
UNIT
MANDIRI
MENYUSUN
STRATEGI
PENCAPAIAN
HASIL KERJA
MEMBAGI
PERAN
PEGAWAI
BERDASAR
KAN
STRATEGI
PENCAPAIAN
HASIL KERJA
PENETAPAN
KLARIFIKASI
EKSPEKTASI
HASIL KERJA
DAN
PERILAKU
KERJA
JA DAN JF
MENYEPAKATI
SUMBER DAYA,
SKEMA
PERTANGGUNG
JAWABAN,
KONSEKUENSI
PENCAPAIAN
KINERJA
2
1
LIHAT
GAMBARAN
KESELURUHAN
ORGANISASI
SESUAI
RENSTRA
INSTANSI /
UNIT KERJA
DAN
PERJANJIAN
KINERJA
PENETAPAN
KLARIFIKASI
EKSPEKTASI
HASIL KERJA
DAN
PERILAKU
KERJA JPT /
PIMPINAN
UNIT MANDIRI
DITUANGKAN
DALAM
FORMAT SKP
MENETAPKAN
JENIS
RENCANA
HASIL KERJA
3 7
4 6 8
5
11. 01
MELIHAT GAMBARAN
KESELURUHAN ORGANISASI SESUAI RENSTRA INSTANSI / UNIT
KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
1. SASARAN STRATEGIS INSTANSI
BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN
TARGET YANG TERCANTUM DALAM
RENCANA STRATEGIS
2. SASARAN KINERJA BESERTA INDIKATOR
KINERJA DAN TARGET PADA
PERJANJIAN KINERJA YANG
DITURUNKAN KE RENCANA KERJA
TAHUNAN
3. PENYELARASAN SASARAN STRATEGIS
INSTANSI KE UNIT DIBAWAHNYA SESUAI
DENGAN POHON KINERJA
20. 06 MENETAPKAN
JENIS RENCANA HASIL KERJA (UTAMA/TAMBAHAN)
01
02
03
04
Rencana hasil kerja JA & JF:
• hasil kerja utama
• dapat memuat hasil kerja tambahan.
Hasil kerja utama dan tambahan ditentukan berdasarkan prioritas kategori
tinggi atau rendah
Pejabat Penilai Kinerja menetapkan tingkat prioritas hasil kerja utama atau
hasil kerja tambahan
Plh., Plt., atau penugasan atau penugasan untuk menduduki jabatan struktural pada
suatu Instansi Pemerintah, dikategorikan sebagai prioritas tinggi (hasil kerja
utama)
21. 07
PENETAPAN KLARIFIKASI
EKSPEKTASI HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA JA DAN JF
MENUANGKAN DALAM FORMAT SKP
01
02
03
SKP DISUSUN DENGAN 2
PENDEKATAN
KUANTITATIF DAN
KUALITATIF
KARAKTERISTIK PENDEKATAN
KUALITATIF (ekspektasi bersifat
deskriptif, IKI dan target dalam satu
narasi, tidak menekankan satuan
pengukuran)
KARAKTERISTIK PENDEKATAN
KUANTITATIF (ekspektasi pimpinan
bersifat terukur, IKI dan Target dinarasikan
terpisah, menekankan pengukuran)
04
05
06
Ukuran Keberhasilan (IKI) berupa (a)
kuantitas, (b) Kualitas, (c) waktu, (d)
biaya yang dapat dipadukan
IKI tidak secara Mutlak Kecuali hasil
kerja terkait nyawa, cedera,
pelanggaran keamanan nasional,
kerugian moneter yang besar dsb
IKI berdasarkan prinsip SMART
Spesifik, Realistis, Memiliki batas
waktu, Menyesuaikan kondisi
internal dan eksternal organisasi
32. EVALUASI KINERJA
TETAPKAN CAPAIAN
ORGANISASI
TETAPKAN POLA DISTRIBUSI
PREDIKAT KINERJA
BERDASARKAN CAPAIAN
ORGANISASI
TETAPKAN PREDIKAT KINERJA
PEGAWAI: PERTIMBANGKAN
KONTRIBUSI PEGAWAI TERHADAP
KINERJA ORGANISASI
1
2
3
MEMBERIKAN FEEDBACK (UMPAN BALIK)
BERKELANJUTAN AKAN RENCANA HASIL KERJA
(MELALUI RENCANA AKSI)
MENETAPKAN RATING HASIL KERJA
MEMBERIKAN FEEDBACK (UMPAN BALIK)
BERKELANJUTAN AKAN PERILAKU KERJA
MENETAPKAN RATING PERILAKU KERJA
MENETAPKAN PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
33. 1.a Menetapkan Capaian
Kinerja Organisasi Periodik
RENCANA KINERJA
TAHUNAN
RENCANA AKSI
TRAJECTORY
TARGET
RENCANA KINERJA
SESUAI PERIODE
CAPAIAN KINERJA
SESUAI PERIODE
SANGAT
KURANG
KURANG BUTUH
PERBAIKAN
BAIK ISTIMEWA
34. 1. MENETAPKAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
SIKLUS TAHUNAN
CAPAIAN KINERJA
ORGANISASI
TAHUNAN
CAPAIAN IKU
ORGANISASI
INDEKS
REFORMASI
BIROKRASI
EKSPEKTASI
PIMPINAN
35. 2. Menetapkan Pola Distribusi Predikat Kinerja
berdasarkan Capaian Organisasi
KURVA BUKANLAH FORCED
DISTRIBUTION, MELAINKAN
SEBAGAI PANDUAN DISTRIBUSI
DALAM MENETAPKAN PREDIKAT
PEGAWAI
36. 2. Menetapkan Pola Distribusi Predikat Kinerja
berdasarkan Capaian Organisasi
43. No Keterangan Permenpan RB No.8 Tahun 2021 Permenpan RB No.6 Tahun 2022
1. Rencana kinerja Cascading dengan berbasis hasil Cascading, berbasis hasil dengan EKSPEKTASI PIMPINAN
2. Matriks Pembagian Peran Hasil diturunkan dari Sasaran Srategis diturunkan dari Indikator Kinerja JPT atau Atasan
3. Rencana Kinerja terdiri dari: Kinerja Utama dan Tambahan yang
dikategorikan berdasarkan jenis
Kinerja Utama dan Tambahan yang ditentukan oleh pimpinan
berdasarkan prioritas kebutuhan
4. Model SKP: JPT, JA, JF:
• Dasar
• Pengembangan
• SKP dan Perilaku terpisah
JPT menggunakan model pengembangan dari Permenpan 8
dengan model (kuantitatif atau Kualitatif)
JA, JF:
• Kuantitatif
• Kualitatif
• SKP dan Perilaku ada di dalam satu format
5. Lampiran SKP - Terdiri dari:
• Menyepakati Sumber Daya yang Dibutuhkan,
• Skema Pertanggungjawaban,
• Konsekuensi Pencapaian Kinerja
6. Evaluasi Matematis, hitung dengan formula untuk
mendapatkan Nilai Pegawai
• Nilai Organisasi
• Pola Distribusi
• Tetapkan predikat pegawai didapat dari kuadran
7. Predikat Pegawai Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat
Kurang
SKP & Perilaku: di atas ekspektasi, Sesuai Ekspektasi, di
bawah ekspektasi.
Dimasukkan ke dalam kuadaran: Sangat Baik, Baik, Butuh
Perbaikan, Kurang, Sangat Kurang
8. Perilaku Levelling 1-7 Berakhlak
Matriks Perbedaan Permenpan No. 8 dengan Permenpan No. 6
44. KEBUTUHAN KENAIKAN
PANGKAT
APRIL DAN OKTOBER 2023
1. SKP TAHUN 2021:
• SKP Periode I (Januari-Juni) dengan PP 46
• SKP Periode II (Juli - Desember 2021) dengan PP No. 30
Tahun 2019 dengan petunjuk teknis permenpan 8 tahun 2021
• Integrasi Penilaian
2. Hasil evaluasi Kinerja tahunan dan dokumen evaluasi
kinerja Pegawai Tahun 2022 dengan Permenpan 6 tahun
2022
DOKUMEN
OKTOBER 2022
1. SKP TAHUN 2020 (PP 46 )
2. SKP TAHUN 2021:
• SKP Periode I (Januari-Juni) dengan PP 46
• SKP Periode II (Juli - Desember 2021) dengan PP No. 30
Tahun 2019 dengan petunjuk teknis Permenpan 8 tahun
2021
• Integrasi Penilaian