SPM

1. PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan
Peningkatan Kapasitas
Kementerian Lingkungan Hidup
2009

2. KATA PENGANTAR
Dengan dikeluarkannya SPM bidang lingkungan hidup, maka pemerintah daerah
propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan SPM tersebut.
Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam penerapan dan
pencapaian SPM bidang lingkungan, maka perlu dilakukan evaluasi. Salah satu bahan
untuk melakukan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup
daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota adalah berdasarkan laporan penerapan dan
pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota.
Dalam rangka memenuhi amanah Pasal 17 ayat (3) Permendagri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM dan untuk memudahkan
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam menyusun laporan penerapan dan
pencapaian SPM bidang LH, maka Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah
menyusun “Panduan Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”.
Harapan kami, panduan ini dapat menjadi acuan bagi lembaga lingkungan hidup daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam menyusun laporan penerapan pencapaian
SPM Bidang LH.
Deputi Menteri Negara LH
Bidang Pembinaan Sarana Teknis
Lingkungan dan Peningkatan
Kapasitas,
Dr. Henry Bastaman, MES

3. BAB I
PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG
Sesuai Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, lingkungan hidup merupakan urusan wajib dan dalam
penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang
dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sejalan
dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan lain yang terkait langsung dengan standar pelayanan minimal adalah
PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM,
Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan SPM serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka Kementerian Negara Lingkungan
Hidup telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19
Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.
Dalam rangka memudahkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam menyusun laporan penerapan pencapaian SPM bidang LH,
Kementerian Lingkungan Hidup menyusun “Panduan Penyusunan Laporan
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota”. Panduan ini berisi format laporan tahunan penerapan dan
pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota, yang mengacu pada Lampiran II Permendagri Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM dan juga format
laporan yang sifatnya lebih detil dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang
LH yang merupakan lampiran dari laporan tahunan penerapan dan pencapaian
SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
II. TUJUAN
Tersusunnya panduan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM
bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

4. III. MANFAAT
Tersedianya acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
dalam menyusun laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan
hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

5. BAB II
MEKANISME DAN WAKTU PELAPORAN
A. MEKANISME PELAPORAN
1. Laporan Tahunan
a. Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja
penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kepada Mendagri
melalui Gubernur
b. Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan dan
pencapaian SPM bidang lingkungan hidup
c. Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan
dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kepada Menteri LH .
Mekanisme laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang
lingkungan dapat dilihat pada diagram alir berikut :
Bupati/Walikota
Gubernur
MenLH
Evaluasi
2. Laporan Teknis Tahunan Pemerintah Daerah Kab/Kota
a. Lembaga LH Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penerapan dan
pencapaian SPM bidang LH kepada Bupati/Walikota dengan tembusan
lembaga LH Daerah Provinsi
b. Bupati/Walikota menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM
bidang LH daerah kab/kota kepada Gubernur
c. Berdasarkan laporan tersebut, Gubernur melakukan pembinaan dan
pengawasan teknis penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup
kepada lembaga LH daerah kab/kota
Mekanisme laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan daerah
kab/kota dapat dilihat pada diagram alir berikut :

6. Bupati/Walikota Lembaga LH Daerah
(tembusan Lembaga LH Kab/Kota
Provinsi)
Unit yang mengkoordinir
Gubernur penyusunan laporan SPM
L
Unit yang bertanggung
Pembinaan dan jawab dlm pelaksanaan SPM
pengawasan
3. Laporan Teknis Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi
a. Lembaga LH Daerah Provinsi menyampaikan laporan penerapan dan
pencapaian SPM bidang LH kepada Gubernur
b. Gubernur menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang
lingkungan hidup provinsi dan ringkasan laporan penerapan dan pencapaian
SPM bidang LH daerah kabupaten/kota kepada KLH
d. Berdasarkan laporan tersebut, KLH melakukan pembinaan dan pengawasan
teknis penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kepada
lembaga LH daerah provinsi dan juga lembaga LH daerah kab/kota
berkoordinasi dengan Bupati/Walikota
Mekanisme laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM
bidang lingkungan daerah provinsi dapat dilihat pada diagram alir berikut :
Bupati Kab/Kota Lembaga LH Daerah
Kab/Kota
Gubernur Lembaga LH Daerah Provinsi
Kementerian Negara Unit yang mengkoordinir
Lingkungan Hidup penyusunan laporan SPM
Unit yang bertanggung
Pembinaan dan
jawab dlm pelaksanaan SPM
pengawasan

7. B. WAKTU PELAPORAN
1. Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota wajib membuat laporan penerapan
dan pencapaian SPM bidang LH
2. Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH untuk daerah
kabupaten/kota diserahkan kepada provinsi (Gubernur) melalui surat
Bupati/Walikota paling lambat bulan Februari
3. Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH untuk daerah provinsi dan
laporan ringkasan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah kab/kota
diserahkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui surat Gubernur
paling lambat bulan Maret
4. KLH membuat laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota secara nasional dan di sampaikan ke
Depdagri melalui surat Meneg. LH paling lambat bulan April.

8. BAB III
FORMAT LAPORAN UMUM TAHUNAN
Berdasarkan lampiran II Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penertapan Standar Pelayanan Minimal, maka format laporan
penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota adalah :
LAPORAN TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……..
TAHUN ……………
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau
dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan
untuk menerapkan SPM Bidang Lingkungan Hidup selain karena
perintah peraturan perundang-undangan.
B. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang
dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM Bidang
Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam RPJMD
C. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah
ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran
dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan
Hidup yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LH
1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam
SPM Bidang LH.

9. 2. Indikator dan nilai SPM Bidang LH serta Batas Waktu
Pencapaian SPM Bidang LH secara Nasional
Berdasarkan SE Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor tentang
Penerapan SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota bagi
lembaga lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
yang belum melaksanakan SPM bidang LH pada tahun 2009, dapat
melaksanan pada tahun 2010 dengan pencapaian target tahun 2010.
3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah dan Realisasinya
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah dalam mencapai SPM Bidang Lingkungan Hidup selama kurun
waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana pencapaian
SPM Bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh
pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya
dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan
daerah yang bersangkutan
Keterangan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan
informasi pencapaiannya.
Contoh : berdasarkan hasil pemantauan, bahwa sungai A telah
memenuhi semua kriteria baku mutu air kelas I dan sudah ditetapkan
serta diinformasikan status mutu airnya melalui papan pengumuman
No Jenis Target Target Realisasi Keterangan
Pelayanan Nasional Daerah
1
2
3
4. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung
yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan
pencapaian SPM Bidang LH oleh pemerintah daerah, yang bersumber
dari :
APBD Sumber lain yang sah
No Jenis Pelayanan
(Rp.) Sumber Jumlah (Rp.)
1
2
3

10. 5. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai
yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang LH
baik PNS maupun non PNS dan juga menjelaskan tentang unit yang
menangani setiap jenis pelayanan
No Jenis SDM Unit Tupoksi
Pelayanan
Penddk PNS/non Lainny
PNS a
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang LH baik
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah
penyelesaian permasalahan yang ditempuh
7. Sinkronisasi Pelaksanaan SPM
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penerapan dan
pencapaian SPM bidang LH, daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dapat melaksanakan sinkronisasi baik dalam hal
penetapan objek SPM maupun dalam penyusunan anggaran.
Sinkronisasi ini dapat melibatikan instansi LH sendiri maupun sektor
terkait.
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian
SPM Bidang LH
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
LAMPIRAN
1. LAPORAN SPM BIDANG LH DAERAH PROVINSI
2. LAPORAN SPM BIDANG LH DAERAH KABUPATEN / KOTA
3. DATA-DATA LAIN, MISAL:
a. RP-SPM Bidang LH
b. SK Tim Pelaksanaan SPM
c. Dokumen Perencanaan
d. SK Bupati/Walikota tentang Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah
e. Peta
f. Foto Kegiatan
g. Data Sekunder dan Data Primer
h. Dan lain-lain

11. BAB IV
PENUTUP
Salah satu kendala kenapa pemerintah tidak bisa secara cepat mengambil tindakan
untuk pembinaan dan pengawasan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang
lingkungan hidup adalah karena belum adanya format baku pelaporan penerapan dan
pencapaian SPM bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu dengan tersusunnya
Panduan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ini diharapkan arah pembinaan dan
pengawasan dari KLH akan lebih focus dan terarah, sehingga kinerja pemerintah daerah
propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya lebih optimal dalam
pencapaian SPM bidang lingkungan hidup.
Panduan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup
ini antara lain berisi format laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian SPM
bidang lingkungan hidup dan format laporan teknis tahunan yang merupakan lampiran
dari panduan ini.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
tersusunnya buku ini dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan dapat dipahami di
daerah. Kami sadar bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami
mohon masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan buku ini.

12. LAMPIRAN I
LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI
1. PELAYANAN INFORMASI STATUS MUTU AIR
a. Jumlah sumber air : ………………………………………………
b. Disain pemantauan
NO SUMBER AIR LOKASI TARGET TAHUN PEMANTAUAN
PEMANTAUAN
(1) (2) (3) (4)
2009 2010 2011 2012 2013
1 ………………….. V V V V V
2 ………………… V V V V
3 ………………… V V V
4 ……………….. V V
5 ……………….. V
Catatan
(1) Nomor sumber mata air berdasarkan target tahun pemantauan.
(2) Sumber air mencakup sungai, mata air, danau dengan minimal 5 lokasi yang
diprioritaskan untuk Air Baku Air Minum (ABAM) selama periode waktu rencana target
SPM (misalnya antara 2009-2013).
(3) Lokasi pemantauan, diisi dengan informasi :

13. • Titik koordinat untuk setiap titik pantau (hulu, tengah dan hilir), jika tidak ada titik
koordinat dapat menampilkan peta lokasi.
• Nama daerah (desa, kecamatan, kabupaten/kota)
Keterangan tambahan:
• Penetapan titik pantau paling sedikit 3 (tiga) titik pantau yang mewakili daerah hulu,
tengah dan hilir dari setiap sumber air, sesuai dengan SNI 6989.57:2008.
Sedangkan parameter pemantauan Sesuai dengan kriteria mutu air kelas I
berdasarkan PP 82/2001 , meliputi fisika, kimia anorganik, mikrobiologi,
radioactivitas dan kimia organik
• Waktu pengambilan contoh air dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, mewakili
musim hujan dan kemarau.
(4) Target tahun pemantauan untuk tiap-tiap sumber air berdasarkan rencana SPM bidang
LH tahun 2009-2013

14. d. Penyebaran Informasi
Tempat dan waktu
No Media informasi Keterangan
publikasi
(1) (2) (3) (4)
1
2
3
Catatan:
(1) Nomor urut
(2) Media informasi dapat berupa papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dll
(3) Tempat dan waktu publikasi diisi lokasi dan kapan informasi disampaikan kepada
masyarakat
(4) Keterangan diisi pihak-pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi
e. Format Pencapaian Target
% Jml Sbr Air Yg
Jml Sbr Air Yg Dipantau
Dipantau Jml Sbr Air Yg Kualitasnya
Tahun
No Kualitasnya Telah Ditetpkn Dr Dittpkn Status
Pelaksanaan
Dittpkn Status Mt Hsl Identifikasi* Mutu Air &
Air & Diinformskn Diinformskn (3)/
(4)X100%
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2009 1 5 20
2 2010 2 5 40
3 2011
4 2012
5 2013
*Minimal 5 (lima) lokasi sumber air yang ditetapkan sebagai ABAM

15. 2. PELAYANAN INFORMASI STATUS MUTU UDARA AMBIEN
a. Jumlah kab/kota yang melakukan pemantauan kualitas udara mandiri (lampirkan)
: ………………………….
b. Jumlah kab/kota yang dipantau oleh instansi LH propinsi (lampirkan) :
……………………
c. Jumlah laboratorium di wilayah propinsi (lampirkan) :
…………………………………...........
d. Disain pemantauan
NO KAB/KOT LOKASI ALAMAT TARGET TAHUN PEMANTAUAN
A PEMANTAUA
N
2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4)
(5)
1 …………… v v v v V
…
2 ……………. V v v V
.
3 …………… v v V
…
4 ……………. V V
5 …………… V
…
6 Dst
Catatan:
(1) Nomor urut kabupaten/kota yang akan dipantau berdasarkan skala prioritas
(2) Semua kabupaten/kota harus dipantau

16. (3) Setiap kab/kota menetapkan 3 lokasi pemantauan (kawasan padat lalu
lintas/permukiman/kawasan industria) dan minimal 1 (satu) titik pantau pada setiap lokasi
pemantauan dan diambil 2 (dua) kali dalam setahun
(4) Berisi tentang alamat setiap lokasi pemantauan dan keterangan tentang lokasi setiap titik
pantau
(5) Berisi tentang perencanaan target tahun pemantauan setiap kab/kota

17. f. Penyampaian informasi
No Media informasi Tempat dan waktu publikasi Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1
2
3
4
Catatan:
(1) Nomor urut
(2) Media informasi dapat berupa papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dll
(3) Tempat dan waktu publikasi diisi lokasi dan kapan informasi disampaikan kepada
masyarakat
(4) Keterangan diisi pihak-pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi

18. g. Format Pencapaian Target
Prosentase Jml Kab/Kt
Jml Kab/Kt Yg
Yg Dipantau Kualitas
Dipantau Kualitas
Tahun Jml Kab/Kota Yg Udr Ambien & Diinfo
No Udr Ambien &
Pelaksanaan Ada Diwilayahnya* Status Mut Udr
Diinfo Status Mutu
Ambiennya
Udr Ambiennya
(3)/(4) X 100%
(1) (2) (3) (4) (5)
2009 2 10 20
2010 4 10 40
2011
2012
2013
* Misal : Jumlah Kab/Kota di suatu wilayah provinsi ada 10
3. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN
a. Jumlah PPNS dan PPLH : ………………………………………………………
b. Disai Pemantauan
Pengaduan Masy Yang Tahun Pemantauan
No
Ditindaklanjuti 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 A X
2 B X
3 C X
4 D X
5 E X
c. Jumlah pengaduan yang diterima pada tahun berjalan
Penanganan Pengaduan
Pejabat/insta Waktu Sumber (7)
Pokok
No Pengadu nsi tujan diterimanya klasifikasi Diteruskan ke Diserahkan ke KLH Dilakukan
Aduan
pengaduan pengaduan pengaduan dinas terkait atau inst. LH verifikasi
kab/kt lapangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (a) (b) (c)

19. Catatan:
(1) Nomor urut pengaduan yang diterima
(2) Pokok Aduan berisi tentang pokok permasalahan yang diadukan
(3) Pengadu berisi tentang identitas pengadu
(4) Pejabat/instansi tujuan pengaduan berisi tentang jabatan atau instansi pemerintah yang
menjadi tujuan pengadu
(5) Waktu diterimanya pengaduan berisi tentang tanggal diterimanya pengaduan
(6) Klasifikasi pengaduan berisi tentang kateggori pengaduan,apakah termasuk pengaduan
lingkungan atau pengaduan non-lingkungan. Pengaduan lingkungan dikategorikan lagi menjadi
kewenangan instansi LH provinsi, kab/kota atau KLH
(7) Penanganan pengaduan berisi tentang bentuk penanganan pengaduan berdasarkan klasifikasi
pengaduan. Bentuk penanganan pengaduan berupa: diteruskan ke dinas terkait bagi
pengaduan nin lingkungan, diserhakan ke KLH atau instansi LH kab/kota bagi pengaduan
lingkungan yang bukan kewenangan instansi LH provinsi dan dilakukan verifikasi lapangan
bagipengaduan lingkungan yang merupakan kewenangan instansi LH provinsi.
d. Jumlah pengaduan yang ditindalkanjuti pada tahun berjalan
TAHUN …………………………….
Jenis Waktu Usulan
Hasil
No. Pengaduan Pokok Aduan Diterimanya Tindak Keterangan
Verifikasi
Lingkungan Pengaduan Lanjut
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Catatan:
(1) Nomor urut pengaduan lingkungan berdasarkan hasil klasifikasi pengaduan yang diterima
(2) Jenis pengaduan dibedakan menjadi:
a. Pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air, udara atau tanah;
b. Perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, pembukaan lahan,
pembakaran atau kegiatan lainnya.
(3) Pokok aduan berisi tentang pokok permasalahan yang diadukan
(4) Waktu Diterimanya Pengaduan berisi tentang tanggal diterimanya pengaduan oleh unit
kerja yang menangani pengaduan.

20. (5) Hasil verifikasi pengaduan meliputi 2 yaitu:
a. Pengaduan tidak terbukti (tidak terjadi pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan & pengelolaan lingkungan; dan
b. Pengaduan terbukti, yang dibagi menjadi 3 kategori
yaitu:
1). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
2). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan
telah menimbulkan kerugian bagi orang atau lingkungan;
3). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau ada indikasi
tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009;
4). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena belum
adanya atau kesalahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.
(6) Usulan tindak lanjut dapat berupa: diinformasikan kepada pengadu & yang diadukan,
penerapan sanksi administrasi, penerapan saksi administrasi dan/atau penegakan hukum
perdata, penerapan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana dan
peninjauan kebijakan atau peraturan.
(7) Keterangan:
a. Target pencapaian untuk jenis pelayanan ini
berdasarkan jumlah pengaduan yang diterima setiap tahun (tidak akumulasi)
b. Apabila pengaduan lingkungan yang masuk belum
ditindaklanjuti pada tahun berjalan, maka ditindaklanjuti pada tahun berikutnya
c. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun
berjalan : ………………..
d.
e. Format Pencapaian Target
Prosentase Jumlah
Jumlah Pengaduan Jumlah
Tahun Pengaduan Yang
No Yang Pengaduan
Pelaksanaan Ditindaklanjuti
Ditindaklanjuti Yang Diterima
(3)/(4) X 100%
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2009 30 50 60
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013

21. LAMPIRAN II
LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR
a. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air (data
dilampirkan) :…………………………
b. Prioritas Jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau, (minimal 5
usaha dan/atau kegiatan)
NAMA JENIS LOKASI
NO USAHA/KEGIATAN USAHA/KEGIATA USAHA/KEGIATAN TARGET TAHUN PEMANTAUAN
N
200 201 201 201 2013
(1) (2) (3) (4) 9 0 1 2
(5)
1 X X X X X
2 X X X X
3 X X X
4 X X
5 X
Catatan:
(1) Nomor urut usaha/kegiatan yang akan dipantau
(2) Nama usaha/kegiatan yang akan dipantau, minimal 5 usaha/kegiatan
(3) Diisi jenis usaha/kegiatan dari usaha/kegiatan yang akan dipantau
(4) Diisi alamat lengkap dari usaha/kegiatan yang akan dipantau
(5) Rencana target tahun pemantauan dari setiap usaha/kegiatan yang akan dipantau
c. Format Laporan

22. Persyarata
Status n teknis Status
Usaha Persyara Param Kesimp DST
No (Ada/Tid (Kepmen (Ada/Ti BM THN I
/Kegiatan tan Adm eter* Thn I ….
ak) LH 51/95 dak)
Ps 6)
1
*Parameter disesuaiakan dengan jenis usaha/kegiatan dan berdasarkan PUU yang berlaku,
contoh : industri tekstik sesuai Kepmen. 51/95 tentang Baku mutu limbah cair untuk kegiatan
industry
Contoh Pemantauan Industri Tekstil
Persyarata
Status n teknis Status
Usaha/ Persyarata Paramet BM Kesimp
No (Ada/ (Kepmen (Ada/ THN I DST
Kegiatan n Adm er* (mg/l) THN I
Tidak) LH 51/95 Tidak)
Ps 6)
1 PT. ……. Izin
Tekstil usaha/ke
g IPLC BOD 60 …
Slrn
pemb
AMDAL lbh cair COD 150 …
Alt ukur
UKL/UPL debit TSS 50 …
Fenol
Dll Dll total 0,5 …
Krom
total 1,0 …
Minyak
dan
lemak 3,0 …
pH 6.0 -
9.0 …
Debit …
limbah
mak

23. d. Format Pencapaian Target
Jml Usaha Dan/Atau Keg Prosentase Jml Usaha
Jml Usaha
Tahun Yg Mentaati Persy Adm Dan/Atau Keg Yg Mentaati
No Dan/Atau Keg
Pelaksanaan & Tekns Pencghn Penc Persy Adm & Tekns Pencghn
Yang Diawasai
Air Penc Air (3)/(4) X 100%
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2009 1 5 20
2 2010 2 5 40
3 2011
4 2012
5 2013
2. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK
a. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang potensial mencemarai udara yang telah
diinventarisir (data dilampirkan): ………….
b. Matrik Pemantauan
NAMA JENIS
TARGET TAHUN PEMANTAUAN
USAHA YANG
NO POTENSIAL JENIS/USAHA ALAMAT
MENCEMARI 2009 2010 2011 2012 2013
UDARA
1 PT A Boiler X X X X X
2 PT B Kaca X X X X
3 PT C X X X
4 PT D X X
5 PT E X
6 Dll

24. c. Format Laporan
d. Hasil Pemantauan
1) Nama industri :…………………………..
2) Jenis industri yang dipantau: ………………………..
3) Lokasi industri yang dipantau:……………………….
4) Hasil pemantauan dengan menggunakan CEM:…..
5) Hasil pemantauan manual dan pihak – pihak yang terlibat:………………..
6) Jumlah terjadinya kasus/kerusakan:………………………………..
e. Format Pencapaian Target

25. JML USAHA
JML USAHA PROSENTASE JML USAHA
DAN/ATAU KEG SBR
DAN/ATAU KEG DAN/ATAU KEG SBR TDK
TAHUN TDK BGRK YG
SBR TDK BGRK YG BGRK YG MENTAATI PERSY
NO PELAKSANA MENTAATI PERSY
POTENSIAL MENC ADM & TEKNS PENCGHN
AN ADM & TEKNS
UDR YG TLH PENC UDR (3)/
PENCGHN PENC
DIINVENTARISASI (4) x 100%
UDR
(1) (2) (3) (4) (5)
3. PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK
PRODUKSI BIOMASSA
a. Matrik Penetapan Kerusakan Lahan Dan/Tanah
LUAS KERUSAKAN LAHAN TAHUN PEMANTAUAN
NO DAN/TANAH YANG DITETAPKAN
UTK PROD BIOMASSA 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 X X X X X
2 X X X X

26. 3 X X X
4 X X
5 X
b. Format Laporan
HASIL ANALISIS SIFAT DASAR TANAH TIPE LAHAN KERING
LOKASI PEMANTAUAN : ………………………….
TAHUN : ……………………
No Luas Hasil Pengukuran
Lahan Pada Titik Pantau
Kesimp
Parameter Ambang Kritis Ket
Tahun I
1 2 3 4 Dst
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 A ha Erosi Tebal
(mm/10 tanah
tahun) < 20 cm > 0,2 -< 1,3
20 - <50 1,3 - < 4,0
cm
50 - <100 4,0 - <9,0
cm
100 – 150 9,0 – 12
cm
>150 cm >12
Ketebalan solum (cm) <20
Kebatuan permukaan >40
(%)
Komposisi fraksi (%) < 18 koloid, > 80
pasir kuarsa
Berat isi (g/cm3) >1,4
Porositas total (%) <30; >70
Derajat pelulusan air <0,7; >8,0
(cm/jam)
pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5
Daya hantar >4,0
listrik/DHL (mS/cm)

27. No Luas Hasil Pengukuran
Lahan Pada Titik Pantau
Kesimp
Parameter Ambang Kritis Ket
Tahun I
1 2 3 4 Dst
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Redoks (mV) <200
Jumlah Mikroba >102
(cfu/g tanah)
HASIL ANALISIS SIFAT DASAR TANAH TIPE LAHAN BASAN
LOKASI PEMANTAUAN : ………………………….
TAHUN …………………………………………….
Hasil Pengukuran
Luas Pada Titik Pantau
No Parameter Ambang Kritis Kesimp Keterangan
Lahan 2 3 4 d
1
st
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
2 B ha Subsidensi >35 cm/5 tahun
gambut di untuk ketebalan
atas pasir gambut ≥3 m atau
kuarsa (cm 10 %/5 tahun
atau %) untuk ketebalan
gambur <3 m
Kedalaman <25 (dengan
lapisan pH≤2,5)
berpirit dari
permukaan
tanah (cm)
Kedalaman >25
air tanah
dangkal (cm)
Redoks untuk >100
tanah
berpirit (mV)
Redoks untuk >200
gambut (mV)
pH (H2O) <4,0;>7,0
1:2,5
Daya Hantar >4,0
Listrik/DHL

28. (mS/cm)
Jumlah <102
mikroba
(cfu/g tanah)
c. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah.
SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah (SK dengan
dilampiri peta lahan yang ditetapkan status kerusakannya).
d. Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah kepada masyarakat
Bukti-bukti penyebarluasan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah seperti Foto
Papan Pengumuman, Kliping Media Cetak, selebaran.
Daerah harus melampirkan:
1) Peta lahan potensi rusak skala 1:50.000
2) SK Bupati tentang penetapan kerusakan lahan/tanah
3) Bukti penyebaran informasi status
e. Format Pencapaian Target
Luas Lahan Yang
Prosentase Luas Lahan
Dittpkn &
Luas Lahan Yg Yang Dittpkn &
Tahun Diinformskn
No Diperuntukkn Utk Diinformskn Status Kerskn
Pelaksanaan Status Kerskn
Prod Biomassa Lhn/Tnh Utk Prod Biomassa
Lhn/Tnh Utk Prod
(3)/(4)X100%
Biomassa
(1) (2) (2) (3) (4)
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
4. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN
a. Jumlah PPNS dan PPLH : ………………………………………………………

29. b. Disai Pemantauan
Pengaduan Masy Yang Tahun Pemantauan
No
Ditindaklanjuti 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 A X
2 B X
3 C X
4 D X
5 E X
c. Jumlah pengaduan yang diterima pada tahun berjalan
Penanganan Pengaduan
Pejabat/insta Waktu Sumber (7)
Pokok
No Pengadu nsi tujan diterimanya klasifikasi Diteruskan ke Diserahkan ke KLH Dilakukan
Aduan
pengaduan pengaduan pengaduan dinas terkait atau inst. LH verifikasi
kab/kt lapangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (a) (b) (c)
Catatan:
(1) Nomor urut pengaduan yang diterima
(2) Pokok Aduan berisi tentang pokok permasalahan yang diadukan
(3) Pengadu berisi tentang identitas pengadu
(4) Pejabat/instansi tujuan pengaduan berisi tentang jabatan atau instansi pemerintah yang
menjadi tujuan pengadu
(5) Waktu diterimanya pengaduan berisi tentang tanggal diterimanya pengaduan
(6) Klasifikasi pengaduan berisi tentang kateggori pengaduan,apakah termasuk pengaduan
lingkungan atau pengaduan non-lingkungan. Pengaduan lingkungan dikategorikan lagi menjadi
kewenangan instansi LH provinsi, kab/kota atau KLH
(7) Penanganan pengaduan berisi tentang bentuk penanganan pengaduan berdasarkan
klasifikasi pengaduan. Bentuk penanganan pengaduan berupa: diteruskan ke dinas terkait bagi
pengaduan nin lingkungan, diserhakan ke KLH atau instansi LH kab/kota bagi pengaduan
lingkungan yang bukan kewenangan instansi LH provinsi dan dilakukan verifikasi lapangan
bagipengaduan lingkungan yang merupakan kewenangan instansi LH provinsi.
d. Jumlah pengaduan yang ditindalkanjuti pada tahun berjalan
Jenis Waktu Usulan
Hasil
No. Pengaduan Pokok Diterimanya Tindak Keterangan
Verifikasi
Lingkungan Aduan Pengaduan Lanjut
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

30. Catatan:
(1) Nomor urut pengaduan lingkungan berdasarkan hasil klasifikasi pengaduan yang diterima
(2) Jenis pengaduan dibedakan menjadi:
a. Pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air, udara atau tanah;
b. Perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, pembukaan lahan, pembakaran
atau kegiatan lainnya.
(3) Pokok aduan berisi tentang pokok permasalahan yang diadukan
(4) Waktu Diterimanya Pengaduan berisi tentang tanggal diterimanya pengaduan oleh unit
kerja yang menangani pengaduan.
(5) Hasil verifikasi pengaduan meliputi 2 yaitu:
a. Pengaduan tidak terbukti (tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan & pengelolaan lingkungan; dan
b. Pengaduan terbukti, yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu:
1). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
2). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan
telah menimbulkan kerugian bagi orang atau lingkungan;
3). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau ada indikasi
tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009;
4). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena belum
adanya atau kesalahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.
(6) Usulan tindak lanjut dapat berupa: diinformasikan kepada pengadu & yang diadukan,
penerapan sanksi administrasi, penerapan saksi administrasi dan/atau penegakan hukum
perdata, penerapan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana dan
peninjauan kebijakan atau peraturan.
(7) Keterangan:

31. a. Target pencapaian untuk jenis pelayanan ini
berdasarkan jumlah pengaduan yang diterima setiap tahun (tidak akumulasi)
b. Apabila pengaduan lingkungan yang masuk belum
ditindaklanjuti pada tahun berjalan, maka ditindaklanjuti pada tahun berikutnya
e. Format Pencapaian Target
Prosentase Jumlah
Jumlah
Tahun Jumlah Pengaduan Pengaduan Yang
No Pengaduan Yang
Pelaksanaan Yang Diterima Ditindaklanjuti
Ditindaklanjuti
(3)/(4) X 100%
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2009 30 50 60
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013