Dokumen tersebut membahas tentang pajak hiburan di Indonesia, termasuk definisi pajak hiburan, dasar hukum dan objek yang dikenakan pajak, subjek dan wajib pajak, perhitungan dan tarif pajak, serta mekanisme pelaporan dan penagihan pajak."
2. Pajak hiburan adalah pajak atas
penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan
dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan
dengan dipungut bayaran.
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak
Hiburan
1. UU No.28 Tahun 2009 yang merupakan
perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
2. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Perda Kab/kota yang mengatur tentang pajak
Hiburan.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur
tentang Pajak Hiburan sebagaimana aturan
pelaksanaan perda tentang Pajak Hiburan pada
kabupaten/kota dimaksud.
4. Objek Pajak Hiburan
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
1. Pertunjukkan film;
2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau
busana;
3. kontes kecantikan;
4. pameran;
5. Diskotik, karaoke, klab malam dan
sejenisnya;
6. sirkus, akrobat dan sulap;
7. permainan bilyar dan bowling;
8. pacuan kuda dan pacuan kendaraan
bermotor;
9. permainan ketangkasan;
10. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan
pusat kebugaran (fitness center);
11. pertandingan olahraga;
12. Penyelenggaraan tempat-tempat wisata,
taman sekreasi, seluncur, pasar malam, dll
13. Pertunjukkan dan keramaian umum lainnya.
Pajak Hiburan
Meliputi
5. Bukan Objek Pajak Hiburan
Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah
penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut
bayaran pada acara pernikahan, upacara adat,
kegiatan keagamaan, dan pameran buku.
6. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Hiburan
Subjek Pajak
Wajib Pajak
orang pribadi atau badan yang
menikmati hiburan.
orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hiburan
7. 19 Agustus 2017
DASAR PENGENAAN PAJAK
1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah
jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara
hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima
sebagaimana dimaksud pada angka (1),
termasuk potongan harga dan tiket Cuma-
Cuma yang diberikan kepada penerima jasa
hiburan.
8. 19 Agustus 20178
TARIF PAJAK
Walaupun ditetapkan setinggi-tingginya 35%, namun berlaku
ketentuan khusus pada objek tertentu sebagaimana dibawah ini:
1. Khusus penyelenggaraan hiburan berupa pagelaran busana,
kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan
ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak
Hiburan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
2. Khusus penyelenggaraan hiburan kesenian rakyat/tradisional
dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).
9. 19 Agustus 20179
Perhitungan Pajak Hiburan
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan
Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah
Pembayaran untuk
Menonton/menikmati hiburan.
10. 19 Agustus 201710
Masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak,
dan wilayah pemungutan pajak hiburan
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1
(satu) bulan takwim. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan,
pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.
11. Masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak,
dan wilayah pemungutan pajak hiburan
Pajak hiburan yang
terutang dipungut di
wilayah kabupaten/kota
tempat hiburan
diselenggarakan.
12. Pengukuhan, Pendaftaran, dan
Pendataan
Wajib pajak hiburan, kecuali wajib pajak hiburan
insidental, wajib melaporkan usahanya kepada Dinas
Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tertentu, untuk
dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan
jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau walikota
di mana pajak hiburan dipunggut.
13. Pengukuhan, Pendaftaran, dan
Pendataan
Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan
mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa
formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian
diberikan kepada wajib pajak. Kemudian, wajib pajak
mengisi formulir dengan jelas.
14. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD
Setiap Wajib Pajak Hiburan
mengisi SPTPD dengan jelas,
lengkap dan benar. SPTPD
harus disampaikan selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah berakhirnya masa
pajak. Bentuk, isi dan tata cara
pengisian SPTPD ditetapkan
oleh Bupati/walikota.
15. Penetapan Pajak Hiburan
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT; dan
c. SKPDN.
SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hiburan; dan apabila SPTPD tidak
disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak; dan
16. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan
pajak tersebut.
SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak hiburan yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.
Penambahan jumlah pajak hiburan yang terutang tidak dikenakan
apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.
Lanjutan...
17. Pembayaran dan Penagihan Pajak
Hiburan
Pembayaran pajak hiburan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Bupati sesuai jangka waktu yang telah ditentukan
dalam SPTPD dan STPD.
Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x
24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.
Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD diatur
dengan Peraturan Bupati.
18. Pembayaran dan Penagihan Pajak
Hiburan
Penagihan pajak dapat dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar
oleh wajib pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat
teguran yang dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo. Selanjutnya, jika
jumlah pajak terutang yang masih harus dilunasi dalam jangka waktu
yang ditentukan dalam surat teguran, tindakan penagihan pajak dapat
dilakukan secara paksa dengan tindakan penyitaan, pelelangan.
19. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan,
Ketepatan, dan Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi
Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat:
Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;
Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
benar;
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal
sanksi tersebut
20. Keberatan dan Banding
Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB,SKPDN diterima oleh wajib
pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya. Pengajuan keberatan tidak menunda membayar
pajak.
Wajib pajak hiburan yang tidak puas atas
penetapan pajak yang dilakukan oleh
bupati/walikota dapat mengajukan
keberatan hanya dengan bupati/walikota
yang ditunjuk.
21. Keberatan dan Banding
Setelah melakukan pemeriksaan, paling lama 12 bulan sejak
tanggal keberatan diterima, bupati mengeluarkan keputusan atas
pengajuan keberatan tersebut. Apabila pengajuan keberatan
diterima, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib
pajak dengan ditambah imbalan bunga 2% sebulan dalam jangka
waktu paling lama 24 bulan.
Setelah surat keputusan keberatan dikeluarkan, tidak menutup
kemungkinan surat keputusan tersebut tidak memuaskan wajib
pajak, maka wajib pajak diberika hak untuk melakukan
perlawanan secara hukum untuk memperoleh penetapan pajak
sesuai dengan harapannya.
22. Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak
Hiburan
Wajib pajak hiburan dengan peredaran usaha tertentu, umumnya
Rp 300.000.000,- per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
Wajib pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, yaitu
wajib pajak yang peredaran usahanya kurang dari jumlah yang
ditentukan.
Pajak hiburan pada dasarnya merupakan sistem self assessment,
maka bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk berwanang
melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan.
23. Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak Hiburan dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati,
dalam hal:
1. Terjadi suatu bencana;
2. Pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Pajak
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
3. Usaha pengentasan kemiskinan;
4. Usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
5. Terdapat alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat di
pertanggung jawabkan
24. Khusus pajak hiburan yang dipungut oleh pemerintah kabupaten
sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten
tempat pemungutan pajak hiburan.
Biaya Pemungutan Pajak Hiburan
Dalam pelaksanaan dan kegiatan pemungutan
pajak hiburan, diberikan biaya pemungutan
sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yag
telah disetorkan ke kas daerah. Biaya
pemungutan adalah biaya yang diberikan
kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat
penunjang kegiatan pemungutan Aparat pelaksana
pemungutan
Hasil
Penerimaan
Pajak Hiburan
MINIMUM 10%
BAGIAN DESA
25. Kadaluarsa Penagihan Pajak dan
Penghapusan Piutang Pajak Hiburan
Hak Bupati untuk melakukan penagihan pajak hiburan setelah melampaui
jangka waktu 5 lahun terhitung sejak saat terutangnya pajak. Piutang
pajak hiburan yang penagihannya sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
Setiap pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota untuk mengelola
pajak hiburan dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah
Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan
Penyidikan Pajak Hiburan
26. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan
Penyidikan Pajak Hiburan
Wajib pajak hiburan, yang karena sengaja atau karena kealpaannnya tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara atau
kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuaan yang berlaku.
Tindakan pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagiaan tahun pajak atau
berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang pajak hiburan.
27. Daftar Pustaka
Republik Indonesia, Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi
Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-------. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo
Persada. Jakarta.
Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan di Indonesia; Keuangan,
Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta. Raja Grafindo
Persada
