Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang peran DPRD dalam menata kepegawaian daerah dan netralitas ASN berdasarkan Rancangan Undang-Undang ASN. 2. DPRD berperan dalam membentuk peraturan daerah, menyusun anggaran, dan mengawasi pelaksanaan UU ASN di daerah. 3. Netralitas ASN berarti tidak memihak kepada kepentingan golongan atau partai politik tert

1. Peran DPRD dalam Menata
Kepegawaian Daerah dan
Netralitas ASN berdasarkan
(R)UU ASN
Ir.Deddy S. Bratakusumah, BE, MURP, MSc, Phd
Deputi Bidang Tatalaksana – Kementerian PAN dan RB
0816968367
deddys@menpan.go.id
2013

2. Tujuan Diterbitkan RUU ASN
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki
integritas, profesional, melayani dan sejahtera.
TUJUAN

3. Ketentuan Baru Dalam RUU ASN
1. RUU ASN mengatur berbagai instrumen manajemen SDM yang menekankan
pada pembangunan Aparatur Sipil Negara sebagai sebuah profesi;
2. RUU ASN membagi 2 (dua) jenis pegawai ASN yaitu: Pegawai Negeri Sipil
(PNS) sebagai Pegawai Tetap dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK);
3. RUU ASN mengatur 3 (tiga) jenis jabatan yaitu Jabatan Administrasi (Eselon
3,4,5), Jabatan Fungsional dan jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon 1 & 2); pada
saat ini hanya ada 2 jenis jabatan: Struktural dan Fungsional
4. Perubahan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan
memberhentikan PNS (Pejabat Pembina Kepegawaian) dari Kepala Daerah
menjadi Sekda;
5. Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara bertugas memonitor dan
mengevaluasi serta memberi rekomendasi pelaksanaan manajemen SDM
Aparatur Sipil Negara

4. Ketentuan Baru Dalam RUU ASN
6. Pengaturan mengenai penguatan kompetisi, kompetensi, dan pengembangan
karier ASN; pada saat ini lebih berbasis pangkat dan bersifat tertutup
7. Pengaturan mengenai Batas Usia Pensiun (BUP) yang secara eksplisit dimuat
dalam batang tubuh RUU, terdiri atas : BUP Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
60 tahun, Jabatan Tinggi Madya 58 tahun, dan Non Jabatan Tinggi 56 tahun.
8. Penegasan terhadap perubahan sistem pembayaran pensiun dari sistem pay
as you go menjadi sistem fully funded secara bertahap
9. Penguatan sistem informasi ASN yang akan dibangun secara nasional dan
terintegrasi antar instansi pemerintah; saat ini masih bersifat parsial masing-
masing K/L dan pemda.
10. Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pejabat/pegawai yang
menyalahgunakan wewenang dalam proses pengadaan calon pegawai ASN
atau pengisian calon pimpinan tinggi.

5. 5
Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri
APARATUR NEGARA
Aparatur Sipil Negara
(ASN)
PNS PPPK
TNI
POLRI

6. PNS
1. Berstatus pegawai tetap
2. Memiliki NIP secara
nasional;
3. Sebagai pembuat
kebijakan;
4. Dapat menduduki jabatan
pimpinan tinggi
pemerintahan;
PEGAWAI PEMERINTAH dengan
PERJANJIAN KERJA (PPPK)
1. Diangkat Dengan
Perjanjian Kerja;
2. Dapat diberikan No Induk
Pegawai Perjanjian Kerja;
3. Melaksanakan Tugas
Pemerintahan;
4. Menduduki Jabatan
Fungsional.
Jenis Pegawai ASN

7. Jabatan Administrasi (setara dengan
eselon III, IV dan V)
1. Jabatan pelaksana;
2. Jabatan pengawas; dan
3. Jabatan administrator.
Jabatan Pimpinan Tinggi (setara dengan
eselon I dan II
Sekelompok jabatan tinggi pada
instansi, yaitu:
1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
3. Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.
Jenis Jabatan ASN
2. Jabatan Fungsional
1. Fungsional keahlian: pratama, muda, madya, utama.
2. Fungsional Keterampilan: Pemula, terampil, mahir.

8. Pejabat Dalam Manajemen ASN
Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan,
dan memberhentikan ASN yaitu:
1. Menteri ditingkat Kementerian,
2. Pimpinan Lembaga untuk LPNK;
3. Sekretariat Jenderal pada Lembaga Negara dan Lembaga Non
Struktural.
4. Pejabat Karier Tertinggi untuk Pemerintahan Daerah

9. Pembinaan dan Manajemen ASN
1. Presiden Selaku Kepala Pemerintahan Memegang Kekuasaan
Tertinggi Pembinaan dan Manajemen ASN.
2. Untuk Melakukan Pembinaan Profesi dan Pegawai ASN,
Presiden Mendelegasikan Sebagian Kekuasaan Pembinaan
Dan Manajemen ASN Kepada:
a. MENTERI PAN DAN RB;
b. LAN;
c. BKN;
d. KASN.
3. LAN & BKN Bertanggung Jawab ke Presiden melalui Menpan

10. 1. Menteri
a. Perumusan dan penetapan
kebijakan,
b. Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan,
c. Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN;
3. BKN
a. Penyelenggaraan manajemen
ASN
b. Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen
ASN
Pendelegasian Wewenang
a. Penelitian, pengkajian kebijakan
manajemen ASN,
b. Pembinaan dan
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan ASN
c. Pengembangan Inovasi
4. KASN
Monitoring dan evaluasi kebijakan dan
rekomendasi manajemen ASN untuk
menjamin pemberlakuan sistem merit
2. LAN

11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
1. KASN merupakan Lembaga Non Struktural (Pasal 25)
2. Tujuan KASN : (Pasal 26)
• Menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan
dan manajemen ASN;
• Menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai
pemersatu bangsa;
• Menjamin terwujudnya imparsialitas ASN; dan

12. Keanggotaan KASN
1. KASN, Terdiri Atas 7 (tujuh) Anggota: (Pasal 32)
• 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
• 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota
• 5 (lima) orang anggota.
2. UNSUR KEANGGOTAAN: (Pasal 35)
• Wakil pemerintah, 4 (empat) orang
• Akademisi /praktisi, 3 (tiga) orang
3. SELEKSI : (Pasal 36)
• Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang dibentuk dan
dipimpin oleh Menteri;
• Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman & pengetahuan di bidang
ASN;
• Tim seleksi menyampaikan 3 (tiga) kali jumlah anggota dari masing-masing
unsur untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.

13. Pengisian JPT
1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dilakukan secara kompetitif dan
terbuka dikalangan PNS, dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh
Pejabat yang Berwenang;
2. Proses Pengisian jabatan:
a. Pimpinan Tinggi Utama (Kepala LPNK) dan Madya (Eselon 1) dilakukan pada
tingkat nasional,
b. Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2) dilakukan pada tingkat nasional, propinsi,
atau antar instansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
3. Pemilihan dan Penetapan:
a) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya.
Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) nama calon kepada Presiden untuk setiap 1
(satu) jabatan.
b) Presiden memilih dan menetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang diajukan oleh
Panitia Seleksi.

14. Pengembangan Kompetensi ASN
1. Merupakan hak pegawai ASN
2. Bentuk Pengembangan diri antara lain melalui
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop,
dan penataran.
3. Pengembangan diri dievaluasi oleh Pejabat yang
Berwenang dan sebagai dasar pengangkatan jabatan
dan pengembangan karir selanjutnya.
4. Setiap instansi wajib menyusun rencana
pengembangan kompetensi.

15. Pensiun PNS
1. TUJUAN: (Pasal 88)
• Perlindungan Kesinambungan Penghasilan Hari Tua.
2. SIFAT: (Pasal 88)
• Sebagai Hak Dan Penghargaan Atas Pengabdian PNS.
3. Jenis Pensiun Meliputi: (Pasal 90)
• Jaminan Pensiun, Jaminan Duda/Janda PNS, dan Jaminan
Hari Tua PNS

16. Batas Usia Pensiun (BUP)
1. BUP bagi Jabatan Administrasi adalah 56 tahun.
2. BUP bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah 58 tahun
(Eselon II).
4. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya adalah
60 tahun (Eselon I).

17. Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
1. Kementerian/Lembaga/Pemda dapat mengangkat
PPPK dengan kriteria:
a. Sesuai Kebutuhan Organisasi
b. Ditetapkan Jangka Waktu
c. Persetujuan Menpan
2. PPPK tidak dapat diangkat menjadi PNS.
3. PPPK dapat menjadi PNS jika terlebih dahulu
mengundurkan diri dari PPPK dan mengikuti seleksi
PNS.

18. Organisasi ASN
1. KEDUDUKAN:
Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya.
2. TUJUAN :
• Menjaga Kode Etik Profesi dan Standar Pelayanan Profesi ASN; dan
• Mewujudkan Jiwa Korps ASN Sebagai Pemersatu Bangsa.
3. FUNGSI :
• Pembinaan dan Pengembangan Profesi ASN.
• Memberikan Perlindungan Hukum dan Advokasi Terhadap Dugaan
Pelanggaran Sistem Merit dan Masalah Hukum Dalam Melaksanakan Tugas.
• Memberikan Rekomendasi Kepada Majelis Kode Etik Instansi Terhadap
Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Kode Perilaku Profesi.
• Menyelenggarakan Usaha-usaha Untuk Peningkatan Kesejahteraan Anggota
Korps Profesi ASN RI Sesuai Dengan Peraturan Perudang-undangan.

19. 19
Catatan: Peraturan pelaksanaan RUU ASN memerlukan 23 PP
PERBEDAAN STRUKTUR RUU ASN DAN UU 43
UU 43 Tahun 1999 RUU ASN
VI BAB XV BAB
41 Pasal 134 Pasal

20. Penyelengara Pemerintahan Daerah
PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KEPALA DAERAH
PERANGKAT DAERAH
PIMPINAN
KOMISI
PAN - MUS
PAN - GAR
BADAN
KEHORMATAN

21. • LEGISLASI
Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
• ANGGARAN
Menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah
• PENGAWASAN
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang,
Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Fungsi DPRD

22. Peran DPRD Terkait (R)UU ASN
• DPRD berperan untuk membentuk Peraturan Daerah yang terkait
dengan (R)UU ASN bersama Kepala Daerah
• DPRD berperan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama
dengan Pemerintah Daerah. Terkait dengan (R)UU ASN adalah
pengaturan penggajian dan tunjangan bagi ASN sesuai dengan
ketentuan baru.
• DPRD berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
(R)UU ASN, Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan
pelaksanaan (R)UU ASN

23. • NETRALITAS, merupakan salah satu Asas dari UU ASN (Pasal 2)
• Netralitas dimaksudkan, bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari
segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun
• Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan
dan partai politik (Pasal 9 ayat 2)
• Namun demikian, Pegawai ASN harus melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pimpinan Instansi (Pasal 9 ayat 1)
• Pegawai ASN wajib untuk, setia dan taat kepada Pancasila, UUD-RI tahun
1945, dan NKRI (Pasal 22 huruf a)
Netralitas Pegawai ASN

24. Terima Kasih