SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 17
Studi Kasus
Pengembangan WIsata
Halal di NTB
Anggota Kelompok
Nashiruddin Abdul Aziz Nurcholis Joko Prakoso Risqi Rahardyan
Apa latar belakang
dan tujuan
pengembangan
wisata halal di NTB?
Bagaimana
pengembangan serta
tantangan yang
dihadapi dalam
pengembangan
wisata halal di Nusa
Tenggara Barat?
Kesimpulan dan
Saran
1 2 3
Topik Pembahasan
Konsep pariwisata dapat ditinjau dari
berbagai segi yang berbeda.
Pariwisata dapat dilihat sebagai suatu
kegiatan melakukan perjalanan dari
rumah dengan maksud tidak
melakukan usaha atau bersantai.
Pariwisata dapat juga dilihat sebagai
suatu bisnis, yang berhubungan
dengan penyediaan barang dan jasa
bagi wisatawan dan menyangkut
setiap pengeluaran oleh atau untuk
wisatawan/pengunjung dalam
perjalanannya (Kusmayadi dan Endar
S., 2000)
Pengertian Wisata Halal
Menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016
tentang Pariwisata Halal, Pariwisata Halal adalah
kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan
industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas
produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata
yang memenuhi syari‟ah. Pengaturan pariwisata
halal dimaksudkan untuk memberikan keamanan
dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan
agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan
aman, halal dan juga dapat memperoleh
kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam
kegiatan kepariwisataan
Latar belakang dan tujuan
pengembangan wisata halal di
NTB?
Latar belakang dan tujuan
pengembangan wisata halal di NTB?
Konsep pariwisata islami
merupakan penyesuaian kegiatan
wisata dengan konteks pelaksanaan
syari‟at Islam. Konsep ini terkait
dengan harapan agar daerah wisata
di NTB dalam hal standar syari‟ah,
pariwisata halal harus memiliki
akomodasi yang sesuai standar
syari‟ah meliputi: tersedia fasilitas
yang layak untuk bersuci; tersedia
fasilitas yang memudahkan untuk
beribadah; tersedia makanan dan
minuman halal; fasilitas dan
suasana yang aman, nyaman dan
kondusif untuk keluarga dan bisnis;
dan terjaga kebersihan sanitasi dan
lingkungan
NTB sebagai salah satu
destinasi wisata di
Indonesia, maka setiap
pemangku kepentingan
industri pariwisata baik
Pemerintah, Majelis Ulama
Indonesia (MUI), swasta dan
seluruh elemen masyarakat,
bekerja sama untuk
mengembangkan usaha
pariwisata halal harus
menyiapkan fasilitas dan
sarana pariwisata yang
memenuhi pariwisata halal
Latar belakang dan tujuan
pengembangan wisata halal di NTB?
Syari‟at Islam sebagai potensi
pariwisata, dalam hal ini
dimaksudkan bahwa pariwisata
dengan berlandaskan pada konsep
yang islami bukan berarti
membatasi kegiatan wisatawan
yang non muslim. Hal ini perlu
adanya toleransi dan kompensasi
dalam penyediaan kegiatan-
kegiatan wisata yang dapat
mengakomodasi kegiatan wisatanya
Adanya pariwisata halal di
NTB sebagai salah satu trend
baru dalam dunia pariwisata
memiliki dampak positif bagi
kondisi sosial ekonomi
masyarakat yaitu
menambah lapangan
pekerjaan, mempromosikan
daerah tersebut sebagai
daerah wisata dengan
konsep wisata islami,
menjunjung tinggi nilai-nilai
Islam
Pengembangan Serta
Tantangan Yang Dihadapai
Dalam Pengembangan Wisata
Hahal Di NTB
Salah satu upaya Pemda NTB dalam
konteks pengembangan syariah itu
adalah pengaturan konsep wisata
syariah dalam perda, upaya demikian
dilakukan untuk menjamin pelaksanaan
wisata syariah di NTB. Sebagai mana
telah dituangkan dalam kebijakan
publiknya, berupa Peraturan Gubernur
Nomor : 51 Tahun 2015, tentang
Wisata Halal, yang kemudian
dilanjutkan dengan penerbitan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016, tentang Pariwisata Halal
Penetapan Nusa Tenggara Barat (NTB)
sebagai destinasi wisata syariah pada
2015 lalu mendorong Pemerintah
Daerah (Pemda) NTB untuk melakukan
konseptualisasi wisata syariah.
Konseptualisasi itu diharapkan dapat
diterima baik oleh wisatawan, pelaku
usaha dan pemerintah daerah sendiri
Agar konsep integrasi kebutuhan dasar
berbasis agama dalam berwisata itu
tidak melahirkan kesalah pahaman
wisatawan lainnya yang hendak
berkunjung ke NTB, Pemda NTB
memilih menggunakan istilah wisata
halal ketimbang wisata syariah
Pengembangan Serta Tantangan Yang Dihadapai
Dalam Pengembangan Wisata Hahal Di NTB
Dalam pengembangan pariwisata halal
di NTB, pemerintah daerah juga
mendorong industri pariwisata
konvensional untuk menyediakan: arah
kibat di kamar hotel, informasi masjid
terdekat, tempat ibadah bagi
wisatawan dan karyawan muslim,
tempat urinoar yang terpisah antara
lakilaki dan perempuan dan
memudahkan untuk bersuci
Di antara tantangan itu antara lain
adalah, pertama, meyakinkan warganya
tentang urgensi pengembangan wisata
halal di NTB, karena pada
kenyataannya, tidak semua warga NTB
mengapresiasi upaya Pemda dalam
mengembangkan wisata halal di NTB,
bahkan tidak sedikit warga yang
menyangsikan kontribusi
pengembangan wisata halal terhadap
kesejahteraan masyarakat
Konsep wisata halal seperti yang
terekam di dalam Perda dipersepsikan
sebagai kegiatan wisata yang tidak
bertentangan dengan syariah yang
diimplementasikan dalam industri
pariwisata: akomodasi, restoran, biro
perjalanan wisata, dan solus per aqua
(SPA)
Pengembangan Serta Tantangan Yang Dihadapai
Dalam Pengembangan Wisata Hahal Di NTB
Saat ini belum tersedia akomodasi yang sejak awal
dibangun dengan konsep hotel syariah. Akomodasi
yang tersedia adalah hotel-hotel dengan
manajemen konvensional. Karena itu, menerapkan
konsep hotel syariah terhadap hotel-hotel
konvensional di lombok tentu saja tidak mudah dan
perlu waktu.
Pariwisata syariah atau halal mestinya diartikan
sebagai aktivitas pariwisata yang didasarkan pada
tujuan syariah, yakni memelihara agama,
memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara
keturunan, dan memelihara harta
Pengembangan Serta Tantangan Yang Dihadapai
Dalam Pengembangan Wisata Hahal Di NTB
State of The Global Islamic Economy Report 2019
menyebutkan, jumlah pengeluaran wisatawan
muslim dunia sebesar US$200,3 miliar atau sebesar
12% dari total pengeluaran wisatawan global
sebesar US$1,66 triliun. “Dengan demikian,
Indonesia berada di urutan ke-5 dari TOP 5 Negara
Muslim Traveler dengan pengeluaran terbesar
setelah Saudi Arabia, UEA, Qatar, dan Kuwait.
Pengembangan sektor pariwisata mengutamakan
produk-produk unggulan. Salah satu di antaranya
adalah wisata halal atau muslim friendly based. NTB
sudah memiliki modal untuk itu sebagai upaya
membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan
kerja
Sejumlah destinasi mendapat halal travel award di
antaranya Lombok, NTB yang ditetapkan sebagai
The World Best Halal Tourism Destination dan The
World Best Halal Honeymoon Destination.
Pengembangan Serta Tantangan Yang Dihadapai
Dalam Pengembangan Wisata Hahal Di NTB
Objek-objek Wisata Hahal Di
NTB
Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB, Makam Kuno Gunung Pujut, Desa Wisata Setangor, Makam Batu Layar,
Masjid Kuno Bayan
Kesimpulan dan saran
Nusa Tenggara Barat (NTB) yang
ditetapkan sebagai destinasi wisata
syariah pada 2015 lalu untuk
mendorong Pemerintah Daerah
(Pemda) NTB untuk melakukan
konseptualisasi wisata syariah masih
meiliki banyak pekerjaan rumah
diantaranya adalah memperbaiki
persepsi masyarakat tentang wisata
halal dan tujuan dari wisata halal itu
sendiri
Kesimpulan dan saran
Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB)
hendaknya mengedukasi masyarakat tentang
wisata halal secara terus-menerus supaya
tidak terjadi keliru paham mengenai wisata
halal itu sendiri. Kemudian pemerintah NTB
hendaknya terus memerbaiki dan melengkapi
fasilitas wisata halal supaya pengunjung
semakin nyaman dalam menjalankan tujuan
berwisata halal
References
 A. Muchaddam Fahham. TANTANGAN PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI NUSA TENGGARA BARAT. Dalam jurnal
Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017. Hlm. 73.
 Kusmayadi dan Endar Sugiarto. Metodologi Pnelitian Kepariwisataan. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,
2000). Hlm 4.
 Mahsun and Mohamad Jumail. Branding ‘Halal Tourism’ Antara Hedonisme Dan Utilitarianisme Pariwisata
Lombok. Media Bina Ilmiah 13, no. 7 (February 2019): hlm 1369–1370.
 Pasal 1 ayat (16)
 Pasal 2
 Pasal 5 Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.
 Ulya. Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. https://ulyadays.com/wisata-halal-di-provinsi-nusa-tenggara-
barat/. Diakses pada 10 April 2022.
 Wiredarme, Marzuki, Suhardi, I Gusti Ngurah Suwetha. IMPLENTASI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.
http://eprints.ipdn.ac.id/5583/1/Jurnal%20Implementasi%20Pengembangan%20Wisata.pdf. Diakses pada 10
April 2022.
TerimaKasih

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Contoh Susunan Panitia
Contoh Susunan PanitiaContoh Susunan Panitia
Contoh Susunan Panitia
 
Tugas presentasi Modul 10 PAUD 4407
Tugas presentasi Modul 10  PAUD 4407Tugas presentasi Modul 10  PAUD 4407
Tugas presentasi Modul 10 PAUD 4407
 
Konsep dasar pedagogik
Konsep dasar pedagogikKonsep dasar pedagogik
Konsep dasar pedagogik
 
Konsep Moderasi Beragama
Konsep Moderasi BeragamaKonsep Moderasi Beragama
Konsep Moderasi Beragama
 
Worldview Slide Lengkap
Worldview Slide LengkapWorldview Slide Lengkap
Worldview Slide Lengkap
 
Penilaian Kinerja Guru
Penilaian Kinerja GuruPenilaian Kinerja Guru
Penilaian Kinerja Guru
 
Laporan pkb
Laporan pkbLaporan pkb
Laporan pkb
 
Sains dan teknologi dalam islam
Sains dan teknologi dalam islamSains dan teknologi dalam islam
Sains dan teknologi dalam islam
 
Tanda terima uang saku
Tanda terima uang sakuTanda terima uang saku
Tanda terima uang saku
 
Doa Upacara Hari Senin Sekolah
Doa Upacara Hari Senin SekolahDoa Upacara Hari Senin Sekolah
Doa Upacara Hari Senin Sekolah
 
Surat undangan masjid
Surat undangan masjidSurat undangan masjid
Surat undangan masjid
 
Ppt pondok pesantren
Ppt pondok pesantrenPpt pondok pesantren
Ppt pondok pesantren
 
Contoh soal filsafat ilmu
Contoh soal filsafat ilmuContoh soal filsafat ilmu
Contoh soal filsafat ilmu
 
GERAKAN PBLHS.ppt
GERAKAN PBLHS.pptGERAKAN PBLHS.ppt
GERAKAN PBLHS.ppt
 
Daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramuka
Daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramukaDaftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramuka
Daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramuka
 
Wisata Minat Khusus.pptx
Wisata Minat Khusus.pptxWisata Minat Khusus.pptx
Wisata Minat Khusus.pptx
 
Surat izin orang tua mengikuti jambore
Surat izin orang tua mengikuti jamboreSurat izin orang tua mengikuti jambore
Surat izin orang tua mengikuti jambore
 
Undangan komite
Undangan komiteUndangan komite
Undangan komite
 
Sk kesiswaan 2014
Sk  kesiswaan 2014Sk  kesiswaan 2014
Sk kesiswaan 2014
 
Kebudayaan islam
Kebudayaan islamKebudayaan islam
Kebudayaan islam
 

Semelhante a Kelompok 6 Studi Kasus Pengembangan Wisata Halal di NTB.pptx

Seminar Proposal: Studi Peluang Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Ba...
Seminar Proposal: Studi Peluang Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Ba...Seminar Proposal: Studi Peluang Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Ba...
Seminar Proposal: Studi Peluang Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Ba...
Craftee2
 
a5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdf
a5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdfa5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdf
a5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdf
AndreWibisono4
 

Semelhante a Kelompok 6 Studi Kasus Pengembangan Wisata Halal di NTB.pptx (20)

UTS Manajemen Pelayanan - Semester 5
UTS Manajemen Pelayanan - Semester 5UTS Manajemen Pelayanan - Semester 5
UTS Manajemen Pelayanan - Semester 5
 
Seminar Proposal: Studi Peluang Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Ba...
Seminar Proposal: Studi Peluang Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Ba...Seminar Proposal: Studi Peluang Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Ba...
Seminar Proposal: Studi Peluang Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Ba...
 
Modul perkuliahan
Modul perkuliahanModul perkuliahan
Modul perkuliahan
 
a5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdf
a5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdfa5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdf
a5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdf
 
EKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptx
EKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptxEKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptx
EKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptx
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
 
MAJENE_POKDARWIS.pptx
MAJENE_POKDARWIS.pptxMAJENE_POKDARWIS.pptx
MAJENE_POKDARWIS.pptx
 
Makalah perkembangan keparawisataan di kuningan
Makalah perkembangan keparawisataan di kuninganMakalah perkembangan keparawisataan di kuningan
Makalah perkembangan keparawisataan di kuningan
 
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampung
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampungPaparan sdm kepariwisataan dispar lampung
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampung
 
Proposal BITUNG DAKWAH PROJECT.pptx
Proposal BITUNG DAKWAH PROJECT.pptxProposal BITUNG DAKWAH PROJECT.pptx
Proposal BITUNG DAKWAH PROJECT.pptx
 
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyRencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
 
ekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdf
ekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdfekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdf
ekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdf
 
Sap 1 ak hotel fix
Sap 1 ak hotel fixSap 1 ak hotel fix
Sap 1 ak hotel fix
 
TSPPD.pptx
TSPPD.pptxTSPPD.pptx
TSPPD.pptx
 
1689-25377-1-PB.pdf
1689-25377-1-PB.pdf1689-25377-1-PB.pdf
1689-25377-1-PB.pdf
 
Koridor ekonomi bali nusa tenggara
Koridor ekonomi bali nusa tenggaraKoridor ekonomi bali nusa tenggara
Koridor ekonomi bali nusa tenggara
 
PPT KELOMPOK 8 PEMBANGUNAN REGIONAL-B INDRALAYA.pptx
PPT KELOMPOK 8 PEMBANGUNAN REGIONAL-B INDRALAYA.pptxPPT KELOMPOK 8 PEMBANGUNAN REGIONAL-B INDRALAYA.pptx
PPT KELOMPOK 8 PEMBANGUNAN REGIONAL-B INDRALAYA.pptx
 
BUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa WisataBUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa Wisata
 
Pelatihan teknik pembinaan kelompok sadar wisata
Pelatihan teknik pembinaan kelompok sadar wisataPelatihan teknik pembinaan kelompok sadar wisata
Pelatihan teknik pembinaan kelompok sadar wisata
 

Último

Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
RIMA685626
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 

Último (20)

CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 

Kelompok 6 Studi Kasus Pengembangan Wisata Halal di NTB.pptx

  • 2. Anggota Kelompok Nashiruddin Abdul Aziz Nurcholis Joko Prakoso Risqi Rahardyan
  • 3. Apa latar belakang dan tujuan pengembangan wisata halal di NTB? Bagaimana pengembangan serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat? Kesimpulan dan Saran 1 2 3 Topik Pembahasan
  • 4. Konsep pariwisata dapat ditinjau dari berbagai segi yang berbeda. Pariwisata dapat dilihat sebagai suatu kegiatan melakukan perjalanan dari rumah dengan maksud tidak melakukan usaha atau bersantai. Pariwisata dapat juga dilihat sebagai suatu bisnis, yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh atau untuk wisatawan/pengunjung dalam perjalanannya (Kusmayadi dan Endar S., 2000) Pengertian Wisata Halal Menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari‟ah. Pengaturan pariwisata halal dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan
  • 5. Latar belakang dan tujuan pengembangan wisata halal di NTB?
  • 6. Latar belakang dan tujuan pengembangan wisata halal di NTB? Konsep pariwisata islami merupakan penyesuaian kegiatan wisata dengan konteks pelaksanaan syari‟at Islam. Konsep ini terkait dengan harapan agar daerah wisata di NTB dalam hal standar syari‟ah, pariwisata halal harus memiliki akomodasi yang sesuai standar syari‟ah meliputi: tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci; tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah; tersedia makanan dan minuman halal; fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan NTB sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerja sama untuk mengembangkan usaha pariwisata halal harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi pariwisata halal
  • 7. Latar belakang dan tujuan pengembangan wisata halal di NTB? Syari‟at Islam sebagai potensi pariwisata, dalam hal ini dimaksudkan bahwa pariwisata dengan berlandaskan pada konsep yang islami bukan berarti membatasi kegiatan wisatawan yang non muslim. Hal ini perlu adanya toleransi dan kompensasi dalam penyediaan kegiatan- kegiatan wisata yang dapat mengakomodasi kegiatan wisatanya Adanya pariwisata halal di NTB sebagai salah satu trend baru dalam dunia pariwisata memiliki dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu menambah lapangan pekerjaan, mempromosikan daerah tersebut sebagai daerah wisata dengan konsep wisata islami, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam
  • 8. Pengembangan Serta Tantangan Yang Dihadapai Dalam Pengembangan Wisata Hahal Di NTB
  • 9. Salah satu upaya Pemda NTB dalam konteks pengembangan syariah itu adalah pengaturan konsep wisata syariah dalam perda, upaya demikian dilakukan untuk menjamin pelaksanaan wisata syariah di NTB. Sebagai mana telah dituangkan dalam kebijakan publiknya, berupa Peraturan Gubernur Nomor : 51 Tahun 2015, tentang Wisata Halal, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pariwisata Halal Penetapan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai destinasi wisata syariah pada 2015 lalu mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) NTB untuk melakukan konseptualisasi wisata syariah. Konseptualisasi itu diharapkan dapat diterima baik oleh wisatawan, pelaku usaha dan pemerintah daerah sendiri Agar konsep integrasi kebutuhan dasar berbasis agama dalam berwisata itu tidak melahirkan kesalah pahaman wisatawan lainnya yang hendak berkunjung ke NTB, Pemda NTB memilih menggunakan istilah wisata halal ketimbang wisata syariah Pengembangan Serta Tantangan Yang Dihadapai Dalam Pengembangan Wisata Hahal Di NTB
  • 10. Dalam pengembangan pariwisata halal di NTB, pemerintah daerah juga mendorong industri pariwisata konvensional untuk menyediakan: arah kibat di kamar hotel, informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, tempat urinoar yang terpisah antara lakilaki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci Di antara tantangan itu antara lain adalah, pertama, meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, karena pada kenyataannya, tidak semua warga NTB mengapresiasi upaya Pemda dalam mengembangkan wisata halal di NTB, bahkan tidak sedikit warga yang menyangsikan kontribusi pengembangan wisata halal terhadap kesejahteraan masyarakat Konsep wisata halal seperti yang terekam di dalam Perda dipersepsikan sebagai kegiatan wisata yang tidak bertentangan dengan syariah yang diimplementasikan dalam industri pariwisata: akomodasi, restoran, biro perjalanan wisata, dan solus per aqua (SPA) Pengembangan Serta Tantangan Yang Dihadapai Dalam Pengembangan Wisata Hahal Di NTB
  • 11. Saat ini belum tersedia akomodasi yang sejak awal dibangun dengan konsep hotel syariah. Akomodasi yang tersedia adalah hotel-hotel dengan manajemen konvensional. Karena itu, menerapkan konsep hotel syariah terhadap hotel-hotel konvensional di lombok tentu saja tidak mudah dan perlu waktu. Pariwisata syariah atau halal mestinya diartikan sebagai aktivitas pariwisata yang didasarkan pada tujuan syariah, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Pengembangan Serta Tantangan Yang Dihadapai Dalam Pengembangan Wisata Hahal Di NTB
  • 12. State of The Global Islamic Economy Report 2019 menyebutkan, jumlah pengeluaran wisatawan muslim dunia sebesar US$200,3 miliar atau sebesar 12% dari total pengeluaran wisatawan global sebesar US$1,66 triliun. “Dengan demikian, Indonesia berada di urutan ke-5 dari TOP 5 Negara Muslim Traveler dengan pengeluaran terbesar setelah Saudi Arabia, UEA, Qatar, dan Kuwait. Pengembangan sektor pariwisata mengutamakan produk-produk unggulan. Salah satu di antaranya adalah wisata halal atau muslim friendly based. NTB sudah memiliki modal untuk itu sebagai upaya membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja Sejumlah destinasi mendapat halal travel award di antaranya Lombok, NTB yang ditetapkan sebagai The World Best Halal Tourism Destination dan The World Best Halal Honeymoon Destination. Pengembangan Serta Tantangan Yang Dihadapai Dalam Pengembangan Wisata Hahal Di NTB
  • 13. Objek-objek Wisata Hahal Di NTB Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB, Makam Kuno Gunung Pujut, Desa Wisata Setangor, Makam Batu Layar, Masjid Kuno Bayan
  • 15. Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditetapkan sebagai destinasi wisata syariah pada 2015 lalu untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) NTB untuk melakukan konseptualisasi wisata syariah masih meiliki banyak pekerjaan rumah diantaranya adalah memperbaiki persepsi masyarakat tentang wisata halal dan tujuan dari wisata halal itu sendiri Kesimpulan dan saran Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) hendaknya mengedukasi masyarakat tentang wisata halal secara terus-menerus supaya tidak terjadi keliru paham mengenai wisata halal itu sendiri. Kemudian pemerintah NTB hendaknya terus memerbaiki dan melengkapi fasilitas wisata halal supaya pengunjung semakin nyaman dalam menjalankan tujuan berwisata halal
  • 16. References  A. Muchaddam Fahham. TANTANGAN PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI NUSA TENGGARA BARAT. Dalam jurnal Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017. Hlm. 73.  Kusmayadi dan Endar Sugiarto. Metodologi Pnelitian Kepariwisataan. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000). Hlm 4.  Mahsun and Mohamad Jumail. Branding ‘Halal Tourism’ Antara Hedonisme Dan Utilitarianisme Pariwisata Lombok. Media Bina Ilmiah 13, no. 7 (February 2019): hlm 1369–1370.  Pasal 1 ayat (16)  Pasal 2  Pasal 5 Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.  Ulya. Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. https://ulyadays.com/wisata-halal-di-provinsi-nusa-tenggara- barat/. Diakses pada 10 April 2022.  Wiredarme, Marzuki, Suhardi, I Gusti Ngurah Suwetha. IMPLENTASI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. http://eprints.ipdn.ac.id/5583/1/Jurnal%20Implementasi%20Pengembangan%20Wisata.pdf. Diakses pada 10 April 2022.