Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (15)
Semelhante a GOOD GOVERNANCE
Semelhante a GOOD GOVERNANCE (20)
Mais de Dian Oktavia
Mais de Dian Oktavia (12)
Último
Último (6)
GOOD GOVERNANCE
- 2. Pengertian Istilah ‘governance’ berasal dari akar kata ‘govern’ artinya memerintah/mengendalikan/ mengurus.
- 3. Kesimpulannya good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan hasil-hasilnya, semua unsur perintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat mengahambat proses pembangunan.
- 4. Latar belakang Istilah good governance muncul di Indonesia pasca runtunya rezim Orde Baru dan bergulirnya gerakan reformasi, pada awal 1990-an. Pemikiran tentang good governance pertama kali dikembangkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank, UNDP dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara sasaran bantuan. Karena itu good governance menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga- lembaga multirateral tersebut dengan negara sasaran.
- 5. Jika ditarik lebih jauh, lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non- partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal.
- 6. Unsur Utama Good Governance (1) akuntabilitas (accountability). (2) transparansi (transparency). (3) keterbukaan (openess). (4) aturan hukum (rule of law). (5) Partisipasi (participation). (6) Responsive (responsiveness). (7) Kesetaraan (equite). (8) Efiktivitas (effectivenness) dan Efisiensi (eficiency). (9) visi strategis (strategic vision).
- 7. Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Dari beberapa pengertian dapat dikemukakan bahwa akuntabilitas adalah merupakan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. 1. Akuntabilitas (Accountability)
- 8. Trasparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Dengan adanya transparansi maka pemerintah menunjukan kinerjanya sebagai tolak ukur dan informasi bagi masyarakat di pemerintahan. 2. Transparansi (transparency) Keterbukaan (openess) mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dalam menerima kritik dan masukan dari berbagai pihak, serta dalam memberuikan data ataupun informasi bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan. 3. Keterbukaan (openess)
- 9. Prinsip rule of law diartikan bahwa adanya jaminan kepastian hukum dan rasa kadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat, dan dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. 4. Prinsip rule of law
- 10. 5. Partisipasi Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Bentuk keikutsertaan dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. 6. Responsive Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan mengalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- 11. 7. equity Asas kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik.Pemerintah harus bersikap dan berprilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik tanpa mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial. 8. efisiensi dan efektivitas Efisiensi yaitu Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpanan pembelanjaan, berkuragnya bianya operasioanal pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan.
- 12. Eviktivitas: Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (Kebocoran, Pemborosan, Penyalahgunaan wewenang dan sebagainya) melalui media massa dan berkurangnya pentimpangan 9. visi strategis Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seseorang yang memiliki jabatan publik atau lembaga profesional lainnya, harus memiliki kemampuan menganalisa persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya.
- 13. Apa dasar hukum Good Governance di Indonesia? 1. Keputusan Menpan no 81/Kep/M/M.Pan/7/1993 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 2. Instruksi Presiden RI tahun 1995 tanggal 6 Maret 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 1998 tentang Pelayanan Perijinan satu atap di daerah. 4. Keputusan Menko Was Bang Pan No 56/MK/WASPAN/6/98 tanggal 1 Juni 1998 tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai dengan Aspirasi Reformasi 5. UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas yang mempertegas bahwa pelayanan publik sbg salah satu program nasional yang hrs dilaksanakan tahun 2000-2004 6. UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 14. Karakteristik dasar good governance Diakuinya semangat pluralisme. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Tingginya sikap toleransi toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.
- 15. Ada tiga pilar good governance adalah sebagai berikut: Pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan saham sektor non pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah. Masyarakat berperan sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan, perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksinya
- 16. Agenda good governance Agenda politik Agenda ekonomi Agenda sosial Agenda hukum
- 17. Agenda politik perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut masalah-masalah penting seperti amandemen UUD 1945, mendukung terwujudnya good governance seperti pemilihan presiden langsung, memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian kejaksaan agung dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Agenda ekonomi Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan prioritas-priotitas kebijakan.
- 18. Agenda sosial Salah satu agenda ini adalah memperbaiki masalah sosial yang sedang dihadapi. Oleh karena itu masyarakat bersama pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan terhadap daerah lain yang menyimpan potensi konflik. Bentuk pencegahan terhadap kekerasan komunal dapat dilakukan melalui; memberikan santunan terhadap mereka yang terkena korban konflik, mencegah berbagai pertikaian vertikal maupun horizontal yang tidak sehat dan potensial mengorbankan kepentingan bangsa dan mencegah pula segala bentuk anarki sosial yang terjadi di masyarakat. Agenda hukum Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistim hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governanance tidak akan berjalan mulus di atas sistim hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.
- 19. Struktur organisasi dalam good governance Memelihara kesadaran yang tinggi akan urgensi Penyusunan pranata organisasi Perubahan struktur organisasi
- 22. CORRUPTION
- 23. PETA KORUPSI DUNIA VERSI TI
- 24. 24 1 PAJAK PROYEK, BELANJA BARANG & JASA PENGHASILAN PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN KONSUMSI INVESTASI DAN TABUNGAN PEMBIAYAAN MASYARAKAT DUNIA USAHAPEMERINTAH ALIRAN DANA MAKRO, PEREKONOMIAN TANPA VIRUS KORUPSI
- 25. 25 2 ALIRAN DANA MAKRO - BANYAK BOCOR . . . . KARENA KORUPSI DAN KECURANGAN PAJAK PROYEK, BELANJA BARANG & JASA KONSUMSI KONSUMSI BERLEBIHAN INVESTASI DAN TABUNGAN PEMBIAYAAN PENGHASILAN RESMI PENGHASILAN RESMI PAJAK PENGHASILAN PERMAINAN OKNUM BOCOR BOCOR TIDAK KENA PAJAK BOCOR PENGHASILAN INFORMA L PENGHASILAN FORMAL MASUK KANTONG PRIBADI, KELOMPOK, ATAU GOLONGAN MASYARAKAT DUNIA USAHAPEMERINTAH BOCOR DARI TRANSAKSI B 2 B MARK UP BIAYA INVESTASIBOCOR 51 2 3 4
- 26. Sebab-sebab Korupsi Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi
- 27. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 1. Aspek Individu Pelaku a. Sifat tamak manusia b. Moral yang kurang kuat c. Penghasilan yang kurang mencukupi d. Kebutuhan hidup yang mendesak e. Gaya hidup yang konsumtif f. Malas atau tidak mau kerja g. Ajaran agama yang kurang diterapkan
- 28. 2. Aspek Organisasi a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar c) Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai d) Kelemahan sistim pengendalian manajemen e) Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
- 29. 3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada a) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. b) Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi c) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi d) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif e) Aspek peraturan perundang-undangan
- 30. Thankyou