4. Keputusan Menkes RI No. HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 - 2014
Prioritas pada
peningkatan AKSES &
KUALITAS pelayanan
kesehatan
Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
9 Program
Kementerian
Kesehatan RI
Prioritas Kemkes
melalui Reformasi
Kesehatan
8 Fokus Prioritas
Pembangunan
Kesehatan
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi,
balita dan KB
2. Perbaikan status gizi masyarakat
3. Pengendalian penyakit menular,
penyakit tidak menular dan
penyehatan lingkungan
4. Pemenuhan pengembangan SDM
Kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan,
keamanan, mutu, penggunaan
obat dan pengawasan obat dan
makanan
6. Jamkesmas
7. Pemberdayaan masyarakat,
penanggulangan bencana dan
krisis kesehatan
8. Peningkatan pelayanan
kesehatan primer, sekunder dan
tersier
1. Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
2. Penangananan Daerah
Bermasalah Kesehatan
(PDBK)
3. Jaminan Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas)
4. Pelayanan Kesehatan di
Daerah Tertinggal
Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK)
5. Ketersediaan Obat
6. Reformasi Birokrasi
7. World Class Hospital
RPJMN & RENSTRA 2010-2014RPJMN & RENSTRA 2010-2014
5. DITJEN BINA UPAYA
KESEHATAN
• Perumusan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan
• Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan
• Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pembinaan upaya kesehatan pembinaan upaya kesehatan
• Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pembinaan upaya kesehatan
• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan
sebagai Regulator, Fasilitator dan
Advokator
5
FUNGSI
6. Data puskemas dan jaringannya di Kabupaten Gianyar
No. Nama Puskesmas
Pusling Roda 4 Menurut Kondisi Pustu Menurut Kondisi
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Rusak Total Jumlah Baik Rusak Ringan Rusak Berat Rusak Total Jumlah
1SUKAWATI I 1 1 6 6
2SUKAWATI II 1 1 6 6
3BLAHBATUH I 1 1 4 4
4BLAHBATUH II 1 1 2 2
5GIANYAR I 1 1 9 9
6GIANYAR II 1 1 5 5
7TAMPAKSIRING II 1 1 4 4
8TAMPAKSIRING I 1 1 4 4
9UBUD I 2 2 3 3
10UBUD II 1 1 2 2
11TEGALALANG I 2 2 3 3
12TEGALALANG II 1 1 4 4
13PAYANGAN 2 2 8 8
8. POTENSI INEFISIENSI PELAYANAN RS
1. FARMASI
Penggunaan obat yang tidak rasional
Kesalahan dalam pemilihan obat, jenis obat semakin banyak,
sehingga RS sulit memilih
1. ALAT MEDIK HABIS PAKAI
2. PEMERIKSAAN PENUNJANG
3. LAMA RAWAT (LOS)
PENYEBAB INEFISIENSI :
SISTEM TIDAK JELAS, AKTIVITAS TIDAK JELAS
10. DASAR HUKUM
• UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional
• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
• UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
• Kepmenkes No. 328 Tahun 2013 tentang
Formularium Nasional
11. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
dilakukan dengan pengendalian, pengobatan,
dan/atau perawatan.
• Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan
dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan
ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat
dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan
keamanannya.
• Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan
cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. KEPMENKES 328 TAHUN 2013
TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
• Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat
yang aman, berkhasiat, bermutu dan
terjangkau dalam jenis dan jumlah yang
cukup.
• Dalam rangka pelaksanaan JKN perlu disusun
daftar obat dalam bentuk Formularium
Nasional.
14. Jaminan Kesehatan Nasional
DISAIN PENYELENGGARAAN JKN
Regulator
BPJS Kesehatan
Peserta
Jaminan Kes
Fasilitas
Kesehatan
Bayariuran
Penanganankeluhan
PerjanjianKerjasama
Ajukanklaim
PembayaranKlaim
Mencari Pelayanan
Memberi Pelayanan
Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi) Kualitas
Yankes, Nakes, Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan
Kesehatan,
KendaliBiaya&kualitasYankes
Pemerintah
Sistem Rujukan
Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan
14
15. PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
Rencana aksi
pengembangan
faskes, nakes,
sistem rujukan
dan infrastruktur
Rencana aksi
pengembangan
faskes, nakes,
sistem rujukan
dan infrastruktur
Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanan kesehatan)
terhadap standar yang ditetapkan
Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanan kesehatan)
terhadap standar yang ditetapkan
Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik
masyarakat maupun perorangan
Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik
masyarakat maupun perorangan
• Distribusi belum
merata
• Kualitas bervariasi
• Sistem rujukan
belum optimal
• Cara Pembayaran
belum optimal
• Distribusi belum
merata
• Kualitas bervariasi
• Sistem rujukan
belum optimal
• Cara Pembayaran
belum optimal
-Perluasan dan
Pengembangan
faskes dan nakes
secara
komprehensif
-Evaluasi dan
penetapan
pembayaran
-Perluasan dan
Pengembangan
faskes dan nakes
secara
komprehensif
-Evaluasi dan
penetapan
pembayaran
•Jumlah mencukupi
• Distribusi merata
• Sistem rujukan
berfungsi optimal
• Pembayaran
dengan cara
prospektif dan harga
keekonomian untuk
semua penduduk
•Jumlah mencukupi
• Distribusi merata
• Sistem rujukan
berfungsi optimal
• Pembayaran
dengan cara
prospektif dan harga
keekonomian untuk
semua penduduk
KEGIATAN-KEGIATAN:KEGIATAN-KEGIATAN:
Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauan faskes,
nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya.
Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauan faskes,
nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya.
Penyusunan
Standar,
prosedur
dan
pembayaran
faskes
Penyusunan
Standar,
prosedur
dan
pembayaran
faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian
besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian
Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian
besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian
15
16. PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES
Pengendalia
n harga OG
Pengendalia
n harga OG
PORPOR
Rencana
Kebutuhan
Obat (RKO)
Rencana
Kebutuhan
Obat (RKO)
Implementasi, pemantauan dan evaluasi
peningkatan kapasitas SDM di fasyankes
Implementasi, pemantauan dan evaluasi
peningkatan kapasitas SDM di fasyankes
Implementasi , monev utilisasi obatImplementasi , monev utilisasi obat
Pengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahunPengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahun
Drug Supply
Management
Drug Supply
Management
Kapasitas
produksi IF
Kapasitas
produksi IF
Sistem
Informasi
Obat & Alkes
Sistem
Informasi
Obat & Alkes
Penyiapan NSPK dlm DSMPenyiapan NSPK dlm DSM Implementasi dan Monev NSPKImplementasi dan Monev NSPK
Obat PKD, buffer stock
Nasional
Obat PKD, buffer stock
Nasional
Obat ( termasuk orphan drug)
dan Alkes
Obat ( termasuk orphan drug)
dan Alkes
e-logistic, e-catalog, e-PBFe-logistic, e-catalog, e-PBF
Implementasi, pemantauan dan evaluasi,
updating
Implementasi, pemantauan dan evaluasi,
updating
ASPEK
PENGEMBANGAN
Pemantapan
regulasi
Pemantapan
regulasi
Analisis
kebutuhan
Analisis
kebutuhan
Pemantauan dan evaluasi ketersediaan & biaya
obat dan alkes
Pemantauan dan evaluasi ketersediaan & biaya
obat dan alkes
HTA obat
dan Alkes
HTA obat
dan Alkes
Formularium
Jamkesmas
Formularium
Jamkesmas
Formularium
Nasional
Formularium
Nasional
Mutu yanfarMutu yanfar NSPK yanfarNSPK yanfar
Penggunaan
Alkes Tepat
Guna
Penggunaan
Alkes Tepat
Guna
Standardisasi produk alkesStandardisasi produk alkes
Implementasi, monevImplementasi, monev
Implementasi dan monevImplementasi dan monevHTMHTM
Assesment
fasilitas yanfar
Assesment
fasilitas yanfar
17. Kondisi Yang Diharapkan
Provinsi memiliki sistem
rujukan sendiri-sendiri
(tidak sinkron satu sama
lain)
Provinsi memiliki sistem
rujukan sendiri-sendiri
(tidak sinkron satu sama
lain)
Koordinasi lemah
diantara implementator
(termasuk Dokter)
Koordinasi lemah
diantara implementator
(termasuk Dokter)
Implementasi Kebijakan Sistem Rujukan lambatImplementasi Kebijakan Sistem Rujukan lambat
Rendahnya
pemahaman SDM
tenaga kesehatan
Rendahnya
pemahaman SDM
tenaga kesehatan
Akses Faskes
terbatas
Akses Faskes
terbatas
Mindset masyarakat
Hospital centrised
Mindset masyarakat
Hospital centrised
Keterbatasan
Transportasi
Keterbatasan
Transportasi
Perlakuan thd Pasien :
tidak sesuai, lambat, dan tidak aman
Perlakuan thd Pasien :
tidak sesuai, lambat, dan tidak aman
Sistem Rujukan
terintegrasi, terstruktur
dan berjenjang
Sistem Rujukan
terintegrasi, terstruktur
dan berjenjang
Faskes Primer Merata,
berkualitas dan kredibel
Faskes Primer Merata,
berkualitas dan kredibel
Rumah Sakit Yang Kuat
dan Fokus Patient
Safety Tercapai
Rumah Sakit Yang Kuat
dan Fokus Patient
Safety Tercapai
Jaminan Kesehatan
Nasional Berjalan
Jaminan Kesehatan
Nasional Berjalan
Rakyat Sehat dan
Sejahtera
Rakyat Sehat dan
Sejahtera
Sebelum JKN Pasca JKN
20. DEFINISI
• Merupakan suatu daftar obat yang disusun berdasarkan
bukti ilmiah mutakhir oleh komite Nasional Penyusunan
Fornas.
• Obat yang masuk dalam daftar obat Fornas adalah obat
yang paling berkhasiat, aman, dan dengan harga
terjangkau yang disediakan
• Acuan untuk penulisan resep dalam sistem Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).
• Informasi mencakup nama generik, indikasi penggunaan,
kekuatan, bentuk sediaan, posologi, toksikologi, jadwal
pemberian, kontraindikasi, efek samping, dosis regimen.
21. Syarat Obat dalam FORNAS
• Efikasi yang Baik
• Tingkat Keamanan (Safety) yang
Tinggi
• Bermutu
• Cost Effective
22. • Meningkatkan mutu dan ketepatan
penggunaan obat di RS.
• Merupakan badan edukasi bagi profesional
kesehatan tentang terapi obat yang rasional.
• Memberikan rasio manfaat-biaya yang
tertinggi, bukan hanya mencari obat
termurah.
MANFAAT FORNAS
23. • Memudahkan tenaga profesional
kesehatan dalam memilih obat.
• Memuat sejumlah pilihan terapi
obat yang terbatas, sehingga
dapat mengetahui dan
mengingat obat yang digunakan
secara rutin.
MANFAAT FORNAS (lanjutan)
24. 1) UNTUK PASIEN:
– Meminimalkan jenis obat
– Mengurangi biaya pengobatan
2) UNTUK PELAKSANA PENGOBATAN
– Mengoptimalkan pelayanan kepada pasien
– Memudahkan pemilihan obat yang rasional yang akan digunakan
untuk pasien
– Merupakan bahan edukasi tentang terapi obat yang rasional
3) UNTUK PEMEGANG KEBIJAKAN KESEHATAN dan
PENGELOLAAN OBAT
– Meningkatkan mutu dan ketepatan penggunaan obat di RS
– Memudahkan perencanaan dan penyediaan
– Meningkatkan efisiensi dana obat di RS
MANFAAT FORMULARIUM RUMAH SAKIT
25. Sebuah proses dimulai ketika seorang
pekerja kesehatan di satu tingkat fasilitas
kesehatan menderita kurangnya sumber
daya (obat, peralatan, keterampilan) untuk
mengatasi masalah kesehatan, meminta
bantuan dari fasilitas kesehatan lainnya,
baik di tingkat horisontal dan vertikal.
26. • Untuk menjamin pelaksanaan kontinuitas perawatan
• Untuk menjamin anggota JKN
• Untuk mendapatkan manfaat kesehatan dan
perlindungan pada kebutuhan dasar kesehatan mereka
• Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
sistem kesehatan
• Untuk memperkuat fasilitas kesehatan perifer
• Untuk meningkatkan kemampuan untuk pengambilan
keputusan di fasilitas kesehatan tingkat rendah
• Untuk meningkatkan kolaborasi antara 3 (tiga) tingkat
fasilitas kesehatan
27. KESIMPULAN
• Daftar Obat Fornas : 514 item zat aktif dlm 913
kekuatan/bentuk sediaan.
• Formularium Nasional sangat diperlukan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
bermutu
• Seiring penerapan Jaminan Kesehatan Nasional,
implementasi Formularium Nasional di pelayanan
kesehatan sangat penting, karena kita akan menuju
suatu sistem pelayanan berkonsep managed care
yaitu meliputi kendali mutu dan kendali biaya.
• Monitoring Fornas diintegrasikan dalam Sistem
Dalam pengembangan jaminan kesehatan, kita telah meletakkan arah implementasi yang jelas sesuai UU No 40/2004 tentang SJSN dan UU N0 24/2011 tentang BPJS. Untuk penyiapan implementasinya, telah dibentuk Tim Penyiapan Implementasi BPJS serta roadmap JK SJSN 2012-2019.
Pengembangan jaminan kesehatan SJSN diarahkan untuk mencapai universal health coverage, dimana terjadi interaksi dari peserta, penyedia pelayanan kesehatan yakni fasilitas kesehatan serta BPJS kesehatan.
Pemerintah berperan dalam melakukan regulasi berbagai aspek penyelenggaraan jaminan kesehatan seperti, sistem pelayanan kesehatan, standarisasi kualitas pelayanan kesehatan, obat, alkes, regulasi tarif pelayanan serta berbagai-bagai aspek dalam mendorong tercapainya kendali biaya dan kendali mutu pelayanan.
Pemerintah juga bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat kesehatan masyarakat (public health).
Slide berikut adalah Peta Jalan Aspek Pelayanan Kesehatan:
Pada tahun 2012 – 2013, kondisi fasilitas kesehatan menghadapi permasalahan: distribusi belum merata, kualitas bervariasi, sistem rujukan belum optimal dan cara pembayaran belum optimal.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan, maka dilakukan:
penyusunan rencana aksi pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur
perluasan dan pengembangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan secara komprehensif
evaluasi dan penetapan cara pembayaran
penyusunan standar prosedur dan pembayaran fasilitas kesehatan
Pada tahun 2014, saat dimulainya jaminan kesehatan dalam SJSN, sisi supply sudah siap dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan.
Pada kurun waktu 2014 – 2018, seiring dengan perkembangan dan perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan,
pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur
dilakukan simultan.
Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan aspek pelayanan kesehatan:
Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan terhadap standar yang ditetapkan
Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik masyarakat maupun perorangan
implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi
implementasi pembayaran kapitasi dan pembayaran secara paket Indonesian Case Base Group’s (INA-CBG’s ) serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian.
Pada tahun 2019 dicapai kondisi:
jumlah fasilitas kesehatan mencukupi
distribusi merata
sistem rujukan berfungsi optimal
pembayaran dengan cara prospektif dengan harga keekonomian bagi seluruh penduduk.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kefarmasian untuk pelaksanaan SJSN, hal-hal yang menjadi pokok perhatian adalah aksesibilitas, keterjangkauan dan penggunaan obat rasional. Dari aspek aksesibilitas, hal-hal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Drug Supply Management :
Saat ini, hal yang sedang dilakukan adalah penyusunan pedoman dan kriteria dan peningkatan kemampuan SDM kefarmasian baik di tingkat pelayanan kesehatan dasar maupun tingkat pelayanan kesehatan rujukan.
2. Kapasitas produksi Industri Farmasi
Pada tahun 2012 dan 2013, peningkatan kapasitas produksi industri farmasi difokuskan kepada obat generik untuk pelayanan kesehatan dasar serta orphan drug (obat-obat tertentu yang tetap harus tersedia meskipun kurang memiliki nilai ekonomis).
3. Sistem informasi obat dan alat kesehatan
Saat ini, sistem informasi obat dan alkes difokuskan pada penyusunan e-catalog, e-logistic obat dan e-report. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk menjamin ketersedian dan pemerataan obat dan alkes di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Dari aspek keterjangkauan, hal-hal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Pemantapan regulasi
Untuk menjamin keterjangkauan obat dan alkes, hal yang telah dilakukan adalah pengendalian harga obat generik melalui e-catalog obat dan e-catalog alkes. Selanjutnya, diupayakan perluasan jenis obat dan alkes yang dikatalogkan serta menyusun kebijakan tentang insentif pajak bagi bahan baku obat (BBO) dan bahan baku alkes bersama lintas sektor terkait.
2. Analisis kebutuhan
Dalam upaya mengendalikan harga obat dan alkes, perlu dilakukan analisa kebutuhan obat dan alkes secara nasional. Untuk itu, telah dilakukan upaya penyusunan rencana kebutuhan obat nasional secara bottom up. Sedangkan untuk alkes, dilakukan health technology Assessment (HTA) untuk menapis teknologi alkes yang sesuai dengan jenjang pelayanan kesehatan.
Upaya berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan obat dan alkes secara nasional.
Aspek terakhir yang menjadi fokus perhatian adalah penggunaan obat rasional.
1. Peningkatan Penggunaan obat rasional
Penggunaan obat yang rasional akan meningkatkan mutu dan pengendalian biaya penggunaan obat. Upaya yang dilakukan adalah menyusun formularium jamkesmas yang dikembangkan menjadi formularium nasional pada tahun 2013 serta dilakukan sosialisasi. Pada tahun 2014 diharapkan implementasi formularium nasional sudah berjalan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya dilakukan monev terhadap utilisasi penerapan formularium nasional.
2. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian
Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian perlu dilakukan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan. Upaya yang dilakukan saat ini adalah penyusunan pedoman dan kriteria terhadap prosedur, sarana dan sdm farmasi. Selanjutnya akan dilakukan asesmen fasilitas pelayanan kefarmasian pada setiap jenjang fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014 akan dimplementasikan standar dan pedoman yang telah ditetapkan serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
3. Peningkatan alat kesehatan tepat guna
Penggunaan alkes yang tepat guna akan meningkatkan cost-effectiveness biaya pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan standardisasi alkes untuk menjamin keamanan, mutu dan manfaat. Dalam upaya pengendalian pembiayaan kesehatan, salah satu faktor yang menentukan adalah penggunaan alkes yang tepat guna melalui health technology management (HTM) alkes yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaannya.
daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas. Obat yang masuk dalam daftar obat Fornas adalah obat yang paling berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan untuk penulisan resep dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, Fornas adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Oleh karena itu, perlu disusun suatu daftar obat yang digunakan sebagai acuan nasional penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan SJSN untuk menjamin aksesibilitas keterjangkauan dan penggunaan obat secara nasional