SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 20
Baixar para ler offline
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025
Disiapkan oleh :
AHMAD DADING GUNADI
Perencana Madya
Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dadinggunadi@gmail.com
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
INDONESIA
1.
MANDIRI
2. MAJU
3. ADIL
4.
MAKMUR
1. Bangsa mandiri adalah bangsa yang
mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan
sederajat dengan bangsa lain yang telah
maju dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
2. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila
sumber daya manusianya memiliki
kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan
berkualitas pendidikan yang tinggi.
3. Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi
dalam bentuk apapun, baik antarindividu,
gender, maupun wilayah.
4. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang
sudah terpenuhi seluruh Kebutuhan
hidupnya, sehingga dapat memberikan
makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa
lain di dunia.
dadinggunadi@gmail.com
MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan
falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan
berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional
MISI
1.
Masyarakat
berakhlak
2. Bangsa
Berdaya
saing
3.
Masyarakat
Demokratis
4. Aman,
Damai,
Bersatu5.
Pemerataan
dan
Berkeadilan
6. Asri dan
Lestari
7. Negara
Kepulauan
8.
Mendunia
dadinggunadi@gmail.com
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk
mencapai masyarakat yang lebih makmur dan
sejahtera
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis,
berlandaskan hukum dan berkeadilan
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh
rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara
dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar
negeri
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan
berkeadilan
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat
dalam pergaulan dunia internasional
SASARAN
1.
Masyarakat
berakhlak
Mulia 2. Bangsa
Berdaya
saing
3. Indonesia
Demokratis
4. Aman,
Damai, Utuh
5.
Pemerataan
dan
Berkeadilan
6. Asri dan
Lestari
7. Negara
Kepulauan
8.
Mendunia
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak
Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, Dan
Beradab
2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-saing
3. Mewujudkan Indonesia Yang Demokratis
Berlandaskan Hukum
4. Mewujudkan Indonesia Yang Aman, Damai
Dan Bersatu
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih
Merata Dan Berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia Yang Asri Dan
Lestari
7. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara
Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat Dan
Berbasiskan Kepentingan Nasional
8. Mewujudkan Indonesia Yang Berperan
Aktif Dalam Pergaulan Internasional
ARAH
1.
Masyarakat
berakhlak
Mulia 2. Bangsa
Berdaya
saing
3. Indonesia
Demokratis
4. Aman,
Damai, Utuh
5.
Pemerataan
dan
Berkeadilan
6. Asri dan
Lestari
7. Negara
Kepulauan
8.
Mendunia
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
a. Pembangunan agama diarahkan untuk
memantapkan fungsi dan peran agama
sebagai landasan moral dan etika dalam
pembangunan, membina akhlak mulia,
memupuk etos kerja, menghargai
prestasi, dan menjadi kekuatan
pendorong guna mencapai kemajuan
dalam pembangunan.
b. Pembangunan dan pemantapan jati diri
bangsa ditujukan untuk mewujudkan
karakter bangsa dan sistem sosial yang
berakar, unik, modern, dan unggul.
c. Budaya inovatif yang berorientasi iptek
terus dikembangkan agar bangsa
Indonesia menguasai iptek serta mampu
berjaya pada era persaingan global.
Masyarakat
Berakhlak
Agama
Karakter
bangsa
dan sistem
sosial
Budaya
Inovatif
1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA,
BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
a. Membangun Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas
b. Memperkuat Perekonomian
Domestik dengan Orientasi dan
Berdaya Saing Global
c. Penguasaan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
d. Sarana dan Prasarana yang Memadai
dan Maju
e. Reformasi Hukum dan Birokrasi
Bangsa
Berdaya
Saing
a. SDM
Berkualitas
b. Daya
Saing Global
c.
Penguasaan
Iptek
d. Sarpras
memadai
dan Maju
e. Reformasi
Hukum dan
Birokrasi
2. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
a. Penyempurnaan struktur politik yang
dititikberatkan pada proses pelembagaan
demokrasi
b. Penataan peran negara dan masyarakat
dititikberatkan pada pembentukan kemandirian
dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan
masyarakat madani yang kuat dalam bidang
ekonomi dan pendidikan.
c. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada
pengalokasian/representasi kekuasaan
d. Pengembangan budaya politik yang
dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai
demokratis
e. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi
yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat
dalam kehidupan politik
Indonesia
Demokratis
a.
Pelembagaan
Demokrasi
b.
Kemandirian
dan
Kedewasaan
Masyarakat
c.
Pengalokasian
Kekuasaan
d. Budaya
Politik yang
Demokratis
e.
Pencerdasan
Masyarakat
Berpolitik
3. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
f. Sistem hukum nasional yang mantap bersumber
pada Pancasila dan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945
g. Pembaruan produk hukum untuk menggantikan
peraturan perundang-undangan warisan kolonial
h. Memantapkan dan mengefektifkan berbagai
organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum,
dan badan peradilan
i. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi
manusia (HAM)
j. Peningkatan perwujudan masyarakat yang
mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus
ditingkatkan
k. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan
kewenangan aparatur negara
Indonesia
Demokratis
f. Sistem Hukum
Nasional
g. Pembaharuan
Produk Hukum
h. Efektivitas
organisasi dan
lembaga hukum
i. Penerapan dan
Penegakan
Hukum
j. Peningkatan
kesadaran hokum
k.
Penanggulangan
penyalahgunaan
wewenang
3. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
4. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU
a. Keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam
negeri, dan pembangunan keamanan sosial
b. Pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan,
postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembangan
teknologi pertahanan
c. Sistem dan strategi pertahanan nasional secara terus menerus
disempurnakan
d. Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat menjawab berbagai
kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan
kapabilitas jangka panjang
e. Peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
4. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU
f. Peningkatan kondisi dan jumlah alutsista setiap matra
g. Pemantapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara
h. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan dalam upaya
melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya rakyat
i. meningkatkan profesionalisme Polri beserta institusi terkait
j. Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
a. Memperhatikan potensi dan peluang keunggulan
sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah
b. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-
wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong
c. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk
mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil
d. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan
mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini
cenderung berorientasi inward looking menjadi outward
looking
e. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah,
dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan
mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.
5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
Merata dan
Berkeadilan
a. Potensi dan
Peluang
Keunggulan
b. Percepatan
Pembangunan
wilayan
strategis
c.
Keberpihakan
Pemerintah
d. Outward
looking
e.
Pembangunan
kota
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
f. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan
dikendalikan dalam suatu sistem wilayah
pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman,
efisien dalam pengelolaan, serta
mempertimbangkan pembangunan yang
berkelanjutan.
g. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan
menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau
Jawa.
h. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di
wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di
wilayah perdesaan didorong secara sinergis
i. Pembangunan perdesaan didorong melalui
pengembangan agroindustri padat pekerja.
5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
Merata dan
Berkeadilan
f.
Pengendalian
pertumbuhan
kota-kota
besar
g. Percepatan
kota-kota di
luar pulau
Jawa
h.
Peningkatan
kegiatan
ekonomi
j. Agroindustri
padat pekerja
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
j. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan
kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap
sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar
pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan
berkelanjutan.
k. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang
efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan
hukum terhadap hak atas tanah.
l. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan
m. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus
ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan
keunggulan komparatif maupun kompetitif.
n. Menjaga ketahanan dan kemandirian pangan
nasional.
o. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai
kebutuhan.
5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
Merata dan
Berkeadilan
j. Tata Ruang
sebagai acuan
k. Pengelolaan
Pertanahan
l. Peningkatan
Kapasitas
Pemerintah
m. Peningkatan
kerjasama
antardaerah
n. Ketahanan dan
kemandirian
pangan
o.
Mengembangkan
Koperasi
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
p. Memberi perhatian yang lebih besar
pada kelompok masyarakat yang kurang
beruntung.
q. Pembangunan kesejahteraan sosial
r. Sistem perlindungan dan jaminan sosial
disusun, ditata, dan dikembangkan
s. Pemenuhan perumahan beserta
prasarana dan sarana pendukungnya
t. Pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat yang berupa air minum dan
sanitasi
u. Penanggulangan kemiskinan
5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
Merata dan
Berkeadilan
p.
Keberpihakan
pada kelompok
masyarakat
q.
Pembangunan
kesejahteraan
social
r. Sistem
perlindungan
dan jaminan
sosial
s. Pemenuhan
perumahan
t. Pemenuhan
kebutuhan
dasar
u.
Penanggulanan
kemiskinan
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
6. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI
a. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan
b. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan
c. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi
d. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air
e. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan
f. Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropis
yang Unik dan Khas
g. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang
Ada di Setiap Wilayah
h. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia
i. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
6. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI
j. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
k. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
7. MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG
MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL
a. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari
b. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan
c. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal
terkait di dalamnya
d. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara
Kesatuan Republik Indonesia
e. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan
f. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut
g. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
a. Penekanankan pada proses pemberdayaan
posisi Indonesia sebagai negara
b. Penguatan kapasitas dan kredibilitas
politik luar negeri
c. Peningkatan kualitas diplomasi di fora
internasional
d. Peningkatan efektivitas dan perluasan
fungsi jaringan kerjasama
e. Pemeliharaan perdamaian dunia
f. Penguatan jaringan hubungan dan kerja
sama yang produktif antar aktoraktor
negara dan aktor-aktor nonnegara
8. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERPERAN AKTIF DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL
Peran Aktif di
Internasional
Permberdayaan
Posisi
Kapasitas dan
Kredibilitas Politik
Kualitas Diplomasi
Jaringan
Kerjasama
Perdamaian
Dunia
Jaringan
Hubungan dan
Kerjasama
dadinggunadi@gmail.com
TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS
Menata kembali
NKRI, membangun
Indonesia yang aman
dan damai, yang adil
dan demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan yang
lebih baik.
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing perekonomian
Memantapkan
pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan pem-
bangunan keunggulan
kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Mewujudkan masya-
rakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan
makmur melalui
percepatan
pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif.
dadinggunadi@gmail.com

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Dadang Solihin
 
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi LokalModel Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi LokalDadang Solihin
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauAnalisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauOpissen Yudisyus
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Dadang Solihin
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraReview UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraW. Riany
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Dadang Solihin
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...Dadang Solihin
 
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 
Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publikPertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik76meonk
 
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSiti Sahati
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan KegiatanDadang Solihin
 

Mais procurados (20)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
 
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi LokalModel Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauAnalisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Proyeksi penduduk
Proyeksi pendudukProyeksi penduduk
Proyeksi penduduk
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan  sosialPertemuan ke 3 - perencanaan  sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
 
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraReview UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pemban...
 
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
 
Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publikPertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik
 
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
 

Semelhante a Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025

Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara maju
Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara majuStartegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara maju
Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara majuadinsaputra1
 
9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaanwk_aiman
 
9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaanwk_aiman
 
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNKeterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNDadang Solihin
 
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
RPJMN 2015-2019 Bidang PendidikanRPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
RPJMN 2015-2019 Bidang PendidikanDadang Solihin
 
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013Bapake Icha Kukuh Andin
 
9 cabaran wawasan 2020
9 cabaran wawasan 20209 cabaran wawasan 2020
9 cabaran wawasan 2020half2half_0140
 
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKPKeterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKPDadang Solihin
 
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknas
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknasWww.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknas
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknassujiman ae
 
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggi
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggiUu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggi
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggiSoleech Mowchin
 
Uu20 2003-sisdiknas
Uu20 2003-sisdiknasUu20 2003-sisdiknas
Uu20 2003-sisdiknasAkbar Fauzan
 

Semelhante a Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025 (20)

RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
 
Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara maju
Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara majuStartegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara maju
Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara maju
 
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
 
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
 
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
 
GEOGRAFI
GEOGRAFIGEOGRAFI
GEOGRAFI
 
Tentangkita
TentangkitaTentangkita
Tentangkita
 
9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan
 
9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan
 
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNKeterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
 
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
RPJMN 2015-2019 Bidang PendidikanRPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
 
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013
 
9 cabaran wawasan 2020
9 cabaran wawasan 20209 cabaran wawasan 2020
9 cabaran wawasan 2020
 
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKPKeterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
 
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknas
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknasWww.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknas
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknas
 
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggi
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggiUu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggi
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggi
 
the journal
the journalthe journal
the journal
 
Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)
Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)
Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)
 
UU sisdiknas
UU sisdiknasUU sisdiknas
UU sisdiknas
 
Uu20 2003-sisdiknas
Uu20 2003-sisdiknasUu20 2003-sisdiknas
Uu20 2003-sisdiknas
 

Mais de Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (7)

Indikator iptek Indonesia
Indikator iptek Indonesia Indikator iptek Indonesia
Indikator iptek Indonesia
 
Bridging Research to Policy
Bridging Research to PolicyBridging Research to Policy
Bridging Research to Policy
 
Rpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaan
Rpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaanRpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaan
Rpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaan
 
RPJMN 2015 2019 - Pendidikan Tinggi
RPJMN 2015 2019 - Pendidikan TinggiRPJMN 2015 2019 - Pendidikan Tinggi
RPJMN 2015 2019 - Pendidikan Tinggi
 
RPJMN 2015-2019: Bidang Industri
RPJMN 2015-2019: Bidang IndustriRPJMN 2015-2019: Bidang Industri
RPJMN 2015-2019: Bidang Industri
 
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi DaerahInovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025

  • 1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025 Disiapkan oleh : AHMAD DADING GUNADI Perencana Madya Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dadinggunadi@gmail.com
  • 2. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 INDONESIA 1. MANDIRI 2. MAJU 3. ADIL 4. MAKMUR 1. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. 2. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. 3. Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. 4. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh Kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia. dadinggunadi@gmail.com
  • 3. MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional MISI 1. Masyarakat berakhlak 2. Bangsa Berdaya saing 3. Masyarakat Demokratis 4. Aman, Damai, Bersatu5. Pemerataan dan Berkeadilan 6. Asri dan Lestari 7. Negara Kepulauan 8. Mendunia dadinggunadi@gmail.com
  • 4. SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. 2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera 3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan 4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri 5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan 6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari 7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional SASARAN 1. Masyarakat berakhlak Mulia 2. Bangsa Berdaya saing 3. Indonesia Demokratis 4. Aman, Damai, Utuh 5. Pemerataan dan Berkeadilan 6. Asri dan Lestari 7. Negara Kepulauan 8. Mendunia dadinggunadi@gmail.com
  • 5. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, Dan Beradab 2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-saing 3. Mewujudkan Indonesia Yang Demokratis Berlandaskan Hukum 4. Mewujudkan Indonesia Yang Aman, Damai Dan Bersatu 5. Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata Dan Berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia Yang Asri Dan Lestari 7. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasiskan Kepentingan Nasional 8. Mewujudkan Indonesia Yang Berperan Aktif Dalam Pergaulan Internasional ARAH 1. Masyarakat berakhlak Mulia 2. Bangsa Berdaya saing 3. Indonesia Demokratis 4. Aman, Damai, Utuh 5. Pemerataan dan Berkeadilan 6. Asri dan Lestari 7. Negara Kepulauan 8. Mendunia dadinggunadi@gmail.com
  • 6. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 a. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. b. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. c. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan global. Masyarakat Berakhlak Agama Karakter bangsa dan sistem sosial Budaya Inovatif 1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB dadinggunadi@gmail.com
  • 7. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 a. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas b. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global c. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi d. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju e. Reformasi Hukum dan Birokrasi Bangsa Berdaya Saing a. SDM Berkualitas b. Daya Saing Global c. Penguasaan Iptek d. Sarpras memadai dan Maju e. Reformasi Hukum dan Birokrasi 2. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING dadinggunadi@gmail.com
  • 8. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 a. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi b. Penataan peran negara dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakat madani yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. c. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan d. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis e. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik Indonesia Demokratis a. Pelembagaan Demokrasi b. Kemandirian dan Kedewasaan Masyarakat c. Pengalokasian Kekuasaan d. Budaya Politik yang Demokratis e. Pencerdasan Masyarakat Berpolitik 3. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM dadinggunadi@gmail.com
  • 9. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 f. Sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 g. Pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial h. Memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan i. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) j. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan k. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara Indonesia Demokratis f. Sistem Hukum Nasional g. Pembaharuan Produk Hukum h. Efektivitas organisasi dan lembaga hukum i. Penerapan dan Penegakan Hukum j. Peningkatan kesadaran hokum k. Penanggulangan penyalahgunaan wewenang 3. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM dadinggunadi@gmail.com
  • 10. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 4. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU a. Keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial b. Pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembangan teknologi pertahanan c. Sistem dan strategi pertahanan nasional secara terus menerus disempurnakan d. Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang e. Peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dadinggunadi@gmail.com
  • 11. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 4. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU f. Peningkatan kondisi dan jumlah alutsista setiap matra g. Pemantapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara h. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya rakyat i. meningkatkan profesionalisme Polri beserta institusi terkait j. Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen dadinggunadi@gmail.com
  • 12. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 a. Memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah b. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah- wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong c. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil d. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking e. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. 5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN Merata dan Berkeadilan a. Potensi dan Peluang Keunggulan b. Percepatan Pembangunan wilayan strategis c. Keberpihakan Pemerintah d. Outward looking e. Pembangunan kota dadinggunadi@gmail.com
  • 13. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 f. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. g. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa. h. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis i. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja. 5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN Merata dan Berkeadilan f. Pengendalian pertumbuhan kota-kota besar g. Percepatan kota-kota di luar pulau Jawa h. Peningkatan kegiatan ekonomi j. Agroindustri padat pekerja dadinggunadi@gmail.com
  • 14. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 j. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. k. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah. l. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan m. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif. n. Menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. o. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan. 5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN Merata dan Berkeadilan j. Tata Ruang sebagai acuan k. Pengelolaan Pertanahan l. Peningkatan Kapasitas Pemerintah m. Peningkatan kerjasama antardaerah n. Ketahanan dan kemandirian pangan o. Mengembangkan Koperasi dadinggunadi@gmail.com
  • 15. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 p. Memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. q. Pembangunan kesejahteraan sosial r. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan s. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya t. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi u. Penanggulangan kemiskinan 5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN Merata dan Berkeadilan p. Keberpihakan pada kelompok masyarakat q. Pembangunan kesejahteraan social r. Sistem perlindungan dan jaminan sosial s. Pemenuhan perumahan t. Pemenuhan kebutuhan dasar u. Penanggulanan kemiskinan dadinggunadi@gmail.com
  • 16. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 6. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI a. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan b. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan c. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi d. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air e. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan f. Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropis yang Unik dan Khas g. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah h. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia i. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dadinggunadi@gmail.com
  • 17. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 6. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI j. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup k. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup dadinggunadi@gmail.com
  • 18. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 7. MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL a. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari b. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan c. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal terkait di dalamnya d. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara Kesatuan Republik Indonesia e. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan f. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut g. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dadinggunadi@gmail.com
  • 19. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 a. Penekanankan pada proses pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara b. Penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri c. Peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional d. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama e. Pemeliharaan perdamaian dunia f. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antar aktoraktor negara dan aktor-aktor nonnegara 8. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERPERAN AKTIF DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL Peran Aktif di Internasional Permberdayaan Posisi Kapasitas dan Kredibilitas Politik Kualitas Diplomasi Jaringan Kerjasama Perdamaian Dunia Jaringan Hubungan dan Kerjasama dadinggunadi@gmail.com
  • 20. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem- bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Mewujudkan masya- rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. dadinggunadi@gmail.com