RPJMN 2015-2019: Bidang Industri

RPJMN 2015-2019 :
BIDANG INDUSTRI
Disiapkan oleh :
AHMAD DADING GUNADI
Perencana Madya
Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dadinggunadi@gmail.com

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
SEKTOR INDUSTRI
PERMASALAHAN 1
De-Industrialisasi
• Pada tahun 2000, sektor industri
menyumbangkan 27,7% dalam PDB
• Pada tahun 2001 meningkat menjadi 29,0%
• Sejak 2002, menurun secara konsisten,
hingga pada tahun 2013 hanya mencapai
23,7% dan industri nonmigas menyumbang
20,8%
TANTANGAN 1
“Mendorong akselerasi pertumbuhan industri
untuk menangkal bahkan membalikkan gejala
deindustrialisasi yang secara singkat dapat
disebut REINDUSTRIALISASI.”
Perkembangan Porsi Industri Dalam PDB
Tahun 2000 – 2013 (%)
Sumber : RPJMN 2015-2019

PERMASALAHAN 2
Populasi dan Struktur Industri Lemah
• Jumlah total industri besar dan sedang
meningkat tajam pada tahun 2006, terus
menurun sampai tahun 2010, kemudian naik
kembali tetapi tidak terlalu nyata
• Perusahaan mikro dan kecil hanya meningkat
2,5 persen pada tahun 2014 dibandingkan
tahun 2013
TANTANGAN 2
“Mendorong investasi di sektor industri untuk
meningkatkan jumlah populasi industri berskala
besar dan menengah.”
Jumlah Industri Pengolahan Besar dan Sedang
Tahun 2001-2013
Sumber : BPS, 2016
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *)
UnitPerusahaan
Jawa Luar Jawa Jumlah

PERMASALAHAN 3
Bahan mentah diekspor sementara bahan setengah jadi Diimpor
• Hingga tahun 2013, potensi ekonomi dari komoditi primer hasil kekayaan
alam Indonesia belum termanfaatkan secara optimal.
• Komoditi primer diekspor langsung ke pasar global tanpa melalui proses
penambahan nilai.
TANTANGAN 3
“Mendorong investasi industri untuk mengolah bahan mentah dari pertanian
dan pertambangan (sektor primer) menjadi produk bernilai tambah tinggi
(hilirisasi).”

PERMASALAHAN 4
Ketergantungan pada Impor Tinggi
• Semakin tinggi porsi ekspor dan impornya,
maka exposure-nya ke pasar global juga makin
tinggi, makin sensitif terhadap gejola
perekonomian global.
• Industri dalam negeri sangat tergantung pada
bahan baku, komponen dan subassembly dari
luar negeri.
TANTANGAN 4
“Mendorong investasi industri yang menghasilkan
bahan baku, bahan setangah jadi, komponen, dan
sub-assembly untuk mengurangi ketergantungan
ke pasar global.”
Exposure Industri Nasional pada Pasar Global Tahun 2011
Sumber : BPS – Diolah

PERMASALAHAN 5
Produktivitas Rendah
• Produktivitas industri yang diukur dengan
besarnya nilai tambah per tenaga kerja untuk
kelompok-kelompok industri.
• menunjukkan urutan kelompok industri dari
kelompok dengan produktivitas terbesar
hingga terendah.
TANTANGAN 5
” Mendorong dan memfasilitasi usaha industri
meningkatkan produktivitas.”
Nilai Tambah per Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri
Sumber : BPS - Diolah

PERMASALAHAN 6
Industri Terkonsentrasi di Pulau Jawa dan
Sumatera
• Ketersediaan sarana dan prasarana di tambah
lagi dengan besarnya penduduk yang menjadi
pasar, Pulau Jawa telah lama menjadi pusat
pengembangan industri.
• Hingga tahun 2011, penumbuhan usaha
industri paling tinggi di Pulau Jawa dan
berikutnya adalah Pulau Sumatera
TANTANGAN 6
“Mendorong investasi industri yang di luar
Pulau Jawa sesuai dengan karakteristik ekonomi
dan sumber daya alam yang tersedia.”
Nilai Tambah per Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri
Sumber : BPS - Diolah

SASARAN
1. Pertumbuhan industri Tahun 2015-2019
ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan
PDB.
2. Untuk mencapai sasaran tersebut, jumlah
industri berskala menengah dan besar perlu
meningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5
tahun ke depan
Sasaran Pertumbuhan Industri Tahun 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN
1. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI DI LUAR JAWA
• Wilayah pusat pertumbuhan industri terutama yang berada dalam koridor
ekonomi
• Kawasan peruntukan industri
• 14 Kawasan Industri
• 22 Sentra IKM
2. PENUMBUHAN POPULASI INDUSTRI  9.000 industri besar / sedang
• Hilirisasi bahan tambang, hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil laut
• Industri bahan baku, industri barang modal, industri padat karya,
• Penumbuhan IKM
• Partisipasi dalam Global Production Network

ARAH KEBIJAKAN
3. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING
• Industri bernilai tambah tinggi –> industri kreatif, industri hijau
• Pembaharuan mesin / proses produksi
• Kemampuan disain produk
• Keterampilan tenaga kerja

INDIKASI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
TAHUN 2015-2019
WILAYAH SUMATRA
WILAYAH JAWA

TAHUN 2015-2019
WILAYAH KALIMANTAN
WILAYAH SULAWESI DAN NTT

TAHUN 2015-2019
WILAYAH PAPUA DAN MALUKU

FASILITASI DAN INSENTIF
1. Diprioritaskan pada:
a. industri strategis
b. industri maritim
c. industri padat tenaga kerja
2. Terhadap impor bahan baku, komponen, dan barang
setengahjadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai
pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri, semakin
besar forward linkage-nya semakin besar insentifnya.

KERANGKA PENDANAAN SEKTOR INDUSTRI
NO. PROGRAM APBN
PERUSAHAAN
SWASTA
MASYARAKAT
1. Sekolah Vokasi
Industri
Investasi peningkatan
kapasitas dan kualitas
Investasi peningkatan
kapasitas dan kualitas
Penyelenggaraan
Pendidikan tercatat
sebagai PNBP
2. Pelatihan Kerja Penyiapan tenaga
terampil untuk industri
baru dan sudah investasi
On the job training
(spesifik industri)
Up-grading skill untuk
mengisi medium skill job
3. Kawasan Industri Investasi swasta belum
layak terutama di luar
Pulau Jawa
Di Pulau Jawa dan
daerah lain yang layak
4. Industri Strategis Investasi Operasi bisnis dengan
BUMN
5. Revitalisasi
Permesinan Industri
Kerja sama Pemerintah
dan Swasta (berbagi
beban)
Kerja sama Pemerintah
dan Swasta (berbagi
beban)

KERANGKA PENDANAAN SEKTOR INDUSTRI
NO. PROGRAM APBN
PERUSAHAAN
SWASTA
MASYARAKAT
6. Layanan
Teknologi
Peningkatan
kapasitas dan
kompetensi unit
layanan
– Dukungan pada
alih teknologi,
disseminasi
teknologi baru, dll
penugas
pemerintah
Layanan teknologi
yang bersifat market
pull dibiayai oleh
industry client tercatat
sebagai PNBP
7. Pembinaan IKM Bersama APBD Pemanfaatan CSR Partisipasi

KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN
REGULASI
1. Harmonisasi tarif yang lebih mengutamakan pembebasan bea masuk
bagi bahan baku dan bahan setengah jadi (intermediates)
2. Harmonisasi regulasi sektor yang menghambat kegiatan industri,
seperti pelarangan masuk bagi waste/scrap besi baja dengan alasan
termasuk dalam limbah B3

KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN
KELEMBAGAAN
1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri
2. Komite Industri Nasional (KIN)
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perindustrian
4. Kelembagaan Pembina IKM
5. Unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

RPJMN 2015-2019: Bidang Industri

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a RPJMN 2015-2019: Bidang Industri

Semelhante a RPJMN 2015-2019: Bidang Industri (20)

Último

Último (10)

RPJMN 2015-2019: Bidang Industri