SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 154
Baixar para ler offline
KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
Jakarta - 2012
KEMENTERIAN SOSIAL
DALAM ANGKA
PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
i
Menteri Sosial Republik Indonesia
KATA SAMBUTAN
	 Data dan informasi merupakan komponen yang sangat diperlukan
dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Khususnya
data tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi
dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan sasaran utama dalam
pembangunan kesejahteraan sosial. Data itu tentunya harus disajikan dalam
suatu media yang mudah dibaca dan dimengerti oleh unit-unit teknis maupun
penunjang di lingkungan Kementerian Sosial, pemangku kepentingan dan
masyarakat umum yang membutuhkan dalam sebuah media informasi Booklet
Kementerian Sosial Dalam Angka.
	 Kementerian Sosial Dalam Angka ini harapan saya tentunya memuat data
kuantitatif yang memberi gambaran umum tentang data PMKS yang meliputi
kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial dan
ii
penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi
dan diskriminasi, data data program, kepegawaian, pendidikan, anggaran dan
data PSKS.
	 SayamenyambutbaikdenganditerbitkannyaBookletKementerianSosial
Dalam Angka ini yang tentu saja akan bermanfaat untuk menjadi suatu langkah
awal bagi semua pihak yang membutuhkan dalam penyusunan perencanaan
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan memberikan feed back dalam
evaluasi program kegiatan agar tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil guna.
								Menteri Sosial RI
							 Salim Segaf Al Jufrie
iii
KATA PENGANTAR
	 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAHYang Maha Kuasa karena
atas karunia dan rahmat-NYA, booklet Kementerian Sosial Dalam Angka Tahun
2012 ini dapat terselesaikan. Booklet ini merupakan refleksi pembangunan
kesejahteraan sosial. Data dan informasi sangat berperan penting dalam proses
pengambilan keputusan pada institusi pemerintah dan non pemerintah. Booklet
Kementerian Sosial Dalam Angka Tahun 2012 ini disusun untuk memberikan
informasikepadaunit-unitteknismaupunpenunjangdilingkunganKementerian
Sosial, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum yang membutuhkan.
	 Booklet Kementerian Sosial Dalam AngkaTahun 2012, adalah hasil upaya
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai unsur Kelompok Kerja
Penyelarasan data dasar, data program, data SDM Kesos, maupun data anggaran
dari seluruh Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Sosial, serta dukungan
data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yakni data kemiskinan Pendataan Program
Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.
	 Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh
pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan booklet
ini. Selanjutnya kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam
iv
penyusunan booklet ini. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan kritik dan
saran yang membangun bagi penyempurnaannya.
						 Jakarta, Desember 2012
						Kepala Badan Pendidikan dan
					 Penelitian Kesejahteraan Sosial
						 R. Harry Hikmat
v
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN......................................................................................................... 	i
KATA PENGANTAR........................................................................................................ 	iii
KEMENTERIAN SOSIAL DALAM ANGKA............................................................................ 	1
1.	 Data Kemiskinan........................................................................................................................... 	3
	 - PMKS (berdasarkan kelompok sasaran)...................................................................................... 	4
	 - Data Kemiskinan........................................................................................................................ 	5
2.	 Data Ketelantaran......................................................................................................................... 	18
3.	 Data Keterpencilan....................................................................................................................... 	49
4.	 Data Disabilitas (Kecacatan)......................................................................................................... 	52
5.	 Ketunaan sosial dan Penyimpangan Perilaku............................................................................... 	63
6.	 Korban Bencana........................................................................................................................... 	69
7.	 KTK, Eksploitasi dan Diskriminasi.................................................................................................. 	72
8.	PSKS
9.	 Data Program Kesejahteraan Sosial.............................................................................................. 	77
	 - Data kegiatan pembangunan kesos........................................................................................... 	78
10.	Data Manajemen Program Kesejahteraan Sosial .......................................................................... 	115
	 - SDM ( staf, struktural dan fungsional)........................................................................................ 	118
	 - Produk hukum............................................................................................................................ 	126
vi
11.	Data Anggaran Program Kesejahteraan Sosial............................................................................. 	134
12.	Skema Program............................................................................................................................ 	140
	 -PENGENTASANKEMISKINAN:KemanaArahnya–SuatuRenungan.................................................. 	141
	- Posisistrategisprogramkesejahteraansosial(skemakebijakanpenganankemiskinan)......................................... 	142
	 - Program Prioritas Nasional : Perlindungan Sosial....................................................................... 	143
KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN SOSIAL
DALAM ANGKA
PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Badan Pendidikan dan
Penelitian Kesejahteraan Sosial
Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial
Jakarta - 2012
3
DATA KEMISKINAN
PMKS Berdasarkan Kelompok Sasaran Tahun 2011
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1999-2011
Skenario Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2014
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Sangat Miskin di Indonesia, Tahun 2008
- 2011
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2011
Jumlah Penduduk Sangat Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2011
Persentase Penduduk Sangat Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2011
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Data Susenas 2011 dan PPLS 2011
Persentase Rumah Tangga PPLS 2011 Dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan
Menurut Provinsi dan Status Kesejahteraannya
Disparitas Kemiskinan Antara Kota dan Desa Tahun 2004 – 2011
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Berdasarkan Kategori Kemiskinan Dan Tahun
Pendataan Tahun 2005 - 2011
Distribusi rumah tangga sasaran (RTS) berdasarkan kategori kemiskinan Tahun 2011
Data Anggota Rumah Tangga Sasaran (ARTS) Berdasarkan Provinsi, Hasil Pendataan
Kemiskinan Tahun 2011
4
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN TAHUN 2011
Kelompok Sasaran Jenis PMKS Jumlah Sumber Data
1. Kemiskinan Fakir Miskin , Wanita Rawan
Sosial Ekonomi
2,5 juta
RTSM
Pendataan Program
Perlindungan Sosial
Tahun 2011, BPS (PPLS
2011)
2. Ketelantaran Anak Telantar, Anak Balita
Telantar, Lanjut Usia Telantar
7.191.551
Jiwa
BPS, Survey Sosial
Ekonomi Nasional
(Susenas) Tahun 2009
3. Kecacatan Orang dengan Kecacatan , Anak
dengan Kecacatan
2.126.785
Jiwa
BPS, Susenas Tahun
2009
4. Keterpencilan Komunitas Adat Tepencil 213.080
KK
Pendataan Dit. PKAT,
2009
5. Ketunaan dan
Penyimpangan Perilaku
Tuna Susila, Pengemis,
Gelandangan, Bekas Warga
Binaan Lapas, ODHA , Korban
NAPZA
3.872.287
Jiwa
Dinas Sosial Provinsi
6. Korban Bencana Korban Bencana Alam , Korban
Bencana Sosial
1.416.744
KK
Dinas Sosial Provinsi
7. KTK, Eksploitasi dan
Diskriminasi
Korban Tindak Kekerasan,
Pekerja Migran Bermasalah
Sosial
889.987
Jiwa
Dinas Sosial Provinsi
5
PERKEMBANGAN JUMLAH DAN PERSENTASE
PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA 1999 - 2011
Sumber: BPS, diolah dari Susenas dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)
6
SKENARIO PENCAPAIAN PENURUNAN
ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2014
Sumber: BPS, diolah dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)
7
PERKEMBANGAN JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK
SANGAT MISKIN DI INDONESIA, 2008 - 2011
Sumber : BPS, Susenas
8
Pulau
Jumlah Penduduk Miskin (000)
Persentase Penduduk Miskin
(%)
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sumatera 2.135,75 4.315,91 6.451,66 10,63 13,80 12,56
Jawa 7.518,72 9.208,27 16.726,99 9,32 16,12 12,14
Bali & Nusa
Tenggara
658,13 1.415,78 2.073,91 12,63 17,57 15,63
Kalimantan 265,44 704,11 969,55 4,49 8,70 6,92
Sulawesi 354,98 1.789,60 2.144,58 6,00 15,35 12,20
Maluku & Papua 113,74 1.538,52 1.652,26 5,70 35,20 25,95
Indonesia 11.046,75 18.972,18 30.018,93 9,23 15,72 12,49
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
MENURUT PULAU TAHUN 2011
Sumber : BPS, Susenas Maret 2011
9
JUMLAH PENDUDUK SANGAT MISKIN MENURUT
PROVINSI DI INDONESIA, TAHUN 2011
Sumber : BPS, Susenas Maret 2011
10
PERSENTASE PENDUDUK SANGAT MISKIN MENURUT
PROVINSI DI INDONESIA, TAHUN 2011
Sumber : BPS, Susenas Maret 2011
11
PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT
DATA SUSENAS 2011 DAN PPLS 2011
Sumber : BPS, Diolah dari Susenas 2011 dan PPLS 2011
12
Tidak Bekerja Pertanian Industri Lainnya
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Miskin 12,99 8,39 4,64 64,65 57,78 56,11 11,29 8,81 8,45 24,06 25,03 30,81
Tidak
Miskin
13,20 5,85 6,12 47,37 34,60 31,00 9,83 10,67 10,87 42,81 48,89 52,00
Sumber: Susenas 2009, 2010, 2011
PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN, TIDAK MISKIN DAN PERBANDINGAN
PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN MENURUT SUMBER PENGHASILAN UTAMA
KEPALA RUMAH TANGGA, 2009 - 2011
13
PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA
PEREMPUAN DAN STATUS KESEJAHTERAANNYA
Sumber : TNP2K, diolah dari PPLS 2011
14
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
12.13%
11.68% 13.47%
12.52%
11.65%
10.72%
9.87%
9.23%
20.11%
19.98% 21.81%
20.37%
18.93%
17.35%
16.56%
15.72%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kota 12.13% 11.68% 13.47% 12.52% 11.65% 10.72% 9.87% 9.23%
Desa 20.11% 19.98% 21.81% 20.37% 18.93% 17.35% 16.56% 15.72%
DISPARITAS KEMISKINAN ANTARA KOTA DAN DESA
TAHUN 2004 - 2011
Sumber: BPS, Susenas 2011
Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa
15
JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) BERDASARKAN
KATEGORI KEMISKINAN DAN TAHUN PENDATAAN
TAHUN 2005 - 2011
*) PPLS 2011 memperbesar cakupan RTS hingga 40% rumah tangga ekonomi terbawah sehingga menambah kelompok
rentan dalam klasifikasi RTS. Kelompok penduduk ini hampir tidak miskin namun rentan terhadap guncangan (shock)
gejolak ekonomi, sakit, PHK, dsb.
RUMAH TANGGA
SASARAN (RTS)
Pendataan Sosial
Ekonomi (PSE)
2005
Pendataan Program
Perlindungan Sosial
(PPLS)
2008
PPLS 2011 (40%)
(angka sementara)
RTS
Komposisi
(%) RTS
Komposisi
(%) RTS
Komposisi
(%)
Komposisi
(%)
Sangat Miskin
0,8 GKN
3,9 juta 20,4 2,9 juta 17,1 2,5 juta 16,1 10,0
Miskin
1,0 GKN
8,2 juta 43,1 6,8 juta 39,1 3,8 juta 24,5 15,0
Hampir Miskin
1,2 GKN
6,9 juta 36,5 7,6 juta 43,8 9,2 juta 59,4 37,0
TOTAL 1: 19,1 juta 100% 17,5 juta 100% 15,5 juta 100% -
Rentan *) - - - - 9,72 juta 38,0
TOTAL 2:
25,22
juta**
100%
Sumber: PSE 05; PPLS 2008; PPLS 2011 (data mikro kemiskinan)
16
DISTRIBUSI RUMAH TANGGA SASARAN (RTS)
BERDASARKAN KATEGORI KEMISKINAN
TAHUN 2011
2,197,034
5,543,102
13,454,657
21,201,926
313,893 734,215
2,042,857
3,665,152
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Sangat Miskin
[SM]
Miskin
[M]
Hampir Miskin
[HM]
Rentan Miskin
[RM]
Perdesaan
Perkotaan
Sumber : diolah dari PPLS-2011, BPS
17
DATA ANGGOTA RUMAH TANGGA SASARAN (ARTS)
BERDASARKAN PROVINSI, HASIL PENDATAAN KEMISKINAN TAHUN 2011
Sumber : Basis Data Terpadu Tahun 2011, TNP2K
2,632,966
4,678,936
1,813,972
1,567,920
993,110
3,026,467
708,492
3,607,897
288,925
377,192
1,348,085
16,260,690
15,758,436
1,669,788
15,338,972
3,710,926
1,078,141
2,778,691
2,924,497
1,701,585
623,118
944,237
892,157
890,585
1,252,415
3,820,721
1,273,100
605,492
649,217
832,527
361,200
423,569
1,937,982
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
D I YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BANTEN
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA BARAT
PAPUA
Jumlah seluruh ARTS
di Indonesia : 95.102.220 Jiwa
18
DATA KETELANTARAN
Persentase Balita Terlantar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2006 dan Tahun 2009.
Persentase Balita Terlantar Yang Tidak Diberi ASI Selama Seminggu Terakhir Menurut
Jenis Kelamin, Tahun 2006 dan 2009.
Persentase Balita Terlantar Menurut Lapangan Usaha Utma Ibu Kandung/Penanggung
Jawab Balita Seminggu Terakhir, 2006 dan 2009.
Persentase Balita Terlantar Yang Sakit dan Tidak Diobati , Tahun 2006 dan 2009.
Persentase Anak Terlantar Menurut Keberadaan Orang Tua Kandung
Proporsi Anak Terlantar Menurut Tipe Daerah, Tahun 2003, 2006 dan 2009
Proporsi Anak Terlantar Tahun 2003, 2006 dan 2009
Persentase Anak Terlantar Menurut Alasan Tidak/Belum Pernah Atau Tidak Bersekolah
Lagi, Tahun 2003, 2006 dan 2009
Jumlah Anak Terlantar (6 – 18 Tahun) Tahun 2009 dan 2011
Jumlah Anak Balita Terlantar (0 – 5 Tahun) Tahun 2009 dan 2011
19
DATA KETELANTARAN
Persentase Lanjut Usia Berdasarkan Keterlantaran.
Persentase Lanjut Usia Menurut Jenis Kelamin dan Kategori Keterlantaran Tahun 2009
Persentase Lanjut Usia Terlantar Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Tahun
2003, 2006 dan 2009.
Persentase Lanjut Usia Terlantar Menurut Frekuensi Makan Makanan Pokok Selama
Seminggu Terakhir, Tahun 2003, 2006 dan 2009.
Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
Seminggu Terakhir, Tahun 2003, 2006 dan 2009.
Persentase Penduduk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Tipe Daerah, Tahun
2009, 2010 dan 2011.
Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Sebagai Kepala Rumah Tangga Menurut
Kelompok Umur, Tahun 2009 – 2011.
Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan,
Tahun 2009 – 2011.
Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan,
Tahun 2009 – 2011.
20
DATA KETELANTARAN
Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kategori Kelayakan Rumah
Tempat Tinggal, Tahun 2009 – 2011.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kelayakan Rumah Tempat Tinggal Dan Tipe Daerah,
Tahun 2011.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Dan Tipe Daerah, Tahun 2011
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Dan Tipe Daerah, Tahun 2011
Persentase Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Sendiri, Sumber
Penerangan Bukan Listrik, Dan Jarak Sumber Air Minum Ke Tempat Pembuangan
Kotoran/Tinja Kurang Dari 10 Meter Menurut Tipe Daerah, Tahun 2011.
Persentase Rumah Tangga Di Rumah Tidak Layak Huni Menurut Bangunan Fisik Rumah,
Tahun 2009, 2010 dan 2011.
Persentase Rumah Tangga Di Rumah Tidak Layak Huni Menurut Penggunaan Fasilitas
Tempat Buang Air Besar, Tahun 2009, 2010 dan 2011
Persentase Rumah Tangga Di Rumah Tidak Layak Huni, Tahun 2009 – 2011.
21
PERSENTASE BALITA TERLANTAR MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2006 DAN TAHUN 2009
Sumber : BPS, Susenas MSBP 2006 dan 2009
22
PERSENTASE BALITA TERLANTAR YANG TIDAK DIBERI ASI
SELAMA SEMINGGU TERAKHIR MENURUT JENIS KELAMIN,
TAHUN 2006 DAN 2009
Sumber : BPS, Susenas MSBP 2006 dan 2009
23
*) Sektor Industri, Listrik, Gas, Air, Konstruksi, Keuangan, Transportasi dan Komunikasi
Sumber : BPS RI - Susenas MSBP 2006 dan 2009
PERSENTASE BALITA TERLANTAR MENURUT LAPANGAN USAHA
UTAMA IBU KANDUNG/PENANGGUNG JAWAB BALITA SEMINGGU
TERAKHIR, 2006 DAN 2009
24
PERSENTASE BALITA TERLANTAR YANG SAKIT DAN TIDAK DIOBATI,
TAHUN 2006 DAN 2009
Sumber : BPS, Susenas MSBP 2006 dan 2009
25
12,38
2,55
1,07
83,28
0,72
0 20 40 60 80 100
Yatim
Piatu
Yatim Piatu
Lengkap
Tidak tahu
TOTAL
Sumber : Analisis Deskriptif PMKS, BPS 2006
PERSENTASE ANAK TERLANTAR MENURUT KEBERADAAN
ORANG TUA KANDUNG
26
PROPORSI ANAK TERLANTAR MENURUT TIPE DAERAH,
TAHUN 2003, 2006 DAN 2009
*) Anak Usia 5 – 18 Tahun
Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
27
3.67
4.05
7.67
7.28
5.75 5.66
6.70
6.30
4.85
5.13
6.05
5.55
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2003 2006 2009
5 – 6 tahun 7 – 12 tahun 13 – 15 tahun 16 – 17*) tahun
PROPORSI ANAK TERLANTAR TAHUN 2003, 2006 DAN 2009
*) Untuk Tahun 2003, Anak Kelompok Umur 16 – 18 Tahun
Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
28
PERSENTASE ANAK TERLANTAR MENURUT ALASAN TIDAK/BELUM
PERNAH ATAU TIDAK BERSEKOLAH LAGI,
TAHUN 2003, 2006 DAN 2009
*) Anak Usia 5 – 18 Tahun
*) Termasuk mengurus rumah tangga, sekolah jauh, cacat, tidak diterima, menunggu pengumuman, merasa pendidikan cukup
Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
29
JUMLAH ANAK TERLANTAR (6-18 TAHUN)
TAHUN 2009 dan 2011
Sumber : Data Susenas BPS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009
2011
3,176,462 3,115,777
30
JUMLAH ANAK BALITA TERLANTAR (0-5 TAHUN)
TAHUN 2009 dan 2011
Sumber : Data Susenas BPS
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
2009
2011
1,186,941
1,224,168
31
Sumber : Susenas BPS 2009
Terlantar
16%
Rawan
terlantar
26%
Tidak Terlantar
58%
PERSENTASE LANJUT USIA BERDASARKAN
KETERLANTARAN
Jumlah lanjut usia terlantar di Indonesia : 2.851.606
32
14.90 14.65 14.76
24.85 26.16 25.55
60.26 59.20 59.68
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Laki-laki (L) Perempuan(P) L+P
Tidak
Telantar
Hampir
Telantar
Telantar
PERSENTASE LANSIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KATEGORI
KETELANTARAN TAHUN 2009
Sumber : BPS, Susenas Modul 2009
33
88.92
92.25 91.25
9.26
6.26 6.70
1.23
0.77
0.98 0.80 0.72 1.08
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
< SD/Sederajat SD/Sederajat SMP/Sederajat SM/Sederajat +
2003 2006 2009
PERSENTASE LANSIA TELANTAR MENURUT PENDIDIKAN
TERTINGGI YANG DITAMATKAN, TAHUN 2003, 2006 DAN 2009
Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
34
16.46
28.89
47.87
83.53
71.11
52.13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2003 2006 2009
≤13kali ≥14kali
PERSENTASE LANSIA TELANTAR MENURUT FREKUENSI MAKAN
MAKANAN POKOK SELAMA SEMINGGU TERAKHIR,
TAHUN 2003, 2006, DAN 2009
Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
35
PERSENTASE LANSIA TELANTAR YANG BEKERJA MENURUT STATUS
PEKERJAAN UTAMA SEMINGGU TERAKHIR,
TAHUN 2003, 2006 DAN 2009
Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
36
PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI
MENURUT TIPE DAERAH, TAHUN 2009, 2010 DAN 2011
Sumber : BPS, Susenas KOR 2009, 2010 dan 2011
37
9.87 9.72 8.55
34.29
37.95 35.90
55.84
52.32
55.55
0
10
20
30
40
50
60
18 – 30 Tahun 31 – 44 Tahun 45 – 59 Tahun
2009 2010 2011
PERSENTASE PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI SEBAGAI
KEPALA RUMAH TANGGA MENURUT KELOMPOK UMUR,
TAHUN 2009 – 2011
Sumber : BPS, Susenas KOR 2009, 2010 dan 2011
38
PERSENTASE PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI MENURUT
PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN, TAHUN 2009 - 2011
Sumber : BPS, Susenas KOR 2009, 2010 Dan 2011
39
15,71
13,94 14,79
9,48 9,64 9,26
33,78 31,54
36,24
41,03
44,88
39,72
0
10
20
30
40
50
Berusaha Sendiri Berusaha Dibantu Buruh Pekerja Keluarga
2009 2010 2011
PERSENTASE PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI YANG
BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN, TAHUN 2009 - 2011
Sumber : BPS, Susenas KOR 2009, 2010 dan 2011
40
28,16
25,51
9,12
25,70 25,43
14,42
46,13
49,06
76,47
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Tidak Layak Huni Hampir Tidak Layak Huni Layak Huni
2009 2010 2011
PERSENTASE PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI MENURUT
KATEGORI KELAYAKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL,
TAHUN 2009 - 2011
Sumber : BPS, Susenas Modul 2009, 2010 dan 2011
41
0
20
40
60
80
100
Tidak Layak Huni Hampir Tidak Layak
Huni
Layak Huni
2.31
8.01
89.68
15.2
20.52
64.28
8.81
14.32
76.87
Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KELAYAKAN RUMAH
TEMPAT TINGGAL DAN TIPE DAERAH, TAHUN 2011
Sumber : BPS, Susenas 2011
42
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT JENIS ATAP DAN
TIPE DAERAH, TAHUN 2011
Sumber : BPS, Susenas 2011
43
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT JENIS DINDING DAN
TIPE DAERAH, TAHUN 2011
Sumber : BPS, Susenas 2011
44
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT JENIS LANTAI
DAN TIPE DAERAH, TAHUN 2011
Sumber : BPS, Susenas 2011
45
0
10
20
30
40
50
Tidak Memiliki Fasilitas Tempat
Buang Air Sendiri
Sumber Penerangan Bukan
Listrik
Jarak Sumber Air Minum Utama
Ke Tempat Pembuangan
Kotoran/Tinja<10m
25.55
0.65
13.54
43.88
9.60
14.57
34.80
5.17
14.06
Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI FASILITAS
BUAG AIR SENDIRI, SUMBER PENERANGAN BUKAN LISTRIK, DAN
JARAK SUMBER AIR MINUM KE TEMPAT PEMBUANGAN
KOTORAN/TINJA KURANG DARI 10 METER MENURUT TIPE DAERAH,
TAHUN 2011
Sumber : BPS, Susenas 2011
46
Jenis Dinding
56,51
43,49
55,99
44,01
58,49
41,51
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Bukan Bambu/Lainnya Bambu/Lainnya
2009 2010 2011
Jenis Atap
25,94
74,06
27,04
72,96
27,70
72,30
0
20
40
60
80
Bukan Daun/Lainnya Daun/Lainnya
2009 2010 2011
Jenis Lantai
50,9
49,1 50,5949,41
45,67
54,33
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Bukan Tanah Tanah
2009 2010 2011
PERSENTASE RUMAH TANGGA DI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
MENURUT BANGUNAN FISIK RUMAH, TAHUN 2009, 2010 DAN 2011
Sumber : BPS, Susenas 2009 - 2011
47
PERSENTASE RUMAH TANGGA DI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
MENURUT PENGGUNAAN FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR,
TAHUN 2009, 2010 DAN 2011
Sumber : BPS, Susenas 2009 - 2011
48
PERSENTASE RUMAH TANGGA DI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI,
TAHUN 2009 - 2011
Sumber : BPS, Susenas 2009 - 2011
49
DATA KETERPENCILAN
Data Komunitas Adat Terpencil Yang Belum Diberdayakan Tahun 2012
Data Komunitas Adat Terpencil Yang Sudah Diberdayakan Tahun 2012
50
Sumber data : Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
DATA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
YANG BELUM DIBERDAYAKAN TAHUN 2012
8373
2260
1774
3806
843
747
0
0
1021
0
0
0
883
0
1151
17325
4970
1046
4698
3339
3806
10967
2315
5426
2521
1299
6347
4224
4529
25027
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Jumlah KAT yg belum
diberdayakan : 118.697 KK
51
Sumber data : Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
DATA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
YANG SUDAH DIBERDAYAKAN TAHUN 2012
2794
1576
3230
4552
3973
2737
2284
1798
788
2149
1445
1582
3424
1382
2108
5149
5697
2375
3568
4137
1020
7215
2745
3053
1677
1121
3185
2439
1713
7596
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Jumlah KAT yg sudah
diberdayakan : 88.512 KK
52
DATA DISABILITAS
Populasi Orang Dengan Disabilitas Berat Tahun 2012 di 33 Provinsi.
Estimasi Presentasi Jenis Orang Dengan Disabilitas
Klasifikasi Orang Dengan Disabilitas di 24 Provinsi
Jumlah Orang Dengan Disabilitas Berdasarkan Jenis Gangguan di 24 Provinsi Tahun 2007 - 2009
Jumlah Orang Dengan Disabilitas Berdasarkan Kelompok Umur di 24 Provinsi Tahun 2007 - 2009
Jumlah Orang Dengan Disabilitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan di 24 Provinsi , 2007 - 2009
Jumlah Orang Dengan Disabilitas Berdasarkan Jenis Pekerjaan di 24 Provinsi, Tahun 2007 - 2009
Penerima Manfaat Asistensi Sosial Lembaga Kesos Orang Dengan Disabilitas Tahun 2012
Penerima Manfaat Asistensi Sosial Orang Dengan Disabilitas Berat Tahun 2012 di 33 Provinsi
Penerima Manfaat Asistensi Sosial Orang Dengan Disabilitas Berat Tahun 2012 Berdasarkan
Bantuan Yang Diberikan
53
Sumber : Dit. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, 2012
89,789
56,806
413,701
495,028
57,242
106,984
53,570
55,081
541,548
59,591
86,229
118,648
33,986
89,293
71,850
90,822
81,481
90,358
78,356
103,343
90,236
74,005
120,224
107,709
116,129
126,142
47,692
89,412
145,212
100,117
104,625
12,533
2762
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
SULAWESI SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
BALI
JAWA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
SUMATERA UTARA
JAMBI
LAMPUNG
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI TENGAH
MALUKU
BANTEN
DKI JAKARTA
BENGKULU
KALIMANTAN TENGAH
SULAWESI UTARA
GORONTALO
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SULAWESI TENGGARA
KEPULAUAN RIAU
RIAU
KALIMANTAN TIMUR
PAPUA
MALUKU UTARA
NAD
SULAWESI BARAT
PAPUA BARAT
POPULASI ORANG DENGAN DISABILITAS BERAT
TAHUN 2012 di 33 PROVINSI
Jumlah Populasi ODK Berat :
3.342.303 Jiwa
54
No Jenis Orang Dengan Kecacatan Jumlah (jiwa) Prosentase (%)
1 Tuna Netra (buta) 338,672 15,93
2 Tuna Rungu (tuli) 223,655 10,52
3 Tuna Wicara (bisu) 151,371 7,12
4 Tuna Rungu dan Wicara (bisu tuli) 73,560 3,46
5 Tuna Daksa (cacat fisik) 717,312 33,74
6 Tuna Grahita (cacat mental) 290,837 13,68
7 Tuna Daksa dan Grahita 149,458 7,03
8 Tuna Laras 181,135 8,52
TOTAL 2,126,000 100
ESTIMASI PRESENTASI JENIS ORANG DENGAN DISABILITAS
Sumber: Pusdatin dan Direktorat Orang Dengan Kecacatan
55
NO PROVINSI ODK RINGAN ODK SEDANG ODK BERAT JUMLAH
1 SUMATERA UTARA 38,916 16,039 3,596 58,551
2 SUMATERA BARAT 14,617 8,655 1,736 25,008
3 RIAU 7,695 4,037 792 12,524
4 JAMBI 8,244 5,072 1,648 14,964
5 SUMATERA SELATAN 19,753 9,267 2,971 31,991
6 BENGKULU 8,059 2,786 1,494 12,339
7 LAMPUNG 26,774 11,886 4,217 42,877
8 KEP. BANGKA BELITUNG 2,680 1,672 421 4,773
9 KEPULAUAN RIAU 1,797 725 339 2,861
10 DKI JAKARTA 11,026 6,435 4,252 21,713
11 JAWA BARAT 88,456 49,317 14,510 152,283
12 JAWA TENGAH 151,424 176,373 56,046 383,843
13 D I YOGYAKARTA 11,569 19,769 8,712 40,050
14 JAWA TIMUR 111,843 204,804 66,125 382,772
15 BANTEN 10,586 19,557 9,387 39,530
16 BALI 4,232 2,552 1,986 8,770
17 NUSA TENGGARA BARAT 9,646 4,847 1,599 16,092
18 NUSA TENGGARA TIMUR 24,254 10,249 4,147 38,650
19 KALIMANTAN BARAT 9,895 5,236 1,537 16,668
20 KALIMANTAN SELATAN 13,999 4,262 1,360 19,621
21 SULAWESI UTARA 9,820 4,608 1,873 16,301
22 SULAWESI SELATAN 22,233 8,573 3,704 34,510
23 GORONTALO 3,056 1,169 702 4,927
24 SULAWESI BARAT 6,109 1,762 327 8,198
JUMLAH 616,683 579,652 193,481 1,389,816
KLASIFIKASI ORANG DENGAN DISABILITAS DI 24 PROVINSI
56
JUMLAH ORANG DENGAN DISABILITAS BERDASARKAN
JENIS GANGGUAN DI 24 PROVINSI TAHUN 2007 - 2009
84.988
249.364
193.291
342.805
119.529
194.957
174.194
118.585
36.006
135.128
Eks Penyakit Jiwa /Eks Psikotik
Mental Retardasi (Debil, Imbisil, Idiot, Down Syndrome)
Kelainan Bentuk Tubuh
Penggunaan Kaki (Berjalan)
Penggunaan Lengan Dan Jari
Bicara
Pendengaran
Buta Total (Totally Blind)
Light Perception
Sisa Penglihatan (Low Vision)
Sumber: Pusdatin Kesos
Jumlah ODK Berdasarkan
Jenis Gangguan : 1.648.847Jiwa
57
JUMLAH ORANG DENGAN DISABILITAS BERDASARKAN
KELOMPOK UMUR DI 24 PROVINSI TAHUN 2007-2009
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
0 - 4 Tahun
5 - 9 Tahun
10 - 14 Tahun
15 - 19 Tahun
20 - 24 Tahun
25 - 29 Tahun
30 - 34 Tahun
35 - 39 Tahun
40 - 44 Tahun
45 - 49 Tahun
50 - 59 Tahun
60 - 69 Tahun
70+ Tahun
73.231
92.059
92.837
103.250
91.684
94.125
97.668
94.154
186.298
192.432
198.257
17.512
54.474
Sumber: Pusdatin Kesos
58
JUMLAH ORANG DENGAN DISABILITAS BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN DI 24 PROVINSI TAHUN 2007-2009
PADA 24 PROVINSI
203
4.344
2.894
414
64.773
91.196
386.753
S2 / S3
S1 / D4
D3 / Sarjana
Muda
D1 / D2
SLTA
SLTP
SD
Sumber: Pusdatin Kesos
59
JUMLAH ORANG DENGAN DISABILITAS BERDASARKAN
JENIS PEKERJAAN DI 24 PROVINSI TAHUN 2007-2009
104.261
4.030
152.238
50.520
6.321
357
29.430
3.684
Buruh
PNS / POLRI / TNI
Petani
Jasa
Pegawai Swasta
Peg. BUMN / BUMD
Pedagang /
Wiraswasta
Peternakan /
Perikanan
Sumber: Pusdatin Kesos
60
PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS MENURUT JENIS DISABILITAS
DAN TIPE DAERAH, TAHUN 2009
Sumber: BPS, Susenas 2009
61
PROPORSI ANAK DENGAN DISABILITAS MENURUT
JENIS DISABILITAS, TAHUN 2009
Sumber: BPS, Susenas Modul 2009
62
PROPORSI ANAK DENGAN DISABILITAS MENURUT JENIS DISABILITAS
DAN TIPE DAERAH, TAHUN 2009
Sumber: BPS, Susenas Modul 2009
63
DATA KETUNAAN DAN PENYIMPANGAN PERILAKU
Data Gelandangan di 33 Provinsi Tahun 2011
Jumlah Kasus Aids di Indonesia dan Yang Meninggal Menurut Provinsi
Tahun 2011
Data Orang Dengan HIV/AIDAS Potensial dan Tidak Potensial Tahun 2011
Data Pengemis Menurut Provinsi Tahun 2011
Data Jumlah Waria di 33 Provinsi Tahun 2010
64
1,433
1,790
413
188
22
361
0
276
14
223
1,071
301
1,318
113
2,088
410
590
1,275
624
231
13
141
216
233
0
196
32
164
0
76
94
0
0
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
DATA GELANDANGAN
DI 33 PROVINSI TAHUN 2011
Sumber : Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Jumlah Gelandangan di 33
Provinsi : 48.645 Jiwa
65
57
507
410
477
284
219
137
144
120
383
3,995
3,728
1,030
542
3,775
401
1,747
142
376
1,125
63
28
12
173
12
591
22
3
0
192
17
58
3,712
14
94
99
132
65
38
30
42
18
147
576
665
314
114
779
67
311
69
49
138
4
5
10
62
6
62
5
1
0
70
8
19
590
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Barat
Jambi
Bengkulu
Kep. Bangka Belitung
DKI Jakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Maluku Utara
Papua
Meninggal
Jumlah kasus
JUMLAH KASUS AIDS DI INDONESIA DAN YANG MENINGGAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2011
Sumber : Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Jumlah Kasus Aids di Indonesia : 24.482
Jumlah Yang Meninggal : 4.594
66
59
5027
568
1007
231
969
117
415
200
2184
19899
5741
3531
1418
9950
2282
4643
430
1080
3145
89
104
1340
1567
75
2448
55
26
17
658
60
1361
7085
90
515
428
705
290
260
149
192
122
404
5117
3939
1602
536
4598
408
2428
219
338
1269
94
27
14
361
12
874
58
0
13
195
17
156
4449
0 5000 10000 15000 20000 25000
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
ODHA tidak Potensial
ODHA Potensial
DATA ORANG DENGAN HIV AIDS POTENSIAL DAN TIDAK POTENSIAL TAHUN 2011
Sumber : Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Tahun 2011
Jumlah ODHA Potensial di Indonesia : 77.781
Jumlah ODHA Tidak Potensial di Indonesia : 29.879
67
DATA PENGEMIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2011
0
3,673
621
445
0
282
0
390
65
206
919
153,329
4,228
186
4,729
875
640
339
3,701
530
0
743
495
37
0
488
216
611
0
76
469
0
0
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Sumber : Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Jumlah Seluruh Pengemis di
Indonesia : 178.293
68
DATA JUMLAH WARIA DI 33 PROVINSI TAHUN 2010
611
1,622
180
1,085
0
1,540
1,130
1,481
584
990
2,008
2,871
2,107
261
4,170
629
923
1,148
471
436
284
1,440
521
1,395
294
964
249
185
0
904
224
210
262
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Sumber : Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Jumlah Waria di Indonesia :
31.179 Jiwa
69
DATA KORBAN BENCANA
Sebaran Daerah Rawan Bencana Sosial di 9 Provinsi Tahun 2011
Jumlah Taruna Siaga Di 33 Provinsi Tahun 2011
70
SEBARAN DAERAH RAWAN BENCANA SOSIAL
DI 9 PROVINSI TAHUN 2011
Sumber :Direktorat Perlindungan Korban Bencana Sosial
No. Provinsi Kabupaten/Kota No. Provinsi Kabupaten/Kota
1. Sumatera Utara Serdang Bedagai 5. Kalimantan Barat Sambas
Asahan Singkawang
Deli Serdang Pontianak
Simalungun Kubu Raya
2. Banten Serang Kota Pontianak
Cilegon 6. Kalimantan Timur Samarinda
Pandeglang Balikpapan
Lebak Bontang
3. Jawa Barat Bogor Kutai Kartanegara
Cirebon 7. Gorontalo Gorontalo Utara
Indramayu Gorontalo
Garut Boalemo
4. Jawa Tengah Temanggung Pohuwato
Brebes Bone Bolango
Rembang 8. Sulawesi Utara Minahasa
Surakarta Minahasa Tenggara
Situbondo Kota Bitung
Lamongan Kota Manado
Mojokerto 9. Maluku Utara Halmahera Utara
Sidoarjo Halmahera Tengah
Gunung Kidul Kota Ternate
Bantul 10. Riau Bengkalis
Kulon Progo Rokan Hulu
Sleman Indragiri Hilir
71
Sumber :Direktorat Perlindungan Korban Bencana Sosial
JUMLAH TARUNA SIAGA BENCANA DI 33 PROVINSI TAHUN 2011
1,103
895
1,000
566
310
825
762
493
696
718
1,800
1,298
1,056
1,438
1,057
2,095
620
915
705
753
537
940
683
750
1,041
818
454
1,411
732
512
1,012
682
140
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
D I YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BANTEN
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA BARAT
PAPUA
Jumlah Tagana dari 33
provinsi : 28.333 Jiwa
72
DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKPLOITASI
DAN DISKRIMINASI
Data Korban Tindak Kekerasan di 33 Provinsi
Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif - Rumah Perlindungan dan Trauma
Center-Organisasi Sosial /Lembaga Sosial Masyarakat Tahun 2011
Data Korban Tindak kekerasan Berdasarkan Katagori Usia di 33 Provinsi
Penerima Bantuan Ekonomi Produktif - Rumah Perlindungan dan Trauma center-
Organisasi sosial /Lembaga Sosial Masyarakat Tahun 2011
Rekapitulasi Data Korban Tindak Kekerasan Tahun 2011
Rekapitulasi Data Pekerja Migran Bermasalah Tahun 2011
73
Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
98
161
166
60
35
194
220
21
73
389
54
1,381
497
0
409
697
415
147
65
110
148
100
68
352
185
232
105
365
979
188
0
586
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
NAD
Riau
Kep. Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Jambi
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Gorontalo
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Maluku
Maluku Utara
DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN DI 33 PROVINSI
Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif - Rumah Perlindungan dan Trauma
Center-Organisasi sosial /Lembaga Sosial Masyarakat Tahun 2011
Jumlah Korban Tindak Kekerasan
di 33 provinsi : 8.500 Jiwa
74
Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
0
45
0
0
0
12
38
1
0
31
0
0
0
0
38
90
55
0
0
0
2
0
0
0
0
19
12
0
131
0
0
0
0
98
116
166
60
35
182
180
20
0
358
54
0
0
0
371
530
131
0
0
110
146
97
68
352
185
213
87
365
834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
77
229
0
0
0
0
3
0
0
0
0
6
0
14
0
0
0
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
NAD
Riau
Kep. Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Jambi
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Gorontalo
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Maluku
Maluku Utara
Lanjut Usia
Dewasa
Anak
DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN BERDASARKAN KATAGORI USIA
Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif - Rumah Perlindungan dan Trauma
center-Organisasi sosial /Lembaga Sosial Masyarakat Tahun 2011
Jumlah Korban Tindak Kekerasan
di Indonesia berdasarkan usia :
- Lanjut Usia : 331 Jiwa
- Dewasa : 4.758 Jiwa
- Anak : 474 Jiwa
75
REKAPITULASI DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN TAHUN 2011
48
35
0
73
73
204
19
362
219
41
0
497
318
4109
0
520
105
345
979
120
480
110
39
0
354
148
48
0
52
952
0
0
314
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI. Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
Jumlah Korban Tindak Kekerasan
di Indonesia : 10.564
76
REKAPITULASI DATA PEKERJA MIGRAN BERMASALAH TAHUN 2011
40
40
0
74
54
250
25
314
0
37
135
703
685
2078
142
579
0
1530
371
0
105
0
41
0
198
297
494
0
655
0
0
0
126
0 500 1000 1500 2000 2500
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI. Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
Jumlah Seluruh Pekerja Migran
Bermasalah di Indonesia : 8.973
77
DATA PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
78
79
Jenis Program
Kelompok
DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PKH 364.654 5,87 242.398 3,93 185.407 3,01
Raskin 5.017.724 80,76 4.943.071 80,18 4.847.017 78,62
Jamkesmas 2.995.257 48,21 2.796.912 45,37 2.674.172 43,38
Program Askes Lainnya 234.569 3,78 260.998 4,23 270.725 4,39
Jamsostek 53.415 0,86 66.432 1,08 80.347 1,30
Program KB 2.686.650 43,24 2.361.521 38,31 2.064.252 33,48
Jenis Program
Kelompok
DESIL >3 TOTAL
Jumlah % Jumlah %
(1) (8) (9) (10) (11)
PKH 152.245 2,29 944.704 3,75
Raskin 5.129.145 77,03 19.936.957 79,11
Jamkesmas 2.781.728 41,78 11.248.069 44,63
Program Askes Lainnya 347.708 5,22 1.114.000 4,42
Jamsostek 124.115 1,86 324.309 1,29
Program KB 2.061.929 30,97 9.174.352 36,40
JUMLAH DAN PERSENTASE RUMAH TANGGA PPLS 2011 MENURUT
KEPESERTAAN JENIS PROGRAM DAN STATUS KESEJAHTERAANNYA
*) Data tidak termasuk 392.529 rumah tangga yang tidak didata dengan PPLS 2011 (Prov. Papua Barat dan Papua)
80
KUBE PERKOTAAN SEBAGAI SASARAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PERKOTAAN TAHUN 2011
35
109
78
35
35
12
7
63
35
35
177
118
139
26
145
16
62
66
11
30
19
30
3
115
75
23
25
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
ACEH
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
DIY YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BANTEN
BALI
NTB
NTT
KALBAR
KALSEL
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
MALUKU UTARA
PAPUA
Sumber : diolah dari Dit. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, 2011
Jumlah KUBE Perkotaan
di Indonesia : 1.524 KUBE
81
REKAP JUMAH ANGGARAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
TAHUN 2010-2011
Sumber : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
Jumlah Anggaran BLM
Rp117,000,000
Rp64,620,000
Tahun 2010
Tahun 2011
82
990,000
990,000
780,000
780,000
660,000
600,000
810,000
810,000
750,000
750,000
1,050,000
1,050,000
810,000
810,000
630,000
- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
Kab. Aceh Timur
Kab. Bireun
Kab. Dairi
Kab. Karo
Kab. Kampar
Kab. Tanjab Timur
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Sijunjung
Kab. OKU Timur
Kab. OKU Selatan
Kab. Pring Sewu
Kab. Lampung Selatan
Kab. Bengkulu Selatan
Kab. Kepahiang
Kab. Bangka Selatan
121211121212121
ACEHSUMUTRIAUJAMBISUMBARSUMSELLAMPUNGBENGKULUBABEL
DATA LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
WILAYAH SUMATERA TAHUN 2011
Sumber : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan
83
660,000
1,200,000
1,050,000
900,000
1,050,000
600,000
1,020,000
900,000
900,000
900,000
900,000
- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000
Kab. Tangerang
Kab. Sukabumi
Kab. Garut
Kab. Boyolali
Kab. Rembang
Kab. Wonosobo
Kab. Sleman
Kab. Bantul
Kab. Malang
Kab. Lamongan
Kab. Bojonegoro11212312123
BANTENJABARJATENGDIYJATIM
DATA LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
WILAYAH JAWA TAHUN 2011
Sumber : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan
84
900,000
900,000
690,000
600,000
1,050,000
1,050,000
1,050,000
1,050,000
600,000
750,000
750,000
750,000
600,000
- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
Kab. Bangli
kab. Buleleng
Kab. Lombok Timur
Kota Bima
Kab. Belu
Kab. TTS
Kab. TTU
Kab. Flores Timur
Kab. Ketapang
Kab. Barito Timur
Kab. Seruyan
Kab. Hulu Sungai Selatan
Kab. Kutai Timur
1212123411211
BALINTBNTT
KALBA
RKALTENGKALSEL
KALTI
MDATA LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
WILAYAH BALI, NUSA TENGGARA DAN KALIMANTAN TAHUN 2011
Sumber : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan
85
900,000
900,000
900,000
630,000
750,000
750,000
600,000
900,000
900,000
900,000
900,000
750,000
750,000
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000
Kab. Minahasa Selatan
Kab. Minahasa Tenggara
Kab. Bolmong Timur
Kab. Gorontalo
Kab. Enrekang
Kab. Bulukumba
Kab. Buol
Kab. Konawe
Kab. Wakatobi
Kab. Mamasa
Kab. Mamuju Utara
Kab. Buru
Kab. Halmahera Barat
1231121121211
SULUT
GORO
N
TALOSULSEL
SULTE
NGSULTRASULBAR
MALU
KU
MALU
T
DATA LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
WILAYAH SULAWESI DAN MALUKU TAHUN 2011
Sumber : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan
86
Sumber : Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk)
Rp-
Rp5,000,000,000
Rp10,000,000,000
Rp15,000,000,000
Rp20,000,000,000
Rp25,000,000,000
Rp30,000,000,000
Rp35,000,000,000
Rp40,000,000,000
Rp45,000,000,000
Jun-07 Des-08 Des-09 Apr-10
Asset Awal LKM
KUBE
Perkembangan Program
Rp8,250,000,000
Rp17,648,945,478
Rp21,171,665,863
Rp24,499,790,739 Rp25,104,791,757
Rp22,000,000,000
Rp31,351,152,481
Rp35,098,111,158
Rp40,625,172,898
Rp41,449,382,820
Program 2004
Program 2005
DATA PERKEMBANGAN ASSET LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
BMT KUBE SEJAHTERA KERJASAMA KEMENTERIAN SOSIAL
DENGAN PUSAT INKUBASI USAHA KECIL (PINBUK) TAHUN 2004 - 2005
87
Rp-
Rp50,000,000
Rp100,000,000
Rp150,000,000
Rp200,000,000
Rp250,000,000
Rp300,000,000
Rp350,000,000
Rp400,000,000
Rp450,000,000
2004 2005
Program
Rp88,884,810
Rp226,621,065
Rp78,618,950
Rp334,876,052
Rp98,451,828
Rp380,425,087
Rp103,072,053
Rp402,003,880
Jun-07
Des-08
Des-09
Apr-10
Sumber : Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk)
PERKEMBANGAN INFAQ KESETIAKAWANAN SOSIAL (IKS)
BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) KUBE SEJAHTERA
KERJASAMA KEMENTERIAN SOSIAL DENGAN PUSAT INKUBASI USAHA KECIL (PINBUK)
PROGRAM TAHUN 2004 - 2005
88
Dana Penyertaan KUBE,
Rp8,250,000,000 , 31.93%
Dana Swadaya,
Rp11,467,384,433 ,
44.38%
IKS, Rp98,451,828 ,
0.38%
Laba/Rugi,
Rp498,675,374 , 1.93%
Dana Lain & Dana
Kerjasama Bank,
Rp5,522,045,337 , 21.37%
Dana Penyertaan
KUBE,
Rp8,250,000,000 ,
87%
Dana Swadaya
Awal,
Rp1,237,500,000 ,
13%
Diagram Pada Th. 2004
Saat Awal Pendirian
Sumber : Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk)
PORSI KESELURUHAN DANA LKM BMT KUBE KERJASAMA KEMENTERIAN SOSIAL
DENGAN PUSAT INKUBASI USAHA KECIL (PINBUK) PROGRAM TAHUN ANGGARAN "2004"
Per Desember 2009
89
Sumber : Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk)
Dana Penyertaan KUBE,
Rp22,000,000,000 ,
59.80%
Dana Swadaya,
Rp11,732,288,819 ,
31.89%
IKS, Rp380,425,087 ,
1.03%
Laba/Rugi,
Rp489,577,830 , 1.33%
Dana Lain & Dana
Kerjasama Bank,
Rp2,185,425,000 , 5.94%
Rp22,000,000,000
, 86.96%
Rp3,300,000,000 ,
13.04% Diagram Pada Th. 2005
Saat Awal Pendirian
Dana Penyertaan KUBE
Dana Swadaya Awal
PORSI KESELURUHAN SUMBER DANA LKM BMT KUBE KERJASAMA KEMENTERIAN SOSIAL
DENGAN PUSAT INKUBASI USAHA KECIL (PINBUK) PROGRAM TAHUN ANGGARAN "2005"
Per Desember 2009
90
Sumber : Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk)
Dana Penyertaan KUBE,
Rp30,250,000,000 ,
48.30%
Dana Swadaya,
Rp23,199,673,252 ,
37.05%
IKS,
Rp478,876,915 ,
0.76%
Laba/Rugi,
Rp988,253,204 , 1.58%
Dana Lain & Dana
Kerjasama Bank,
Rp7,707,470,337 , 12.31% Dana Penyertaan KUBE
Dana Swadaya
IKS
Laba/Rugi
Rp30,250,000,00
Rp4,537,500,000
Data Awal Program
Tahun Anggaran 2004 & 2005
Dana Penyertaan KUBE
Dana Swadaya Awal
PORSI KESELURUHAN SUMBER DANA LKM BMT KUBE
TOTAL PROGRAM TAHUN ANGGARAN "2004 & 2005“ Per April 2010
91
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2007
2008
2009
2010
2011
387,947
600,333
868,728
774,293
1,052,201
DATA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) PENERIMA PKH
TAHUN 2007 - 2011
Sumber : diolah dari Dit. Jaminan Sosial, 2011
92
0 20 40 60 80 100
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
81.02
77.98
71.94
66.4
59.54
52.43
42.22
31.19
19.28
8.97
18.98
22.02
28.06
33.6
40.46
47.57
57.78
68.81
80.72
91.03
Menerima
Tidak Menerima
DISTRIBUSI PERSENTASE RUMAH TANGGA PER DESIL
PENGELUARAN MENURUT STATUS PENERIMAAN
BERAS MISKIN, TAHUN 2011
Sumber : BPS, Susenas 2011
93
43.98
6.97
32.37
3.14
1.87 11.67
Tidak Punya Askes PNS & Polri
Jamkesmas Asuransi Swasta & Lain
Jamsostek Jamkesda
PERSENTASE DISTRIBUSI PENDUDUK YANG MEMILIKI
JAMINAN KESEHATAN (ASURANSI KESEHATAN) MENURUT
JENIS JAMINAN, TAHUN 2010
Sumber : Kementerian Kesehatan
94
PERKEMBANGAN SASARAN BANTUAN SISWA MISKIN
2008 - 2013
Sumber : Kemendikbud 2012
95
Sekolah Dasar (SD) SMP Ibu Hamil Anak Balita
2007 413,965 158163 21707 240285
2008 631,198 207926 22511 431370
2009 722,982 243732 25356 498354
2010 785,265 291133 23275 459212
2011 1,106,570 425349 33827 598586
1,106,570
425349
33827
598586
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
AxisTitle
PENERIMA MANFAAT PKH TAHUN 2007 - 2011
Sumber : diolah dari Dit. Jaminan Sosial, 2011
96
2007 2008 2009 2010 2011
Total Anggaran 507,975,983,326 767,594,335,000 923,943,379,000 929,414,000,000 1,282,205,200,000
507,975,983,326
767,594,335,000
923,943,379,000
929,414,000,000
1,282,205,200,000
-
200,000,000,000
400,000,000,000
600,000,000,000
800,000,000,000
1,000,000,000,000
1,200,000,000,000
1,400,000,000,000
TOTAL ANGGARAN PKH TAHUN 2007 - 2011
97
Sumber : Dit. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
843
953
250
62
1580
336
110
207
70
30
787
1,278
1,478
361
1,399
528
100
170
281
254
85
95
45
4,191
115
78
105
60
0
80
114
0
115
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
LANJUT USIA PENERIMA MANFAAT ASISTENSI SOSIAL
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2012
Jumlah Lansia Penerima
Manfaat Asistensi Sosial LKS
di Indonesia : 16.160 Lansia
98
PANTI LANJUT USIA PENERIMA MANFAAT ASISTENSI
SOSIAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2012
Sumber : Dit. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
21
20
5
1
21
7
2
3
2
3
9
36
26
7
23
11
2
3
7
4
1
1
2
19
2
2
2
2
0
1
2
0
2
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Jumlah Panti Lansia Penerima
Manfaat Asistensi Sosial LKS
di Indonesia : 249 Panti
99
JUMLAH SASARAN LANJUT USIA PENERIMA BANTUAN
BERDASARKAN PENERIMA BANTUAN TAHUN 2012
Sumber : Dit. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Pemerintah
Pusat, 211
Pemerintah
Daerah, 5523
Swasta, 7370
Jiwa
JiwaJiwa
100
TARGET PKSA 2011 (Inpres 3/2010)
PKSA CLUSTER TARGET SOCIAL
WORKER
LKSA PARTNER BUDGET
1. Anak Balita 6.925 20 100 TBS/TAS/TAS Rp. 19.308.300.000,-
2. Anak Terlantar 142.530 70 5.600 PSAA Rp. 158.508.475.000,-
3. Anak Jalanan 4.800 90 40 RS/RPA Rp. 12.312.875.000,-
4. Anak berhadapan
hukum
930 45 9 PSMP & KPRS-ABH Rp. 6.401.895.000,-
5. Anak dengan
kecacatan
1.750 30 20 FKKDAC Rp. 7.105.150.000,-
6. Anak membutuhkan
perlindungan khusus
2.000 45 20 RPSA , LPA, PSPA Rp. 8.181.550.000,-
7. UPT 4.660 60 13 PSAA, PSPA, PSBR,
PSMP, SDC, RPSA,
Rumah Sejahtera
Rp. 59.915.065.000
8. DEKON 5.985 50 70 Seluruh mitra Rp. 13.678.945.000
Total 158.935 480 5.789 Rp. 287.127.285.000
101
DATA ANAK JALANAN PENERIMA PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
TAHUN 2010 - 2012
Sumber : Dit. Kesejahteraan Sosial Anak
815
430
180
270
180
3300
25
550
202
90
40
250
22
321
3,867
25
745
205
100
75
250
250
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
DKI JAKARTA
BANTEN
JAWA BARAT
DI YOGYA
NTB
NTT
LAMPUNG
DI ACEH
SULAWESI SELATAN
Tahun 2012
Tahun 2011
Tahun 2010
Anak Jalanan
Jumlah Anak Jalanan Penerima
Program Kesos Anak di Indonesia :
- Tahun 2012 : 5.517
- Tahun 2011 : 4.800
- Tahun 2010 : 1.875
102
MANFAAT PKS-ANJAL
Manfaat PKS-Anjal Presentase (%)
Nutrisi 26,7 %
Peralatan sekolah 6,7 %
Transport ke sekolah 16,7 %
Akte Kelahiran 3,4 %
Pelatihan keterampilan 26,7 %
Aktivitas Keagamaan/ pesantren 7,3 %
Aktivitas dalam PKSA 6,7 %
Lain-lain 5,8 %
103
DAMPAK PKS-ANJAL DI DKI JAKARTA 2009 - 2011
2009 2010 Target 2011
% tdk ke jln 62,3 71,8 95
% ke ortu 49 67 85
62,3
71,8
95
49
67
85
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% tdk ke jln % ke ortu
s.d Desember 2011 : 93,1% tidak ke jalan
5 % : hard core
15 % : alternatif care in SDC, child care institution in DKI, Pesantren, Open House
104
Sumber : Dit. Kesejahteraan Sosial Anak
LKSA
Teregistrasi,
4240
LKSA Non-
Registrasi,
1472
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENERIMA PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA)
BAGI ANAK TERLANTAR TAHUN 2010 - 2012
105
TARGET SASARAN PKSA TAHUN 2012
NO KEGIATAN TARGET
1 PKS - AB 7.610
2 PKS – ANTAR 77.242
3 PKS – ANJAL 68.699
3 PKS - ABH 1.040
4 PKS - ADK 1.750
5 PKS – AMPK 1.210
6 ONE DAY FOR CHILDREN 500
7 PONDOK ANAK CERIA 1.500
7 TRC PERLINDUNGAN ANAK 500
8 UPT 4.233
9 DEKON (Target termasuk TRC PA
Daerah)
8.370
106
Sumber : Dit. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Disabilitas, 2012
1,043
827
1,824
2,325
938
976
609
1,026
1,454
970
879
818
645
876
570
470
244
469
747
455
74
174
80
125
102
47
51
120
83
81
159
134
105
0 500 1000 1500 2000 2500
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
SULAWESI SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
BALI
JAWA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
SUMATERA UTARA
JAMBI
LAMPUNG
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI TENGAH
MALUKU
BANTEN
DKI JAKARTA
BENGKULU
KALIMANTAN TENGAH
SULAWESI UTARA
GORONTALO
KEPULAUAN BANGKA…
SULAWESI TENGGARA
KEPULAUAN RIAU
RIAU
KALIMANTAN TIMUR
PAPUA
MALUKU UTARA
NAD
SULAWESI BARAT
PAPUA BARAT
PENERIMA MANFAAT ASISTENSI SOSIAL ORANG DENGAN
DISABILITAS BERAT TAHUN 2012 di 33 PROVINSI
Jumlah Orang Dengan Disabilitas
Penerima Manfaat Asistensi Sosial
di Indonesia : 19.500 ODK
107
PRESENTASE PENERIMA MANFAAT ASISTENSI SOSIAL ORANG DENGAN DISABILITAS BERAT
PADA 27 PROVINSI BERDASARKAN BANTUAN YANG DIBERIKAN
TAHUN 2012
Sumber : Dit. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Disabilitas
108
REKAPITULASI DATA RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER TAHUN 2011
Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
1
7
1
0
0
2
1
11
1
13
8
158
29
1
89
31
0
68
104
16
3
6
3
5
8
24
45
0
5
1
0
0
3
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI. Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Jumlah Rumah Perlindungan
Trauma Center di Indonesia :
643 Rumah.
109
REKAPITULASI DATA PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH
TAHUN 2011
Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
133
303
26
26
59
91
16
283
2
10
75
640
783
9
3487
138
2
2052
292
52
5
11
7
9
6
113
217
3
10
4
0
0
7
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI. Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Yang
di Pulangkan di Indonesia : 8.759 Org
110
30
66
30
102
30
66
30
66
30
30
66
30
66
30
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. NTB
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. SULSEL
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. SULTRA
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. SULUT
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. KEPRI
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. RIAU
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. MALUKU
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. MALUT
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. NAD
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. BABEL
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. DKI
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. SUMBAR
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. JATENG
DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. SUMUT
0 20 40 60 80 100 120
Jumlah Sasaran
JUMLAH SASARAN PENYULUHAN SOSIAL
DI DAERAH GUGUS PULAU TAHUN 2010
Sumber : Pusat Penyuluhan Sosial
111
Sarjana Pekerja Sosial
15.522 orang
Tenaga Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
378.394 orang
STKS Bandung
2.400 Alumni (15,5 %)
Balai Besar Diklat di 6 Provinsi
12.759 TKSM (3,2%)
SDM PENDAMPING SOSIAL 2005-2011
Ratio Peksos : PMKS = 1:150 - ideal 1 : 10 sehingga kurang 135.000 peksos
Ratio TKSM : PMKS = 1 : 6 - ratio cukup ideal namun baru 3,2 % terlatih
112
COVERAGE RATE DIKLAT SDM KESOS 2009-2011
SDM KESOS
POPULASI
S.D 2011
(Org)
TERLATIH
2009-2011
(Org)
PROSENTASE
(%)
PEKERJA SOSIAL
- Peksos Fungsional 2.290 582 25,4
- Sakti Peksos (Pendamping PKSA) 632 180 28,5
- Peksos di LKS 12.600 360 2,9
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
- TKSK 5.267 2.250 42,7
- PSM 152.110 540 3,6
- Manajer LKS 160.000 540 0,3
- Pendamping KUBE (pusat) 1.194 1.194 100
- Pendamping Sosial PKH 4.823 4.823 100
- TKS di LKS/ Panti 40.000 540 1,35
- TKS Pegawai 15.000 1750 11,7
TOTAL 393.916 12.759 3,2
113
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA STKS BANDUNG
TAHUN 2007 - 2011
Sumber : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
158
140
153 155
204
0
50
100
150
200
250
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
114
STRUKTUR SDM PKSA
Kualifikasi
Pekerja
Sosial
Realisasi TKSA Realisasi
Advanced
Profesional
S3/SP2 3 orang S3/SP2
1 orang
(sosiolog)
Spesialist
Profesional
S2/SP1 +
Training/
Praktek
18 orang
S2/SP1 +
Training/
Praktek
7 orang
(pendidikan,
hukum, psikolog)
Intermediate
Profesional
S2/SP1 30 orang S2/SP1
3 orang
(hukum, psikolog)
Basic Profesional S1/DIV 318 orang S1/DIV 250 orang
115
DATA MANAJEMEN PROGRAM
KESEJAHTERAAN SOSIAL
116
DATA REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PERIODE TAHUN 2012
Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012
117
Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012
339
217
84
32
8
570
915
427
801
254
218
285
112
30
35
54
33
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
GolonganIVGolonganIIIGolonganIIGolonganI
DATA REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012
118
Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012
436
67
90
29
49
43
69
3
5
2
4
86
22
1
4
6
4
40
1
2
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Pekerja Sosial
Widyaiswara
Arsiparis
Pranata Komputer
Auditor
Perencana
Dosen
Perawat Umum
Doktor Umum
Perawat Gigi
Dokter Gigi
Peneliti
Litkayasa
Analisis Kepegawaian
Pranata Humas
Perancang Per Undang-undangan
Pustakawan
Pemyuluh Sosial
Fisioterapi
Penterjemah
DATA PEJABAT FUNGSIONAL
PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012
119
4,414
3,919
458
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Islam
Kristen
Hindu
AGAMA
DATA REKAPULASI PEGAWAI BERDASARKAN AGAMA
PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012
Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012
120
159
168
1,189
13
414
428
1,420
590
29
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
SD
SLTP
SLTA
D-I
D-III
D-IV
S-1
S-2
S-3
PENDIDIKAN
DATA REKAPULASI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN
PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012
Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012
121
Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012
DATA REKAPULASI PEGAWAI BERDASARKAN RENTANG USIA
PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012
0
106
478
483
493
684
1065
916
175
14
0 200 400 600 800 1000 1200
18-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
RENTANGUSIA
122
1636
851
1676
249
2
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
MASAKERJA
DATA REKAPULASI PEGAWAI BERDASARKAN MASA KERJA
PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012
Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012
123
8
5
6
6
6
5
8
3
27
4
26
26
25
17
23
44
108
21
93
93
90
59
81
182
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Setjen
Itjen
Ditjen Dayasos
Ditjen Rehsos
Ditjen Perlinjamsos
Badiklit Kesos
UPT Badiklit Kesos
UPT Rehsos
Rekap Pejabat Struktural Berdasarkan SOTK
Eselon IV
Eselon III
Eselon II
DATA REKAPULASI PEJABAT STRUKTURAL
BERDASARKAN SOTK TAHUN 2012
Sumber Data : Biro Organisasi dan Kepegawaian
124
Sumber Data : Biro Organisasi dan Kepegawaian
4
6
6
5
5
8
3
4
23
24
23
16
21
42
12
60
60
57
36
48
131
0 20 40 60 80 100 120 140
Itjen
Ditjen Dayasos
Ditjen Rehsos
Ditjen Perlinjamsos
Badiklit Kesos
UPT Badiklit Kesos
UPT Rehsos
Eselon IV
Eselon III
Eselon II
DATA REKAPITULASI PEJABAT STRUKTURAL
BERDASARKAN YANG TERISI TAHUN 2011
125
Sumber Data : Biro Organisasi dan Kepegawaian
1
3
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
4
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Setjen
Itjen
Ditjen Dayasos
Ditjen Rehsos
Ditjen Perlinjamsos
Badiklit Kesos
UPT Badiklit Kesos
UPT Rehsos
Eselon IV
Eselon III
Eselon II
DATA REKAPITULASI PEJABAT STRUKTURAL
BERDASARKAN YANG BELUM TERISI TAHUN 2011
126
2
6 7
12 9
16
9
80
76
134
117
182
1 1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
UU
Permensos
Kepmensos
PP
Sumber : Pusat Kajian Hukum
Keterangan: Kepmensos Tahun 2012 (sedang dalam proses)
PRODUK HUKUM TAHUN 2007 - 2012
127
128
0
0
1
0
0
0
0
0
0
57
0
2
8
0
1
0
0
0
0
0
5
1
0
0
2
7
7
11
3
1
2
2
1
1
7
14
26
16
19
4
2
1
1
3
5
12
1
5
3
1
0 10 20 30 40 50 60
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI. Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Sulawesi Selatan
Gorontalo
Maluku
Papua Barat
Papua
PAHLAWAN NASIONAL
WARAKAWURI
DATA PAHLAWAN NASIONAL
DAN WARAKAWURI
Sumber Data : Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Jumlah Seluruh Pahlawan Nasional : 155 Org
Jumlah Seluruh Warakawuri : 77 Org
129
26 org
38%
43 org
62%
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Laki-Laki
Perempuan
-
-
30
23
11
4
-
1
-
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG
IV/e
IV/d
IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c
III/b
III/a
13 org , 19%
56 org , 81%
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
S-3 (Doktor)
S-2 (Master)
60 org , 87%
6 org ,
9%
3 org , 4%
0, 0%
BERDASARKAN JENJANG JABATAN
Lektor Kepala
Lektor
Asisten Ahli
SDM DOSEN STKS BANDUNG TAHUN 2012 (69 ORANG)
Sumber : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
130
SDM STKS BANDUNG TAHUN 2007 - 2011
Sumber : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
237 248
333
386
441
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
131
Peneliti
Pendidikan
Jumlah
S1 S2 S3
Utama 1 1
Madya 14 6 1 21
Muda 12 2 14
Pertama 1 1 2
1
14
6
1
12
2
1 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
S1 S2 S3
Pendidikan
Utama
Madya
Muda
Pertama
SDM PENELITI DI BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) JOGJAKARTA
Sumber : B2P3KS Yogyakarta
132
JUMLAH PENELITI BERDASARKAN JENJANG KEPANGKATAN
DI BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS)
YOGYAKARTA TAHUN 2012
1 orang
21 orang
14 orang
2 orang
Utama
Madya
Muda
Pertama
Sumber : Balai Besar Peneltian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
133
DATA SDM PENELITI
DI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2012
Sumber : PUSLITBANG KESOS
1
0
10
0
1
3
24
18
1
0
5
10
15
20
25
30
SD SLTP SLTA DI DIII DIV S1 S2 S3
Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
134
DATA ANGGARAN
PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
135
5.72%
0.57%
17.66%
19.07%
52.37%
4.61%
SEKRETARIAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DITJEN REHABILITASI SOSIAL
DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
DATA REKAPITULASI ANGGARAN
KEMENTERIAN SOSIAL PER UKE 1 TAHUN 2011
Sumber Data : Biro Perencanaan
136
Rp25,268,063
Rp34,577,936
Rp123,927,007
Rp51,100
Rp52,020,709
BELANJA PEGAWAI
Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Modal Operasional
Belanja Modal Non Operasional
Bantuan Sosial
REKAPITULASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2011
(dalam ribuan rupiah)
Sumber Data : Biro Perencanaan
Rp5,597,770
Rp1,174,428
Rp16,324,180
Rp361,600
REKAPITULASI ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL
BELANJA PEGAWAI
Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Modal Operasional
Belanja Modal Non Operasional
Bantuan Sosial
REKAPITULASI ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2011
(dalam ribuan rupiah)
137
Rp12,609,421 Rp6,961,920
Rp288,163,343
Rp136,000
Rp9,537,465
Rp410,327,525
BELANJA PEGAWAI
Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Modal Operasional
Belanja Modal Non Operasional
Bantuan Sosial
REKAPITULASI ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGGULAN KEMISKINAN TAHUN 2011
(dalam ribuan rupiah)
Sumber Data : Biro Perencanaan
Rp96,320,952
Rp39,049,465
Rp262,245,387
Rp18,913,111
Rp369,459,609 BELANJA PEGAWAI
Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Modal Operasional
Belanja Modal Non Operasional
Bantuan Sosial
REKAPITULASI ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2011
(dalam ribuan rupiah)
138
Rp11,441,971
Rp3,965,848
Rp540,247,257
Rp-
Rp59,336,840
Rp1,543,802,643
BELANJA PEGAWAI
Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Modal Operasional
Belanja Modal Non Operasional
Bantuan Sosial
REKAPITULASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2011
(dalam ribuan rupiah)
Sumber Data : Biro Perencanaan
139
Rp46,944,747
Rp14,806,565Rp104,166,191
Rp155,300
Rp20,472,573 Rp3,541,000
BELANJA PEGAWAI
Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Modal Operasional
Belanja Modal Non Operasional
Bantuan Sosial
REKAPITULASI ANGGARAN BADAN PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2011
(dalam ribuan rupiah)
Sumber : Biro Perencanaan
140
SKEMA PROGRAM
141
D2
Poverty
Line
P (penduduk)
Y/P
Y0
P1
D1
P0
D0
Jalur D1: Jumlah penduduk miskin berkurang (PoP1), tetapi tidak menyelesaikan peningkatan
kesejahteraan bagi penduduk sangat miskin
Jalur D2: Jumlah penduduk miskin tetap (P1), tetapi memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk kelas terbawah
PENGENTASAN KEMISKINAN:
Kemana Arahnya – Suatu Renungan
142
Klaster-1
Perlindungan
Sosial
1. BEASISWA MISKIN
2. JAMKESMAS
3. RASKIN
4. PKH
5. PKSA
6. PNPM Fakir Miskin
7. JSLU
8. JS ODK
Klaster-2
Pemberdayaan
Masyarakat
PROGRAM NAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
MANDIRI
(PNPM)
Klaster-3
Pemberdayaan
UKM
KREDIT
USAHA RAKYAT
(KUR)
Klaster-4
1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN *) (+BURUH TANI)
6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR
PERKOTAAN *)
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat, serta
Perluasan
(Pemerataan) dan
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Pengurangan
Angka Kemiskinan
SKEMA KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI
SECARA BERTAHAP
POSISI STRATEGIS PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
143
POSISI STRATEGIS SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL
Perumahan
Pangan
Kesehatan
Pendidikan
Air bersih & sanitasi lingkungan
Lapangan kerja
Kebutuhan dasar lainnya
Disfungsi
sosial
Hambatan
fisik,
pengetahuan,
keterampilan,
mental/ sosial
psikologis,
budaya,
geografis
A
K
S
E
S
I
B
I
L
I
T
A
S
P
E
L
A
Y
A
N
A
N
Anak,
keluarga
miskin,
komunitas
rawan sosial
ekonomi
TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT
FUNGSI PENCEGAHAN
FUNGSI PENDUKUNG/ KOORDINASI
FUNGSI REMEDIAL/ REHABILITASI
FUNGSI PENGEMBANGAN/ PEMBERDAYAAN
FUNGSI PERLINDUNGAN HAM
K
U
A
L
I
T
A
S
H
I
D
U
P
&
K
E
S
E
J
A
H
T
E
R
A
N
Akte Kelahiran
144
Aspek PKH PPA PKH PKSA BOS
UN, NG0
(Nas,/Inter) **)
Sasaran RTSM (1,2
juta Klg)
Anak dari RTSM (3.360
anak)
Anak marginal
(158.935 anak)
Anak marginal (35
juta anak)
Anak marginal
Status
Kependu-
dukan
Register Register Unregister Register/un register Register/un register
Unit
Pelaksana
UPPKH Disnaker/Disdik LKSA Sekolah LSM/LKSA
Pendamping Sarjana /
SMU
Sarjana / SMU Sarjana Peksos/Kesos Guru Sarjana / SMU
Bantuan Cash Cash Tabungan Cash Cash
Sifat CCT dengan
akses
pendidi-kan
dan keseha-
tan
CCT dengan akses
pendidikan dan latihan
keterampilan
CCT dengan keb dasar,
akses lay. dasar, potensi,
tangg jwb ortu/ wali,
kapasitas kelembagaan
CCT dengan akses
pendidikan
CCT dengan akses
pendidikan dan
latihan
keterampilan
KLN - ILO, Bank
Dunia
- ILO, Bank Dunia Unicef, ILO, Save the
Children, Plan Ind, Bank
Dunia
Funding
international
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL : PERLINDUNGAN SOSIAL
145
STREET CHILDREN HAVE
CHILD SAVING ACCOUNT
(named of child and QQ parent/
guardian)
Children left the street after received
Child Saving Account and then having positive
activities for their future (such as return back
to school, doing teraphetic activity : sport, art,
spiritual, hypno, etc).
146

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

DESA PUSAT PERTUMBUHAN
DESA PUSAT PERTUMBUHANDESA PUSAT PERTUMBUHAN
DESA PUSAT PERTUMBUHANArdi Novra
 
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppdSambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppdCelvinRamaPratama
 
Paparan staf ahli ekbang
Paparan staf ahli ekbangPaparan staf ahli ekbang
Paparan staf ahli ekbangasholahuddin
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurPenataan Ruang
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
 
Tn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalanTn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalanHendro Widagdo
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAKEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
 
SPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfSPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfYusriArdi1
 
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...Dadang Solihin
 
Sosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimSosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimsunarko rasid
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoPenataan Ruang
 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...Khadijah Akd
 
Rencana aksi perubahan
Rencana aksi perubahanRencana aksi perubahan
Rencana aksi perubahanNoniet Hendra
 
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di IndonesiaPengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di IndonesiaInstansi
 
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten MagelangAnalisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten MagelangNurlina Y.
 

Mais procurados (20)

DESA PUSAT PERTUMBUHAN
DESA PUSAT PERTUMBUHANDESA PUSAT PERTUMBUHAN
DESA PUSAT PERTUMBUHAN
 
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppdSambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
 
Paparan staf ahli ekbang
Paparan staf ahli ekbangPaparan staf ahli ekbang
Paparan staf ahli ekbang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
 
Tn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalanTn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalan
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
 
Smart Governance
Smart GovernanceSmart Governance
Smart Governance
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAKEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
 
SPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfSPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdf
 
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...
 
Sosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimSosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltim
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
 
Rancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriksRancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriks
 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...
 
Rencana aksi perubahan
Rencana aksi perubahanRencana aksi perubahan
Rencana aksi perubahan
 
Kawasan perbatasan final
Kawasan perbatasan finalKawasan perbatasan final
Kawasan perbatasan final
 
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di IndonesiaPengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
 
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten MagelangAnalisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
 
PAKAIAN PNS
PAKAIAN PNS PAKAIAN PNS
PAKAIAN PNS
 

Destaque

Permensos no. 08 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 08 tahun 2012 idn journalPermensos no. 08 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 08 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
Permensos no. 37 tahun 2010
Permensos no. 37 tahun 2010Permensos no. 37 tahun 2010
Permensos no. 37 tahun 2010IdnJournal
 
Kegiatan Pemberdayaan Waria
Kegiatan Pemberdayaan WariaKegiatan Pemberdayaan Waria
Kegiatan Pemberdayaan WariaRatih Aini
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUREKPD
 
Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013IdnJournal
 
Profil penyandang masalah sosial di indonesia
Profil penyandang masalah sosial di indonesiaProfil penyandang masalah sosial di indonesia
Profil penyandang masalah sosial di indonesiaDewi Kartika
 
Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013
Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013
Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013LBH Masyarakat
 
Penyimpangan sosial
Penyimpangan sosialPenyimpangan sosial
Penyimpangan sosialjanida
 
Perilaku menyimpang Anak remaja
Perilaku menyimpang Anak remajaPerilaku menyimpang Anak remaja
Perilaku menyimpang Anak remajaFerdiB
 
Kimia Lingkungan : Pencemaran Pestisida Terhadap DAS
Kimia Lingkungan : Pencemaran Pestisida Terhadap DASKimia Lingkungan : Pencemaran Pestisida Terhadap DAS
Kimia Lingkungan : Pencemaran Pestisida Terhadap DASSusantri Susantri
 
Penyimpangan dan pengendalian sosial
Penyimpangan dan pengendalian sosialPenyimpangan dan pengendalian sosial
Penyimpangan dan pengendalian sosialKhairun Najmi
 
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013jeeroloo
 
Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013IdnJournal
 

Destaque (20)

Permensos no. 08 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 08 tahun 2012 idn journalPermensos no. 08 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 08 tahun 2012 idn journal
 
Definisi dan Kriteria PMKS
Definisi dan Kriteria PMKSDefinisi dan Kriteria PMKS
Definisi dan Kriteria PMKS
 
Permensos no. 37 tahun 2010
Permensos no. 37 tahun 2010Permensos no. 37 tahun 2010
Permensos no. 37 tahun 2010
 
Kegiatan Pemberdayaan Waria
Kegiatan Pemberdayaan WariaKegiatan Pemberdayaan Waria
Kegiatan Pemberdayaan Waria
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
 
Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013
 
Profil penyandang masalah sosial di indonesia
Profil penyandang masalah sosial di indonesiaProfil penyandang masalah sosial di indonesia
Profil penyandang masalah sosial di indonesia
 
Renstra Kementrian Sosial 2010 2014
Renstra Kementrian Sosial 2010 2014Renstra Kementrian Sosial 2010 2014
Renstra Kementrian Sosial 2010 2014
 
Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013
Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013
Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013
 
Penyimpangan sosial
Penyimpangan sosialPenyimpangan sosial
Penyimpangan sosial
 
Perilaku menyimpang Anak remaja
Perilaku menyimpang Anak remajaPerilaku menyimpang Anak remaja
Perilaku menyimpang Anak remaja
 
Kimia Lingkungan : Pencemaran Pestisida Terhadap DAS
Kimia Lingkungan : Pencemaran Pestisida Terhadap DASKimia Lingkungan : Pencemaran Pestisida Terhadap DAS
Kimia Lingkungan : Pencemaran Pestisida Terhadap DAS
 
Penyimpangan sosial
Penyimpangan sosialPenyimpangan sosial
Penyimpangan sosial
 
Penyimpangan sosial
Penyimpangan sosialPenyimpangan sosial
Penyimpangan sosial
 
Kebijakan penanggulangan napza
Kebijakan penanggulangan napzaKebijakan penanggulangan napza
Kebijakan penanggulangan napza
 
Penyimpangan dan pengendalian sosial
Penyimpangan dan pengendalian sosialPenyimpangan dan pengendalian sosial
Penyimpangan dan pengendalian sosial
 
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
 
Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...
Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...
Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...
 
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
 
Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013
 

Semelhante a Data Kementerian Sosial dalam Angka 13

Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011
Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011
Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011afshandewanti
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdMus MN
 
Analisis data kemiskinan di indonesia 2013
Analisis data kemiskinan di indonesia 2013Analisis data kemiskinan di indonesia 2013
Analisis data kemiskinan di indonesia 2013Dewi Kartika
 
Materi dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixMateri dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixagungsupaat
 
KONSEP SLRT INHIL.pptx
KONSEP SLRT INHIL.pptxKONSEP SLRT INHIL.pptx
KONSEP SLRT INHIL.pptxFirdausDaus82
 
Dinamika penduduk
Dinamika pendudukDinamika penduduk
Dinamika pendudukAshariAmri
 
Pembetulan skripsy
Pembetulan skripsyPembetulan skripsy
Pembetulan skripsyFitryII
 
Program pro-rakyat
Program pro-rakyatProgram pro-rakyat
Program pro-rakyatHery Rock
 
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Pembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
Pembangunan Inklusif Disabilitas by BappenasPembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
Pembangunan Inklusif Disabilitas by BappenasHUmanity & Inclusion
 
optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesia
optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesiaoptimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesia
optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesiaBe Susantyo
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
 
Kemiskinan: Masalah dan kebijakan penaggulangan kemiskinan
Kemiskinan: Masalah dan kebijakan penaggulangan kemiskinanKemiskinan: Masalah dan kebijakan penaggulangan kemiskinan
Kemiskinan: Masalah dan kebijakan penaggulangan kemiskinanHisnuddinLubis
 
Lpp bu nurma 1911 gabung-1
Lpp bu nurma 1911 gabung-1Lpp bu nurma 1911 gabung-1
Lpp bu nurma 1911 gabung-1Day-qi Peko
 
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaRooy John
 
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)syahrunNazil1
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaGedhe Foundation
 

Semelhante a Data Kementerian Sosial dalam Angka 13 (20)

Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011
Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011
Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmd
 
Analisis data kemiskinan di indonesia 2013
Analisis data kemiskinan di indonesia 2013Analisis data kemiskinan di indonesia 2013
Analisis data kemiskinan di indonesia 2013
 
Materi dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixMateri dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fix
 
KONSEP SLRT INHIL.pptx
KONSEP SLRT INHIL.pptxKONSEP SLRT INHIL.pptx
KONSEP SLRT INHIL.pptx
 
Dinamika penduduk
Dinamika pendudukDinamika penduduk
Dinamika penduduk
 
Pembetulan skripsy
Pembetulan skripsyPembetulan skripsy
Pembetulan skripsy
 
Program pro-rakyat
Program pro-rakyatProgram pro-rakyat
Program pro-rakyat
 
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
 
Pembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
Pembangunan Inklusif Disabilitas by BappenasPembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
Pembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
 
Materi PEDI KPU.pptx
Materi PEDI KPU.pptxMateri PEDI KPU.pptx
Materi PEDI KPU.pptx
 
optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesia
optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesiaoptimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesia
optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesia
 
Lapdal profil jembrana
Lapdal profil jembranaLapdal profil jembrana
Lapdal profil jembrana
 
Buku rtlh
Buku rtlhBuku rtlh
Buku rtlh
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
 
Kemiskinan: Masalah dan kebijakan penaggulangan kemiskinan
Kemiskinan: Masalah dan kebijakan penaggulangan kemiskinanKemiskinan: Masalah dan kebijakan penaggulangan kemiskinan
Kemiskinan: Masalah dan kebijakan penaggulangan kemiskinan
 
Lpp bu nurma 1911 gabung-1
Lpp bu nurma 1911 gabung-1Lpp bu nurma 1911 gabung-1
Lpp bu nurma 1911 gabung-1
 
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
 
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
 

Mais de Dewi Kartika

Asean Social Work Journal
Asean Social Work JournalAsean Social Work Journal
Asean Social Work JournalDewi Kartika
 
Cv harry hikmat 2014.docx
Cv harry hikmat 2014.docxCv harry hikmat 2014.docx
Cv harry hikmat 2014.docxDewi Kartika
 
Pekerja sosial Generalis/ Keputusan Menteri sosial
Pekerja sosial Generalis/ Keputusan Menteri sosialPekerja sosial Generalis/ Keputusan Menteri sosial
Pekerja sosial Generalis/ Keputusan Menteri sosialDewi Kartika
 
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)Dewi Kartika
 
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluargaPermensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluargaDewi Kartika
 
Inpres no. 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terha...
Inpres no. 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terha...Inpres no. 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terha...
Inpres no. 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terha...Dewi Kartika
 
Panduan teknis sertifikasi
Panduan teknis sertifikasiPanduan teknis sertifikasi
Panduan teknis sertifikasiDewi Kartika
 
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17  Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialPermensos No.17  Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialDewi Kartika
 
Panduan teknis akreditasi 2013
Panduan teknis akreditasi 2013Panduan teknis akreditasi 2013
Panduan teknis akreditasi 2013Dewi Kartika
 
Permensos adopsi 2009
Permensos adopsi 2009Permensos adopsi 2009
Permensos adopsi 2009Dewi Kartika
 
Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012Dewi Kartika
 

Mais de Dewi Kartika (12)

Asean Social Work Journal
Asean Social Work JournalAsean Social Work Journal
Asean Social Work Journal
 
Cv harry hikmat 2014.docx
Cv harry hikmat 2014.docxCv harry hikmat 2014.docx
Cv harry hikmat 2014.docx
 
Pekerja sosial Generalis/ Keputusan Menteri sosial
Pekerja sosial Generalis/ Keputusan Menteri sosialPekerja sosial Generalis/ Keputusan Menteri sosial
Pekerja sosial Generalis/ Keputusan Menteri sosial
 
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)
 
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluargaPermensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
 
Inpres no. 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terha...
Inpres no. 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terha...Inpres no. 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terha...
Inpres no. 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terha...
 
Panduan teknis sertifikasi
Panduan teknis sertifikasiPanduan teknis sertifikasi
Panduan teknis sertifikasi
 
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17  Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialPermensos No.17  Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
 
Panduan teknis akreditasi 2013
Panduan teknis akreditasi 2013Panduan teknis akreditasi 2013
Panduan teknis akreditasi 2013
 
Permensos adopsi 2009
Permensos adopsi 2009Permensos adopsi 2009
Permensos adopsi 2009
 
Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012
 
Plt adk 2012
Plt adk 2012 Plt adk 2012
Plt adk 2012
 

Data Kementerian Sosial dalam Angka 13

  • 1. KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Jakarta - 2012 KEMENTERIAN SOSIAL DALAM ANGKA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
  • 2.
  • 3. i Menteri Sosial Republik Indonesia KATA SAMBUTAN Data dan informasi merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Khususnya data tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan sasaran utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Data itu tentunya harus disajikan dalam suatu media yang mudah dibaca dan dimengerti oleh unit-unit teknis maupun penunjang di lingkungan Kementerian Sosial, pemangku kepentingan dan masyarakat umum yang membutuhkan dalam sebuah media informasi Booklet Kementerian Sosial Dalam Angka. Kementerian Sosial Dalam Angka ini harapan saya tentunya memuat data kuantitatif yang memberi gambaran umum tentang data PMKS yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial dan
  • 4. ii penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, data data program, kepegawaian, pendidikan, anggaran dan data PSKS. SayamenyambutbaikdenganditerbitkannyaBookletKementerianSosial Dalam Angka ini yang tentu saja akan bermanfaat untuk menjadi suatu langkah awal bagi semua pihak yang membutuhkan dalam penyusunan perencanaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan memberikan feed back dalam evaluasi program kegiatan agar tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil guna. Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufrie
  • 5. iii KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAHYang Maha Kuasa karena atas karunia dan rahmat-NYA, booklet Kementerian Sosial Dalam Angka Tahun 2012 ini dapat terselesaikan. Booklet ini merupakan refleksi pembangunan kesejahteraan sosial. Data dan informasi sangat berperan penting dalam proses pengambilan keputusan pada institusi pemerintah dan non pemerintah. Booklet Kementerian Sosial Dalam Angka Tahun 2012 ini disusun untuk memberikan informasikepadaunit-unitteknismaupunpenunjangdilingkunganKementerian Sosial, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum yang membutuhkan. Booklet Kementerian Sosial Dalam AngkaTahun 2012, adalah hasil upaya Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai unsur Kelompok Kerja Penyelarasan data dasar, data program, data SDM Kesos, maupun data anggaran dari seluruh Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Sosial, serta dukungan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yakni data kemiskinan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan booklet ini. Selanjutnya kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam
  • 6. iv penyusunan booklet ini. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaannya. Jakarta, Desember 2012 Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial R. Harry Hikmat
  • 7. v DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN......................................................................................................... i KATA PENGANTAR........................................................................................................ iii KEMENTERIAN SOSIAL DALAM ANGKA............................................................................ 1 1. Data Kemiskinan........................................................................................................................... 3 - PMKS (berdasarkan kelompok sasaran)...................................................................................... 4 - Data Kemiskinan........................................................................................................................ 5 2. Data Ketelantaran......................................................................................................................... 18 3. Data Keterpencilan....................................................................................................................... 49 4. Data Disabilitas (Kecacatan)......................................................................................................... 52 5. Ketunaan sosial dan Penyimpangan Perilaku............................................................................... 63 6. Korban Bencana........................................................................................................................... 69 7. KTK, Eksploitasi dan Diskriminasi.................................................................................................. 72 8. PSKS 9. Data Program Kesejahteraan Sosial.............................................................................................. 77 - Data kegiatan pembangunan kesos........................................................................................... 78 10. Data Manajemen Program Kesejahteraan Sosial .......................................................................... 115 - SDM ( staf, struktural dan fungsional)........................................................................................ 118 - Produk hukum............................................................................................................................ 126
  • 8. vi 11. Data Anggaran Program Kesejahteraan Sosial............................................................................. 134 12. Skema Program............................................................................................................................ 140 -PENGENTASANKEMISKINAN:KemanaArahnya–SuatuRenungan.................................................. 141 - Posisistrategisprogramkesejahteraansosial(skemakebijakanpenganankemiskinan)......................................... 142 - Program Prioritas Nasional : Perlindungan Sosial....................................................................... 143
  • 9. KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN SOSIAL DALAM ANGKA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Jakarta - 2012
  • 10.
  • 11. 3 DATA KEMISKINAN PMKS Berdasarkan Kelompok Sasaran Tahun 2011 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1999-2011 Skenario Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2014 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Sangat Miskin di Indonesia, Tahun 2008 - 2011 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2011 Jumlah Penduduk Sangat Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2011 Persentase Penduduk Sangat Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2011 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Data Susenas 2011 dan PPLS 2011 Persentase Rumah Tangga PPLS 2011 Dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Provinsi dan Status Kesejahteraannya Disparitas Kemiskinan Antara Kota dan Desa Tahun 2004 – 2011 Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Berdasarkan Kategori Kemiskinan Dan Tahun Pendataan Tahun 2005 - 2011 Distribusi rumah tangga sasaran (RTS) berdasarkan kategori kemiskinan Tahun 2011 Data Anggota Rumah Tangga Sasaran (ARTS) Berdasarkan Provinsi, Hasil Pendataan Kemiskinan Tahun 2011
  • 12. 4 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN TAHUN 2011 Kelompok Sasaran Jenis PMKS Jumlah Sumber Data 1. Kemiskinan Fakir Miskin , Wanita Rawan Sosial Ekonomi 2,5 juta RTSM Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, BPS (PPLS 2011) 2. Ketelantaran Anak Telantar, Anak Balita Telantar, Lanjut Usia Telantar 7.191.551 Jiwa BPS, Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2009 3. Kecacatan Orang dengan Kecacatan , Anak dengan Kecacatan 2.126.785 Jiwa BPS, Susenas Tahun 2009 4. Keterpencilan Komunitas Adat Tepencil 213.080 KK Pendataan Dit. PKAT, 2009 5. Ketunaan dan Penyimpangan Perilaku Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lapas, ODHA , Korban NAPZA 3.872.287 Jiwa Dinas Sosial Provinsi 6. Korban Bencana Korban Bencana Alam , Korban Bencana Sosial 1.416.744 KK Dinas Sosial Provinsi 7. KTK, Eksploitasi dan Diskriminasi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial 889.987 Jiwa Dinas Sosial Provinsi
  • 13. 5 PERKEMBANGAN JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA 1999 - 2011 Sumber: BPS, diolah dari Susenas dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)
  • 14. 6 SKENARIO PENCAPAIAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2014 Sumber: BPS, diolah dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)
  • 15. 7 PERKEMBANGAN JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK SANGAT MISKIN DI INDONESIA, 2008 - 2011 Sumber : BPS, Susenas
  • 16. 8 Pulau Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sumatera 2.135,75 4.315,91 6.451,66 10,63 13,80 12,56 Jawa 7.518,72 9.208,27 16.726,99 9,32 16,12 12,14 Bali & Nusa Tenggara 658,13 1.415,78 2.073,91 12,63 17,57 15,63 Kalimantan 265,44 704,11 969,55 4,49 8,70 6,92 Sulawesi 354,98 1.789,60 2.144,58 6,00 15,35 12,20 Maluku & Papua 113,74 1.538,52 1.652,26 5,70 35,20 25,95 Indonesia 11.046,75 18.972,18 30.018,93 9,23 15,72 12,49 JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PULAU TAHUN 2011 Sumber : BPS, Susenas Maret 2011
  • 17. 9 JUMLAH PENDUDUK SANGAT MISKIN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, TAHUN 2011 Sumber : BPS, Susenas Maret 2011
  • 18. 10 PERSENTASE PENDUDUK SANGAT MISKIN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, TAHUN 2011 Sumber : BPS, Susenas Maret 2011
  • 19. 11 PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT DATA SUSENAS 2011 DAN PPLS 2011 Sumber : BPS, Diolah dari Susenas 2011 dan PPLS 2011
  • 20. 12 Tidak Bekerja Pertanian Industri Lainnya 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Miskin 12,99 8,39 4,64 64,65 57,78 56,11 11,29 8,81 8,45 24,06 25,03 30,81 Tidak Miskin 13,20 5,85 6,12 47,37 34,60 31,00 9,83 10,67 10,87 42,81 48,89 52,00 Sumber: Susenas 2009, 2010, 2011 PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN, TIDAK MISKIN DAN PERBANDINGAN PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN MENURUT SUMBER PENGHASILAN UTAMA KEPALA RUMAH TANGGA, 2009 - 2011
  • 21. 13 PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN DAN STATUS KESEJAHTERAANNYA Sumber : TNP2K, diolah dari PPLS 2011
  • 22. 14 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12.13% 11.68% 13.47% 12.52% 11.65% 10.72% 9.87% 9.23% 20.11% 19.98% 21.81% 20.37% 18.93% 17.35% 16.56% 15.72% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kota 12.13% 11.68% 13.47% 12.52% 11.65% 10.72% 9.87% 9.23% Desa 20.11% 19.98% 21.81% 20.37% 18.93% 17.35% 16.56% 15.72% DISPARITAS KEMISKINAN ANTARA KOTA DAN DESA TAHUN 2004 - 2011 Sumber: BPS, Susenas 2011 Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa
  • 23. 15 JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) BERDASARKAN KATEGORI KEMISKINAN DAN TAHUN PENDATAAN TAHUN 2005 - 2011 *) PPLS 2011 memperbesar cakupan RTS hingga 40% rumah tangga ekonomi terbawah sehingga menambah kelompok rentan dalam klasifikasi RTS. Kelompok penduduk ini hampir tidak miskin namun rentan terhadap guncangan (shock) gejolak ekonomi, sakit, PHK, dsb. RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 PPLS 2011 (40%) (angka sementara) RTS Komposisi (%) RTS Komposisi (%) RTS Komposisi (%) Komposisi (%) Sangat Miskin 0,8 GKN 3,9 juta 20,4 2,9 juta 17,1 2,5 juta 16,1 10,0 Miskin 1,0 GKN 8,2 juta 43,1 6,8 juta 39,1 3,8 juta 24,5 15,0 Hampir Miskin 1,2 GKN 6,9 juta 36,5 7,6 juta 43,8 9,2 juta 59,4 37,0 TOTAL 1: 19,1 juta 100% 17,5 juta 100% 15,5 juta 100% - Rentan *) - - - - 9,72 juta 38,0 TOTAL 2: 25,22 juta** 100% Sumber: PSE 05; PPLS 2008; PPLS 2011 (data mikro kemiskinan)
  • 24. 16 DISTRIBUSI RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) BERDASARKAN KATEGORI KEMISKINAN TAHUN 2011 2,197,034 5,543,102 13,454,657 21,201,926 313,893 734,215 2,042,857 3,665,152 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 Sangat Miskin [SM] Miskin [M] Hampir Miskin [HM] Rentan Miskin [RM] Perdesaan Perkotaan Sumber : diolah dari PPLS-2011, BPS
  • 25. 17 DATA ANGGOTA RUMAH TANGGA SASARAN (ARTS) BERDASARKAN PROVINSI, HASIL PENDATAAN KEMISKINAN TAHUN 2011 Sumber : Basis Data Terpadu Tahun 2011, TNP2K 2,632,966 4,678,936 1,813,972 1,567,920 993,110 3,026,467 708,492 3,607,897 288,925 377,192 1,348,085 16,260,690 15,758,436 1,669,788 15,338,972 3,710,926 1,078,141 2,778,691 2,924,497 1,701,585 623,118 944,237 892,157 890,585 1,252,415 3,820,721 1,273,100 605,492 649,217 832,527 361,200 423,569 1,937,982 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D I YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA Jumlah seluruh ARTS di Indonesia : 95.102.220 Jiwa
  • 26. 18 DATA KETELANTARAN Persentase Balita Terlantar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2006 dan Tahun 2009. Persentase Balita Terlantar Yang Tidak Diberi ASI Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2006 dan 2009. Persentase Balita Terlantar Menurut Lapangan Usaha Utma Ibu Kandung/Penanggung Jawab Balita Seminggu Terakhir, 2006 dan 2009. Persentase Balita Terlantar Yang Sakit dan Tidak Diobati , Tahun 2006 dan 2009. Persentase Anak Terlantar Menurut Keberadaan Orang Tua Kandung Proporsi Anak Terlantar Menurut Tipe Daerah, Tahun 2003, 2006 dan 2009 Proporsi Anak Terlantar Tahun 2003, 2006 dan 2009 Persentase Anak Terlantar Menurut Alasan Tidak/Belum Pernah Atau Tidak Bersekolah Lagi, Tahun 2003, 2006 dan 2009 Jumlah Anak Terlantar (6 – 18 Tahun) Tahun 2009 dan 2011 Jumlah Anak Balita Terlantar (0 – 5 Tahun) Tahun 2009 dan 2011
  • 27. 19 DATA KETELANTARAN Persentase Lanjut Usia Berdasarkan Keterlantaran. Persentase Lanjut Usia Menurut Jenis Kelamin dan Kategori Keterlantaran Tahun 2009 Persentase Lanjut Usia Terlantar Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Tahun 2003, 2006 dan 2009. Persentase Lanjut Usia Terlantar Menurut Frekuensi Makan Makanan Pokok Selama Seminggu Terakhir, Tahun 2003, 2006 dan 2009. Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Seminggu Terakhir, Tahun 2003, 2006 dan 2009. Persentase Penduduk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Tipe Daerah, Tahun 2009, 2010 dan 2011. Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Sebagai Kepala Rumah Tangga Menurut Kelompok Umur, Tahun 2009 – 2011. Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan, Tahun 2009 – 2011. Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2009 – 2011.
  • 28. 20 DATA KETELANTARAN Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kategori Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, Tahun 2009 – 2011. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelayakan Rumah Tempat Tinggal Dan Tipe Daerah, Tahun 2011. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Dan Tipe Daerah, Tahun 2011 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Dan Tipe Daerah, Tahun 2011 Persentase Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Sendiri, Sumber Penerangan Bukan Listrik, Dan Jarak Sumber Air Minum Ke Tempat Pembuangan Kotoran/Tinja Kurang Dari 10 Meter Menurut Tipe Daerah, Tahun 2011. Persentase Rumah Tangga Di Rumah Tidak Layak Huni Menurut Bangunan Fisik Rumah, Tahun 2009, 2010 dan 2011. Persentase Rumah Tangga Di Rumah Tidak Layak Huni Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Tahun 2009, 2010 dan 2011 Persentase Rumah Tangga Di Rumah Tidak Layak Huni, Tahun 2009 – 2011.
  • 29. 21 PERSENTASE BALITA TERLANTAR MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2006 DAN TAHUN 2009 Sumber : BPS, Susenas MSBP 2006 dan 2009
  • 30. 22 PERSENTASE BALITA TERLANTAR YANG TIDAK DIBERI ASI SELAMA SEMINGGU TERAKHIR MENURUT JENIS KELAMIN, TAHUN 2006 DAN 2009 Sumber : BPS, Susenas MSBP 2006 dan 2009
  • 31. 23 *) Sektor Industri, Listrik, Gas, Air, Konstruksi, Keuangan, Transportasi dan Komunikasi Sumber : BPS RI - Susenas MSBP 2006 dan 2009 PERSENTASE BALITA TERLANTAR MENURUT LAPANGAN USAHA UTAMA IBU KANDUNG/PENANGGUNG JAWAB BALITA SEMINGGU TERAKHIR, 2006 DAN 2009
  • 32. 24 PERSENTASE BALITA TERLANTAR YANG SAKIT DAN TIDAK DIOBATI, TAHUN 2006 DAN 2009 Sumber : BPS, Susenas MSBP 2006 dan 2009
  • 33. 25 12,38 2,55 1,07 83,28 0,72 0 20 40 60 80 100 Yatim Piatu Yatim Piatu Lengkap Tidak tahu TOTAL Sumber : Analisis Deskriptif PMKS, BPS 2006 PERSENTASE ANAK TERLANTAR MENURUT KEBERADAAN ORANG TUA KANDUNG
  • 34. 26 PROPORSI ANAK TERLANTAR MENURUT TIPE DAERAH, TAHUN 2003, 2006 DAN 2009 *) Anak Usia 5 – 18 Tahun Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
  • 35. 27 3.67 4.05 7.67 7.28 5.75 5.66 6.70 6.30 4.85 5.13 6.05 5.55 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2003 2006 2009 5 – 6 tahun 7 – 12 tahun 13 – 15 tahun 16 – 17*) tahun PROPORSI ANAK TERLANTAR TAHUN 2003, 2006 DAN 2009 *) Untuk Tahun 2003, Anak Kelompok Umur 16 – 18 Tahun Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
  • 36. 28 PERSENTASE ANAK TERLANTAR MENURUT ALASAN TIDAK/BELUM PERNAH ATAU TIDAK BERSEKOLAH LAGI, TAHUN 2003, 2006 DAN 2009 *) Anak Usia 5 – 18 Tahun *) Termasuk mengurus rumah tangga, sekolah jauh, cacat, tidak diterima, menunggu pengumuman, merasa pendidikan cukup Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
  • 37. 29 JUMLAH ANAK TERLANTAR (6-18 TAHUN) TAHUN 2009 dan 2011 Sumber : Data Susenas BPS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2011 3,176,462 3,115,777
  • 38. 30 JUMLAH ANAK BALITA TERLANTAR (0-5 TAHUN) TAHUN 2009 dan 2011 Sumber : Data Susenas BPS 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 2009 2011 1,186,941 1,224,168
  • 39. 31 Sumber : Susenas BPS 2009 Terlantar 16% Rawan terlantar 26% Tidak Terlantar 58% PERSENTASE LANJUT USIA BERDASARKAN KETERLANTARAN Jumlah lanjut usia terlantar di Indonesia : 2.851.606
  • 40. 32 14.90 14.65 14.76 24.85 26.16 25.55 60.26 59.20 59.68 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 Laki-laki (L) Perempuan(P) L+P Tidak Telantar Hampir Telantar Telantar PERSENTASE LANSIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KATEGORI KETELANTARAN TAHUN 2009 Sumber : BPS, Susenas Modul 2009
  • 41. 33 88.92 92.25 91.25 9.26 6.26 6.70 1.23 0.77 0.98 0.80 0.72 1.08 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 < SD/Sederajat SD/Sederajat SMP/Sederajat SM/Sederajat + 2003 2006 2009 PERSENTASE LANSIA TELANTAR MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN, TAHUN 2003, 2006 DAN 2009 Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
  • 42. 34 16.46 28.89 47.87 83.53 71.11 52.13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2003 2006 2009 ≤13kali ≥14kali PERSENTASE LANSIA TELANTAR MENURUT FREKUENSI MAKAN MAKANAN POKOK SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, TAHUN 2003, 2006, DAN 2009 Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
  • 43. 35 PERSENTASE LANSIA TELANTAR YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA SEMINGGU TERAKHIR, TAHUN 2003, 2006 DAN 2009 Sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006 dan 2009
  • 44. 36 PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI MENURUT TIPE DAERAH, TAHUN 2009, 2010 DAN 2011 Sumber : BPS, Susenas KOR 2009, 2010 dan 2011
  • 45. 37 9.87 9.72 8.55 34.29 37.95 35.90 55.84 52.32 55.55 0 10 20 30 40 50 60 18 – 30 Tahun 31 – 44 Tahun 45 – 59 Tahun 2009 2010 2011 PERSENTASE PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA MENURUT KELOMPOK UMUR, TAHUN 2009 – 2011 Sumber : BPS, Susenas KOR 2009, 2010 dan 2011
  • 46. 38 PERSENTASE PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN, TAHUN 2009 - 2011 Sumber : BPS, Susenas KOR 2009, 2010 Dan 2011
  • 47. 39 15,71 13,94 14,79 9,48 9,64 9,26 33,78 31,54 36,24 41,03 44,88 39,72 0 10 20 30 40 50 Berusaha Sendiri Berusaha Dibantu Buruh Pekerja Keluarga 2009 2010 2011 PERSENTASE PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN, TAHUN 2009 - 2011 Sumber : BPS, Susenas KOR 2009, 2010 dan 2011
  • 48. 40 28,16 25,51 9,12 25,70 25,43 14,42 46,13 49,06 76,47 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tidak Layak Huni Hampir Tidak Layak Huni Layak Huni 2009 2010 2011 PERSENTASE PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI MENURUT KATEGORI KELAYAKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL, TAHUN 2009 - 2011 Sumber : BPS, Susenas Modul 2009, 2010 dan 2011
  • 49. 41 0 20 40 60 80 100 Tidak Layak Huni Hampir Tidak Layak Huni Layak Huni 2.31 8.01 89.68 15.2 20.52 64.28 8.81 14.32 76.87 Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KELAYAKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL DAN TIPE DAERAH, TAHUN 2011 Sumber : BPS, Susenas 2011
  • 50. 42 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT JENIS ATAP DAN TIPE DAERAH, TAHUN 2011 Sumber : BPS, Susenas 2011
  • 51. 43 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT JENIS DINDING DAN TIPE DAERAH, TAHUN 2011 Sumber : BPS, Susenas 2011
  • 52. 44 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT JENIS LANTAI DAN TIPE DAERAH, TAHUN 2011 Sumber : BPS, Susenas 2011
  • 53. 45 0 10 20 30 40 50 Tidak Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Sendiri Sumber Penerangan Bukan Listrik Jarak Sumber Air Minum Utama Ke Tempat Pembuangan Kotoran/Tinja<10m 25.55 0.65 13.54 43.88 9.60 14.57 34.80 5.17 14.06 Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI FASILITAS BUAG AIR SENDIRI, SUMBER PENERANGAN BUKAN LISTRIK, DAN JARAK SUMBER AIR MINUM KE TEMPAT PEMBUANGAN KOTORAN/TINJA KURANG DARI 10 METER MENURUT TIPE DAERAH, TAHUN 2011 Sumber : BPS, Susenas 2011
  • 54. 46 Jenis Dinding 56,51 43,49 55,99 44,01 58,49 41,51 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Bukan Bambu/Lainnya Bambu/Lainnya 2009 2010 2011 Jenis Atap 25,94 74,06 27,04 72,96 27,70 72,30 0 20 40 60 80 Bukan Daun/Lainnya Daun/Lainnya 2009 2010 2011 Jenis Lantai 50,9 49,1 50,5949,41 45,67 54,33 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Bukan Tanah Tanah 2009 2010 2011 PERSENTASE RUMAH TANGGA DI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENURUT BANGUNAN FISIK RUMAH, TAHUN 2009, 2010 DAN 2011 Sumber : BPS, Susenas 2009 - 2011
  • 55. 47 PERSENTASE RUMAH TANGGA DI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENURUT PENGGUNAAN FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR, TAHUN 2009, 2010 DAN 2011 Sumber : BPS, Susenas 2009 - 2011
  • 56. 48 PERSENTASE RUMAH TANGGA DI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, TAHUN 2009 - 2011 Sumber : BPS, Susenas 2009 - 2011
  • 57. 49 DATA KETERPENCILAN Data Komunitas Adat Terpencil Yang Belum Diberdayakan Tahun 2012 Data Komunitas Adat Terpencil Yang Sudah Diberdayakan Tahun 2012
  • 58. 50 Sumber data : Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil DATA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG BELUM DIBERDAYAKAN TAHUN 2012 8373 2260 1774 3806 843 747 0 0 1021 0 0 0 883 0 1151 17325 4970 1046 4698 3339 3806 10967 2315 5426 2521 1299 6347 4224 4529 25027 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Bangka Belitung Kepulauan Riau Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah KAT yg belum diberdayakan : 118.697 KK
  • 59. 51 Sumber data : Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil DATA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG SUDAH DIBERDAYAKAN TAHUN 2012 2794 1576 3230 4552 3973 2737 2284 1798 788 2149 1445 1582 3424 1382 2108 5149 5697 2375 3568 4137 1020 7215 2745 3053 1677 1121 3185 2439 1713 7596 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Bangka Belitung Kepulauan Riau Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah KAT yg sudah diberdayakan : 88.512 KK
  • 60. 52 DATA DISABILITAS Populasi Orang Dengan Disabilitas Berat Tahun 2012 di 33 Provinsi. Estimasi Presentasi Jenis Orang Dengan Disabilitas Klasifikasi Orang Dengan Disabilitas di 24 Provinsi Jumlah Orang Dengan Disabilitas Berdasarkan Jenis Gangguan di 24 Provinsi Tahun 2007 - 2009 Jumlah Orang Dengan Disabilitas Berdasarkan Kelompok Umur di 24 Provinsi Tahun 2007 - 2009 Jumlah Orang Dengan Disabilitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan di 24 Provinsi , 2007 - 2009 Jumlah Orang Dengan Disabilitas Berdasarkan Jenis Pekerjaan di 24 Provinsi, Tahun 2007 - 2009 Penerima Manfaat Asistensi Sosial Lembaga Kesos Orang Dengan Disabilitas Tahun 2012 Penerima Manfaat Asistensi Sosial Orang Dengan Disabilitas Berat Tahun 2012 di 33 Provinsi Penerima Manfaat Asistensi Sosial Orang Dengan Disabilitas Berat Tahun 2012 Berdasarkan Bantuan Yang Diberikan
  • 61. 53 Sumber : Dit. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, 2012 89,789 56,806 413,701 495,028 57,242 106,984 53,570 55,081 541,548 59,591 86,229 118,648 33,986 89,293 71,850 90,822 81,481 90,358 78,356 103,343 90,236 74,005 120,224 107,709 116,129 126,142 47,692 89,412 145,212 100,117 104,625 12,533 2762 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA SULAWESI SELATAN KALIMANTAN SELATAN BALI JAWA TIMUR NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR SUMATERA UTARA JAMBI LAMPUNG KALIMANTAN BARAT SULAWESI TENGAH MALUKU BANTEN DKI JAKARTA BENGKULU KALIMANTAN TENGAH SULAWESI UTARA GORONTALO KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SULAWESI TENGGARA KEPULAUAN RIAU RIAU KALIMANTAN TIMUR PAPUA MALUKU UTARA NAD SULAWESI BARAT PAPUA BARAT POPULASI ORANG DENGAN DISABILITAS BERAT TAHUN 2012 di 33 PROVINSI Jumlah Populasi ODK Berat : 3.342.303 Jiwa
  • 62. 54 No Jenis Orang Dengan Kecacatan Jumlah (jiwa) Prosentase (%) 1 Tuna Netra (buta) 338,672 15,93 2 Tuna Rungu (tuli) 223,655 10,52 3 Tuna Wicara (bisu) 151,371 7,12 4 Tuna Rungu dan Wicara (bisu tuli) 73,560 3,46 5 Tuna Daksa (cacat fisik) 717,312 33,74 6 Tuna Grahita (cacat mental) 290,837 13,68 7 Tuna Daksa dan Grahita 149,458 7,03 8 Tuna Laras 181,135 8,52 TOTAL 2,126,000 100 ESTIMASI PRESENTASI JENIS ORANG DENGAN DISABILITAS Sumber: Pusdatin dan Direktorat Orang Dengan Kecacatan
  • 63. 55 NO PROVINSI ODK RINGAN ODK SEDANG ODK BERAT JUMLAH 1 SUMATERA UTARA 38,916 16,039 3,596 58,551 2 SUMATERA BARAT 14,617 8,655 1,736 25,008 3 RIAU 7,695 4,037 792 12,524 4 JAMBI 8,244 5,072 1,648 14,964 5 SUMATERA SELATAN 19,753 9,267 2,971 31,991 6 BENGKULU 8,059 2,786 1,494 12,339 7 LAMPUNG 26,774 11,886 4,217 42,877 8 KEP. BANGKA BELITUNG 2,680 1,672 421 4,773 9 KEPULAUAN RIAU 1,797 725 339 2,861 10 DKI JAKARTA 11,026 6,435 4,252 21,713 11 JAWA BARAT 88,456 49,317 14,510 152,283 12 JAWA TENGAH 151,424 176,373 56,046 383,843 13 D I YOGYAKARTA 11,569 19,769 8,712 40,050 14 JAWA TIMUR 111,843 204,804 66,125 382,772 15 BANTEN 10,586 19,557 9,387 39,530 16 BALI 4,232 2,552 1,986 8,770 17 NUSA TENGGARA BARAT 9,646 4,847 1,599 16,092 18 NUSA TENGGARA TIMUR 24,254 10,249 4,147 38,650 19 KALIMANTAN BARAT 9,895 5,236 1,537 16,668 20 KALIMANTAN SELATAN 13,999 4,262 1,360 19,621 21 SULAWESI UTARA 9,820 4,608 1,873 16,301 22 SULAWESI SELATAN 22,233 8,573 3,704 34,510 23 GORONTALO 3,056 1,169 702 4,927 24 SULAWESI BARAT 6,109 1,762 327 8,198 JUMLAH 616,683 579,652 193,481 1,389,816 KLASIFIKASI ORANG DENGAN DISABILITAS DI 24 PROVINSI
  • 64. 56 JUMLAH ORANG DENGAN DISABILITAS BERDASARKAN JENIS GANGGUAN DI 24 PROVINSI TAHUN 2007 - 2009 84.988 249.364 193.291 342.805 119.529 194.957 174.194 118.585 36.006 135.128 Eks Penyakit Jiwa /Eks Psikotik Mental Retardasi (Debil, Imbisil, Idiot, Down Syndrome) Kelainan Bentuk Tubuh Penggunaan Kaki (Berjalan) Penggunaan Lengan Dan Jari Bicara Pendengaran Buta Total (Totally Blind) Light Perception Sisa Penglihatan (Low Vision) Sumber: Pusdatin Kesos Jumlah ODK Berdasarkan Jenis Gangguan : 1.648.847Jiwa
  • 65. 57 JUMLAH ORANG DENGAN DISABILITAS BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DI 24 PROVINSI TAHUN 2007-2009 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 - 4 Tahun 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 - 24 Tahun 25 - 29 Tahun 30 - 34 Tahun 35 - 39 Tahun 40 - 44 Tahun 45 - 49 Tahun 50 - 59 Tahun 60 - 69 Tahun 70+ Tahun 73.231 92.059 92.837 103.250 91.684 94.125 97.668 94.154 186.298 192.432 198.257 17.512 54.474 Sumber: Pusdatin Kesos
  • 66. 58 JUMLAH ORANG DENGAN DISABILITAS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI 24 PROVINSI TAHUN 2007-2009 PADA 24 PROVINSI 203 4.344 2.894 414 64.773 91.196 386.753 S2 / S3 S1 / D4 D3 / Sarjana Muda D1 / D2 SLTA SLTP SD Sumber: Pusdatin Kesos
  • 67. 59 JUMLAH ORANG DENGAN DISABILITAS BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN DI 24 PROVINSI TAHUN 2007-2009 104.261 4.030 152.238 50.520 6.321 357 29.430 3.684 Buruh PNS / POLRI / TNI Petani Jasa Pegawai Swasta Peg. BUMN / BUMD Pedagang / Wiraswasta Peternakan / Perikanan Sumber: Pusdatin Kesos
  • 68. 60 PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS MENURUT JENIS DISABILITAS DAN TIPE DAERAH, TAHUN 2009 Sumber: BPS, Susenas 2009
  • 69. 61 PROPORSI ANAK DENGAN DISABILITAS MENURUT JENIS DISABILITAS, TAHUN 2009 Sumber: BPS, Susenas Modul 2009
  • 70. 62 PROPORSI ANAK DENGAN DISABILITAS MENURUT JENIS DISABILITAS DAN TIPE DAERAH, TAHUN 2009 Sumber: BPS, Susenas Modul 2009
  • 71. 63 DATA KETUNAAN DAN PENYIMPANGAN PERILAKU Data Gelandangan di 33 Provinsi Tahun 2011 Jumlah Kasus Aids di Indonesia dan Yang Meninggal Menurut Provinsi Tahun 2011 Data Orang Dengan HIV/AIDAS Potensial dan Tidak Potensial Tahun 2011 Data Pengemis Menurut Provinsi Tahun 2011 Data Jumlah Waria di 33 Provinsi Tahun 2010
  • 72. 64 1,433 1,790 413 188 22 361 0 276 14 223 1,071 301 1,318 113 2,088 410 590 1,275 624 231 13 141 216 233 0 196 32 164 0 76 94 0 0 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua DATA GELANDANGAN DI 33 PROVINSI TAHUN 2011 Sumber : Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Jumlah Gelandangan di 33 Provinsi : 48.645 Jiwa
  • 73. 65 57 507 410 477 284 219 137 144 120 383 3,995 3,728 1,030 542 3,775 401 1,747 142 376 1,125 63 28 12 173 12 591 22 3 0 192 17 58 3,712 14 94 99 132 65 38 30 42 18 147 576 665 314 114 779 67 311 69 49 138 4 5 10 62 6 62 5 1 0 70 8 19 590 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Barat Jambi Bengkulu Kep. Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Utara Papua Meninggal Jumlah kasus JUMLAH KASUS AIDS DI INDONESIA DAN YANG MENINGGAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 Sumber : Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Jumlah Kasus Aids di Indonesia : 24.482 Jumlah Yang Meninggal : 4.594
  • 74. 66 59 5027 568 1007 231 969 117 415 200 2184 19899 5741 3531 1418 9950 2282 4643 430 1080 3145 89 104 1340 1567 75 2448 55 26 17 658 60 1361 7085 90 515 428 705 290 260 149 192 122 404 5117 3939 1602 536 4598 408 2428 219 338 1269 94 27 14 361 12 874 58 0 13 195 17 156 4449 0 5000 10000 15000 20000 25000 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua ODHA tidak Potensial ODHA Potensial DATA ORANG DENGAN HIV AIDS POTENSIAL DAN TIDAK POTENSIAL TAHUN 2011 Sumber : Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Tahun 2011 Jumlah ODHA Potensial di Indonesia : 77.781 Jumlah ODHA Tidak Potensial di Indonesia : 29.879
  • 75. 67 DATA PENGEMIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 0 3,673 621 445 0 282 0 390 65 206 919 153,329 4,228 186 4,729 875 640 339 3,701 530 0 743 495 37 0 488 216 611 0 76 469 0 0 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Sumber : Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Jumlah Seluruh Pengemis di Indonesia : 178.293
  • 76. 68 DATA JUMLAH WARIA DI 33 PROVINSI TAHUN 2010 611 1,622 180 1,085 0 1,540 1,130 1,481 584 990 2,008 2,871 2,107 261 4,170 629 923 1,148 471 436 284 1,440 521 1,395 294 964 249 185 0 904 224 210 262 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Sumber : Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Jumlah Waria di Indonesia : 31.179 Jiwa
  • 77. 69 DATA KORBAN BENCANA Sebaran Daerah Rawan Bencana Sosial di 9 Provinsi Tahun 2011 Jumlah Taruna Siaga Di 33 Provinsi Tahun 2011
  • 78. 70 SEBARAN DAERAH RAWAN BENCANA SOSIAL DI 9 PROVINSI TAHUN 2011 Sumber :Direktorat Perlindungan Korban Bencana Sosial No. Provinsi Kabupaten/Kota No. Provinsi Kabupaten/Kota 1. Sumatera Utara Serdang Bedagai 5. Kalimantan Barat Sambas Asahan Singkawang Deli Serdang Pontianak Simalungun Kubu Raya 2. Banten Serang Kota Pontianak Cilegon 6. Kalimantan Timur Samarinda Pandeglang Balikpapan Lebak Bontang 3. Jawa Barat Bogor Kutai Kartanegara Cirebon 7. Gorontalo Gorontalo Utara Indramayu Gorontalo Garut Boalemo 4. Jawa Tengah Temanggung Pohuwato Brebes Bone Bolango Rembang 8. Sulawesi Utara Minahasa Surakarta Minahasa Tenggara Situbondo Kota Bitung Lamongan Kota Manado Mojokerto 9. Maluku Utara Halmahera Utara Sidoarjo Halmahera Tengah Gunung Kidul Kota Ternate Bantul 10. Riau Bengkalis Kulon Progo Rokan Hulu Sleman Indragiri Hilir
  • 79. 71 Sumber :Direktorat Perlindungan Korban Bencana Sosial JUMLAH TARUNA SIAGA BENCANA DI 33 PROVINSI TAHUN 2011 1,103 895 1,000 566 310 825 762 493 696 718 1,800 1,298 1,056 1,438 1,057 2,095 620 915 705 753 537 940 683 750 1,041 818 454 1,411 732 512 1,012 682 140 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D I YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA Jumlah Tagana dari 33 provinsi : 28.333 Jiwa
  • 80. 72 DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKPLOITASI DAN DISKRIMINASI Data Korban Tindak Kekerasan di 33 Provinsi Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif - Rumah Perlindungan dan Trauma Center-Organisasi Sosial /Lembaga Sosial Masyarakat Tahun 2011 Data Korban Tindak kekerasan Berdasarkan Katagori Usia di 33 Provinsi Penerima Bantuan Ekonomi Produktif - Rumah Perlindungan dan Trauma center- Organisasi sosial /Lembaga Sosial Masyarakat Tahun 2011 Rekapitulasi Data Korban Tindak Kekerasan Tahun 2011 Rekapitulasi Data Pekerja Migran Bermasalah Tahun 2011
  • 81. 73 Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 98 161 166 60 35 194 220 21 73 389 54 1,381 497 0 409 697 415 147 65 110 148 100 68 352 185 232 105 365 979 188 0 586 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 NAD Riau Kep. Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Jambi Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah DI Yogyakarta Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Gorontalo Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Maluku Maluku Utara DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN DI 33 PROVINSI Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif - Rumah Perlindungan dan Trauma Center-Organisasi sosial /Lembaga Sosial Masyarakat Tahun 2011 Jumlah Korban Tindak Kekerasan di 33 provinsi : 8.500 Jiwa
  • 82. 74 Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 0 45 0 0 0 12 38 1 0 31 0 0 0 0 38 90 55 0 0 0 2 0 0 0 0 19 12 0 131 0 0 0 0 98 116 166 60 35 182 180 20 0 358 54 0 0 0 371 530 131 0 0 110 146 97 68 352 185 213 87 365 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 77 229 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 14 0 0 0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 NAD Riau Kep. Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Jambi Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah DI Yogyakarta Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Gorontalo Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Maluku Maluku Utara Lanjut Usia Dewasa Anak DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN BERDASARKAN KATAGORI USIA Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif - Rumah Perlindungan dan Trauma center-Organisasi sosial /Lembaga Sosial Masyarakat Tahun 2011 Jumlah Korban Tindak Kekerasan di Indonesia berdasarkan usia : - Lanjut Usia : 331 Jiwa - Dewasa : 4.758 Jiwa - Anak : 474 Jiwa
  • 83. 75 REKAPITULASI DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN TAHUN 2011 48 35 0 73 73 204 19 362 219 41 0 497 318 4109 0 520 105 345 979 120 480 110 39 0 354 148 48 0 52 952 0 0 314 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Jumlah Korban Tindak Kekerasan di Indonesia : 10.564
  • 84. 76 REKAPITULASI DATA PEKERJA MIGRAN BERMASALAH TAHUN 2011 40 40 0 74 54 250 25 314 0 37 135 703 685 2078 142 579 0 1530 371 0 105 0 41 0 198 297 494 0 655 0 0 0 126 0 500 1000 1500 2000 2500 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Jumlah Seluruh Pekerja Migran Bermasalah di Indonesia : 8.973
  • 86. 78
  • 87. 79 Jenis Program Kelompok DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 Jumlah % Jumlah % Jumlah % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) PKH 364.654 5,87 242.398 3,93 185.407 3,01 Raskin 5.017.724 80,76 4.943.071 80,18 4.847.017 78,62 Jamkesmas 2.995.257 48,21 2.796.912 45,37 2.674.172 43,38 Program Askes Lainnya 234.569 3,78 260.998 4,23 270.725 4,39 Jamsostek 53.415 0,86 66.432 1,08 80.347 1,30 Program KB 2.686.650 43,24 2.361.521 38,31 2.064.252 33,48 Jenis Program Kelompok DESIL >3 TOTAL Jumlah % Jumlah % (1) (8) (9) (10) (11) PKH 152.245 2,29 944.704 3,75 Raskin 5.129.145 77,03 19.936.957 79,11 Jamkesmas 2.781.728 41,78 11.248.069 44,63 Program Askes Lainnya 347.708 5,22 1.114.000 4,42 Jamsostek 124.115 1,86 324.309 1,29 Program KB 2.061.929 30,97 9.174.352 36,40 JUMLAH DAN PERSENTASE RUMAH TANGGA PPLS 2011 MENURUT KEPESERTAAN JENIS PROGRAM DAN STATUS KESEJAHTERAANNYA *) Data tidak termasuk 392.529 rumah tangga yang tidak didata dengan PPLS 2011 (Prov. Papua Barat dan Papua)
  • 88. 80 KUBE PERKOTAAN SEBAGAI SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN TAHUN 2011 35 109 78 35 35 12 7 63 35 35 177 118 139 26 145 16 62 66 11 30 19 30 3 115 75 23 25 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALSEL SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU UTARA PAPUA Sumber : diolah dari Dit. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, 2011 Jumlah KUBE Perkotaan di Indonesia : 1.524 KUBE
  • 89. 81 REKAP JUMAH ANGGARAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) TAHUN 2010-2011 Sumber : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 Jumlah Anggaran BLM Rp117,000,000 Rp64,620,000 Tahun 2010 Tahun 2011
  • 90. 82 990,000 990,000 780,000 780,000 660,000 600,000 810,000 810,000 750,000 750,000 1,050,000 1,050,000 810,000 810,000 630,000 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 Kab. Aceh Timur Kab. Bireun Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Kampar Kab. Tanjab Timur Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Pring Sewu Kab. Lampung Selatan Kab. Bengkulu Selatan Kab. Kepahiang Kab. Bangka Selatan 121211121212121 ACEHSUMUTRIAUJAMBISUMBARSUMSELLAMPUNGBENGKULUBABEL DATA LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) WILAYAH SUMATERA TAHUN 2011 Sumber : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan
  • 91. 83 660,000 1,200,000 1,050,000 900,000 1,050,000 600,000 1,020,000 900,000 900,000 900,000 900,000 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 Kab. Tangerang Kab. Sukabumi Kab. Garut Kab. Boyolali Kab. Rembang Kab. Wonosobo Kab. Sleman Kab. Bantul Kab. Malang Kab. Lamongan Kab. Bojonegoro11212312123 BANTENJABARJATENGDIYJATIM DATA LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) WILAYAH JAWA TAHUN 2011 Sumber : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan
  • 92. 84 900,000 900,000 690,000 600,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 600,000 750,000 750,000 750,000 600,000 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 Kab. Bangli kab. Buleleng Kab. Lombok Timur Kota Bima Kab. Belu Kab. TTS Kab. TTU Kab. Flores Timur Kab. Ketapang Kab. Barito Timur Kab. Seruyan Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Kutai Timur 1212123411211 BALINTBNTT KALBA RKALTENGKALSEL KALTI MDATA LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) WILAYAH BALI, NUSA TENGGARA DAN KALIMANTAN TAHUN 2011 Sumber : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan
  • 93. 85 900,000 900,000 900,000 630,000 750,000 750,000 600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 750,000 750,000 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolmong Timur Kab. Gorontalo Kab. Enrekang Kab. Bulukumba Kab. Buol Kab. Konawe Kab. Wakatobi Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Buru Kab. Halmahera Barat 1231121121211 SULUT GORO N TALOSULSEL SULTE NGSULTRASULBAR MALU KU MALU T DATA LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) WILAYAH SULAWESI DAN MALUKU TAHUN 2011 Sumber : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan
  • 94. 86 Sumber : Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) Rp- Rp5,000,000,000 Rp10,000,000,000 Rp15,000,000,000 Rp20,000,000,000 Rp25,000,000,000 Rp30,000,000,000 Rp35,000,000,000 Rp40,000,000,000 Rp45,000,000,000 Jun-07 Des-08 Des-09 Apr-10 Asset Awal LKM KUBE Perkembangan Program Rp8,250,000,000 Rp17,648,945,478 Rp21,171,665,863 Rp24,499,790,739 Rp25,104,791,757 Rp22,000,000,000 Rp31,351,152,481 Rp35,098,111,158 Rp40,625,172,898 Rp41,449,382,820 Program 2004 Program 2005 DATA PERKEMBANGAN ASSET LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BMT KUBE SEJAHTERA KERJASAMA KEMENTERIAN SOSIAL DENGAN PUSAT INKUBASI USAHA KECIL (PINBUK) TAHUN 2004 - 2005
  • 95. 87 Rp- Rp50,000,000 Rp100,000,000 Rp150,000,000 Rp200,000,000 Rp250,000,000 Rp300,000,000 Rp350,000,000 Rp400,000,000 Rp450,000,000 2004 2005 Program Rp88,884,810 Rp226,621,065 Rp78,618,950 Rp334,876,052 Rp98,451,828 Rp380,425,087 Rp103,072,053 Rp402,003,880 Jun-07 Des-08 Des-09 Apr-10 Sumber : Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) PERKEMBANGAN INFAQ KESETIAKAWANAN SOSIAL (IKS) BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) KUBE SEJAHTERA KERJASAMA KEMENTERIAN SOSIAL DENGAN PUSAT INKUBASI USAHA KECIL (PINBUK) PROGRAM TAHUN 2004 - 2005
  • 96. 88 Dana Penyertaan KUBE, Rp8,250,000,000 , 31.93% Dana Swadaya, Rp11,467,384,433 , 44.38% IKS, Rp98,451,828 , 0.38% Laba/Rugi, Rp498,675,374 , 1.93% Dana Lain & Dana Kerjasama Bank, Rp5,522,045,337 , 21.37% Dana Penyertaan KUBE, Rp8,250,000,000 , 87% Dana Swadaya Awal, Rp1,237,500,000 , 13% Diagram Pada Th. 2004 Saat Awal Pendirian Sumber : Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) PORSI KESELURUHAN DANA LKM BMT KUBE KERJASAMA KEMENTERIAN SOSIAL DENGAN PUSAT INKUBASI USAHA KECIL (PINBUK) PROGRAM TAHUN ANGGARAN "2004" Per Desember 2009
  • 97. 89 Sumber : Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) Dana Penyertaan KUBE, Rp22,000,000,000 , 59.80% Dana Swadaya, Rp11,732,288,819 , 31.89% IKS, Rp380,425,087 , 1.03% Laba/Rugi, Rp489,577,830 , 1.33% Dana Lain & Dana Kerjasama Bank, Rp2,185,425,000 , 5.94% Rp22,000,000,000 , 86.96% Rp3,300,000,000 , 13.04% Diagram Pada Th. 2005 Saat Awal Pendirian Dana Penyertaan KUBE Dana Swadaya Awal PORSI KESELURUHAN SUMBER DANA LKM BMT KUBE KERJASAMA KEMENTERIAN SOSIAL DENGAN PUSAT INKUBASI USAHA KECIL (PINBUK) PROGRAM TAHUN ANGGARAN "2005" Per Desember 2009
  • 98. 90 Sumber : Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) Dana Penyertaan KUBE, Rp30,250,000,000 , 48.30% Dana Swadaya, Rp23,199,673,252 , 37.05% IKS, Rp478,876,915 , 0.76% Laba/Rugi, Rp988,253,204 , 1.58% Dana Lain & Dana Kerjasama Bank, Rp7,707,470,337 , 12.31% Dana Penyertaan KUBE Dana Swadaya IKS Laba/Rugi Rp30,250,000,00 Rp4,537,500,000 Data Awal Program Tahun Anggaran 2004 & 2005 Dana Penyertaan KUBE Dana Swadaya Awal PORSI KESELURUHAN SUMBER DANA LKM BMT KUBE TOTAL PROGRAM TAHUN ANGGARAN "2004 & 2005“ Per April 2010
  • 99. 91 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 2007 2008 2009 2010 2011 387,947 600,333 868,728 774,293 1,052,201 DATA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) PENERIMA PKH TAHUN 2007 - 2011 Sumber : diolah dari Dit. Jaminan Sosial, 2011
  • 100. 92 0 20 40 60 80 100 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 81.02 77.98 71.94 66.4 59.54 52.43 42.22 31.19 19.28 8.97 18.98 22.02 28.06 33.6 40.46 47.57 57.78 68.81 80.72 91.03 Menerima Tidak Menerima DISTRIBUSI PERSENTASE RUMAH TANGGA PER DESIL PENGELUARAN MENURUT STATUS PENERIMAAN BERAS MISKIN, TAHUN 2011 Sumber : BPS, Susenas 2011
  • 101. 93 43.98 6.97 32.37 3.14 1.87 11.67 Tidak Punya Askes PNS & Polri Jamkesmas Asuransi Swasta & Lain Jamsostek Jamkesda PERSENTASE DISTRIBUSI PENDUDUK YANG MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN (ASURANSI KESEHATAN) MENURUT JENIS JAMINAN, TAHUN 2010 Sumber : Kementerian Kesehatan
  • 102. 94 PERKEMBANGAN SASARAN BANTUAN SISWA MISKIN 2008 - 2013 Sumber : Kemendikbud 2012
  • 103. 95 Sekolah Dasar (SD) SMP Ibu Hamil Anak Balita 2007 413,965 158163 21707 240285 2008 631,198 207926 22511 431370 2009 722,982 243732 25356 498354 2010 785,265 291133 23275 459212 2011 1,106,570 425349 33827 598586 1,106,570 425349 33827 598586 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 AxisTitle PENERIMA MANFAAT PKH TAHUN 2007 - 2011 Sumber : diolah dari Dit. Jaminan Sosial, 2011
  • 104. 96 2007 2008 2009 2010 2011 Total Anggaran 507,975,983,326 767,594,335,000 923,943,379,000 929,414,000,000 1,282,205,200,000 507,975,983,326 767,594,335,000 923,943,379,000 929,414,000,000 1,282,205,200,000 - 200,000,000,000 400,000,000,000 600,000,000,000 800,000,000,000 1,000,000,000,000 1,200,000,000,000 1,400,000,000,000 TOTAL ANGGARAN PKH TAHUN 2007 - 2011
  • 105. 97 Sumber : Dit. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 843 953 250 62 1580 336 110 207 70 30 787 1,278 1,478 361 1,399 528 100 170 281 254 85 95 45 4,191 115 78 105 60 0 80 114 0 115 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua LANJUT USIA PENERIMA MANFAAT ASISTENSI SOSIAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2012 Jumlah Lansia Penerima Manfaat Asistensi Sosial LKS di Indonesia : 16.160 Lansia
  • 106. 98 PANTI LANJUT USIA PENERIMA MANFAAT ASISTENSI SOSIAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2012 Sumber : Dit. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 21 20 5 1 21 7 2 3 2 3 9 36 26 7 23 11 2 3 7 4 1 1 2 19 2 2 2 2 0 1 2 0 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah Panti Lansia Penerima Manfaat Asistensi Sosial LKS di Indonesia : 249 Panti
  • 107. 99 JUMLAH SASARAN LANJUT USIA PENERIMA BANTUAN BERDASARKAN PENERIMA BANTUAN TAHUN 2012 Sumber : Dit. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pemerintah Pusat, 211 Pemerintah Daerah, 5523 Swasta, 7370 Jiwa JiwaJiwa
  • 108. 100 TARGET PKSA 2011 (Inpres 3/2010) PKSA CLUSTER TARGET SOCIAL WORKER LKSA PARTNER BUDGET 1. Anak Balita 6.925 20 100 TBS/TAS/TAS Rp. 19.308.300.000,- 2. Anak Terlantar 142.530 70 5.600 PSAA Rp. 158.508.475.000,- 3. Anak Jalanan 4.800 90 40 RS/RPA Rp. 12.312.875.000,- 4. Anak berhadapan hukum 930 45 9 PSMP & KPRS-ABH Rp. 6.401.895.000,- 5. Anak dengan kecacatan 1.750 30 20 FKKDAC Rp. 7.105.150.000,- 6. Anak membutuhkan perlindungan khusus 2.000 45 20 RPSA , LPA, PSPA Rp. 8.181.550.000,- 7. UPT 4.660 60 13 PSAA, PSPA, PSBR, PSMP, SDC, RPSA, Rumah Sejahtera Rp. 59.915.065.000 8. DEKON 5.985 50 70 Seluruh mitra Rp. 13.678.945.000 Total 158.935 480 5.789 Rp. 287.127.285.000
  • 109. 101 DATA ANAK JALANAN PENERIMA PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK TAHUN 2010 - 2012 Sumber : Dit. Kesejahteraan Sosial Anak 815 430 180 270 180 3300 25 550 202 90 40 250 22 321 3,867 25 745 205 100 75 250 250 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 DKI JAKARTA BANTEN JAWA BARAT DI YOGYA NTB NTT LAMPUNG DI ACEH SULAWESI SELATAN Tahun 2012 Tahun 2011 Tahun 2010 Anak Jalanan Jumlah Anak Jalanan Penerima Program Kesos Anak di Indonesia : - Tahun 2012 : 5.517 - Tahun 2011 : 4.800 - Tahun 2010 : 1.875
  • 110. 102 MANFAAT PKS-ANJAL Manfaat PKS-Anjal Presentase (%) Nutrisi 26,7 % Peralatan sekolah 6,7 % Transport ke sekolah 16,7 % Akte Kelahiran 3,4 % Pelatihan keterampilan 26,7 % Aktivitas Keagamaan/ pesantren 7,3 % Aktivitas dalam PKSA 6,7 % Lain-lain 5,8 %
  • 111. 103 DAMPAK PKS-ANJAL DI DKI JAKARTA 2009 - 2011 2009 2010 Target 2011 % tdk ke jln 62,3 71,8 95 % ke ortu 49 67 85 62,3 71,8 95 49 67 85 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % tdk ke jln % ke ortu s.d Desember 2011 : 93,1% tidak ke jalan 5 % : hard core 15 % : alternatif care in SDC, child care institution in DKI, Pesantren, Open House
  • 112. 104 Sumber : Dit. Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Teregistrasi, 4240 LKSA Non- Registrasi, 1472 LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) BAGI ANAK TERLANTAR TAHUN 2010 - 2012
  • 113. 105 TARGET SASARAN PKSA TAHUN 2012 NO KEGIATAN TARGET 1 PKS - AB 7.610 2 PKS – ANTAR 77.242 3 PKS – ANJAL 68.699 3 PKS - ABH 1.040 4 PKS - ADK 1.750 5 PKS – AMPK 1.210 6 ONE DAY FOR CHILDREN 500 7 PONDOK ANAK CERIA 1.500 7 TRC PERLINDUNGAN ANAK 500 8 UPT 4.233 9 DEKON (Target termasuk TRC PA Daerah) 8.370
  • 114. 106 Sumber : Dit. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Disabilitas, 2012 1,043 827 1,824 2,325 938 976 609 1,026 1,454 970 879 818 645 876 570 470 244 469 747 455 74 174 80 125 102 47 51 120 83 81 159 134 105 0 500 1000 1500 2000 2500 SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA SULAWESI SELATAN KALIMANTAN SELATAN BALI JAWA TIMUR NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR SUMATERA UTARA JAMBI LAMPUNG KALIMANTAN BARAT SULAWESI TENGAH MALUKU BANTEN DKI JAKARTA BENGKULU KALIMANTAN TENGAH SULAWESI UTARA GORONTALO KEPULAUAN BANGKA… SULAWESI TENGGARA KEPULAUAN RIAU RIAU KALIMANTAN TIMUR PAPUA MALUKU UTARA NAD SULAWESI BARAT PAPUA BARAT PENERIMA MANFAAT ASISTENSI SOSIAL ORANG DENGAN DISABILITAS BERAT TAHUN 2012 di 33 PROVINSI Jumlah Orang Dengan Disabilitas Penerima Manfaat Asistensi Sosial di Indonesia : 19.500 ODK
  • 115. 107 PRESENTASE PENERIMA MANFAAT ASISTENSI SOSIAL ORANG DENGAN DISABILITAS BERAT PADA 27 PROVINSI BERDASARKAN BANTUAN YANG DIBERIKAN TAHUN 2012 Sumber : Dit. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Disabilitas
  • 116. 108 REKAPITULASI DATA RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER TAHUN 2011 Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 1 7 1 0 0 2 1 11 1 13 8 158 29 1 89 31 0 68 104 16 3 6 3 5 8 24 45 0 5 1 0 0 3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah Rumah Perlindungan Trauma Center di Indonesia : 643 Rumah.
  • 117. 109 REKAPITULASI DATA PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH TAHUN 2011 Sumber : Direktorat.Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 133 303 26 26 59 91 16 283 2 10 75 640 783 9 3487 138 2 2052 292 52 5 11 7 9 6 113 217 3 10 4 0 0 7 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Yang di Pulangkan di Indonesia : 8.759 Org
  • 118. 110 30 66 30 102 30 66 30 66 30 30 66 30 66 30 DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. NTB DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. SULSEL DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. SULTRA DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. SULUT DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. KEPRI DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. RIAU DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. MALUKU DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. MALUT DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. NAD DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. BABEL DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. DKI DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. SUMBAR DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. JATENG DIDAERAH GUGUS PULAU PROV. SUMUT 0 20 40 60 80 100 120 Jumlah Sasaran JUMLAH SASARAN PENYULUHAN SOSIAL DI DAERAH GUGUS PULAU TAHUN 2010 Sumber : Pusat Penyuluhan Sosial
  • 119. 111 Sarjana Pekerja Sosial 15.522 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat 378.394 orang STKS Bandung 2.400 Alumni (15,5 %) Balai Besar Diklat di 6 Provinsi 12.759 TKSM (3,2%) SDM PENDAMPING SOSIAL 2005-2011 Ratio Peksos : PMKS = 1:150 - ideal 1 : 10 sehingga kurang 135.000 peksos Ratio TKSM : PMKS = 1 : 6 - ratio cukup ideal namun baru 3,2 % terlatih
  • 120. 112 COVERAGE RATE DIKLAT SDM KESOS 2009-2011 SDM KESOS POPULASI S.D 2011 (Org) TERLATIH 2009-2011 (Org) PROSENTASE (%) PEKERJA SOSIAL - Peksos Fungsional 2.290 582 25,4 - Sakti Peksos (Pendamping PKSA) 632 180 28,5 - Peksos di LKS 12.600 360 2,9 TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL - TKSK 5.267 2.250 42,7 - PSM 152.110 540 3,6 - Manajer LKS 160.000 540 0,3 - Pendamping KUBE (pusat) 1.194 1.194 100 - Pendamping Sosial PKH 4.823 4.823 100 - TKS di LKS/ Panti 40.000 540 1,35 - TKS Pegawai 15.000 1750 11,7 TOTAL 393.916 12.759 3,2
  • 121. 113 JUMLAH LULUSAN MAHASISWA STKS BANDUNG TAHUN 2007 - 2011 Sumber : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung 158 140 153 155 204 0 50 100 150 200 250 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
  • 122. 114 STRUKTUR SDM PKSA Kualifikasi Pekerja Sosial Realisasi TKSA Realisasi Advanced Profesional S3/SP2 3 orang S3/SP2 1 orang (sosiolog) Spesialist Profesional S2/SP1 + Training/ Praktek 18 orang S2/SP1 + Training/ Praktek 7 orang (pendidikan, hukum, psikolog) Intermediate Profesional S2/SP1 30 orang S2/SP1 3 orang (hukum, psikolog) Basic Profesional S1/DIV 318 orang S1/DIV 250 orang
  • 124. 116 DATA REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN PERIODE TAHUN 2012 Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012
  • 125. 117 Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012 339 217 84 32 8 570 915 427 801 254 218 285 112 30 35 54 33 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 a b c d e a b c d a b c d a b c d GolonganIVGolonganIIIGolonganIIGolonganI DATA REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012
  • 126. 118 Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012 436 67 90 29 49 43 69 3 5 2 4 86 22 1 4 6 4 40 1 2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Pekerja Sosial Widyaiswara Arsiparis Pranata Komputer Auditor Perencana Dosen Perawat Umum Doktor Umum Perawat Gigi Dokter Gigi Peneliti Litkayasa Analisis Kepegawaian Pranata Humas Perancang Per Undang-undangan Pustakawan Pemyuluh Sosial Fisioterapi Penterjemah DATA PEJABAT FUNGSIONAL PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012
  • 127. 119 4,414 3,919 458 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Islam Kristen Hindu AGAMA DATA REKAPULASI PEGAWAI BERDASARKAN AGAMA PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012 Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012
  • 128. 120 159 168 1,189 13 414 428 1,420 590 29 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 SD SLTP SLTA D-I D-III D-IV S-1 S-2 S-3 PENDIDIKAN DATA REKAPULASI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012 Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012
  • 129. 121 Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012 DATA REKAPULASI PEGAWAI BERDASARKAN RENTANG USIA PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012 0 106 478 483 493 684 1065 916 175 14 0 200 400 600 800 1000 1200 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 RENTANGUSIA
  • 130. 122 1636 851 1676 249 2 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 MASAKERJA DATA REKAPULASI PEGAWAI BERDASARKAN MASA KERJA PERIODE 12 JUNI TAHUN 2012 Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012
  • 131. 123 8 5 6 6 6 5 8 3 27 4 26 26 25 17 23 44 108 21 93 93 90 59 81 182 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Setjen Itjen Ditjen Dayasos Ditjen Rehsos Ditjen Perlinjamsos Badiklit Kesos UPT Badiklit Kesos UPT Rehsos Rekap Pejabat Struktural Berdasarkan SOTK Eselon IV Eselon III Eselon II DATA REKAPULASI PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN SOTK TAHUN 2012 Sumber Data : Biro Organisasi dan Kepegawaian
  • 132. 124 Sumber Data : Biro Organisasi dan Kepegawaian 4 6 6 5 5 8 3 4 23 24 23 16 21 42 12 60 60 57 36 48 131 0 20 40 60 80 100 120 140 Itjen Ditjen Dayasos Ditjen Rehsos Ditjen Perlinjamsos Badiklit Kesos UPT Badiklit Kesos UPT Rehsos Eselon IV Eselon III Eselon II DATA REKAPITULASI PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN YANG TERISI TAHUN 2011
  • 133. 125 Sumber Data : Biro Organisasi dan Kepegawaian 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 Setjen Itjen Ditjen Dayasos Ditjen Rehsos Ditjen Perlinjamsos Badiklit Kesos UPT Badiklit Kesos UPT Rehsos Eselon IV Eselon III Eselon II DATA REKAPITULASI PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN YANG BELUM TERISI TAHUN 2011
  • 134. 126 2 6 7 12 9 16 9 80 76 134 117 182 1 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 UU Permensos Kepmensos PP Sumber : Pusat Kajian Hukum Keterangan: Kepmensos Tahun 2012 (sedang dalam proses) PRODUK HUKUM TAHUN 2007 - 2012
  • 135. 127
  • 136. 128 0 0 1 0 0 0 0 0 0 57 0 2 8 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 2 7 7 11 3 1 2 2 1 1 7 14 26 16 19 4 2 1 1 3 5 12 1 5 3 1 0 10 20 30 40 50 60 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Gorontalo Maluku Papua Barat Papua PAHLAWAN NASIONAL WARAKAWURI DATA PAHLAWAN NASIONAL DAN WARAKAWURI Sumber Data : Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Jumlah Seluruh Pahlawan Nasional : 155 Org Jumlah Seluruh Warakawuri : 77 Org
  • 137. 129 26 org 38% 43 org 62% BERDASARKAN JENIS KELAMIN Laki-Laki Perempuan - - 30 23 11 4 - 1 - BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a 13 org , 19% 56 org , 81% BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN S-3 (Doktor) S-2 (Master) 60 org , 87% 6 org , 9% 3 org , 4% 0, 0% BERDASARKAN JENJANG JABATAN Lektor Kepala Lektor Asisten Ahli SDM DOSEN STKS BANDUNG TAHUN 2012 (69 ORANG) Sumber : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
  • 138. 130 SDM STKS BANDUNG TAHUN 2007 - 2011 Sumber : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung 237 248 333 386 441 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
  • 139. 131 Peneliti Pendidikan Jumlah S1 S2 S3 Utama 1 1 Madya 14 6 1 21 Muda 12 2 14 Pertama 1 1 2 1 14 6 1 12 2 1 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 S1 S2 S3 Pendidikan Utama Madya Muda Pertama SDM PENELITI DI BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) JOGJAKARTA Sumber : B2P3KS Yogyakarta
  • 140. 132 JUMLAH PENELITI BERDASARKAN JENJANG KEPANGKATAN DI BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) YOGYAKARTA TAHUN 2012 1 orang 21 orang 14 orang 2 orang Utama Madya Muda Pertama Sumber : Balai Besar Peneltian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
  • 141. 133 DATA SDM PENELITI DI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2012 Sumber : PUSLITBANG KESOS 1 0 10 0 1 3 24 18 1 0 5 10 15 20 25 30 SD SLTP SLTA DI DIII DIV S1 S2 S3 Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
  • 143. 135 5.72% 0.57% 17.66% 19.07% 52.37% 4.61% SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DITJEN REHABILITASI SOSIAL DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DATA REKAPITULASI ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL PER UKE 1 TAHUN 2011 Sumber Data : Biro Perencanaan
  • 144. 136 Rp25,268,063 Rp34,577,936 Rp123,927,007 Rp51,100 Rp52,020,709 BELANJA PEGAWAI Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Modal Operasional Belanja Modal Non Operasional Bantuan Sosial REKAPITULASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2011 (dalam ribuan rupiah) Sumber Data : Biro Perencanaan Rp5,597,770 Rp1,174,428 Rp16,324,180 Rp361,600 REKAPITULASI ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL BELANJA PEGAWAI Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Modal Operasional Belanja Modal Non Operasional Bantuan Sosial REKAPITULASI ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2011 (dalam ribuan rupiah)
  • 145. 137 Rp12,609,421 Rp6,961,920 Rp288,163,343 Rp136,000 Rp9,537,465 Rp410,327,525 BELANJA PEGAWAI Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Modal Operasional Belanja Modal Non Operasional Bantuan Sosial REKAPITULASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULAN KEMISKINAN TAHUN 2011 (dalam ribuan rupiah) Sumber Data : Biro Perencanaan Rp96,320,952 Rp39,049,465 Rp262,245,387 Rp18,913,111 Rp369,459,609 BELANJA PEGAWAI Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Modal Operasional Belanja Modal Non Operasional Bantuan Sosial REKAPITULASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2011 (dalam ribuan rupiah)
  • 146. 138 Rp11,441,971 Rp3,965,848 Rp540,247,257 Rp- Rp59,336,840 Rp1,543,802,643 BELANJA PEGAWAI Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Modal Operasional Belanja Modal Non Operasional Bantuan Sosial REKAPITULASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2011 (dalam ribuan rupiah) Sumber Data : Biro Perencanaan
  • 147. 139 Rp46,944,747 Rp14,806,565Rp104,166,191 Rp155,300 Rp20,472,573 Rp3,541,000 BELANJA PEGAWAI Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Modal Operasional Belanja Modal Non Operasional Bantuan Sosial REKAPITULASI ANGGARAN BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2011 (dalam ribuan rupiah) Sumber : Biro Perencanaan
  • 149. 141 D2 Poverty Line P (penduduk) Y/P Y0 P1 D1 P0 D0 Jalur D1: Jumlah penduduk miskin berkurang (PoP1), tetapi tidak menyelesaikan peningkatan kesejahteraan bagi penduduk sangat miskin Jalur D2: Jumlah penduduk miskin tetap (P1), tetapi memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk kelas terbawah PENGENTASAN KEMISKINAN: Kemana Arahnya – Suatu Renungan
  • 150. 142 Klaster-1 Perlindungan Sosial 1. BEASISWA MISKIN 2. JAMKESMAS 3. RASKIN 4. PKH 5. PKSA 6. PNPM Fakir Miskin 7. JSLU 8. JS ODK Klaster-2 Pemberdayaan Masyarakat PROGRAM NAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM) Klaster-3 Pemberdayaan UKM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Klaster-4 1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH 2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH 3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT 4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT 5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN *) (+BURUH TANI) 6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN *) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan (Pemerataan) dan Peningkatan Kesempatan Kerja Pengurangan Angka Kemiskinan SKEMA KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI SECARA BERTAHAP POSISI STRATEGIS PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
  • 151. 143 POSISI STRATEGIS SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL Perumahan Pangan Kesehatan Pendidikan Air bersih & sanitasi lingkungan Lapangan kerja Kebutuhan dasar lainnya Disfungsi sosial Hambatan fisik, pengetahuan, keterampilan, mental/ sosial psikologis, budaya, geografis A K S E S I B I L I T A S P E L A Y A N A N Anak, keluarga miskin, komunitas rawan sosial ekonomi TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT FUNGSI PENCEGAHAN FUNGSI PENDUKUNG/ KOORDINASI FUNGSI REMEDIAL/ REHABILITASI FUNGSI PENGEMBANGAN/ PEMBERDAYAAN FUNGSI PERLINDUNGAN HAM K U A L I T A S H I D U P & K E S E J A H T E R A N Akte Kelahiran
  • 152. 144 Aspek PKH PPA PKH PKSA BOS UN, NG0 (Nas,/Inter) **) Sasaran RTSM (1,2 juta Klg) Anak dari RTSM (3.360 anak) Anak marginal (158.935 anak) Anak marginal (35 juta anak) Anak marginal Status Kependu- dukan Register Register Unregister Register/un register Register/un register Unit Pelaksana UPPKH Disnaker/Disdik LKSA Sekolah LSM/LKSA Pendamping Sarjana / SMU Sarjana / SMU Sarjana Peksos/Kesos Guru Sarjana / SMU Bantuan Cash Cash Tabungan Cash Cash Sifat CCT dengan akses pendidi-kan dan keseha- tan CCT dengan akses pendidikan dan latihan keterampilan CCT dengan keb dasar, akses lay. dasar, potensi, tangg jwb ortu/ wali, kapasitas kelembagaan CCT dengan akses pendidikan CCT dengan akses pendidikan dan latihan keterampilan KLN - ILO, Bank Dunia - ILO, Bank Dunia Unicef, ILO, Save the Children, Plan Ind, Bank Dunia Funding international PROGRAM PRIORITAS NASIONAL : PERLINDUNGAN SOSIAL
  • 153. 145 STREET CHILDREN HAVE CHILD SAVING ACCOUNT (named of child and QQ parent/ guardian) Children left the street after received Child Saving Account and then having positive activities for their future (such as return back to school, doing teraphetic activity : sport, art, spiritual, hypno, etc).
  • 154. 146