Dokumen tersebut membahas rencana tindak lanjut evaluasi perencanaan sumber daya manusia kesehatan di Kota Madiun, termasuk mengevaluasi kebutuhan jabatan, menutup aplikasi perencanaan, dan memperbarui perhitungan kebutuhan SDM kesehatan untuk tahun berikutnya.

1. 2023
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PENGELOLA
KOTA MADIUN
17 NOVEMBER 2022

2. OUTLINE
• KEBIJAKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
• APLIKASI RENBUT 4.0
• ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
• EVALUASI PENGISIAN JABATAN DAN JENJANG
• RENCANA TINDAK LANJUT

3. 2022
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEMANFAATAN

4. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan
menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan
kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian
Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang
ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil
dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat
Visi Pembangunan 2005-
2025 INDONESIA YANG
MANDIRI, MAJU, ADIL
DAN MAKMUR
Sasaran Pokok
Pembangunan Jangka
Panjang Nasional
diupayakan secara
bertahap melalui RPJMN
lima tahunan sebagai
berikut:
I
II
III
IV
TIGA KATA KUNCI:
1. Struktur Perekonomian yang Kokoh
2. Keunggulan Kompetitif Wilayah
3. SDM Berkualitas
RPJMN 2020 - 2024
RPJMN 2015 - 2019
RPJMN 2010 - 2014
RPJMN 2005 - 2009
RPJMN 2020-2024 (TAHAP IV)

6. SDM yang berkualitas Manajemen SDMK yang baik 
dimulai dari proses Perencanaan SDMK
Proses Teknis
• Formulasi Perhitungan
• Analisis Hasil
Aspek Politis
• Penetapan rasio, jumlah, dan distribusi
• Mempertimbangkan nilai dan pilihan politis
Perencanaan Kebutuhan SDMK :
Proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah, jenis, dan kualifikasi SDMK
yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan kesehatan (Permenkes No. 33 Tahun 2015)
Memerlukan

7. Proses Bisnis – Indikator - SDMKes
TENAGA
KESEHATAN
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN
PELATIHAN
PERENCANAAN & PENGADAAN
DATA & INFORMASI
ADVOKASI & KOORDINASI
1. Jumlah dan atau kualitas dokumen Datin
2. Jumlah dan atau kualitas dok renbut
3. Dok kesepakatan advo dan atau hasil koordinasi
4. -
5. Jumlah dan Jenis ASN_Pegawai yang sekolah (tubel, ibel)
6. Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan; jumlah-jenis pelatihan terakreditiasi; lembaga pelatihan terakreditasi,
7. Jumlah-persen pegawai yang ikuti/lulus ukom, 8. penempatan JFT sesuai , faskes dg nakes sesuai standar
KOMPETENSI
PENDAYAGUNAAN
INDIKATOR : INPUT - PROSES - OUTPUT; HASIL - OUTCOME
1
2
3
4
5
6
7
8

8. • Dasar Hukum Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK

10. Perencanaan Pelaksanaan Monitoring Verifikasi Penyusunan Advokasi Evaluasi
Persiapan
Identifikasi Data
Proses
PERHITUNGAN
dan ANALISIS
Kebutuhan
1. Baseline Data
2. Metode
Pendamping-
an dan
Pemantauan
Berjenjang
dalam Proses
Perhitungan
dan Analisis
Validasi dan
Konfirmasi Hasil
Perhitungan
(Standar
Minimal dan
ABK) secara
berjenjang
dengan bottom-
up planning
Hasil Perhitungan dan
Analisis Kebutuhan
SDMK
Penyampaian Hasil
Perencanaan Kebutuhan dan
Perencanaan Pemenuhan
kepada Kepala daerah,
Forkopimda, Lintas sektor/
SKPD Terkait
Hasil Perencanaan
digunakan sebagai DASAR
Pengambilan Keputusan
1. Pemenuhan : data
coaching clinic, e-
formasi, DAK, NS, PGDS,
dan mekanisme lain
2. Distribusi : data dasar e-
mutasi dan dasar
pertimbangan teknis
BKD/BKPSDM setempat
PENILAIAN
terhadap Hasil
Perhitungan dan
Analisis
Kebutuhan secara
Komprehensif
sebagai Upaya
Perbaikan dan
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Kebutuhan di
Tahun-tahun
Mendatang
Sumber Daya :
Anggaran, SDM,
Tim Perencana,
Sistem
Informasi,
Kekuatan
Koordinasi
Rencana Pemenuhan
dengan :
1. ASN (CPNS, PPPK)
2. Mekanisme Lain
Pusat dan Daerah
Pengumpulan
Data dan Bahan
Lain
Simpulan dan
Rekomendasi
Output
Ditetapkan oleh
KaDinkes/
Kepala Daerah
Disepakati dan
Diusulkan oleh Tim
Perencana dan
Ditetapkan oleh Kepala
Daerah sebagai DASAR/
REKOMENDASI
KEBIJAKAN upaya
pemenuhan, distribusi,
tata kelola SDMK
SIKLUS PENGELOLAAN RENCANA KEBUTUHAN
DAN RENCANA PEMENUHAN SDM KESEHATAN

11. 11
Keterbatasan Perencanaan SDM Kesehatan
Sistem Informasi
Belum interoptabilitas dengan SI terkait
lainnya yang memuat data SDMK (E-
Formasi Kemenpan RB, dll)
Advokasi
Kemampuan advokasi dan koordinasi
dengan pengampu kepentingan terkait
masih lemah
Geografis dan Infrastruktur
Kondisi geografis seperti DTPK
dan infrastruktur terbatas menjadi
faktor penyulit
Fasilitas Kesehatan
Jenis fasilitas kesehatan yang dipetakan
masih terbatas (baru Puskesmas, RSUD dan
UPTD), belum mencakup Kemenkes, K/L lain
dan Swasta
Anggaran
Belum adanya Dukungan
Anggaran bersumber APBD
Personil
Keterbatasan jumlah dan
kompetensi/kapasitas

12. APLIKASI RENBUT 4.0
2023
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

13. APLIKASI RENBUT VERSI 4.0
www.renbut.kemkes.go.id
RENBUT
03
04
01
02
02
PMK NO.43 TAHUN 2019
TENTANG PUSKESMAS
PMK NO. 3 TAHUN 2020
TENTANG KLASIFIKASI DAN
PERIZINAN RUMAH SAKIT
PERMENPAN RB NO. 1 TH 2020
TENTANG PEDOMAN ANALISIS
JABATAN & ABK KES
Perubahan Jumlah dan Jenis SDM
Kesehatan pada Standar Ketenagaan
Minimal
• Jumlah minimal nakes di
RS tidak ada lagi
• Jam Kerja Efektif Pertahun
1.250 jam atau 75.000 mnt/thn
PERUBAHAN PERMENPAN
TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL
KES & NON KES
DILENGKAPI BUKU TUTORIAL
DAN VIDIO

14. ALUR PERENCANAAN SDM
2. Memperhatikan nakes yang
bekerja tidak sesuai profesi,
kondisi geografis, demografis,
epidemiologi, sosio-ekonomi, dll
4. Menteri menetapkan
perencanaan nasional
untuk digunakan
sebagaimana mestinya
3. Disusun oleh Pemda
dan Pemerinta Pusat
(berjenjang)
1. Menghitung Nakes yang
melaksanakan pekerjaan
keprofesiannya
Perhitungan
Kebutuhan
Analisis
Dokumen
Perencanaan
Kebutuhan
SDMK
Pemanfaatan

17. • PUSKESMAS
• RS
• UPTD DINKES
KAB/KOT
• DINKES
KAB/KOT
• UPTD DINKES
PROV
• DINKES
PROVINSI
DOKRENBUT KAB/KOT
 Advokasi kepada pemangku kepentingan
(komitmen dan dukungan)
 Advokasi dapat dilkakukan dalam bentuk
lokakarya atau seminar-lokakarya
PERENCANAAN KEBUTUHAN
SDM KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020

18. PEMBAHARUAN APLIKASI RENBUT VERSI 4.0
DENGAN VERSI 4.0 SEBELUMNYA
Aplikasi Renbut Versi 4.0
TAHUN 2022
• Webservice, Data Eksisting terintegrasi
dengan data SI SDMK
• Perhitungan Kebutuhan ABK, perindividu,
perjenjang
• Jam kerja efektif pertahun jabatan
fungsional maupun jabatan pelaksana
75.000 mnt/thn
• Penggabungan metode-metode
perhitungan
• Dilengkapi Dashboard hasil perhitungan
Analisa Beban Kerja Kes dan Standar
Minimal
• Dinkes Provinsi dilengkapi perhitungan
proyeksi kebutuhan
• Penambahan rekapitulasi laporan khusus
dokter dan dokter spesialis
Penambahan dan Penyesuaian uraian
tugas beberapa jabfungkes berdasarkan
peraturan yang baru
01
02
04
03
Penghapusan Capaian pada saat pindah
data
Penyesuaian layout pada print out
laporan
Adanya mekanisme Verifikasi-validasi –
pengesahan dalam perhitungan
kebutuhan SDM Kesehatan

23. 10
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
REKOMENDASI PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2023
DAN
Judul
Rencana Kebutuhan dan Rekomendasi Pemenuhan Tenaga Kesehatan Tahun 2023
Pendahuluan
Latar Belakang
Tujuan
Rekapitulasi jumlah tenaga kesehatan saat ini (existing) dan hasil perhitungan kebutuhan tenaga
kesehatan tahun 2023
Dinas Kesehatan
Puskesmas
Rumah Sakit
Faskes/UPTD lainnya
Pemenuhan tenaga kesehatan tahun 2022 melalui:
Formasi ASN (CPNS dan PPPK)
Penugasan Khusus oleh Pemerintah Daerah (kontrak daerah, kontrak BLUD)
Penugasan Khusus oleh Pemerintah Pusat (NS, PGDS, Residen, BOK)

24. Lanjutan
Analisis/kajian kebutuhan tenaga kesehatan hasil perhitungan ABK-Kes berdasarkan:
Regulasi
Kondisi Geografis
Kondisi Demografis
Kapasitas Fiskal Daerah dan Belanja Pegawai
Lainnya (sesuai karakteristik daerah)
11
Analisis/kajian kebutuhan tenaga Kesehatan hasil perhitungan Standar Ketenagaan Minimal
(SKM)
Data dari laporan metode SKM aplikasi renbut (www.renbut.go.id)
Analisis kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan SKM
Rekomendasi Pemenuhan Tenaga Kesehatan Tahun 2023
Angka absolut dan persentase pemenuhan melalui ASN (CPNS dan PPPK)
Angka absolut dan persentase pemenuhan melalui Penugasan Khusus oleh Pemerintah Daerah
(kontrak daerah, kontrak BLUD)
Angka absolut dan persentase pemenuhan melalui Penugasan Khusus oleh Pemerintah Pusat (NS,
PGDS, Residen, BOK)
Kesimpulan

25. ANALISA JABATAN
&
ANALISA BEBAN KERJA
2023
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

35. EVALUASI ENTRY DATA
PADA APLIKASI RENBUT
2023
2023
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

38. JENJANG JFK 2022

39. JENJANG JFK 2022

42. 1.Beberapa fasyankes belum melakukan entry data
pada Aplikasi Renbut s.d Deadline yg telah di
tentukan
2.Beberapa Faskes blm sesuai dalam Sistematika
penulisan Dokumen
3.Dokumen belum selesai pada waktu yg telah
ditetapkan
4.Jenjang jabatan belum sesuai
Catatan Dokrenbut 2023:

43. RENCANA TINDAK LANJUT
2023
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

44. RENCANA TINDAK LANJUT
APLIKASI RENBUT AKAN DITUTUP PADA BULAN NOVEMBER 2022
MASING MASING FASKES UNTUK MENYELESAIKAN PERHITUNGAN
KEBUTUHAN DI APLIKASI
MENGHITUNG KEMBALI KEBUTUHAN SDMK DI APLIKASI UNTUK
PERENCANAAN KEBUTUHAN TAHUN 2024 DIMULAI BULAN AKHIR
NOVEMBER 2022
DINAS KESEHATAN SEGERA MEMVERIFIKASI DAN MEMVALIDASI
SELURUH FASKES
MENGEVALUASI KEMBALI KEBUTUHAN JABATAN BAIK FUNGSIONAL
MAUPUN JABATAN PELAKSANA TERMASUK
MENGEVALUASI JENJANG KARIER JABATAN YANG BISA DIPANGKU
DIFASKES

45. TERIMA KASIH

46. Fenomena yg ditemukan selama desk data individual Non ASN :
1. Data individual dientry setelah 1 April 2022
2. Beberapa data yg tidak ditemukan karena :
a. Kesalahan penulisan NIK
b. Kesalahan status pegawai tertulis ASN atau Swasta Tetap
3. Data NIK di-update setelah 1 April 2022
4. Menambahkan data setelah 1 April 2022
5. Nomor STR tidak di input dengan alasan sedang diperpanjang, namun tidak dapat membuktikan
dengan nomor STR yang lama
6. Nomor SIP tidak di input dengan alasan sedang diperpanjang, namun tidak dapat membuktikan
dengan nomor SIP yang lama
7. TMT bekerja tidak dapat dibuktikan (isian masih belum dapat diverifikasi dengan berkas)
8. Daerah secara sengaja mengusulkan Non Nakes pada Data Individual
Fenomena Desk Data Individual