hubungan struktural dan fungsional antara pemerintahan pusat dan daerah menurut uud 1945 PKN KELAS X

1. Hubugan struktural dan
Fungsional Pemerintah Pusat
dan Daerah Menurut UUD
1945
Oleh Kelompok 1

2. ANGGA PUTRA UTAMA (01)
EGA ARIENPUTRA DARMAWAN (16)
M. GEGAS IMAMUNA AL-HIDAYAT (28)
RIZQI NURWAHYUDI (35)
SMA NEGERI 2 MATARAM

3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya
dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara
demokratis.

4. 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

5. Pasal 18 A
1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota
atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur
dengan Undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.

6. Pasal 18B
1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

7. Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi
daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 di dalam Bab VI
yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B. Pengaturan dalam pasal-pasal
tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan yang
meliputi susunan pemerintahan, pengakuan terhadap
keanekaragaman dan keistimewaan daerah, dan kerangka
sistem otonomi.
Berdasarkan konstruksi dalam UUD 1945 tersebut, maka untuk
penyelenggaraan pemerintahan dalam negara
kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan
provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota.
Setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota merupakan
pemerintah daerah yang diberi kewenangan mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan pada
asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

8. Berdasarkan UUD 1945 ciri-ciri umum penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah terbentuk karena dibentuk oleh
Pemerintah sehingga dapat dihapus oleh Pemerintah
melalui proses hukum.
2. Di wilayah Indonesia dibentuk provinsi dan di wilayah
provinsi di bentuk kabupaten dan kota sebagai daerah
otonom.
3. Pembentukan wilayah di atas mempunyai konsekuensi
bahwa kebijakan desentralisasi dibuat oleh pemerintah
sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta
masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang
demokratis.

9. 4. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah
otonom (provinsi,kabupaten dan kota) adalah bersifat
tergantung dan bawahan (dependent and
subordinate). Prinsip ini berbeda dengan hubungan
antara negara bagian dengan pemerintah federal yang
menganut prinsip federalisme yang sifatnya independen
dan koordinatif.
5. Adanya pembagian dan penyerahan urusan kepada
daerah otonom.
6. Gubernur merupakan wakil pemerintah yang ada di
daerah untuk melaksanakan urusan Pusat yang ada di
daerah.
7. Terdapatnya perbedaan sumber daya alam dan
sumber daya manusia pada masing-masing daerah,
maka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah menjadi sangat penting bagi terciptanya
penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka
negara keatuan.

10. Dari konstruksi yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B
UUD 1945 maka hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan
kepentingan masyarakat.
Sebagai penjabaran Pasal 18, 18A dan 18B, maka Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 menggariskan bahwa maksud dan
tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan,
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta
meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan
terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, dan
bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,
peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah.

11. Asas Dalam Penyelenggaraan Hubungan Pemerintah Pusat
dan Daerah.
Secara teoritis, hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah didasarkan atas
3 (tiga) asas, yaitu:
(a) asas desentralisasi; Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah
dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan
pembiayaan.
(b) asas dekonsentrasi; Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada
aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah
dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,
sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.
c) asas tugas pembantuan : Sementra Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah
daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi
organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan
melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat

12. SEKIAN DARI KAMI JIKA ADA
KEKURANGAN MOHON MAAF,
TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA…