Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Pendekatan Kritis dan Postmodern.pdf
Semelhante a Pendekatan Kritis dan Postmodern.pdf (20)
Último
Último (20)
Pendekatan Kritis dan Postmodern.pdf
- 1. Pendekatan Kritis dan Postmodern MK TEORI KOMUNIKASI ORGANISASI Assyifa Gema Ayu Febrianto Adi Saputro Clara Diana Setyawati
- 2. Outline Critical Theory of Communications in Organizations Teori Komunikasi Kritis Organisasi (Stanley Deetz) Postmodernism and Organizational Communication Studi Kasus
- 3. Critical Theory of Communications in Organizations
- 4. POLITIK, KEKUASAAN, DAN ORGANISASI Struktur makna intersubjektif yang diproduksi, direproduksi, dan diubah melalui komunikatif yang dilakukan oleh para anggotanya (Jablin dan Putnam, 2001). Prosesnya dimediasi oleh kekuasaan, sebagai fitur yang menentukan dan ada di mana-mana dari kehidupan organisasi. Semua kerumitannya, kekuatannya sendiri harus dibuat masuk akal melalui lensa komunikasi (Jablin dan Putnam, 2001).
- 5. POLITIK DAN KEKUASAAN Keduanya menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan dilaksanakan di bawah kondisi pembagian kerja (Jablin & Putnam, 2001)
- 6. IDEOLOGY HEGEMONY REIFICATION KONSEP UTAMA DALAM TRADISI KRITIS
- 7. Berorientasi pada teori. Menantang asumsi manajerial yang mendasari sebagian besar studi organisasi dan mengembangkan perspektif alternatif yang sangat berfokus pada masalah kekuasaan dan politik Ahli teori kritis menunjukkan bagaimana teori manajemen berfungsi secara ideologis dengan mereifikasi dan menaturalisasi suatu pengetahuan, sehingga mengecualikan bentuk lain yang tidak sah dari representasi klaim pengetahuan. Fokus pada politik representasi pengetahuan dan bagaimana teori secara manajerial berfungsi untuk mempertahankan hegemoni kepentingan manajemen CRITICAL APPROACHES TO COMMUNICATION, POWER, AND ORGANIZATION (Jablin & Putnam, 2001)
- 8. Penelitian yang meneliti secara empiris hubungan antara komunikasi kekuasaan, dan organisasi, berfokus pada cara-cara di mana kekuasaan dan perlawanan dimanifestasikan pada tingkat pengorganisasian sehari-hari. makna, identitas, dan hubungan kekuasaan diproduksi, dipertahankan, dan direproduksi melalui praktik komunikatif yang berkelanjutan CRITICAL APPROACHES TO COMMUNICATION, POWER, AND ORGANIZATION Penelitian mengenai bentuk komunikasi tertentu sebagai cara untuk mencapai dinamika kompleks yang mencirikan penataan ideologis organisasi.: cerita (Ehrenhaus, 1993; Helmer, 1993; Mumby, 1987, 1993b; Witten, 1993), ritual (Izraeli & Jick, 1986; Rosen, 1985, 1988). metafora (Deetz & Mumby, 1985; McMillan & Cheney, 1996; Salvador & Markham, 1995; Wendt, 1994), iklan perusahaan (Fairclough, 1993), pengumuman publik (Banks, 1994), interaksi percakapan (Clegg, 1975; Huspek & Kendall, 1991; Penkoff, 1995; van Dijk, 1993), lagu kerja (Conrad, 1988), humor (Collinson, 1988, 1992), dan teks organisasional (Laird Brenton, 1993) (Jablin & Putnam, 2001)
- 9. PENTINGNYA STUDI KRITIS DARI KONSEP KOMUNIKATIF KEKUASAAN ORGANISASI Kekuasaan dikonseptualisasikan sebagai perebutan makna; kelompok yang paling mampu "memperbaiki" makna dan mengartikulasikannya untuk kepentingannya sendiri adalah kelompok yang paling mampu mempertahankan dan mereproduksi hubungan kekuasaan (Deetz, 1992a; Deetz & Mumby, 1990; Giddens, 1979; Gray, Bougon, & Donnellon, 1985; Hall, 1985; Mumby, 1987, 1988, 1989) Bahasa dan komunikasi sebagai konstitutif dari hubungan kekuasaan organisasi >> pendekatan struktural Giddens (1976, 1979, 1984) sebagai lensa teoretis untuk menjelaskan hubungan antara agensi (komunikasi) dan struktur (aturan dan sumber daya) (Banks & Riley, 1993; Mumby, 1987, 1988; Penkoff , 1995; Riley, 1983). (Jablin & Putnam, 2001)
- 10. Critical Approaches to Communication, Power, and Organization Studi kritis memberi wawasan penting ke dalam hubungan antara identitas, kekuasaan, dan praktik organisasi sehari-hari >> menjelaskan hubungan agensi-struktur, mengeksplorasi proses melalui mana aktor organisasi memproduksi ulang dan menolak makna yang dilembagakan yang tertanam dalam setiap tindakan komunikasi. >> mengontekstualisasikan diskusi tentang ideologi, hegemoni, dan reifikasi dan untuk menempatkan proses pengorganisasian dalam masalah sosial, politik, dan ekonomi yang lebih besar >> mempolitisasi studi komunikasi organisasi dengan mengeksplorasi hubungan intim antara komunikasi, kekuasaan, dan pembentukan identitas dan dengan menyarankan kemungkinan untuk perubahan sosial (Jablin & Putnam, 2001)
- 11. Teori komunikasi kritis yang dikembangkan oleh Stanley Deetz dirancang untuk mengeksplorasi cara untuk memastikan kesehatan organisasi disertai peningkatan representasi kepentingan manusia yang beragam. Ia melakukan ini pertama dengan menunjukkan bahwa korporasi telah menjadi institusi politik dan juga ekonomi. Deetz kemudian menggunakan kemajuan dalam teori komunikasi untuk menunjukkan bagaimana praktik komunikasi dalam korporasi dapat mendistorsi pengambilan keputusan. Terakhir, dia menjelaskan bahwa tempat kerja dapat menjadi lebih produktif dan demokratis melalui reformasi komunikasi. TEORI KOMUNIKASI KRITIS DALAM ORGANISASI Stanley Deetz Profesor Komunikasi di Universitas Colorado
- 12. PARTISIPASI: DEMOKRASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TINDAKAN Deetz mengkritik strategi manajerial meningkatkan kontrol atas pekerja, teknis pengambilan keputusan, dan memberi pekerja kebebasan ekspresi tanpa menjadikan mereka suara dalam suatu keputusan Deetz meyakini keputusan bersama dan terbuka di tempat kerja sangat memungkinkan
- 13. PARTISIPASI Proses dimana semua pemangku kepentingan dalam suatu organisasi menegosiasikan kekuasaan dan secara terbuka mencapai keputusan kolaboratif. Tujuannya membangun kembali kemungkinan negosiasi terbuka kekuasaan (Demokrasi Pemangku Kepentingan)
- 14. ENAM KELOMPOK PEMANGKU KEPENTINGAN Investors Workers Consumers Suppliers Host communities Greater Society and the world community Deetz percaya bahwa sangat penting bagi para pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh keputusan perusahaan memiliki suara bagaimana keputusan tersebut dibuat.
- 15. Deetz memandang perusahaan-perusahaan multinasional sebagai kekuatan dominan dalam masyarakat yang lebih kuat daripada negara, gereja, atau keluarga dalam mempengaruhi kehidupan individu. Sebagian besar keputusan dalam perusahaan seperti penggunaan SDA, pengembangan teknologi, ketersediaan produk, dan hubungan kerja antar manusia dibuat melalui eksekutif perusahaan. Sehingga, Deetz menganggap bahwa korporasi “mengontrol dan menjajah” kehidupan modern melalui cara yang tidak dilakukan oleh Pemerintah maupun badan publik. Kesalahan dari kontrol perusahaan >> terjadi penurunan kualitas hidup manusia pada sebagian besar warga (Griffin, 2006). KOLONISASI PERUSAHAAN TERHADAP PENGENDALIAN SEHARI-HARI
- 16. INFORMASI ATAU KOMUNIKASI: TRANSMISI ATAU PENCIPTAAN MAKNA Deetz memulai analisisnya dengan memandang bahwa informasi yang disampaikan dalam organisasi murni merupakan informasi, ataukah komunikasi di mana di dalamnya sudah terjadi penciptaan makna. Menurut Deetz, masyarakat benar-benar ingin percaya pada realitas yang independen." Namun, selama kita menerima gagasan bahwa komunikasi hanya merupakan pengiriman informasi, maka kita akan terus mempertahankan dominasi korporasi dalam segala aspek kehidupan. Dalam konsep ini, terdapat dua poin dari pemikiran Deetz yakni model informasi dan model komunikasi.
- 17. Model Informasi dan Model Komunikasi
- 19. Tokoh yang menjelaskan kapan Era Postmodern terjadi: Jean Baudrillard >> Era di mana kosumsi lebih masif daripada produksi. Terjadi pasca Perang Dunia II (tahun 1950-an), adanya welfare state “negara kesejahteraan” memunculkan banyak kelas menengah baru yang segera terintegrasi dengan budaya konsumsi. Anthony Giddens >> Era di mana produksi informasi lebih masif daripada produksi manufaktur atau benda. Terjadi pada akhir tahun 1970-an ketika raksasa komputer Amerika Serikat, IBM, memperkenalkan internet pada publik POSTMODERN
- 20. Merujuk pada produk-produk budaya yang hadir di era postmodern Dimulai ketika pada tahun 1975 Charles A. Jencks menulis buku The Language of Post-Modern Architecture, sekaligus menerapkan gaya arsitektur yg jauh berbeda dari arsitektur sebelumnya. POSTMODERNISME
- 21. Teori sosial postmodern muncul sebagai kritik atas teori sosial modern yang berifat rasional, universal, dan ahistoris Filsuf Kanada Jean-Francois Lyotard adalah orang pertama yang mengemukakan konsep postmodern, dalam bukunya The Postmodern Condition (1979), yang membahas tentang runtuhnya "Narasi besar" POSTMODERN Tokoh-tokoh Teori Sosial Postmodern 1. Jean Baudrillard 2. Jacques Derrida 3. Michael Foucault 4. Jacques Lacan 5. Roland Barthes 6. Emmanuel Levinas 7. Julia Kristeva 8. Luce Irigaray 9. Gilles Deleuze 10. Felix Guattaru dll
- 22. Pengetahuan sebagian besar dalam format cerita, narasi. Narasi terkemuka, seperti berbagai narasi religius dan mitologis, didasarkan pada tugas mereka untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial. PRAMODERN MODERN POSTMODERN Pengetahuan didasarkan pada informasi ilmiah, yang pada gilirannya didasarkan pada verifikasi dan bukti empiris yang relevan Ketidakpercayaan terhadap narasi besar. Penekanannya berpindah dari metode ke tujuan, juga dari output ke input. Kriteria informasi adalah nilai tukar dan perannya dalam menciptakan efisiensi, bukan kebenarannya. Informasi menjadi komoditas. Struktur Pengetahuan dalam Budaya Sumber: Diadaptasi dari Lyotard (1984).
- 23. Postmodernisme merupakan tanggapan dan kritik terhadap kepekaan modernis.; "postmodern" mencirikan baik pemutusan epistemologis dengan "yang modern" dan pemutusan sejarah dengan zaman modernitas (Cooper & Burrell, 1988; Featherstone, 1988; Hassard, 1993a, 1993b) POSTMODERN?? Postmodern adalah kondisi historis dan ontologis yang menuntut bentuk pengorganisasian baru, pascakapitalis, pasca- Fordis, yang dicirikan oleh skala ekonomi kecil, kemampuan produksi yang fleksibel, dan reintegrasi proses kerja (mis. Bergquist , 1993; Clegg, 1990; Harvey, 1989).. Postmodern merupakan cara untuk mendekonstruksi organisasi sebagai situs kekuasaan yang membuat anggota tunduk pada berbagai bentuk praktik disiplin (Barker & Cheney, 1994; Burrell, 1992,1993; Daudi, 1986; Holmer-Nadesan, 1997, 1999: Jacques, 1996: Knights & Vurdubakis, 1994; Knights & Willmott, 1992; Linstead, 1993; Linstead & Grafton-Small, 1992). (Jablin & Putnam, 2001)
- 24. Postmodernis menantang gagasan rasionalitas. Ide pengetahuan sebagai progresif, kumulatif, dan berkelanjutan ditolak karena fokus pada diskontinuitas. (Foucault, 1979) Postmodernisme menolak “subjek” sebagai asal mula pengetahuan; sebaliknya, subjek diselidiki sebagai efek dari berbagai rezim pengetahuan kekuasaan (Foucault. 1980b). Bahasa dan wacana dipahami tidak transparan, melainkan sebagai konstitutif pengetahuan dan identitas (Laclau, 1990; Laclau & Mouffe, 1985) ISU SENTRAL POSTMODERN (Jablin & Putnam, 2001)
- 25. Postmodernisme tidak membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, melainkan mencoba untuk memahami bagaimana berbagai jenis hubungan kekuasaan pengetahuan muncul pada konjungtur sejarah yang berbeda, sehingga meletakkan aturan sebagai kebenaran (Foucault, 1979, 1980b) . Oleh karena itu, kebenaran dan kekuasaan berimplikasi satu sama lain Lyotard (1984) mendefinisikan postmodernisme sebagai “ketidakpercayaan terhadap metanarasi lingkungan” (hal. xxiv). memperdebatkan paralogi, narasi kecil, dan "pencarian ketidakstabilan" (hlm. 53) daripada homologi, narasi besar, dan konsensus. Mengobarkan "krisis representasi" (Jameson, 1984) oleh postmodernisme telah diterjemahkan menjadi keprihatinan dengan isu-isu marginalitas dan perbedaan, dan artikulasi pandangan dunia yang menantang ortodoksi dominan (Clifford, 1988; Clifford & Marcus, 1986; Conquergood, 1991; West, 1993) ISU SENTRAL POSTMODERN (Jablin & Putnam, 2001)
- 26. Organisasi sebagai tempat diskursif kekuasaan (Laclau dan Mouffe,1985; Laclau, 1990; Foucault, 1979, 1980a; dan Derrida,1976) Karya Michel Foucault telah diadopsi dalam studi komunikasi organisasi sebagai cara untuk memeriksa organisasi sebagai situs kekuasaan disiplin (Barker, 1993,1999; Clegg, 1989a, 1989b, 1994a, 1994b; Deetz, 1992a, 1992b; Holmer-Nadesan , 1997; Knights & Vurdu-bakis, 1994; Knights & Willmott, 1992; Mar-sden, 1993) >>> kekuasaan tidak dipaksakan dari atas dan tidak berasal dari satu sumber >>> Kekuasaan berdasarkan disiplin bekerja dengan membentuk objeknya menjadi individu yang sadar akan identitas diri dan kelemahannya (panoptisisme) >>>Kekuasaan tidak melarang dan meniadakan, melainkan menghasilkan identitas, pengetahuan, dan perilaku, "rezim pengetahuan-kekuasaan" (Foucault, 1980) DAMPAK PERKEMBANGAN POSTMODERN TERHADAP KEKUASAAN ORGANISASI (Jablin & Putnam, 2001) "Pengetahuan adalah kekuasaan"
- 27. Dekonstruksi "tidak ada sesuatu pun di luar teks" DAMPAK PERKEMBANGAN POSTMODERN TERHADAP ORGANISASI Jacques Derrida (Jablin & Putnam, 2001) mengeksplorasi dan mengkritik praktik representasi teks organisasi (Calh & Smircich, 1991; Kilduff, 1993; Mumby & htnam, 1992). pengembangan etnografi dekonstruktif untuk mengeksplorasi ketegangan antara organisasi dan disorganisasi (Linstead, 1992) analisis dekonstruktif dan silsilah praktek pengorganisasian yang muncul dari bidang akuntansi (Amngton & Francis, 1989; Hoskin & Macve, 1986, 1988; Miller & O'Leary, 1987; Power & Laughlin , 1992). Karya Derrida telah digunakan oleh sejumlah sarjana organisasi : >>> mengungkap oposisi hierarkis >>> hubungan antara praktik representasional, kekuasaan, dan ortodoksi (peraturan dan ajaran agama) mengenai apa yang dianggap sebagai "pengetahuan" dalam bidang studi organisasi >>> menggunakan dekonstruksi sebagai sarana untuk mengeksplorasi ketegangan, ketidakhadiran, dan kontradiksi yang menghubungkan kekuasaan dan subjektivitas (Burrell, 1993; Kondo, 1990; J. Martin, 1990).
- 28. Fokus pengaruh pemikiran postmodern di bidang komunikasi organisasi >>> pada hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan wacana >>> memberikan wawasan penting tentang bagaimana organisasi modern berfungsi sebagai situs disipliner yang menyusun makna dan identitas Postmodernisme menempatkan komunikasi sebagai pusat penciptaan subjektivitas dan hubungan kekuasaan yang berlipat ganda, diperebutkan, dan terfragmentasi >>> komunikasi bukan hanya penciptaan makna konsensual dan komunitas tetapi juga merupakan bagian integral dari proses normalisasi, rezim pengetahuan kekuasaan, dan disiplin subjektivitas, serta sarana yang menolak proses tersebut POSTMODERNISM AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION (Jablin & Putnam, 2001)
- 29. Definisi tujuan atau misi umum perusahaan tidak hanya didasarkan pada keputusan internal elite organisasi tetapi sebaliknya, semua karyawan berdialog secara terbuka mengenai tujuan perusahaan. Budaya teknis dengan penekanan pada metode diimbangi dengan diskusi yang berkaitan dengan nilai dan pandangan bersama tentang dunia. Strategi berusaha untuk menganalisis perkembangan dan pasar organisasi dalam jangka panjang Penekanan utama dalam pengelolaan organisasi terletak pada penciptaan suasana kepercayaan, melalui kepemimpinan yang demokratis 1. 2. 3. 4. CIRI ORGANISASI POSTMODERN Clegg (1990), menyajikan gambaran tentang organisasi postmodern yang menggabungkan fitur spesifikasi fleksibel dengan logika organisasi yang lebih luas yang melampaui rasionalitas birokrasi (Emerald Group Publishing Limited, 2016)
- 30. Short term profit goals Mass production Worker is a cost Vertical planning Top down focus Planning leads to order 1. 2. 3. 4. 5. 6. (Boje & Dennehy, 1993) MODERN POSTMODERN Long term profit goals Flexible production Worker is an investment Horizontal planning Internal and external customer focus Planning leads to disorder and confusion 1. 2. 3. 4. 5. 6. PLANNING PRINSIP MANAJEMEN ORGANIZING One man, one job and de-skilled jobs Mass productionLabor-management confrontation Division of departments Tall is better Homogeneity is strength. Top has voice & diversity is tolerated. Efficiency increases with specialization, formalization, routinization, fragmentation, division of labor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Work teams, multi-skilled workers. Labor-management cooperation. Flexible networks with permeable boundaries Flat is better. Diversity is strength. Many-voices and diversity is an asset Efficiency decreases with specialization, formalization, routinization, fragmentation, and division of labor.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
- 31. Authority vested in superiors Extrinsic rewards and punishments Surveillance mechanisms everywhere Individual incentives 1. 2. 3. 4. (Boje & Dennehy, 1993) MODERN POSTMODERN Authority delegated to leaders by teams Intrinsic, empowered, ownership over work process People are self-disciplined Team incentives 1. 2. 3. 4. INFLUENCING PRINSIP MANAJEMEN LEADING Theory X or Y Centralized with many layers and rules Boss centered Tell them what to do 1. 2. 3. 4. Theory S (Servant Leadership) Decentralized with few layers and wide spans People centered Visionary 1. 2. 3. 4.
- 32. Centralized control. End-of-line inspection Micro surveillance Red tape Lots of procedures, rules, MBO & computers for surveillance Train top of pyramid Measure result criteria Hoard information Fear-based controls 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (Boje & Dennehy, 1993) MODERN POSTMODERN Decentralized control Quality control is everyone's job Two-way surveillance Cut red tape Dump procedures Train people Measure process criteria Information is given to all Self-control. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CONTROLLING PRINSIP MANAJEMEN
- 33. Narayana Mahendra Prastya Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta KOLONISASI FIFA TERHADAP DUNIA: ANALISIS DENGAN PENDEKATAN KRITIS DALAM KOMUNIKASI ORGANISASI CASE STUDY
- 34. FIFA memiliki kekuasaan yang begitu besar hingga mampu menembus batas-batas kedaulatan sebuah negara. FIFA melarang keras intervensi pihak ketiga, termasuk negara, dalam pengelolaan sepakbola oleh federasi atau asosiasi sepakbola sebuah negara. Sebaliknya, FIFA dapat menekan pemerintah sebuah negara agar memberikan otonomi penuh kepada federasi atau asosiasi sepakbola yang bersangkutan. Latar Belakang
- 35. Bagi negara anggota FIFA, jatuhnya sanksi FIFA merupakan "kiamat kecil" karena negara tersebut akan dilarang ikut serta dipertandingan resmi FIFA, tidak memperoleh bantuan dana dari FIFA, dan anggota federasi dilarang mengikuti agenda resmi FIFA. Kekuasaan yg dimiliki oleh FIFA merupakan bentuk dari kolonisasi sebuah korporasi terhadap kehidupan sehari-hari. Latar Belakang
- 36. KEKUASAAN FIFA MELAMPAUI NEGARA: KASUS BOSNIA DALAM FIFA Asosiasi sepakbola Bosnia (NFSBiH) yang dikenai sanksi FIFA per 1 April 2011 karena memiliki tiga presiden yang masing-masing mewakili golongan Serbia, Kroasia, dan Bosnia Secara administratif, hanya satu orang yang dapat menjabat sebagai pimpinan resmi. Sementara yang lain berstatus “subfederasi”. UEFA (asosiasi sepakbola kawasan Eropa) menyebut kompromi semacam itu adalah “solusi ad-interim” atau jalan keluar sementara. FIFA memandang Bosnia gagal menepati komitmennya. FIFA menjatuhkan sanksi kepada Bosnia. FIFA mencabut sanksi tersebut pada 30 Mei, usai NFSBiH menuruti aturan dari FIFA. NFSBiH juga melakukan perubahan terhadap statutanya.
- 37. CONTOH KASUS: INTERVENSI FIFA TERHADAP PERSEPAKBOLAAN INDONESIA DI TAHUN 2011
- 38. Dibawah kepemimpinan Nurdin Halid, PSSI mengalami banyak permasalahan yang berujung pada dipaksanya Nurdin Halid untuk turun dari jabatannya. Melanggar Statuta FIFA pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan bahwa ketua umum asosiasi sepakbola di sebuah negara tidak boleh tersangkut kasus kriminal. Negara anggota harus meratifikasi Statuta FIFA dalam statuta asosiasi atau federasi negara tersebut. Pemerintah melakukan upaya perbaikan sepakbola nasional, melalui Kongres Sepakbola Nasional (KSN) di Malang, Maret 2010. KASUS INDONESIA DALAM FIFA
- 39. Ancaman sanksi FIFA, membuat pemerintah sulit untuk bertindak dalam kasus PSSI (negara seolah kehilangan kedaulatan karena adanya Statuta FIFA). Pemerintah tidak mengakui FIFA dibawah kepemimpinan Nurdin (28 Maret 2011). FIFA mengeluarkan keputusan tidak mengakui kepengurusan Nurdin dan membentuk Komite Normalisasi (KN) pada 4 April 2011 (7 hari setelah pernyataan Pemerintah). Dengan adanya keputusan FIFA, akhirnya Nurdin Halid mundur dari PSSI Kongres PSSI umemilih kepengurusan baru periode 2011-2015 (contoh besarnya kekuasaan FIFA dan hilangnya kedaulatan Indonesia. KASUS INDONESIA DALAM FIFA
- 40. Dalam kurun waktu 2009- 2010, tercatat 25 negara dijatuhi sanksi FIFA akibat campur tangan negara, termasuk di antaranya adalah negara- negara yang merupakan kekuatan sepakbola seperti Inggris dan Prancis (Pandjaitan, 2011: 308- 342).
- 41. Pola komunikasi FIFA bersifat top-down yang merupakan pendekatan klasik yang menganggap bahwa komunikasi didesain untuk membantu para manajer mengontrol anak buahnya. Komunikasi benar-benar bersifat dari atasan kepada bawahan. Manajemen tidak tertarik dengan ide-ide dari anak buah (Heath, 2000: 302). Menurut pandangan kritis, studi tentang organisasi khususnya komunikasi organisasi harus memberikan kebebasan kepada anak buah dengan membongkar kekuatan struktur yang menekan kebebasan dan preferensi individu (Heath, 2000: 321). Membahas FIFA dari Sudut Pandang Komunikasi Organisasi Dari empat model, FIFA menggunakan strategi (kotak yang terdapat di “koordinat” model informasi– managerial control) ketika berkomunikasi dengan anggotanya yang tengah bermasalah (Indonesia Bosnia). FIFA menegaskan “turuti statuta FIFA jika tak mau kena sanksi”. FIFA tidak berdialog dengan negara anggotanya yg bermasalah
- 42. KOLONISASI FIFA Kekuasaan FIFA begitu besar bahkan bisa meruntuhkan batas-batas kedaulatan negara. Konsep kolonisasi bisa diterapkan pada kasus FIFA, meskipun profit bukan tujuan utama organisasi tertinggi sepakbola dunia ini. Terkait kolonisasi, pendekatan kritis memfokuskan pada bagaimana produksi dan reproduksi sebuah struktur wacana memposisikan subjek dengan cara tertentu. Adanya peraturan FIFA yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah terhadap federasi atau asosiasi sepakbola sebuah negara yang merupakan anggota FIFA akan berakibat pada jatuhnya sanksi kepada negara tersebut. Negara tidak akan runtuh saat sanksi FIFA jatuh (Marsis, 2011: 67).
- 43. KOLONISASI FIFA Namun ancaman sanksi ini faktanya– dalam kasus Indonesia- membuat pemerintah menghadapi situasi yang sulit antara bertindak atau diam saja. Pasca KSN tahun 2010 Pemerintah tidak segera bertindak terhadap PSSI karena takut dengan sanksi FIFA yang bisa merugikan sepakbola nasional. Efek paling nyata dari sanksi FIFA : tim nasional sepakbola Indonesia tidak bisa berpartisipasi di kejuaraan int. di kejuaraan internasional internasional. Pemerintah tidak mengakui PSSI dibawah kepemimpinan NH. Sepekan kemudian, FIFA memutuskan membentuk Komite Normalisasi PSSI, sepekan setelah pernyataan dari pemerintah.
- 44. Ketika asosiasi atau federasi sepakbola di sebuah negara bermasalah, otoritas di negara tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya FIFA yang memiliki otoritas untuk mengatasi masalah. CONCLUSION FIFA merupakan salah satu institusi yang memiliki power besar. Kekuatan FIFA bahkan bisa menembus kedaulatan sebuah negara. Cara FIFA berkomunikasi dengan anggotanya dan bagaimana pengaruh FIFA terhadap hal-hal yang berada di luar dirinya bisa dikaji dengan pendekatan kritis.
- 45. Jika mengacu pada kasus yang terjadi di Indonesia, memang negara anggota FIFA bisa memberikan informasi apa pun kepada FIFA terkait masalah yang dihadapi. Namun itu tetap tak mengubah keputusan dan ketetapan FIFA (Pola komunikasi top-down). CONCLUSION FIFA menggunakan pola komunikasi strategis terhadap para anggotanya. Cara pandang FIFA juga telah mengkolonisasi dunia di luar sepakbola.
- 46. EM Griffin. (2012). A First look at Communication Theory. NY: McGraw-Hill. (2016), Postmodern Organization Theory, Organization Theory (Critical Management Studies), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 183-217. https://doi.org/10.1108/S2059-65612016010 Faedlulloh, D. (2017). Postmodern dan Teori Organisasi: Kondisi Postmodernitas dan Organisasi dari Perspektif Foucault. Conference Paper.June 2017. Dianamika Perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia: Kajian Teori dan Praktek Jablin, F.M. Putnam, L.L. (Ed.). (2001). The New Handbook of Organizational Communication: Advances in Theory, Research, and Methods. California: Sage Katherine Miller (2014). Organizational Communications: Approaches and Procesess. 7th ed. Stamford: Cengage Learning. PUSTAKA