PEMBANGUNAN DAERAH

www.dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
M t i
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Tupoksi DPRD
• Best Practices
• Tinjauan Peran dan Fungsi DPRD
• Tantangan bagi DPRD yang Efektif
• Orientasi Dasar Politik DPRD
• Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan


dadang-solihin.blogspot.com 5

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah
J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Wadah P
W d h Perwakilan Rakyat
kil R k t
Pemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
i b d
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi
t d t hi
yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
 Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional rakyat?


Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program
g Fungsi DPRD
g dan janji
j j p g
program khusus tekanan politik
p
Pembangunan kampanye LSM

Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan
bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif

Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas
Kaukus Partai

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya
y Tetap
p Mapan
p Kelompok
p

Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1.
1 Legislasi

2.
2 Anggaran
A

3. Pengawasan


Fungsi Legislasi
F ngsi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda k
P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d
j keberlanjutan b h kebijakan daerah.
h
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah
daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.


Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
p
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
daerah kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.

Fungsi Penga asan
F ngsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah
daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah y g p g
y j yang progresif memihak masyarakat.
y
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.


Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
P d F i (1966-
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
prioritas k
i it konstituen.
tit
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
anggota DPRD yang loyal pada rezim
rezim.


Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
P d F i (S t I i)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
pemerintah,
pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses
penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
ekonomi d masyarakat di d
k i dan k t daerahnya.
h
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat
lalu,
memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)
T t b i Ef ktif

• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
kehidupan sehari-hari di Indonesia.
sehari hari Indonesia
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.


Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)
T t b i Ef ktif

• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
1 000
penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
untuk menyetujuinya.


Mengapa Hal Ini Terjadi?
M H l I i T j di?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota
berikut,
DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
pemilihan k b li
ilih kembali.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
dipilih
seringkali melibatkan uang.


Kemauan untuk M
K t k Mereformasi
f i
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
transparansi.
t i


1/4
1/4
Best Practices
B tP ti
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan
memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya
dalam proses pembuatan keputusan.

Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
• Setiap tahun DPRD memiliki dua kali masa reses untuk
tahun, reses,
melakukan konsultasi dengan para konsituennya.
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik
baik,
misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.


2/4
Best Practices
B tP ti
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
kebijakan lokal t k
k bij k l k l untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil d l
lib tk i i k t i il dalam
proses penyusunan peraturan daerah.
• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses
pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
mantap dan mudah dilaksanakan.


3/4
Best Practices
B tP ti
Dengar Pendapat Publik
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan
masyarakat melalui dengar pendapat publik.
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
konsultatif yang lebih i t ktif dibandingkan dengan komunikasi
k lt tif l bih interaktif dib di k d k ik i
satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna
meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini
pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.


4/4
Best Practices
B tP ti
Transparansi Anggaran
• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
kepada publik dalam bentuk poster.
• B b
Beberapa DPRD t l h melakukan di l i t ktif melalui program
telah l k k dialog interaktif l l i
radio untuk membicarakan anggaran daerah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.


Agenda Politik Nyata
A d P litik N t

Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
 Penanggulangan kemiskinan;
 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
 Pemberantasan k
P b t korupsi d reformasi
i dan f i
birokrasi.


Argumentasi Politik Mendasar
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
 Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan d
t k dapat memperkuat
t k t
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
g g g g
 Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD
Daerah,
dan pengawasan politik.


Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
y g p y
perbaikan.
 Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
fungsinya
 Sering tanpa disadari kebiasaan ini
j
justru meningkatkan kapasitas
g p
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.
t kt litik d k


Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
g p
umpanbalik yang cepat dan efektif.
 Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
kerjanya
 Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
j g
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat k
ti k t akar rumput atau justru
t t j t
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.
g g


Siklus R
Sikl Representasi Wakil Rakyat
t i W kil R k t
 Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
 Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan
keputusan.
 Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat
memilihnya,
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
 Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.


Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT

PEMILU

Representasi Rakyat
(keterwakilan)

Hubungan dengan DPRD
Fungsi Legislasi
Pemilih

Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
u gs gga a
kepentingan POLITIK

Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)

Perlindungan Peningkatan
hak-hak Individu Kesejahteraan Individu
dan masyarakat dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 48

1/2
1/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik
M d t B ik

 Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.


2/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik
M d t B ik

 Secara substansial
 p
perlindungan hak
g
 peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
 Secara prosedural
p
 mengikuti prosedur hukum yang benar
 melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
y p y
 Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
 Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.


Pengertian Pengawasan
Pengawasan bermakna
• Proses pengukuran kinerja dan p g
p g j pengambilan tindakan
• Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan
yang diinginkan
• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya
sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track).


Pelaksanaan Penga asan
Pengawasan
Internal-
Feedforward Concurrent Feedback
external
 Dilakukan  Memfokuskan  Pengawasan ini  Pengawasan
sebelum aktivitas pada apa yang dilakukan internal
dimulai. terjadi selama setelah aktivitas memberikan
 Untuk menjamin proses b j l
berjalan selesai
l i kesempatan
k t
kejelasan  Memonitor dilaksanakan. untuk
sasaran; aktivitas yang Tujuan untuk memperbaiki
sedang berjalan menyediakan sendiri
di i
 Tersedianya
arahan yang untuk menjamin informasi yang  Pengawasan
memadai; ; segala sesuatu berguna untuk eksternal melalui
sesuai rencana meningkatkan supervisi dan
 Ketersediaan kinerja di masa penggunaan
sumber daya yang  Untuk
mengurangi hasil
g g depan dan administrasi
dibutuhkan.
dibutuhkan memfokuskan
f k k formal.
f l
yang yang tidak
 Memfokuskan diinginkan. pada kualitas
pada kualitas hasil.
sumber daya.
daya
www.dadang-solihin.blogspot.com
53

Tahapan Penga asan
Pengawasan
Preliminary Control Interim Control Post Control
 Merupakan pengawasan  Untuk memastikan layanan  Untuk memastikan layanan
anggota DPRD pada saat publik berjalan sesuai publik berjalan sesuai
pembahasan anggaran. standar yang ditetapkan dan harapan,
 Meneliti setiap usulan memenuhi harapan  Diperuntukkan atas
anggaran khususnya dari masyarakat selama evaluasi terhadap target
penyedia layanan publik, pelayanan dilakukan dalam yang direncanakan.
baik dari sisi input, output jangka waktu tertentu.  Diharapkan akan
maupun outcomes dari
t d i  Di hk t h d
Diarahkan terhadap menghasilkan rekomendasi
h ilk k d i
setiap jenis layanan. pelaksanaan anggaran atas mempertahankan,
 Melakukan pengawasan layanan publik atau memperbaiki atau
sejak tahap p
j p perencanaan, , p
pelaksanaan sebuah meningkatkan kualitas
g
sebab apa yang akan peraturan. layanan.
dilakukan oleh pemda bisa
diketahui dari rencana yang
dibuat oleh pihak eksekutif.
eksekutif


Ruang Lingkup Pengawasan
R ang Lingk p Penga asan

Pengawasan Preventif Pengawasan Represif

 Pengawasan yang dilakukan  Pengawasan terhadap proses-
pada t h persiapan d
d tahap i dan proses aktivitas sebuah
kti it b h
perencanaan suatu kegiatan. lembaga layanan publik.
 Pengawasan ini bertujuan  Pengawasan bertujuan
pada aspek pencegahan dan menghentikan pelanggaran
perbaikan, termasuk pula dan mengembalikan pada
pengusulan perbaikan atau keadaan semula, baik disertai
pembentukan regulasi baru atau tanpa sanksi.
untuk berbaikan.
berbaikan


Langkah Penga asan
Pengawasan
Menentukan Mengukur Hasil, Sasaran Tindakan
Sasaran dan Standar Kinerja Aktual dan Standar Perbaikan

 DPRD lebih awal  DPRD memiliki  Membandingkan  Menjadi bahan
menentukan informasi atas hasil evaluasi untuk
sasaran yang kinerja lembaga pengawasan perbaikan sistem
akan dipantau. yang bersifat dengan sasaran layanan atau
 Termasuk pula faktual. dan standar peningkatan
adanya dokumen  Informasi yang telah standar layanan
atau informasi tersebut sebagai ditetapkan pada lembaga
tentang standar masukan bagi  Untuk atau pelayanan
kualitas layanan
k lit l DPRD d ldalam memastikan
tik publik t t t
blik tertentu.
publik yang membuat apakah sudah  Mengambil
diberlakukan rekomendasi berjalan sesuai tindakan
selama i i
l ini. perbaikan atas
b ik t yang dih
diharapkan.
k perbaikan yang
b ik
pengawasan dibutuhkan
yang dilakukan
di masa depan.
depan
www.dadang-solihin.blogspot.com
56

1/4
1/4
Jenis Pengawasan
Penga asan
1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang
dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang
melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang
lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan
dilaksanakan oleh Komisi
Komisi.
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang
ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi
tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.


2/4
Jenis Pengawasan
Penga asan
5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan
oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk
melakukan pengawasan.
6.
6 Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan
Fraksi
tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau
kepentingan p
p g partai p politik bersangkutan dalam institusi DPRD.
g
Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung
melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-
masing sebagai sikap politik.


Jenis Pengawasan
g 3/4
Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Personal  Menerima pengaduan  Kunjungan langsung ke lapangan
melalui posko aspirasi,
 Menelpon langsung
SMS, persuratan, atau
,p ,
penyelenggaran layanan yang
informasi melalui media
diadukan
cetak dan merespon balik
melalui media  Melibatkan media
Komisi  Menerima pengaduan, surat,  Kunjungan langsung di lapangan,
SMS atau informasi media  Rapat Kerja,
cetak
 Hearing dengan pihak terkait serta
 Melibatkan media
Gabungan  Menerima pengaduan surat  Kunjungan langsung di lapangan
pengaduan, surat, lapangan,
Komisi sms atau informasi media  Rapat Kerja,
cetak
 Hearing pihak terkait dll


Jenis Pengawasan 4/4
Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Pansus  Menerima pengaduan dari  Kunjungan lapangan –
masyarakat  Rapat Kerja dengan pihak terkait,
 Mendapatkan informasi  Hearing dengan kelompok yang
lewat media peduli terhadap i yang di
d li h d isu ditangani.
i
 Mengundang kelompok independen,
akademisi untuk memberi pendapat
Fraksi  Menerima pengaduan dari  Melakukan kunjungan
masyarakat  Mengundang pihak luar memberi
 Mendapatkan informasi masukan atas hasil pengawasan di
lewat media lapangan
Pimpinan  Menerima pengaduan  Menindaklanjuti hasil/rekomendasi
masyarakat, sms, persuratan hasil pengawasan komisi, gabungan
 Mendapat informasi lewat komisi, pansus dll
media  Melibatkan media

Bentuk Pengawasan
Merespons pengaduan
1.
1 masyarakat

2. Pengawasan ke unit layanan

3. Pengawasan ke SKPD

Pengawasan kepada Kepala
4. Daerah


1
1. M
Merespons P d M k t
Pengaduan Masyarakat

• Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi
masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
• Mengembangkan posko aspirasi
• Membangun Website dewan masing-masing daerah.
• Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus.
• Bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan
layanan publik.
l blik
• Lewat telepon on-line.
• Persuratan
• Facsimile.
• E-mail
E mail


2. P
Pengawasan k U it L
ke Unit Layanan
• Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan
baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa
dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal,
anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-
unit pelaksana teknis daerah
daerah.
• Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan
p
peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai
j p g p g
respons positif terhadap pengaduan masyarakat.


3. Pengawasan ke SKPD
Penga asan
• DPRD perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD jika
ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan
yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat
pelayanan publik


4. P
Pengawasan k
kepada K
d Kepala D
l Daerah
h

• Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun
dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ).
• LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang
telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan
akhir tahun anggaran
• Agar bisa menilai LKPJ dengan baik anggota DPRD melakukan uji
baik,
petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur,
pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang
pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat
anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke
masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak
tidak.
• Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek
dengan melibatkan konstituennya di daerah pemilihan.

Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan
P t j b H il P

• Hasil pengawasan yang dilakukan gabungan komisi atau Pansus,
dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi
dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan
DPRD.
• Hasil pengawasan baik individu, komisi dan gabungan komisi serta
pengawasan, individu
Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan
y g p
yang diperluas.
• Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui
sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui
forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD.
• Yang terpenting pula, bagaimana hasil pengawasan tersebut
terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola
dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik.


Tindak Lanjut Pengawasan
Lanj t Penga asan
• Perbaikan Pengorganisasian
• Perubahan Alokasi APBD
• Perbaikan Regulasi
• Mengusulkan Raperda
• Perbaikan Rencana Strategis Daerah
• Pengorganisasian Hasil Pengawasan


PEMBANGUNAN DAERAH

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a PEMBANGUNAN DAERAH

Semelhante a PEMBANGUNAN DAERAH (20)

Mais de Dadang Solihin

Mais de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

PEMBANGUNAN DAERAH