Dokumen tersebut membahas program Bedah Desa yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah tertinggal melalui pembentukan kawasan perdesaan terpadu berbasis produk unggulan daerah. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur, ekonomi, dan kapasitas masyarakat di beberapa desa melalui kerjasama lintas sektor dan sumber pendanaan.

1. Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Jakarta 2012

2. OUTLINE
 Latar Belakang
 Tujuan / Sasaran
 Lokasi
 Komponen Pembentuk Kawasan Perdesaan
Terpadu
 Mekanisme Bedah Desa
 Kelembagaan
 Pendanaan

3. PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR,
DAN PASCA-KONFLIK
PRIORITAS BIDANG FOKUS PRIORITAS INDIKATOR KINERJA
• Rata-rata PDRB Perkapita Non Migas
Pengembangan ekonomi lokal
• Rata-rata % Penduduk Miskin
DAERAH TERTINGGAL
Penguatan kelembagaan dalam Rata-rata laju peningkatan PAD di
pengelolaan sumberdaya lokal Kabupaten Daerah Tertinggal
• Rata-rata AHH (Tahun)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
• AKB (per 1000 kelahiran hidup) %
yang Berkualitas dan Terjangkau di
Penolong Persalinan Terakhir oleh
Daerah Tertinggal
SASARAN 2014 Tenaga Kesehatan
• Angka Melek Huruf usia 15-24 th (%)
Peningkatan Pelayanan Pendidikan • Rata-rata lama sekolah usia > 15 th (%)
1) 50 kabupaten terentaskan; di Daerah Tertinggal • Rata-rata APS usia 7-12 th (%)
• Rata-rata APS usia 13-15 th (%)
2) IPM = 72,2;
3) pertumbuhan ekonomi = 7,1 %; Peningkatan Aksesibilitas Daerah
Nilai dan Volume Perdagangan di daerah
Tertinggal dengan Pusat
4) penduduk miskin =14,2 %; tertinggal
Pertumbuhan
5) pengangguran turun sebesar Peningkatan Sarana dan Prasarana
2,2% per tahun Energi, Listrik, Telekomunikasi, Indeks Infrastruktur
Irigasi dan Air Bersih
3

4. FASILITASI KEBIJAKAN
Konsolidasi Klaster Instrumen PPDT Penanggulangan
Ketertinggalan (6 Instrumen-Bedah Desa-Prukab)
2005-2010 Konsolidasi Instrumen PPDT dalam
Pengembangan Bedah Desa dan Prukab
P2IPDT Mulai 2011 1. Terfasilitasinya integrasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan
Perdesaan Terpadu (Rencana Induk Bedah Desa) dengan
perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
P2SED BEDAH
2. Terfasilitasinya pembentukan forum multistakeholders untuk
percepatan pembangunan daerah tertinggal (Forum BedahDesa)
T DESA
dalam pembangunan kawasan perdesaan terpadu.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam
P2DTK perencanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu.
4. Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar,
ekonomi dan wilayah.
P2WP
1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan usaha kelompok
masyarakat;
2. Menguatnya modal usaha;
3. Menguatnya kelembagaan usaha;
P4DT 4. Berkembangnya aktivitas ekonomi pada berbagai rantai
PRUKAB pasokan PRUKAB termasuk aktivitas pada berbagai produk
turunannya;
P2KPD 5. Meningkatnya produksi, produktivitas usaha, serta nilai
tambah dan mutu produk;
T 6. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja.
4

5. Lingkup Kegiatan Bedah Desa dan Prukab
PEMBANGUNAN
PERDESAAN
TERPADU (BEDAH LOKUS
DESA)
PROGRAM
PRIORITAS
KPDT
PRODUK UNGGULAN
KABUPATEN FOKUS
(PRUKAB)
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU (BEDAH DESA)
BERBASIS PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB)
5

6. ARAH PELAKSANAAN BEDAH DESA
Pengembangan kawasan melalui Pendekatan
Kewilayahan memerlukan integrasi dan sinergi sektor
terkait, untuk dapat lebih efektif dan efisien
Keterpaduan membutuhkan sinergi dalam pengelolaan
sumberdaya/input pembangunan (lahan, kelembagaan,
pendanaan/investasi, infrastruktur, dan regulasi).
Kegiatan Bedah Desa Menciptakan Dan Memperkuat
“Enabling Enviroment” (Lingkungan Yang Kondusif) bagi
upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui
Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu.

7. Tujuan Umum
Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal Melalui
Pembentukan Kawasan Perdesaan Terpadu
Tujuan Khusus
1. Terfasilitasinya Integrasi Rencana Induk Pengembangan
Kawasan Perdesaan Terpadu (Rencana Induk Bedah Desa)
Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Nasional.
2. Terfasilitasinya Pembentukan Forum Multistakeholders Untuk
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Forum
Bedahdesa) Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan
Terpadu.
3. Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu.
4. Terfasilitasinya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sosial
Dasar, Ekonomi Dan Wilayah.

8. SKEMA PERENCANAAN BEDAH DESA
Kebijakan
Pembangunan K/L, PEMDAs
Kawasan Perdesaan
Daerah Tertinggal
Rencana
Aksi
Koordinasi Rencana Induk
KPDT Perencanaan Pembangunan Kawasan
Bedah Desa Perdesaan Terpadu
Rencana
Investasi
Rencana Kegiatan
Pengembangan Dunia Usaha, LSM,
Kawasan Perdesaan Donor
Daerah Tertinggal
Keterangan :
Fungsi koordinasi dan fasilitasi

9. Empat –Si Bedah Desa
• Perekonomian
• Infrastruktur
Observasi • Sosial
• Kapasitas Fiskal
• Karakteristik Daerah
Sumber Daya Alam, Kawasan
Potensi SDM, Infrastruktur, Perdesaan
Budaya, dsb
Regulasi , Program/Kegiatan,
Intervensi ( Pusat, Daerah, Dunia
Usaha, Donor, dsb
• Pemerintah
Investasi • Dunia Usaha
9

10. Komponen Pembentukan Kawasan Perdesaan Terpadu
Prasarana/
Kelembagaan & Masterplan
Sarana Sosial,
Regulasi Pengembangan
Ekonomi & (RINDUK)
Kapasitas
Wilayah
SK KAWASAN FORUM Menu
PERDESAAN MULTISTAKEHOLDER
RENCANA AKSI
Kegiatan
SK FORUM BALAI BEDAH Bantuan RENCANA
BEDAH DESA DESA Sosial INVESTASI

11. Tahapan Pelaksanaan Bedah Desa
Inisiasi Penguatan Keberlanjutan
Penguatan Fasilitasi
Penyiapan
kapasitas koordinasi K/L.
kelembagaan
kelembagaan, Swasta dan
Penyusunan lembaga lain
Penetapan kawasan
perdesaan terpadu Masterplan
Terbentuknya
kelembagaan
kawasan
perdesaan
terpadu.

12. Kelembagaan Bedah Desa
Forum Bedah Desa ( Kabupaten)
Forum multistakeholder untuk pengembangan kawasan
perdesaan terpadu.
Anggota : SKPD, DPRD, Swasta, Masyarakat sipil,
Akademisi
Fungsi : Konsultasi dan Advokasi
Balai Bedah Desa ( Di Kawasan Perdesaan)
Lembaga yang menjalankan fungsi informasi, daya
inovasi, kewirausahaan dan tata kelola pemerintahan
desa untuk pengembangan kawasan perdesaan terpadu.
Anggota : masyarakat kawasan perdesaan

13. Integrasi Perencanaan P2KPT / Bedah Desa
Dalam Sistim Perencanaan Reguler (Musrenbang)
Koordinasi,
RPJMD / RKPD
Sinkronisasi, &
Integrasi Perencanaan Kabupaten
• SKPD
• Forum Bedah Rencana Induk
Desa (Masterplan)
Perencanaan Kec.
(SKPD)
Perencanaan
Kawasan
Perdesaan Terpadu
Balai Bedah
Desa
Perencanaan Desa
(RPJMDes/RKPDes)

14. ILUSTRASI LOKASI PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA
 Kawasan
Perdesaan terdiri
dari beberapa desa
Desa A yang memiliki
karakteristik dan
potensi yang sama.
Desa D Pesisir
 Intervensi Bedah
Desa B Desa mendorong
Peternakan Persawahan keterkaitan antar
desa dalam satu
Desa C
kawasan atau
antar kawasan
Perhutanan perdesaan;
 Diperkuat dengan kelembagaan Forum Bedah Desa di Kabupaten, dan Balai
Bedah Desa di Kawasan Perdesaan.
 Intervensi Bedah Desa berupa Koordinasi dan Fasilitasi dalam pengembangan
sarana prasarana sosial dasar, ekonomi produksi/distribusi dan
pengembangan wilayah.
14

15. SUMBER PENDANAAN
1. Dana APBN KPDT sebagai
dana stimulan dalam
pengembangan BedahDesa.
2. Didukung pendanaan
sektoral pusat (APBN K/L Dana
lainnya) Peran Daerah
3. Didukung pendanaan APBD Rp Peran Investasi
Provinsi
4. Didukung dan dilanjutkan Peran Publik
pendanaan APBD
KabupatenTertinggal Peran Pusat
5. Dikembangkan melalui
T1 T2 Waktu
pendanaan/investasi
masyarakat dan swasta
15

17. NO KABUPATEN KEGIATAN
1 EMPAT LAWANG • Pembuatan Kandang Sapi
• Perkerasan jalan desa menuju kawasan prukab
• Pembangunan Gedung Polindes
2 LAHAT • Pembuatan Kandang Sapi
• Jalan desa
• Jalan Tani
3 Lampung Barat • Jalan Poros Desa
• Pembangkit Listrik Mikro Hidro
4 Lampung Utara • Pelatihan Penggemukan Sapi
• Pelatihan Perawatan Pohon Karet
• Pembangunan Jalan Lapen
• Pembangunan Jembatan
• Pembangunan Drainase
• Pembangunan Jalan Telford
• Pembangunan Gorong - Gorong

18. NO KABUPATEN KEGIATAN
5 Sukabuni • Perkerasan Jalan Desa
• Pengaspalan Jalan Desa
• Pembangunan Sarana Air Bersih
• Penerangan (Lampu Listrik)
• Bendungan Irigasi
• Pembangunan Bendungan Sungai Cibeber
• Pembangunan Bendungan dan Draenase
• Pengerasan Jalan
• Pipanisasi Air Bersih
• Penyediaan Mesin Giling Batu
• Pelatihan Pembuatan Bronjong
• Pembangunan Jembatan
• Pembuatan Sumur Bor
• Pembangunan Irigasi
6 Lebak • Perkerasan Jalan Usaha Tani
• Saliran Air Kotor
• Pelatihan SDM
• Irigasi pertanian
• Pembangunan Gedung Diniyah
• Tembok Penahan Tanah
• Gorong Gorong
• Bak Air
• Saluran Irgasi
• Jembatan Beton

19. NO KABUPATEN KEGIATAN
7 BIMA • Pembangunan Sarana Air Bersih
• Pembangunan Sarana Irigasi
• Pembangunan Jalan Usaha Tani
• Pengadaan Sarana Produksi Prukab (kandang Sapi)
• Pengadaan Peralatan dan Pelatihan Inseminasi Buatan
• Rehabilitasi Tambatan Perahu
8 Lombok Tengah • Pembuatan Kandang Kambing
• Pengerasan Jalan Desa
9 Timor Tengah Selatan • Perkerasan Jalan Desa
• Pembuatan Bak Penampung Air Bersih
• Pipanisasi Air Bersih
• Rehabilitasi Jembatan

20. NO KABUPATEN KEGIATAN
10 SIGI • Pembangunan Posyandu
• Pembangunan Drainase
• Pembuatan Jalan Perintis
• Pemasangan Pipa Air Bersih
• Perkerasan Jalan
• Pemasangan Gorong-gorong
• Pembangunan Drainase
• Pembuatan Talut
• Pembangunan Posyandu
11 Morowali • Pembangunan Pasar Ternak
• Pembangunan Instalasi Biogas
• Pembangunan Sumur Air Bersih dan Pompa
• Perkerasan Jalan
12 Tojo Una Una • Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Drainase
• Pembangunan Jalan Rabat Beton, Talut dan Jembatan
Kayu
• Pembuatan Jalan Setapak
• Jembatan Kayu
• Pembuatan Jalan Desa
• Pembangunan Pasar Desa

21. KABUPATEN LEBAK : Desa Citorek dan Desa Cirompang
Pembangunan jembatan beton
sepanjang +/-15 m menggantikan jalan
kayu di desa Citorek Tengah.
Jembatan menghubungan antar dusun
dan meningkatkan kegiatan ekonomi
masyarakat serta meningkatkan rasa
aman bagi penduduk desa.
Kondisi Awal
Konstruksi
Hasil
Pembangunan

22. Pembukaan Jalan Penghubung Desa Cirompang dan Desa Citorek
Tengah, Kab. Lebak
1. Bedah Desa Thn 2011 di Kab Lebak, di desa Cirompang dan Citorek antara
lain digunakan untuk membuka jalan penghubung antar kedua desa yang
terletak di punggung bukit.
2. Jalan dibuka sepanjang 2 Km dengan lebar 3 meter. Masyarakat
menyerahkan tanah sebagai bentuk partisipasi.
3. Jalan penghubung mempersingkat waktu dan menurunkan biaya angkut,
sehingga pergerakan orang dan barang meningkat.

23. Bedah Desa Tahun 2011
Tahun 2012 dilaksanakan di dua desa
diusulkan dana (Citorek dan Cirompang);
Bansos untuk Desa Keduanya adalah satu
Cicaringin Kec. kawasan, meskipun beda
Gunung Kencana. Kecamatan (Kec. Sobang dan
Lokasi tidak satu Kec. Cibeber).
kawasan dengan
lokasi Bedes 2011.
Diperlukan relokasi agar sesuai dengan tujuan bedah
desa (Pembentukan Kawasan Perdesaan Terpadu )

24. MATRIK INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA INDUK
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU
Kab Lebak, Kec. Sobang dan Kec. Cibeber
Instansi TH. PELAKSANAAN
Sumber
No. Program Utama Lokasi Biaya (Rp) Pelaksan 201 201 201
Dana
a 2 3 4
1 Pembangunan Jalan Tersebar 3 Milyar Dis Bina √ √ √
Poros Desa Marga
2 Pembangunan Tersebar 3 Milyar Dis Bina √ √ √
Jembatan Marga
3 Pembangunan Sarana Tersebar 1 Milyar Dis Cipta √ √ √
Air bersih Karya
4 Pembangunan Pasar Tersebar 2 Milyar Dis √ √ √
Desa Perindag
5 Penyediaan Mesin dan Tersebar 1 Milyar Dis √ √ √
Alat Produksi Perindag
6 Pelatihan Manajemen Tersebar 500 Jt. Kantor √ √ √
dan teknis Diklat

25. Bedah Desa 2011 di Kec. Pabuaran :
Desa Lembur Sawah, Sirna Jaya dan
Cibadak
Lokasi Bedah Desa thn 2012 di
usulkan di Desa Suka Jaya
Lokasi Bedah Desa thn 2012 di
usulkan di Desa Cilodong
Diperlukan targeting ulang agar sesuai
dengan tujuan pembentukan kawasan
perdesaan terpadu karena 1 lokasi (desa
Cilodong) tidak satu kawasan.

26. Pembangunan Bendungan,
Desa Cibadak, Kec.
Pabuaran, Kab. Sukabumi
Jembatan dan drainase memiliki
volume 34 m x 5 m x 2,5 m.
Proses pembangunan
bendungan melibatkan tenaga
kerja dan material setempat.
Proses dan hasil pembangunan
jembatan meningkatkan
pendapatan dan mendukung
kegiatan sektor pertanian.
Bendungan menjadi sumber air
bagi lahan pertanian seluas
3.000 ha.

27. Kab. Lampung Barat
• Jalan Poros Desa
• Pembangkit Listrik Mikro
Hidro
Lokasi Bedah Desa

28. Thn
2012
Malaya Kegiatan Bedah Desa 2012
diusulkan melalui Bantuan
Sosial untuk pembangunan
Suka Mulya Jembatan Antar Desa dan
Air Bersih di Pekon
Malaya dan Suka Mulya
Thn 2011

29. Rencana Induk Kab. Lampung Barat ( Kawasan Perdesaan Kec. Lemong)
Biaya TAHUN
Sumber Instansi
No Program Utama Lokasi Volume (Rp. 2011 2012 2013 2014
Dana Pelaksana
Juta)
1. Pembangunan Mal, CN, SM, 13 Paket 15.377 APBN KPDT, PU,
infrastruktur kawasan B, PD
2. Penanganan daerah CN, B 2 Paket 3.500 APBN KPDT, PU,
rawan bencana
3. Pembangunan sarana air Mal, CN, SM, 4 Paket 3.000 APBN KPDT, PU,
bersih B
4. Pembangunan sumber Mal, CN, SM, 4 Paket 4.574 APBN KPDT, Kemen
energi listrik terbarukan B, PD ESDM,
5. Penyediaan sarana Mal, CN, SM, 5 Paket 5.025 APBN, KPDT,
prasarana perekonomian B, PD APBD, dan Kementerian
swasta Kelautan, Swasta,
SKPD
6. Peningkatan sarana Mal, SM 2 Paket 1.000 DAK Kemendiknas,
pendidikan Pendidikan SKPD Kabupaten
7. Peningkatan sarana B 1 Paket 300 DAK Kemenkes, SKPD
kesehatan Kesehatan Kabupaten
8. Revitalisasi pasar B 1 Paket 250 APBN KPDT,
tradisional desa Kemendagri,
9. Peningkatan ketahanan B 1 Paket 250 DAK KPDT, Kementan,
pangan Pertanian SKPD Kabupaten
10. Peningkatan Sarana B 1 Paket 25 APBN KPDT
Kelembagaan Masyarakat

30. Rencana Investasi Kab. Lampung Barat
ANALISIS POTENSI
 Potensi lahan sumber bahan baku industri pengolahan kayu
pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 33.358
hektar yang telah dicadangkan menjadi Hutan Tanaman
Rakyat (HTR) seluas 24.835 hektar (Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.45/Menhut-II/2010).
 Hingga tahun 2011 telah diterbitkan izin pengelolaan kepada 6
koperasi seluas 17.768 hektar.
 Bila diasumsikan pada tahun 2014 setiap hektar terdapat
tegakan kayu sebanyak 500 batang (0,25 meter kubik per
batang), maka tersedia bahan baku industri pengolahan kayu
mencapai 125 m3 x 17.768 hektar menjadi 1.112.000 m3. Potensi
ini hingga tahun 2011 baru dimanfaatkan sebagai sumber
bahan baku sawmill.
 Hal ini disebabkan tidak adanya industri pengolahan kayu di
Kabupaten Lampung Barat sehingga produksi kayu hanya
dapat dilakukan pada usia tegakkan diatas 7 tahun – 15 tahun.

31. ANALISIS PEMBIAYAAN
Analisa kebutuhan biaya investasi pendirian industri
pengolahan kayu (playwood)
1. Pembelian dan pematangan lahan
Rp. 225.000.000,-
1. Bangunan/gedung : Rp. 275.000.000,-
2. Mesin dan suku cadang : Rp. 1.700.000.000,-
3. Modal Kerja : Rp. 1.700.000.000,-
4. Lain-lain : Rp. 100.000.000,-
Total Investasi : Rp.4.000.000.000,-
(empat milyard rupiah)

32. ANALISIS REGULASI
Dukungan regulasi sebagai berikut :
1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2010 – 2030 yang menjadikan Kecamatan Lemong sebagai
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang mendukung Kuripan sebagai
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Kecamatan Lemong memiliki
fungsi untuk pengembangan Kehutanan (HTR),
Pengembangan energi alternatif, dan perikanan tangkap.
Selain itu, Kecamatan Lemong merupakan kecamatan
penyangga 3 kawasan strategis kabupaten yaitu : a) kawasan
agrominapolitan di Kecamatan Bengkunat, b) Kawasan
stretegis Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan c) Kawasan
Strategis Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS),
serta mendukung kawasan minapolitan di Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu yang dijadikan sebagai peluang kerjasama
dalam bentuk Regional Manajemen (RM).
2. Keputusan Menteri Kehutanan RI tentang penetapan pencadangan
lahan HPT sebagai lahan HTR seluas 24.835 hektar.
3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang mendorong
adanya penanaman tanaman tajuk tinggi (kayu) sebagai tanaman
naungan pada lahan marga. Hal ini akan meningkatkan ketersediaan
bahan baku kayu di lahan tanaman masyarakat pada komoditas kopi
khususnya.

33. Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan Berbasis Komoditas
di Kawasan Perdesaan Terpadu Kabupaten Lampung Barat
Komoditi Pembiayaan Sumber
No. Kelembagaan
Prioritas (Rp. Juta) Pembiayaan
1. Tanaman Kayu 4.000 Swasta Perusahaan
(industri) dan Koperasi
2. Pemasaran/pasar 500 Swasta Kemitraan
Ternak swasta dan
masyarakat

34. Bedah Desa Tahun 2011- 2012 (Contoh : Lampung Utara)
U
Thn 2011 :
Pembangunan Jalan
Tahun 2012 : Thn 2011 :
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jalan Desa
1.000 m.
Kegiatan Bedah Desa 2011 : Dana Stimulan dimanfaatkan untuk
pembangunan jalan desa yang mencakup 4 desa; Tahun 2012 (rencana)
dimanfaatkan untuk Desa Tanjung Waringin, Kec. Tanjung Raja.

35. KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kawasan Perdesaan Terpadu
mencakup 8 desa pada Tiga
Kecamatan
Lokasi Tahun Bedah Desa
Thn 2012 terletak di lokasi
Kawasan Perdesaan
Terpadu yang sama pada Bedah Desa Tahun 2011
tahun 2011.
Tahun 2012 diusulkan melalui
Bansos :
Pembangunan Sarana Air
Bersih dan Jalan Desa

36. Pembelajaran Bedah Desa 2011
1. Regulasi.
Dukungan regulasi menjadi faktor penting untuk
penetapan Kawasan Perdesaan Terpadu, termasuk SK
Bupati Lokasi Kawasan (selain SK Lokasi Bantuan Sosial).
2. Masterplan/Rencana Induk
Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu memiliki
dimensi jangka menengah dan panjang, sehingga
diperlukan Masterplan sebagai acuan pengembangan dan
basis intervensi Kab/Prov/Pusat dan Sektor Swasta serta
lembaga lainnya.
3. Penyiapan Kelembagaan Pemkab dan Masyarakat
menjadi penting karena pelaku-pelaku utama terdapat di
lokasi kawasan tersebut. Pengembangan dan penguatan
kapasitas diperlukan untuk pelaku pelaku tersebut.

37. PERSIAPAN PELAKSANAAN BEDAH DESA 2012
Berdasarkan Pengalaman Dari Kegiatan Bedah Desa Tahun
2011, pihak Pemerintah Kabupaten memastikan kesiapan
sebagai berikut :
1. Regulasi ( Surat Keputusan Bupati) tentang Kawasan
Perdesaan Terpadu yang menjadi lokasi Bedah Desa 2012 –
2014.
2. SK Bupati tentang lokasi penerima bantuan sosial yang
berada dalam Kawasan Perdesaan Terpadu.
3. Menyiapkan Tim Koordinasi Kabupaten yang
bertanggungjawab terhadap kegiatan Bedah Desa.
4. Merumuskan dan menyusun Rencana Induk yang
mencakup Rencana Aksi dan Rencana Investasi di
Kawasan Perdesaan Terpadu ( pada tahun 2012 akan
didukung oleh kegiatan Masterplan dari KPDT).
5. Menyiapkan kelengkapan dokumen usulan kegiatan
bantuan sosial 2012 ( SK Kawasan dan SK Lokasi,
Proposal dan RAB)

38. PERSIAPAN PELAKSANAAN BEDAH DESA 2012
Bantuan Sosial Tahun 2012
 Stimulan Bedah Desa Tahun 2011 adalan belanja bansos* yang disalurkan
melakukan mekanisme Tugas Perbantuan; sedangkan pada tahun 2012 adalah
belanja bantuan sosial berupa barang yang disediakan oleh Pusat.
 Bantuan Sosial yang diberikan berupa pembangunan prasarana yang
mencakup :
 Prasarana/sarana air bersih
 Jembatan
 Irigasi skala kecil
 Embung
 Jalan desa
 Tambatan perahu
 Pasar desa
* Bantuan Sosial adalah transfer uang dan/atau barang/jasa yang bersumber
dari APBN /APBNP yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat
dan/atau lembaga non-pemerintah lainnya .

39. Bedah Desa, Prukab dan SPADA II

40. STRATEGI
Priority ofKebijakan,
Prioritas Policy,
Strategy of PDT
Strategi PDT
Integrated Instrument
Satu Kesatuan Instrumen
Program of Accelerated
Program Percepatan
Poduk Unggulan
Superior Product
Development of
Pembangunan
Kabupaten
of Distrrict
Kawasan Perdesaan
Integrated Villages
Terpadu/Desa) Desa (PRUKAB)
(Prukab)
(Bedah Bedah
Percepatan
Pembangunan Daerah
Penguatan Tertinggal dan Khusus Penguatan
Strengthening
dan Sinergi (P2DTK) Tahap II Strengthening
dan Sinergi
And synergy fasilitasi And synergy
Objective and
Sasaran/ Target
Target
PPDT 2010 - 2014
PPDT 2010 - 2014 Note
PDT : Development of Disadvantage Area
P2DTK : SPADA-2 40

41. INPUT - OUTPUT
Developed
Peningkatan
Capacity + + Require for investment Livelihood + LED
Kapasitas promotion
Infrastructure Investment
Infrastruktur
Program Percepatan
Program of Accelerated Superior Unggulan
Poduk Product of
Pembangunan
Development of Distrrict (Prukab)
Kabupaten
Kawasan Villages
Integrated Perdesaan
Terpadu/ Bedah Desa (PRUKAB)
(Bedah Desa)
Percepatan
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Khusus
(P2DTK) Tahap II
SPADA -2
41

42. PENDEKATAN
• Integrated Rural Area Development
• Program Activities as Sequential Chain
Capacity Infrastructure Livelihood and
Building Provision LED
42

43. STRATEGI (2)
Investment Regulation
Supporting Institutional Building
Facilities Marketing
Transportation
Packaging
SPADA II
Basic
Production Storage
Facilities Extraction Units
Farming
Business Institution
Basic Economic Market
Infra Structure PNPM
Quay/Terminal etc
Electricity, Telecommunication
Bridge, Road
Basic Education
Housing SPADA I
Livelihood Health PNPM
Energy
Food
Spatial Strategy Sub District Zona (Zone of integrated Economic)
Bedah Desa
Product Strategy Staple Foods Inter-Village Marketable High Value Product
For local Food Security Food Crops (Prukab 1) (Prukab 2)
43

44. STRATEGY (3)
Poverty Reduction
Economic Growth Program SPADA II
HDI (72.2) from 18.8% to
from 6.6% to 7.6%
14.2%
Investment Regulation Capacity Building
Supporting Institutional Building Intitutional Empowerment
Facilities Marketing Investment Promotion
Transportation
Capacity Building
Basic Packaging
Production Storage Production Facilities
Facilities Extraction Units Product R&D
Farming
Business Institution Infra-structure
Basic Economic Market Provision and LED
Infra Structure Quay/Terminal etc Community
Electricity, Telecommunication Empowerment
Bridge, Road
Basic Education
Housing Livelihood
Livelihood Health Support
Energy
Food
Strategi Ruang Sub District Zona (Zone of integrated Economic)
Bedah Desa
Strategi Produk Staple Food Inter-Village Marketable High Value Product
For local food security Food Crops (Prukab 1) (Prukab 2)
44

45. DESIGN OF LOCATION INTERVENTION
9 Districts
Intersection of ex P2DTK -1
Intervention of P2DTK
Bedah Desa –
Supporting of
P2DTK - Prukab
Bedah Desa and Prukab
18 Districts
21 Districts
8 Districts
Irisan
Intersection Intersection
Intervention of P2DTK Intervention of P2DTK
Prukab – ex ex
Prukab – Bedes – ex
more focused for More focused for
P2DTK-1
P2DTK-1 P2DTK-1
strengthening the strengthening Bedah
Prukab Desa
45

46. SELESAI