2. 2
BANGSA BERNEGARA
SUATU BANGSA BERNEGARA BUKANLAH
SUATU TAKDIR, MELAINKAN SUATU
PILIHAN BERUPA KEPUTUSAN POLITIK
DARI PARA PENDIRINYA
INDONESIA
MEMUTUSKAN MEMILIH
NEGARA KESATUAN
3. 3
VISI NEGARA
VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA:
“…NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA,
BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN
MAKMUR”
(ALINEA 2, PEMBUKAAN UUD 1945)
4. 4
MISI PEMERINTAHAN NEGARA
MISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA:
“…MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH
DARAH INDONESIA, DAN UNTUK
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,
DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN
DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN,
PERDAMAIAN YANG ABADI DAN
KEADILAN SOSIAL…”
(ALINEA 4, PEMBUKAAN UUD 1945)
6. 6
DUA AZAS YANG KONTINUM
AZAS DESENTRALISASI DAN AZAS
SENTRALISASI TIDAK BERSIFAT
DIKOTOMIS TETAPI KONTINUM
TIDAK MUNGKIN DESENTRALISASI TANPA
SENTRALISASI
DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI
AKAN TERJADI DISINTEGRASI
8. DAERAH MENURUT UUD 1945
PASAL 18
DAERAH
PROPINSI
DAERAH
KABUPATEN
DAERAH
KOTA
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :
- ASAS OTONOMI
- PEMBANTUAN
NEGARA
KESATUAN
R.I
9. 9
FILOSOFI OTONOMI DAERAH
“BRINGING THE STATE CLOSER TO THE
PEOPLE”
(MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA
MASYARAKAT)
ARTINYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT
BUKAN
MENINGKATKAN KEKUASAAN
10. 10
WUJUD OTONOMI DAERAH
1. DEMOKRATISASI DALAM SEGALA
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA
PELAYANAN MASYARAKAT
4. KETERBUKAAN DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
11. PENGATURAN KEWENANGAN
(URUSAN PEMERINTAHAN)
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT PUSAT
1. PERTAHANAN;
2. KEAMANAN;
3. YUSTISI;
4. POLITIK LUAR NEGERI;
5. MONETER; DAN
6. AGAMA.
CONCURRENT
(BERSAMA)
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
1. EXTERNALITAS (DAMPAK)
2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)
3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT
URUSAN WAJIB
(PELAYANAN DASAR)
URUSAN PILIHAN
(POTENSI UNGGULAN)
MENGACU PADA
STANDAR PELAYANAN
MINIMUM
14. 14
PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
1. BERSIFAT FASILITATIF DAN
KATALISTIK (TO STEER NOT TO ROW)
2. BERTINDAK EFISIEN
- MENINGKATKAN PELAYANAN
- MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
- MENGURANGI HAMBATAN
BIROKRASI
3. BERSIKAP TERBUKA
15. 15
PERSOALAN PENGELOLAAN DAERAH
1. PEMBIAYAAN (LOCAL FINANCE)
2. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA
3. KETERTIBAN DAN KEAMANAN
4. PENGATURAN DAN PERIZINAN
5. TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP
6. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
7. PENGANGKUTAN DAN JARINGAN TRANSPORTASI
8. PENGENTASAN SI MISKIN DAN JAMINAN SOSIAL
16. 16
KONDISI UNTUK SWASTA
1. KEMUDAHAN PERIZINAN
2. SISTEM RETRIBUSI DAN PERPAJAKAN
3. PERTANAHAN
4. INFORMASI TATA RUANG DAN ZONING
5. TERSEDIANYA SARANA, PRASARANA DAN
UTILITAS PERKOTAAN
6. SUMBER ENERJI
7. FASILITAS INFORMATIKA DAN TELEKOMUNIKASI
8. INFORMASI SUMBER DAYA (ALAM, MANUSIA,
BUATAN)
17. 17
LANGKAH STRATEGIS
1. IDENTIFIKASI KEKUATAN DAN KELEMAHAN
MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN DAERAH
2. PENCERAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
3. MENINGKATKAN PARTISIPASI PARA PIHAK
4. KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS
5. PROFESIONALISME MANAJEMEN DAERAH
6. PENINGKATAN PELAYANAN
7. PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN
18. 18
PENUTUP
1. NEGARA KESATUAN MERUPAKAN KERANGKA
UTAMA DALAM MENJALANKAN OTONOMI
DAERAH
2. URUSAN MUTLAK HANYA ADA PADA
PEMERINTAH PUSAT, SEMENTARA URUSAN
LAINNYA BERSIFAT “CONCURRENT” ANTARA
PUSAT DAN DAERAH
3. PERGESERAN PARADIGMA DAN TREND
GLOBAL PERLU SEGERA DIANTISIPASI OLEH
PARA PENGELOLA DAERAH