Thank you to Atika Purnamaratri and my tax team :)

1. PAJAK
PENGHASILAN
UMUM
Kelompok 2

2. PPh
pengertian
Subjek
pajak dan
wajib
pajak
Objek
pajak Penghasilan
kena pajak
Penghasilan
tidak kena
pajak
Tarif pajak
Cara
menghitung
pajak

3. PAJAK PENGHASILAN
(PPh)
PAJAK YANG DIKENAKAN
TERHADAP SUBJEK PAJAK
ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA
DALAM TAHUN PAJAK
Pengertian

4. Subjek Pajak
 orang pribadi
 warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan, menggantikan yang berhak
 badan
 bentuk usaha tetap (BUT).
Subjek Pajak
Dalam
Negeri
Subjek
Pajak Luar
Negeri
Tidak
termasuk
Subjek Pajak

5. Subjek Pajak Dalam Negeri

6. Subjek Pajak Luar Negeri
Orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di indonesia
yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di indonesia
Orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di indonesia
yang dapat menerima
penghasilan dari indonesia

7. Tidak termasuk Subjek Pajak
1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau
pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-
orang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama
mereka
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

8. Wajib Pajak
orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Wajib Pajak dalam negeri Wajib Pajak Luar negeri
Dikenakan pajak atas
penghasilan baik yang
diperoleh dari Indonesia
dan dari luar Indonesia
Dikenakan pajak
berdasarkan penghasilan
netto
Tarif pajak yang
digunakan adalah tarif
umum (Tarif UU PPh pasal
17)
Wajib menyampaikan SPT
Dikenakan pajak hanya
atas penghasilan yang
berasal dari sumber
penghasilan di Indonesia
Dikenakan pajak
berdasarkan penghasilan
bruto
Tariff pajak yang
digunakan adalah tariff
sepadan (Tarif UU PPh
pasal 26)
Tidak wajib
menyampaikan SPT
Perbedaan Wajib
Pajak

10. OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (1)
P E N G H A S I L A N
SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :
- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak,
DENGAN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN
Objek Pajak

11. a. bunga deposito dan tabungan-
tabungan lainnya;
b. penghasilan dari transaksi saham dan
sekuritas di bursa efek;
c. penghasilan dari pengalihan harta
berupa tanah dan atau bangunan
d. penghasilan tertentu, pengenaan
pajaknya diatur dengan PP
Objek Pajak yang dikenakan PPh
final Atas penghasilan :
Objek Pajak

12. Tidak termasuk
Obyek Pajak

13. Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi)
= penghasilan netto - PTKP
Dasar Pengenaan Pajak

14. Perhitungan PPh dengan Dasar Pembukuan
Perhitungan PPh dengan Dasar Norma
Penghitungan Penghasilan Netto
Wajib Pajak dalam Negeri

15. Penghasilan Kena Pajak bagi orang pribadi dan
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU
PPh No. 17 Tahun 2000, dihitung dengan
menggunakan Norma Penghitungan. Untuk Wajib
Pajak orang pribadi, dikurangi terlebih dahulu
dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang
diperbolehkan untuk tidak menyelenggarakan
pembukuan, maka Penghasilan Kena Pajaknya
dihitung dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Netto.
Norm
Menggunakan Norma

16. Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP)
• Mulai 1 Januari 2013 batas Penghasilan tidak
kena pajak ini atau yang disebut PTKP
(Penghasilan Tidak kena Pajak) dinaikkan
menjadi Rp 24.300.000 atau jika dihitung per
bulannya adalah Rp 2.025.000.
• Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri
Keuangan nomor: PMK-196/PMK.011/2012
tentang penyesuaian besarnya PTKP. Peraturan
ini berlaku definitif mulai 1 Januari 2013.

17. Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan
Jumlah
PTKP
TK 24.300.000,- - - 24.300.000,-
TK1 24.300.000,- -
2.025.000
26.325.000,-
TK2 24.300.000,- -
4.050.000
28.350.000,-
K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,-
K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
K/2 24.300.000,- 2.025.000 4.050.000 30.375.000,-
K/3 24.300.000,- 2.025.000 6.075.000 32.400.000,-
PTKP

18. Tarif Pajak
WP OP
WP Badan
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00
Di atas Rp 500.000.000,00
5%
15%
25%
30%
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 4.800.000.000,00
Di atas Rp 4.800.000.000,00 – Rp
25%
12.5%

19. a. Wajib Pajak Orang Pribadi
Bapak Agus (K/2) seorang pengusaha ukiran di Jepara,
data penjualan ukiran di tahun 2009 menurut pembukuan
yang dibuat adalah sebesar Rp 650.000.000, Harga Pokok
Penjualan sebesar Rp 300.000.000. Biaya-biaya untuk
memproduksi ukiran meliputi biaya operasional Rp
15.000.000, biaya administrasi Rp 17.500.000. Pada tahun
2009 Bapak Agus juga menerima penghasilan dari sewa
mesin yang disewakannya sebesar Rp 20.000.000. Hitunglah
berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang apabila
masih terdapat sisa kerugian tahun 2005 sebesar Rp
25.000.000 ?
Contoh perhitungan
pajak penghasilan (PPH)
LET SEE THE EXPLAINATION ON THE NEXT
SLIDE

20. Penghitungan dengan cara biasa / pembukuan :
Peredaran Usaha Rp 650.000.000
Harga Pokok Penjualan Rp 300.000.000 -
Penghasilan Bruto Rp 350.000.000
Biaya yang diperkenankan
(Biaya Opr dan Adm) Rp 32.500.000 -
Penghasilan Neto Usaha Rp 317.500.000
Penghasilan Lain-lain Rp 20.000.000 +
Penghasilan Netto Dalam Negeri Rp 337.500.000
Penghasilan Netto Luar Negeri Rp ___0+
Penghasilan Netto Rp 337.500.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn) Rp 25.000.000 -
Penghasilan Netto setelah Kompensasi Rp 312.500.000
PTKP Rp 19.800.000 -
PKP Rp 292.700.000
Pajak Penghasilan Terhutang :
5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15 % x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000
25% x Rp 42.700.000 = Rp 10.675.000 +
Rp 43.175.000

21. b. Wajib Pajak Badan
PT. INDO KOMP adalah perusahaan yang bergerak pada
jual beli sparepart komputer, berdasarkan pembukuan
tahun 2009 diketahui data-data sebagai berikut :
Penerimaan bruto sebesar Rp 4.500.000.000, persediaan per
1 Januari 2009 sebesar Rp 1.000.000.000, pembelian selama
tahun 2009 Rp 2.500.000.000 dan persediaan per 31
Desember 2009 Rp 500.000.000, sedangkan biaya
administrasi dan operasional Rp 450.000.000 dan masih
terdapat sisa kerugian tahun 2005 Rp 125.000.000.
Hitunglah berapa besarnya PPh terutang yang harus
dibayar ?
Contoh perhitungan
pajak penghasilan (PPH)
LET SEE THE EXPLAINATION ON THE NEXT
SLIDE

22. Penghitungan dengan cara biasa / pembukuan :
Peredaran Usaha Rp 4.500.000.000
Harga Pokok Penjualan Rp 3.000.000.000 -
Penghasilan Bruto Rp 1.500.000.000
Biaya yang diperkenankan
(Biaya Opr dan Adm) Rp 450.000.000 -
Penghasilan Neto Usaha Rp 1.050.000.000
Penghasilan Lain-lain Rp _____ 0 +
Penghasilan Netto Dalam Negeri Rp 1.050.000.000
Penghasilan Netto Luar Negeri Rp _____ 0 +
Penghasilan Netto Rp 1.050.000.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn) Rp 125.000.000_-
PKP Rp 925.000.000
Pajak Penghasilan Terhutang :
28% x Rp 925.000.000 = Rp 259.000.000

23. c. Perhitungan Norma
Contoh perhitungan
pajak penghasilan (PPH)