Pedoman Penyusunan RPJMDes dan RKPdes sesuai dengan UU no 6 tahun 2014

1. PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA
(RPJM DESA ) dan RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

2. Perjalanan Panjang Pentingnya Perencanaan
Pembangunan Desa
(RPJM Desa & RKP Desa)
9/16/2017 2
PP No 72 Th. 2005
ttg Desa
Permendagri 66 Th. 2007
Ttg Perencanaan
Pembangunan Desa
Juknis PPD
Tgl 31 Maret 2010
Tahun 2005 Tahun 2007
Tahun 2010
UU No. 6 Th. 2014
Ttg Desa
Tahun 2014
PP No. 43 Th. 2014
Ttg Pelaksanaan UU
ttg Desa
Permendagri 114 Th. 2014
Ttg Pedoman
Pembangunan Desa

3. NO RPJM Desa sebelum UU/6/2014 RPJM Desa sesudah UU/6/2014
1. Mengacu pada UU/32/2004 tentang
pemda
Mengacu UU/6/2014 tentang Desa
2. Mengacu pada PP 72/2005 tentang
Desa
Mengacu pada PP 43/2014
3. Mengacu pada Permendagri 66 /2006 Mengacu pada Permendagri
114/2014 dan Permendes 5/2015
(Permendes No.4 tahun 2017)
4. Proses penyusunan melalui
musrenbangdes
Proses penyusunan melalui Musdes
dan Musrenbangdes
5. Jangka waktu 5 th Jangka Waktu 6 th
6. Tidak terbagi dalam bidang & kegiatan Terbagi dalam bidang dan kegiatan.
meliputi bidang:
-Penyelenggaraan Pemdes
-Pembangunan Desa
-Pembinaan Kemastarakatan
- Pemberdayaan Masyarakat
-Tak terduga
PERBEDAAN RPJM DESA SEBELUM DAN SESUDAH UU NO. 6 TAHUN 2014 TTG
DESA

4. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa
(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota.
(2) PPD disusun secara berjangka meliputi:
a. RPJMDes untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. RKPDes, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
(4) RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa
(5) Peraturan Desa tentang RPJMDes dan RKPDes merupakan satu-
satunya dokumen perencanaan di Desa.
9/16/2017 4

5. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa
Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri 114/2014
berlaku, maka :
– RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap
dilaksanakan sampai dengan berakhir masa
berlakunya.
– RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap
dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk
selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri ini.
– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9/16/2017 5

6. 9/16/2017 6
• Musdes penyusunan Perenc Pembangunan Desa paling
lambat Juni thn berjalan (Psl 114, Ayat 2, PP 43/2014)
• RPJMDesa ditetapkan paling lama 3 bulan sejak
pelantikan Kades (Psl 117, Ayat 4, PP 43/2014)
• RKPDesa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan (Psl 118, Ayat 5, PP 43/2014)
• RKPDesa ditetapkan dengan Perdes paling lambat Akhir bulan September tahun
berjalan (Psl 118, Ayat 6, PP 43/2014)
• Ranc APBDesa disepakati Kades dan BPD paling lambat Oktober tahun berjalan (Psl 101, Ayat 1, PP 43/2014)
• Penyampaian Ranc APBDesa ke Bupati/Camat paling lambat 3 hr setelah disepakati (Psl 101, Ayat 2, PP 43/2014)
• Evaluasi Ranc APBDesa oleh Bupati/Camat paling lama 20 hr kerja (Psl 21, Ayat 2, Permendagri 113/2014)
• Penyempurnaan Ranc APBDesa oleh Kades paling lama 7 hr kerja (Psl 21, Ayat 4,Permendagri 113/2014)
• Penetapan Perdes ttg APBDesa paling lambat 31 Desember tahun berjalan (Psl 101, Ayat 4, PP 43/2014)
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOP DES
RPJM Desa RKP Desa APB Desa
TARGET WAKTU PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

7. RPJMDes
Rancangan RPJM Desa memuat :
- Visi dan misi kepala Desa,
- Arah kebijakan pembangunan Desa,
- Rencana kegiatan yang meliputi :
a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa,
• Infastruktur dan Lingkungan Desa,
• Sarana dan Prasarana Kesehatan
• Sarana dan Prasarana Pendidikan dan kebudayaan
• Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan
Sarana/Prasarana Ekonomi
• Pelestarian lingkungan Hidup
a. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa,
b. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa (pelatihan)
9/16/2017 7

8. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDES
9/16/2017 8
Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Desa dipenuhi dari sumber dana :
(a) APBD Kabupaten/Kota , (b) APB Desa, (c) Swadaya Masyarakat, (d) Sumber lain yang tidak mengikat
(3)
Penyelasaran Arah
Kebijakan Perencanaan
Pembangunn Kab/Kota.
(5)
Musdes Penyusunan
Rencana
Pembangunan Desa
(7)
Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa
melalui Musrenbangdes
(2)
Pembentukan Tim
Penyusun RPJMDes
(4)
Pengkajian Keadaan Desa,
1. Penyelarasan Data Desa,
2. Penggalian Gagasan dan
3. Laporan Hasil Penkajian
keadaan Desa
(6)
Penyusunan
Rancangan
RPJMDes
(8)
Penetapan
RPJMDes
Form I
(Max Minggu IV Juli)
Form II, III, IV, V, , Form VI, VII,
VIII, Form, IX, X, XI, XII
(Max Akhir Agustus)
Form XIII
(Minggu I Sept)
Form XIV, XV
(Minggu II September)
Form XVI
Max Minggu III September
(1)
Evaluasi/Kaji
Ulang
RPJMDes
sebelumnya
Berita Acara dan SK
Kades
(Max Minggu IV Juli)
Form Evaluasi Dokumen
RPJMDes
(Max Minggu III Juli)
Akhir September

9. HUBUNGAN RPJMPDES DAN RKPDES
1. RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDesa
2. RKP tidak boleh keluar dari RPJM Desa, kecuali :
a. Peristiwa khusus
b. Perubahan mendasar kebijakan pemerintah
3. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa
4. DU RKP Desa ad penjabaran RPJM Desa yg menjadi bagian
dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun yg akan
diusulkan Pemdes kpd Pemda Kab/Kota melalui
mekanisme perencanaan pembangunan daerah
HUBUNGAN RPJM DESA, RKP DESA DAN APB DESA

10. Bahan pendukung dlm penyusunan RKP Desa & DURKP Desa
meliputi :
1. RPJM Desa
2. Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan
Rencana Pembangunan Desa
3. Data dan informasi dari Kabupaten/ Kota tentang:
a. Pagu indikatif desa : renc. DD, ADD, bagian dr hasil
pajak/retribusi daerah kab; & renc bantuan keu dari
APBD Prov/Kab.
b. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemprov, dan
pemkab yg masuk ke desa

11. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPDES
9/16/2017 11
Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Desa dipenuhi dari sumber dana :
(a) APBD Kabupaten/Kota , (b) APB Desa, (c) Swadaya Masyarakat, (d) Sumber lain yang tidak mengikat
(3)
Pembentukan Tim
Penyusun RKPDes.
(5)
Pencermatan Ulang
RPJMDes dan
Penyusunan
Rancangan RKPDes
(7)
Musyawarah
Perencanaan Penetapan
RKPDes
(2)
Musdes Penyusunan
Rencana
Pembangunan Desa
(4)
Pencermatan Pagu Indikatif
dan Penyelarasan Program
(6)
Penyusunan Rencana
Kegiatan ,Rencana
RAB dan Verifikasi
Kegiatan
(8)
Penyusunan
Ranperdes dan
Penetapan Perdes
RKPDes
Berita Acara dan SK Kades
( Minggu III Juli s/d Max
Minggu I Sept Bagi desa yang
belum memiliki RPJMDes
Form XVII,XIX,
( Minggu III Juli s/d Max Minggu
I Sept Bagi desa yang belum
memiliki RPJMDes
Form XX dan XXU (DU RKPDes
( Minggu III Juli s/d Max Minggu I
Sept Bagi desa yang belum
memiliki RPJMDes
Form XXII,XXIII, XIV
(Max Minggu III September)
Form XXVI
Max Minggu III September
(1)
Evaluasi/Kaji
Ulang RKPDes
sebelumnya
Form XVI
( Minggu III Juli s/d Max
Minggu I Sept Bagi desa
yang belum memiliki
RPJMDes)
Form Evaluasi Dokumen
RPJMDes
(Max Minggu III Juli)
Akhir September