Makalah ini membahas tentang kontroversi pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru di Indonesia. Kontroversi utama adalah pertumbuhan ekonomi harus didahulukan atau pemerataan pembangunan. Makalah ini juga membahas definisi pembangunan dan pembangunan ekonomi serta kontroversi kebijakan pembangunan politik Orde Baru.

1. MAKALAH EKONOMI PEMBANGUNAN
Jumlah dan Kontroversi
Dosen Pengampu
Disusun Oleh Kelas A :
Kelompok 16
1. Lisa Dwi Hardianti
[ 2012 – 11 – 209 ]
2. Marselina Safitri
[ 2012 – 11 – 219 ]
3. Siti Zuariyah
[ 2012 – 11 – 220 ]
PROGDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2013

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Hingga saat ini, pandangan banyak ahli ekonomi pembangunan terhadap
pembangunan ekonomi masih diwarnai oleh dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pembangunan. Masih adanya kontroversi antara mana yang lebih dahulu untuk
dilakukan dan dicapai, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan. Kontroversi
tersebut muncul disebabkan karena penerapan strategi pembangunan ekonomi yang mengacu
pada pertumbuhan (growth) dan pemerataan (equity) belum menunjukkan hasil yang
memuaskan.
1.2 Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengertian tentang Pembangunan.
2. Untuk mengetahui pengertian tentang Pembangunan Ekonomi.
3. Mengetahui Kontroversi pada masa orde baru.
4. Bagi dosen, sebagai tolak ukur atau penilaian terhadap mahasiswa dalam memahami
Kontroversi pada pembangunan ekonomi.
5. Bagi penulis, sebagai sarana yang bermanfaat untuk memperoleh keterampilan dalam
melakukan penulisan dan perbendaharaan pengetahuan tentang Kontroversi pada
pembangunan ekonomi
1.3 Rumusan Masalah
Masalah yang nantinya akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1.1 Pengertian Pembangunan,
2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi,
3.1 Kontroversi kontroversi pada masa orde baru.

3. BAB II
PEMBAHASAN
1.1
Definisi Pembangunan
Istilah pembangunan seringkali digunakan dalam hal
yang sama dengan
pengembangan. Sehingga istilah pembangunan dan pengembangan (development) dapat
saling dipertukarkan. Namun berbagai kalangan di Indonesia cenderung menggunakan secara
khusus istilah pengembangan untuk beberapa hal yang spesifik. Meski demikian, sebenarnya
secara umum kedua istilah tersebut diartikan secara tidak berbeda untuk proses-proses yang
selama ini secara universal dimaksudkan sebagai pembangunan atau development (Rustiadi,
2006:vii-1).
Ada yang berpendapat bahwa kata “pengembangan” lebih menekankan proses
meningkatkan dan memperluas Dalam pengertian bahwa pengembangan adalah melakukan
sesuatu yang tidak dari “nol”, atau tidak membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada,
melainkan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi kualitas dan kuantitasnya
ditingkatkan atau diperluas (Rustiadi, 2006: vii-1).
Dalam pada itu, Budiman (1995) membagi teori pembangunan ke dalam tiga kategori
besar yaitu teori modernisasi, dependensi dan pasca-dependensi. Teori modernisasi
menekankan pada faktor manusia dan budayanya yang dinilai sebagai elemen fundamental
dalam proses pembangunan.
Kategori ini dipelopori orang-orang seperti (a) Harrod-Domar dengan konsep
tabungan dan investasi (saving and investation), (b) Weber dengan tesis etika protestan dan
semangat kapitalisme (the protestant ethic and the spirit of capitalism), (c) McClelland
dengan kebutuhan berprestasi, (d) Rostow dengan lima tahap pertumbuhan ekonomi (the five
stage of economics growth), (e) Inkeles dan Smith dengan konsep manusia modern, serta (f)
Hoselitz dengan konsep faktor-faktor non- ekonominya.
Secara filosofis, suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya yang
sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan
berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik”
(Rustiadi, 2006: vii-1). Pembangunan yang dijalankan di Indonesia sejak tahun 1970-an
hingga sekarang masih cenderung fokus pada pembangunan ekonomi, bahkan pada

4. pertumbuhan ekonomi yang cenderung jangka pendek. Sehingga masalah keberlanjutan
belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pertumbuhan
ekonomi pun kualitasnya semakin memburuk. Apalagi dengan keterbatasan APBN dan
sumber daya yang kita miliki, sehingga tidak mengherankan apabila pengambil kebijakan
lebih memilih jalan pintas, yang cepat kelihatan hasilnya, kurang memperhatikan
keberlanjutannya.
Bagi negara seperti Indonesia, yang baru saja keluar dari krisis ekonomi, serta masih
menghadapi banyak masalah ekonomi dan sosial yang berat, sehingga menghadapi proses
globalisasi baik dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 2010, ASEAN
Economic Community tahun 2015, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan WTO
adalah tidak mudah. Oleh karena itu membangun kembali Indonesia tidaklah mudah pada
saat ini. Apalagi membangun secara berkelanjutan ditengah-tengah pasar yang semakin
liberal.
2.1
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan
perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan
perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan
penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi ( economic growth ) ;
pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan
ekonomi memperlancar pembangunan ekonomi.
Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi
suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu
negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di
negara tersebut.
Adanya pertumbuhan ekonomi
merupakan indikasi
keberhasilan
pembangunan ekonomi.
Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat
kualitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang
dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya
pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan

5. alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial
dan teknik.
Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan
pendapatan perkapita penduduk meningkat jangka panjang. Di sini juga terdapat tiga elemen
penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

Pembangunan sebagai suatu proses
Pembanguna sebagai suatu proses artinya bahwa pembangunan merupakan suatu
tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh,
manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa
harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus
menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur dan
sejahtera.

Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita
Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan
oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan
demikian sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen
yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan dalam
kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang
Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapan
perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa
pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Misalnya, suatu
negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan
perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut
hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan
ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.
3.1
Kontroversi Pembangunan Orde Baru
3.1.1 Pembangunan dibidang politik.
Dalam sejarah pemerintahan orde baru, sampai saat ini Indonesia telah mengalami 6
kali pemilihan umum. Pemerintah menganggap pemilu- pemilu tersebut sebagai salah satu

6. unsur penting dalam pembangunan nasional di bidang politik dalam rangka memperlancar
lajunya proses demokratisasi di Indonesia, sehingga sampai keluar istilah pesta demokrasi.
Pemilu 1971 masih diikuti oleh 10 kontestan. Penyelenggaraan Pemilu ketika itu relatif baik
dan berita tentang pertentangan fisik antar pengikut kontestan hampir tidak terdengar. Tahun
berikutnya dengan dalih pencapaian konsensus nasional untuk kestabilan politik diadakan
fusi partai politik sehingga pada pemilu 1977 kontestan yang ikut ambil bagian hanya tinggal
3 saja. Protes dan demonstrasi dari gerakan- gerakan mahasiswa sebagai manifestasi dari
ketidakpuasan rakyat kembali muncul. Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya,
penyelenggaraan pemilu 1977 sampai sidang umum MPR 1978 diwarnai dengan protes
gerakan mahasiswa dan konflik fisik antar kontestan pemilu. Korban mulai berjatuhan dan
gerakan protes mahasiswa di jawab dengan tindakan- tindakan kekerasan militer. Padahal
mitra politik pemerintah orde baru 1965/1966 dalam menjatuhkan presiden Sukarno adalah
mahasiswa dan pelajar. Pada penyelenggaraan- penyelenggara Pemilu berikutnya, konflik
fisik antar para kontestan makin meningkat. Pada tahun 1985 dengan dalih untuk
memantapkan kestabilan politik agar mempercepat lajunya pembangunan ekonomi,
pemerintah mengeluarkan undang- undang yang mengatur tentang Pemilu, ormas dan
kompososi MPR/DPR. Pada kenyataannya, penyelenggaraan- penyelenggara pemilu setelah
disyahkannya UU tsb. makin ditandai dengan konfrontasi fisik antar pengikut- pengikut
kontestan yang meminta korban jiwa dan materi yang terlalu banyak. Pemilu 1997 yang
sebetulnya sudah diketahui pemenangnya, memakan tidak kurang dari 300 korban jiwa
(terutama konfrontasi fisik di Banjarmasin) dan banyak kerugian materil lainnya.
Kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah dibidang politik yang dimaksudkan untuk
menstabilkan keadaan politik ternyata malah mendestabilisasi keadaan politik (kontroversi
pembangunan politik masa orba). Bandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu 1955 yang
diikuti oleh 34 kontestan tapi tidak diwarnai dengan konfrontasi fisik antar para pengikut
parpol peserta pemilu dan tidak memakan korban jiwa dan materiel serta hampir tidak ada
indikasi pelecehan-pelecehan azas luber. Ada usaha-usaha manipulasi dan pelecahan azas
luber (langsung, umum, bebas & rahasia) akan tetapi oknum pelakunya ditangkap petugas
keamanan (bukan tentara!). Sejumlah 43.104.464 penduduk mendaftarkan diri sebagai
pemilih yang dilangsungkan antara bulan Mei hingga November 1954. Pemilihan anggota
parlemen diadakan pada 29 September 1955 dan untuk anggota dewan Konstituante (dewan
yang akan membuat UUD) pada 15 Desember 1955. Lebih dari 39 juta atau 91,54%
menggunakan hak pilih mereka. Hanya 3,89% atau tidak lebih dari 153.000 suara dinyatakan
tidak syah. Bandingkan dengan pemilu 1997 dimana menurut pemerintah tidak kurang dari

7. 14 juta suara atau sekitar 11% dinyatakan tidak syah (golput). Pada 10 November 1956
anggota parlemen/konstituante hasil pemilu 1955 mengadakan sidang pertama dan memilih
Wilopo (PNI) sebagai ketua dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), Fatchurahman Kafrawi
(NU), Leimena (Parkindo), Sakirman (PKI) dan Hidayat Ratu Aminah (IPKI) masing2
sebagai wakil ketua (perhatikan kemajemukan komposisi pemimpinan dewan ini!). Hasil
terpenting dari dewan ini adalah keputusan No.26/K/PK/1958 yaitu 35 pasal mengenai Hak2
Azasi Manusia. Dalam UUD 45 hanya terdapat 5 pasal (§ 27, § 28, §29 & § 31) mengenai
HAM. Perlu dicatat bahwa: (1) Tingkat melek huruf di tahun 1955 jauh lebih rendah dari
melek huruf ditahun 1997; (2) Jumlah kelas menengah/orang berpendidikan tinggi ketika itu
jauh lebih rendah dari sekarang, disamping itu (3) pertumbuhan ekonomi di tahun 50an jauh
lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 90an. Fakta ini membuktikan kemampuan
bangsa Indonesia untuk berbeda haluan politik antar sesama mereka dengan tidak
mengurangi respek terhadap sesamanya. Tinggi-rendahnya pertumbuhan ekonomi, tinggirendahnya tingkat pendidikan dan banyaknya kelas menengah atau banyaknya orang yang
berpendidikan tinggi bukanlah faktor yang menentukan berhasil-tidaknya manifestasi proses
demokratisasi.
3.1.2 Pembangunan dibidang ekonomi dan sosial.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 30 tahun sangat pesat dan konstant.
Pendapatan perkapita 1967: AS $ 80,- 1997 AS$ 990,- atau rata-rata 7% pertahun. Ekspot
meningkat dari AS $ 665 juta,- 1967 menjadi AS $ 52 Milyard AS$ 1997 atau tumbuh rata
rata 9% pertahun. Investasi modal asing maupun dalam negri juga meningkat pesat. Pendek
kata pertumbuhan materiel meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang sedemikian pesat
mengakibatkan pemerintah RI di tahun 90an mendapat pujian dari WB, IMF,OECD,
UNCTAD, berbagai institusi & media internasional dan dari banyak negara maju maupun
berkembang. Tahun 1985 organisasi PBB yang bergerak dibidang pangan FAO memberi
penghargaan pada Presd. RI. atas pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Laporan
ekonom profesional dari World Bank 19 Juni 1997 mengatakan bahwa awal milenium yang
akan datang Indonesia akan menjadi salah satu dari 20 negara yang ekonominya
terbesar/terkuat didunia. Pada 8 September 1997 presiden Suharto kembali mendapat
penghargaan, kali ini dari UNDP atas keberhasilannya dalam mengentaskan kemiskinan.
Fakta yang kontroversil dengan penghargaan & pujian diatas adalah bahwa
pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak mampu mengatasi masalah pengadaan pangan

8. minimum untuk menghindari terjadinya kelaparan. Sejak Juli 1997 sedikitnya 500 orang di 5
kabupaten di Irian Jaya meninggal karena kekurangan pangan. Selain itu di Sumsel, NTT,
Kalteng bahkan Jateng diberitakan bahwa didaerah tsb terdapat banyak orang yang menderita
kelaparan. Tragisnya DPR yang baru dilantik awal Oktober 1997 tidak mengajukan
pertanyaan kepada pihak pemerintah mengenai tragedi tsb. apalagi menyatakan bencana
kelaparan tsb. sebagai bencana nasional. Sekalipun demikian FAO dan UNDP tidak mau
mencabut penghargaan mereka.
Pertumbuhan ekonomi yang dipuji lembaga-lembaga ekonomi internasional bukannya
tidak memakan ongkos atau bahkan korban pembangunan. Hutang LN RI 1967 berjumlah
AS$ 2,3 milyard sedangkan di tahun 1997 berjumlah AS$ 145 milyard. Hutang LN RI
tumbuh rata rata 14% pertahun atau 2 kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Padahal Indonesia selama 30 tahun ini mengekspor banyak hasil bumi. Lebih dari separuh
ekspor Indonesia terdiri dari hasil bumi: migas, barang2 tambang, karet, kopi teh dan hasil2
hutan seperti kayu lapis, rotan, serta kayu olahan lainnya yang proses eksploitasi dan
pengolahannya menyebabkan kerusakan lingkungan (sebagian besar diakibatkan oleh praktek
bisnis konglomerat pemegang Hak Pengusahaan Hutan) yaitu kebakaran diatas hampir 1 juta
ha. hutan (tidak kurang dari 10 orang telah meninggal dunia karena sesak napas dan sekitar
22 juta orang mengalami gangguan saluran pernapasan). Kerugian langsung maupun tidak
langsung dari kerusakan lingkungan dan terancamnya jiwa penduduk demi lajunya deru
pembangunan sebenarnya mengurangi angka pertumbuhan ekonomi tetapi kerugian-kerugian
tersebut tidak dimasukkan dalam hitungan neraca pembangunan ekonomi.
Desember 1967 nilai tukar Rp-AS$ 235. Bulan September 1997 nilai tukar tersebut
pernah mencapai angka Rp. 4000,-. Kamis tgl 6 Nov tercatat Kurs AS$ = Rp. 3440,- Dengan
perkataan lain selama 30 th terakhir nilai Rp turun sampai 1602% atau rata rata turun 31%
pertahun sehingga IMF, World Bank dan pemerintah AS turun tangan dan membantu dengan
rescue package program plus dana segar AS$ 30 milyard (jauh lebih banyak dari perkiraan
para ahli!!).
Proses peningkatan peran sektor industri yang menggantikan sektor pertanian dalam
proses pembangunan menyebabkan terusirnya petani kecil dari desa dan berkurangnya lahan
pertanian sampai 1 juta ha (untuk membangun pabrik demi industrialisasi dan westernisasi
gaya hidup; mis. pembangunan real estate, super markt, mall, villa, hotel dan lapangan golf
bergaya "barat"). Kebijaksanaan pembangunan yang sedemikian, dimana kegiatan investasi

9. banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan Jawa (lebih dari separuh terkonsentrasi di
Jabotabek) menimbulkan kesenjangan kota-desa, Jawa-luar Jawa, sektor industri vs. pertanian
dan konglomerat vs. pengusaha kecil. Bapenas pernah mengumumkan bahwa jumlah
penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di tahun 1993 menurun menjadi hanya 27
juta jiwa atau hanya 14% saja. Kedengarannya hebat tetapi sayang tolok ukur garis
kemiskinan yang diambil sangat rendah, yaitu penduduk dengan tingkat konsumsi tidak lebih
dari Rp. 20.000/bulan. Jika batas garis kemiskinan diambil dari Kebutuhan Fisik Minimum
yang dikeluarkan oleh Depnaker 1993, yaitu Rp.80.000,-/bulan, maka tidak kurang dari 90%
atau sekitar 180 juta jiwa masih hidup dibawah garis kemiskinan. Termasuk kategori ini
adalah nelayan kecil, buruh tani, petani gurem, buruh kasar, pedagang asongan dan para
penganggur.
Penduduk yang terkena program pendidikan pemerintah juga masih sedikit. Tidak
kurang dari 70% dari orang yang bekerja berpendidikan paling tinggi tamat Sekolah Dasar
dan hanya 4% berpendidikan universitas atau akademi. Perhatian pemerintah untuk bidang
kesehatan juga sangat minim. Mentri negara untuk urusan wanita Mien Sugandhi awal
November 1997 menyatakan bahwa tingkat kematian ibu dan bayi saat melahirkan di
Indonesia mencapai angka 390 per 100.000 atau tertinggi di Asia. Pantaskah pemerintah RI
menerima pujian2 atas prestasi pembangunannya? Sekian (Priyanto).
BAB III
STUDI KASUS
KONTROVERSI KEK SULTRA :
POLEMIK ANTARA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELESTARIAN EKOLOGI
Indonesia tak perlu di ragukan lagi merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki
potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar, dengan potensi SDA yang dimiliki tersebut
menjadikan Indonesia sebagai sasaran investasi yang potensial dan menarik bagi para investor. Hal ini

10. menjadikan tantangan akan pengelolaan SDA juga semakin besar karena pengelolaan SDA akan
sangat berkaitan dengan aspek ekonomi dan ekologi.
Pembangunan nasional dalam era reformasi dan otonomi daerah sekarang ini, bidang
ekonomi cenderung berbenturan paling keras dengan urusan lingkungan hidup (ekologi), karena
pembangunan ekonomi dan pelestarian ekologi bagaikan dua sisi yang berlainan tapi sangat berkaitan
karena di satu sisi pembangunan ekonomi perlu dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan
masyarakat tetapi di lain pihak pembangunan ekonomi sedikit banyak akan membawa dampak bagi
pelestarian ekologi. Hal ini di sebabkan sebagian besar terminologi ekonomi terbukti gagal
mempertemukan keperdulian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu
merupakan tugas yang sangat berat bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah yang bersentuhan
langsung dalam hal pengelolaan SDA, agar pendayagunaan SDA dilakukan sedemikian rupa demi
kesejahteraaan rakyat tetapi tidak melupakan sisi pelestarian ekologi. Dan hal inilah juga yang
menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA) dalam rencana
penetapan SULTRA sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam mensinkronkan antara
pembangunan ekonomi daerah dan pelestarian ekologi.
Sulawesi Tenggara memiliki hampir semua modal pembangunan, modal sumberdaya alam
yang besar, modal sosial yang khas, SDM dll yang semuanya perlu dijaga keharmonisannya dalam
sebuah aransemen pembangunan yang pas. Merubah paradigma terhadap pembangunan. Setiap
analisa yang dilakukan harus melihat keterkaitan sebagai satu pendekatan menyeluruh. Paradigma
dengan penekanan lebih pada ekologi mengubah cara pandang parsial menjadi menyeluruh karena
masing-masing bagian ini menentukan dinamika dari keseluruhan. Paradigma ini sejalan dengan
tujuan gerakan Deep Ecology yang menuntut suatu etika baru yang tidak hanya berpusat pada
manusia, tetapi berpusat pada bentang alam dan mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan
alam yang diperjuangkan melalui isu lingkungan dan politik.
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang berupaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu struktur ekonomi dari yang bercorak tradisional
ke modern. Dimana dalam pembangunan ekonomi diupayakan terjadinya kenaikan pendapatan per
kapita masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dengan cara memperkecil
tingkat pengangguran dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi,
investasi memiliki peran yang sangat
dominan, yaitu untuk mempertinggi kemampuan dalam hal menghasilkan barang produksi. Dalam
pembangunan ekonomi, barang produksi yang dimaksud tersebut di bagi menjadi lima(5) kelompok
besar yaitu pertanian, pertambangan, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Pembangunan ekonomi pada

11. lima kelompok besar barang produksi tersebut di tujukan untuk meningkatkan kemakmuran
masyarakat, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menghapus
kemiskinan. Dimana pembangunan ekonomi harus memenuhi unsur-unsur pembangunan, yaitu
dilaksanakan melalui proses perencanaan yang terarah, kemajuan dan perbaikan dalam berbagai segi
kehidupan, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, Serta pembangunan yang berkelanjutan atau
proses yang terus menerus.
Pelaksanaan Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia tertuang dalam Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN), dimana pembangunan ekonomi di cantumkan dalam tiga misi penting yang
intinya yaitu, pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, perwujudan
otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan, serta perwujudan
kesejahteraan rakyat dan memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran dari
pencantuman misi penting pembangunan ekonomi yang tertuang dalam GBHN tersebut yaitu
terciptanya perkonomian yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan,
adanya peningkatan kemakmuran rakyat yang semakin merata dan pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi, adanya stabilitas ekonomi yang bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang
tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, adanya perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang
baik, adanya pendayagunaan SDA yang optimal di dukung oleh SDM yang berkualitas dan
professional, adanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
yang paling utama yaitu pemeliharan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pelestarian Ekologi
Komponen lingkungan adalah milik umum seperti laut, udara, angin dan air, namun manfaat
dan kerugian lingkungan selalu berada di luar perhitungan (externality) biaya perusahaan/negara.
Lingkungan tunduk kepada hukum alam seperti keterkaitan keanekaragaman hayati yang tidak masuk
perhitungan ekonomi pasar, tetapi ketiadaan fungsi alam ini jelas menimbulkan distorsi ekonomi.
Sumber Daya Alam melalui dimensi ekologi harus dipandang sebagai aset utama di dalam proses
ekonomi yang berdampak pada kehidupan sosial-budaya manusia. Banyak kebijakan pajak yang
diberlakukan oleh pemerintah, belum ada yang berupaya kearah mengganti kerusakan udara, air,
tanah, hutan, pesisir dan laut. Industri/Negara secara sadar harus menginternalkan berbagai
eksternalitas yang ditimbulkan oleh lingkungan melalui retribusi, pajak, pengutan dan iuran
lingkungan (Green tax), yang diimplementasikan dalam komponen harga melalui kebijaksanaan
ekonomi makro. mengurangi emisi-emisi, melestarikan keanekaragaman hayati, menggunakan
sumber daya biologi terpulihkan secara berkelanjutan dan mempertahankan keterpaduan ekosistemekosistem lain dalam ekosistem besar biosfer bumi.
Masalah kerusakan lingkungan di Indonesia lebih rumit dan kompleks, karena seringkali
kebijakan ekonomi pemerintah belum berpihak pada pelestarian lingkungan sehingga mengakibatkan

12. terjadinya perusakan lingkungan. Hal ini terjadi di akibatkan belum adanya keinginan nyata untuk
merubah pola pengeelolaan dan pendayagunaan SDA yang selama ini terkesan memberikan dampak
negatif terhadap kondisi lingkungan serta pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Hingga masih
tampak jelas adanya konflik pengelolaan/penggunaan SDA akibat terlalu kuatnya ego sektoral,
lemahnya koordinasi dan penegakan hukum, lemahnya kepekaan SDM dan alasan klasik mengenai
kurangnya dana dalam mengelola lingkungan hidup. Sehingga upaya konservasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup menutupi kerugian ekonomi. Apalagi di era otonomi daerah yang menuntut
agar daerah dapat lebih besar menikmati hasil eksploitasi SDA dan lingkungan yang dapat memicu
motivasi negatif untuk mengeksploitasi terus-menerus demi kepentingan jangka pendek.
Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Terhadap Pelestarian Ekologi
Pembangunan ekonomi merupakan dua sisi yang berlainan tapi sangat mungkin untuk di
selaraskan. Oleh karenanya konsekwensi dari pembangunan ekonomi pasti mempunyai dampak
positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat, kemajuan-kemajuan (dampak positif) itu adalah
menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan
masyarakat secara keseluruhan, membawa perubahan pada struktur ekonomi dari bercorak tradisional
ke modern, mengurangi kesenjangan antara golongan masyarakat kaya dan miskin, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, sedangkan dampak negatif yang di timbulkannya khususnya dalam
pelestarian ekologi adalah adanya pabrik akan menimbulkan polusi bagi masyarakat sekitar, dan
lingkungan industri dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti tanah, sumber air tercemar dll.
Krisis lingkungan bukan hanya persoalan tehnis yang memerlukan perubahan kesadaran
manusia dan sistem ekonomi adalah hal yang sangat mendasar. Indikator keberhasilan pembangunan
harus di ukur dengan nilai ekologi yang dapat mensejahterakan masyarakat yaitu manusia hidup
selaras harmonis dengan alam. Dimana pembangunan yang dilaksanakan dengan tetap menjaga
keharmonisan peran manusia sewagai bagian dari komunitas dan ekosistem terutama memberi
prioritas pada kelestarian bentuk-bentuk kehidupan alam untuk mencapai kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat serta sadar bahwa ekonomi bukanlah tanpa batas, karena Tidak dapat di pungkiri
bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang bersentuhan dengan pemanfaatan SDA akan
memberikan dampak pada pelestarian ekologi baik itu secara langsung maupun tidak langsung,
sehingga perlu di adakan suatu sinkronisasi antara pembangunan ekonomi khususnya yang
menyangkut pendayagunaan dan pengelolaan SDA dengan pelestarian ekologi.
Sinkronisasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian ekologi hanya dapat tercapai
apabila pemerintah mampu memberikan jaminan bahwa pendayagunaan SDA akan di gunakan
sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Dimana pemerintah dalam pengelolaan SDA selain
memerlukan investasi dari para investor yang akan di pergunakan untuk menyiapkan dan
meningkatkan infrastruktur pembangunan yang diharapkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,

13. juga harus menerapkan aturan yang tegas bagi para investor terutama harus memenuhi persyaratan
dan kajian-kajian yang bersifat lingkungan seperti AMDAL, PESDA, IPAL dll yang merupakan
syarat utama dalam pendayagunaan SDA, dimana pemerintah harus mengusahakan berbagai cara
dalam rangka pelestarian lingkungan dan pencegahan perusakan lingkungan agar pembangunan yang
dilaksanakan tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan SDA. di samping hal tersebut yang perlu di
perhatikan oleh pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi industri sehingga
pembangunan ekonomi yang berbasis pendayagunaan SDA nantinya lebih banyak mendatangkan efek
manfaat daripada mudharat bagi masyarakat.
BAB IV
KESIMPULAN

14. DAFTAR PUSTAKA
http://suryopurnomo12.blogspot.com/2013/02/kontroversi-kek-sultra-polemik-antara.html