Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia. APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang disetujui oleh lembaga legislatifnya. Dokumen ini juga menjelaskan proses penyusunan, persetujuan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBN

1. Dosen pengampu : Ade Fauzi S.E MM
Disusun oleh : Dio Irawan (11141188)
Kelas : 5v . /Manajemen...
Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah...
STIE BINA BANGSA BANTEN
Jl. Raya Serang – Jakarta Km. 03 No. 1 B Serang – Banten
2016

3.  Undang-Undang Dasar 1945 merupakan
dasar hukum yang paling tinggi dalam
struktur perundang-undangan di Indonesia.
Oleh karena itu pengaturan mengenai
keuangan negara selalu didasarkan pada
undang-undang ini, khususnya dalam bab
VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara diajukan oleh
Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak
menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diusulkan oleh
Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang
lalu”.

5.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) adalah suatu rencana keuangan tiap
tahun pemerintahan negara yang disetujui
oleh DPR(Dewan Perwakilan Rakyat).
 APBN ini adalah suatu rencana kerja
pemerintahan Negara didalam rangka
meningkatkan hasil-hasil pembangunan
dengan secara berkesinambungan dan juga
melaksanakan desentralisasi fiskal.

6.  Tujuan APBN ialah sebagai suatu pedoman
penerimaan serta juga pengeluaran negara
didalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas
kenegaraan untuk dapat meningkatkan
produksi dan juga kesempatan kerja, didalam
rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
serta juga kemakmuran bagi masyarakat.

7. Anggaran merupakan suatu alat
akuntabilitas, manajemen, serta juga
kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen
kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk
dapat mewujudkan pertumbuhan serta juga
stabilitas perekonomian dan juga pemerataan
pendapatan didalam rangka untuk mencapai
suatu tujuan bernegara. Dengan demikian
APBN tersebut melaksanakan beberapa fungsi
antara lain ialah sebagai berikut :

8. 1.Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa
anggaran negara menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada
tahun yang bersangkutan.
2.Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa
anggaran negara menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun yang bersangkutan.
3.Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa
anggaran negara menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan negara sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

9. 1. .
2. .
3. .
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa
anggaran negara harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa
kebijakan anggaran negara harus
memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa
anggaran pemerintah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian.

10. a. Prinsip Penyusunan APBN dengan
Berdasarkan Aspek Pendapatan :
 Intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal
jumlah serta juga kecepatan penyetoran.
 Intensifikasi penagihan serta pemungutan
piutang negara, misalnya ialah sewa atas
penggunaan barang-barang yang milik
negara.
 Penuntutan ganti rugi atas suatu kerugian
yang diderita oleh negara dari denda yang
sudah dijanjikan.

11. b. Prinsip Penyusunan APBN dengan
Berdasarkan Aspek Pengeluaran Negara
 Hemat, tidak mewah, efisien, serta juga
sesuai dengan kebutuhan teknis yang
disyaratkan.
 Terarah, terkendali sesuai dengan rencana,
program atau kegiatan.
 Semaksimal mungkin harus menggunakan
hasil produksi didalam negeri dengan
memperhatikan kemampuan atau juga
potensi nasional.

12. Penyusunan suatu program pembangunan
tahunan itu dituangkan didalam APBN dengan
berazaskan , ialah sebagai berikut:
 Kemandirian, artinya ialah sumber
penerimaan dalam negeri semakin
ditingkatkan.
 Penghematan atau juga peningkatan efisiensi
serta juga produktivitas.
 Penajaman prioritas suatu pembangunan.

13.  Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan
dalam proses penganggaran yang dimulai
pada saat anggaran negara mulai disusun
sampai dengan perhitungan anggaran
disahkan dengan undang-undang.

14. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus
APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu,
tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima)
dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu
masing-masing tahap kedua
penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan
oleh DPR (lembaga legislatif), dan tahap
kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban
dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Sedangkan tahapan lainnya
dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan
kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai
berikut:

15. Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut
dilaksanakan (APBN t-1) misal untuk APBN 2014 dilakukan pada
tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan
penganggaran.
Tahap perencanaan dimulai dari:
a. Penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional;
b. Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan,
menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan
anggaran;
c. Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan
mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang
sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru
berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan
kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya.

16. a. .
b. .
c. .
d. Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah ditetapkan;
e. K/L menyusun rencana kerja (Renja);
f. Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting)
dilaksanakan antara K/L, Kementerian
Perencanaan, dan Kementerian Keuangan;
g. Rancangan awal RKP disempurnakan;
h. RKP dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan antara Pemerintah dengan
DPR;
i. RKP ditetapkan.

17. Tahap penganggaran dimulai dari:
1. Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi
bahan penetapan pagu indikatif;
2. penetapan pagu indikatif;
3. penetapan pagu anggaran K/L;
4. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
K/L (RKA-K/L);
5. penelaahan RKA-K/L sebagai bahan
penyusunan nota keuangan dan rancangan
undang-undang tentang APBN;
6. penyampaian Nota Keuangan, Rancangan
APBN, dan Rancangan UU tentang APBN
kepada DPR.

18. Kegiatan penetapan/persetujuan ini
dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan
Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini
berupa pembahasan Rancangan APBN dan
Rancangan Undang-undang APBN serta
penetapannya oleh DPR. Selanjutnya
berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU
APBN ditetapkan menjadi UU APBN.
Penetapan UU APBN ini diikuti dengan
penetapan Keppres mengenai rincian APBN
sebagai lampiran UU APBN dimaksud.

19. Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2
dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan
pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1
Januari - 31 Desember pada tahun berjalan
(APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun
anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1
Januari 2014 - 31 Desember 2014.

20. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh
pemerintah dalam hal ini
kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan
konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian
APBN dan menyampaikannya ke Kementerian
Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat
untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA
inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan
Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan
berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan
fungsi instansinya.

21. Tahap pelaporan dan pencatatan APBN
dilaksanakan bersamaan dengan tahap
pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember.
Laporan keuangan pemerintah dihasilkan
melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan
pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas,
serta catatan atas laporan keuangan.

22.  Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap
pemeriksanaan dan pertanggungjawaban yang
dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan
berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari -
Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun
2013, tahap pemeriksaan dan
pertanggungjawabannya dilakukan pada
tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

23. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan
pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama
satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan
rancangan undang-undang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
kepada DPR berupa laporan keuangan yang
telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

24.  APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan
daerah yang dibahas dan juga yang disetujui
secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan
juga DPRD, serta ditetapkan oleh Peraturan
Daerah (Permendagri No.13 Thn 2006).

25.  Anggaran daerah yang tercermin didalam suatu
APBD adalah suatu instrumen kebijakan utama
bagi suatu pemerintah daerah, yang menduduki
porsi sentral didalam upaya pengembangan
kapabilitas dan juga efektivitas pemerintah
daerah tersebut.
 Anggaran daerah tersebut seharusnya digunakan
ialah sebagai alat untuk dapat menentukan
besarnya suatu pendapatan serta belanja, alat
bantu suatu pengambilan putusan dan juga
perencanaan pembangunan dan juga alat otoritas
pengeluaran pada masa yang akan datang dan
juga ukuran standar untuk dapat mengevaluasi
kinerja serta juga alat koordinasi bagi semua
aktivitas diberbagai unit kerja.

26. Pada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006
menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai
berikut:
 Fungsi otorisasi.
Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan
pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan
 Fungsi perencanaan.
Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen
didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
 Fungsi pengawasan.
Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai
apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah
tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

27.  Fungsi alokasi.
Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat
menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi
pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan
juga meningkatkan efesiensi & efektifitas perekonomian.
 Fungsi distribusi.
Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa
keadilan dan juga kepatutan.
 Fungsi stabilitasi.
Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat
memelihara serta mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian suatu daerah.

28. APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan.
Kegiatan tersebut, antara lain, sebagai berikut.
a. Pemerintah Daerah menyusun Rancangan
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
b. Pemerintah Daerah mengajukan RAPBD kepada
DPRD untuk dibahas bersama antara pemerintah
daerah dan DPRD. Dalam pembahasan ini pihak
Pemerintah Daerah (Eksekutif) dilakukan oleh Tim
Anggaran Eksekutif yang beranggotakan Sekretaris
Daerah, BAPPEDA, dan pihak-pihak lain yang
dianggap perlu, sedangkan DPRD dilakukan oleh
Panitia Anggaran yang anggotanya terdiri atas tiap
fraksi-fraksi.
c. RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi
APBD melalui Peraturan Daerah untuk
dilaksanakan.

29.  Yang dilibatkan dalam penyusunan APBD
adalah rakyat, eksekutif, dan legislatif. Pada
proses penyusunan APBD rakyat hanya
dilibatkan pada tingkat musyawarah
pembangunan kelurahan (Musbangkel) dan
unit daerah kerja pembangunan (UDKP) saja.
Pada tingkat rapat koordinasi pembangunan
(Rakorbang) dan Pengesahan RAPBD rakyat
sama sekali tidak dilibatkan.

30. Dalam menyusun APBD ada prinsip-prinsip
yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu adalah:
1.Transparansi dan Akuntabilitas
2. Disiplin Anggaran
3. Keadilan Anggaran
4. Efesiensi dan Efektifitas
5. Format Anggaran
6. Rasional dan Terukur
7. Pendekatan Kinerja
8. Dokumen Publik