Ormas dipandang memiliki peran penting dalam pembangunan DKI Jakarta dan mempertahankan kesatuan dan kedaulatan NKRI. Ormas diharapkan dapat mewakili aspirasi masyarakat, memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah, serta turut serta dalam program-program pembangunan. Namun, perlu diperkuat agar Ormas tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan terus mengevaluasi diri untuk memastikan mereka tet
Peranserta Ormas dalam Pembangunan DKI Jakarta dan Menjaga Keutuhan NKRI
1. Peranserta Ormas dalam Pembangunan
DKI Jakarta dan Menjaga Keutuhan NKRI
PENINGKATAN PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DKI JAKARTA
ANGKATAN I
Hotel Royale Kelapa Gading, 2 Maret 2023
Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
Tenaga Profesional
Lembaga Ketahanan Nasional RI
2. Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
• Dadang Solihin saat ini memperkuat Lemhannas RI sebagai Taprof. Dia adalah seorang
Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan MA in Economics dari
University of Colorado at Denver, USA. Sebagai PNS, Dadang Solihin sudah berkarir lebih dari
33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, dimana ia pernah menjadi Direktur
selama 7 tahun lebih.
• Ia juga pernah menjadi Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-
2018. Jabatan terakhirnya adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan
Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS TMT 1 Desember 2021.
• Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan
Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan
peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga
Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi
Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
dadang-solihin.blogspot.com 2
3. PENINGKATAN PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DKI JAKARTA ANGKATAN I
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
• Pembangunan DKI Jakarta dan Keutuhan NKRI
• Wadah Perwakilan Rakyat
• Modal Demokrasi Indonesia
• Fenomena Stakeholders Pembangunan
• Fenomena Ormas
• Rekomendasi
dadang-solihin.blogspot.com 4
6. Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 6
Pembangunan adalah:
▪ proses perubahan ke arah
kondisi yang lebih baik
▪ melalui upaya yang dilakukan
secara terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap
orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan,
sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan
tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap
orang.
(Todaro, 2000)
8. Keutuhan NKRI
dadang-solihin.blogspot.com 8
Ideologi Politik Ekonomi Sosbud Hankam
Indeks Ancaman (TANNAS) Dalam Negeri
Ketidaktersediaan
Pangan
Ketidaktersediaan
energi dan pengelolaan
sumber daya mineral
Pertanahan dan Alih
Fungsi Lahan
Kehutanan dan
Pembalakan
Ketidakterjangkauan
Pangan
Ketenagakerjaan
Kegagalan
Telekomunikasi
Kejahatan Perdagangan
dan Koperasi
Kegagalan Sektor
Pariwisata
Kekokohan Industri
Indonesia
Ketidaktersediaan dan
ketidakterjangkauan
listrik
Ketidaktahanan fiskal,
moneter, perbankan,
investasi, dan pasar
modal
Kegagalan Daya
Dukung Kegiatan
Ekonomi Maritim
Kependudukan
Kegiatan Intelijen
Asing
Separatisme
Terorisme
Sengketa Wilayah
Transnational
Crime
Ancaman
Geospasial
Anomali dan Kejadian
Siber Nasional
Ancaman Siber
terhadap aset negara
Ancaman Trafik
Siber Nasional
Ancaman peretasan
terhadap monitoring
Peretasan Jaringan
Nasional
Ancaman Data
Nasional
Penyebaran Hoax, Fake
News, dan Konten Negatif
melalui Jaringan internet
Kebocoran Sistem
Keamanan SIber yang
Terenkripsi
Spionase
Infiltrasi dan
Sabotase
Ancaman
Telematika
Ancaman
Surveilans
Ancaman Nubika
Ancaman
Forensik Digital
Jumlah kejadian
Cyber-Terorrism
Konflik sosial berbasis
gerakan buruh
Kejahatan Korupsi oleh aparatur
negara dan non aparatur negara
Konflik sosial
berbasis SARA
Konflik sosial berbasis
lahan, SDA, dan LH
Wabah Penyakit
Nepotisme oleh
aparatur negara
Kolusi oleh aparatur negara
dan non aparatur negara
Arus Ideologi Asing
Pengaruh/opini
aparatur negara dan
non aparatur negara
di media sosial dan
media massa
Ancaman Radikal
Kiri
Ideologi dari aparatur
negara dan non
aparatur negara
Ancaman Radikal
Kanan
Kebijakan
Internasional
Konflik kelompok
kepentingan di luar
partai politik
Konflik antar
pendukung partai
politik terkait pemilu
Sumber: Prof. Ir. Teddy Mantoro, MSc, PhD, SMIEEE, 2022
9. Generasi
Millenial dan
Z/Linkers:
Menuntut
Fleksibilitas dan
Instan
dadang-solihin.blogspot.com 9
• Kebanyakan millenial menuntut fleksibilitas atas lokasi,
waktu dan pola dalam bekerja.
• Lokasi kerja: Lokasi berpindah-pindah disebut juga
“digital nomad”, “Freelancer”, atau “gig economy”.
• Waktu kerja: Bagi Baby Boomers dan Gen-X bekerja
antara 08 – 17 setiap hari masuk kantor adalah rutinitas.
Namun tidak demikian dengan Millenial, mereka
mencari waktu kerja yang fleksible dengan hasil instan.
• Pola kerja: bekerja dari jarak jauh dan tanpa
pengawasan disebut sebagai “remote working”,
“flexible working schedule”, atau “flexi job”.
• Bekerja dapat dimana saja dan kapan saja, asalkan
kinerja/target tercapai.
10. Pemilih
Millenial dan
Generasi Z
pada Pemilu
2024
dadang-solihin.blogspot.com 10
• Pemilih millenial dan generasi Z diprediksi akan mendominasi
demografi pemilih pada Pemilu 2024.
• Daftar pemilih tetap (DPT) pemilu serentak 2019 (192.770.611
pemilih), pemilih berusia hingga 20 tahun mencapai 17.501.278 orang,
sedangkan yang berusia 21-30 tahun sebanyak 42.843.792 orang (akan
naik menjadi sekitar 20 juta dan 44 juta orang di tahun 2024 ~ 64 juta
orang (17-30 thn)).
• Jumlah pemilih millenial dan generasi Z pada Pemilu 2024 diperkirakan
menjadi sekitar 60% dari total suara pemilih, sekaligus perlu diedukasi
agar ikut pemilu denganl menggunakan hak politiknya, agar demokrasi
RI tidak rentan.
• Generasi milenial dan generasi Z harus didekati karena merupakan
segment pemilih terbesar. Sifat generasi ini tidak suka dengan retorika,
tapi melihat kepada hal-hal yang nyata dan rasional.
Sumber: Prof. Ir. Teddy Mantoro, MSc, PhD, SMIEEE
Diolah dari Statistik Politik 2019 (BPS) dan https://www.republika.co.id/berita/r0vbx9436/nasdem-bidik-pemilih-milenial-dan-generasi-z-di-pemilu-2024
11. Pemilih
Millenial dan
Generasi Z DKI
Jakarta
pada Pemilu
2024
dadang-solihin.blogspot.com 11
Sumber: BPS
Millenial 2024: 3.175.300
(38% dari Usia Pemilih)
2024: 2.591.300
Usia Pemilih 2024:
8.371.100
13. Wadah
Perwakilan
Rakyat
dadang-solihin.blogspot.com 13
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
Kepala Daerah yang dipilih secara
langsung oleh rakyat
DPRD sebagai organisasi politik Negara
yang berpihak dan berjuang untuk
kepentingan rakyat
Berbagai Partai Politik yang
seharusnya menjadi organisasi politik
sipil tertinggi dari rakyat
LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang
menjadi wadah fungsional atas
perjuangan kepentingan tertentu
Berbagai Organisasi Kemasyarakatan
yang dibentuk mulai dari tingkat dusun
sampai tingkat nasional
❑ Mana yang paling dekat
dengan rakyat dan secara
nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
❑ Organisasi mana yang terkait
langsung memperjuangkan
kepentingan rakyat?
❑ Lembaga dan organisasi mana
yang mempunyai sumberdaya
pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
nyata dan cepat memenuhi
kebutuhan hidup rakyat?
❑ Organisasi mana yang
mempunyai dasar pijakan kuat
dan konkrit di lingkungan
rakyat?
14. Struktur dan
Kompleksitas
Keterwakilan
Kepentingan
Warga dalam
Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 14
Pemda
Kebijakan dan
Program
Pembangunan
DPRD
Produk-produk
Fungsi DPRD
Parpol
Program partai
dan janji
kampanye
LSM
Kebijakan dan
program khusus
LSM
Ormas
Agenda lobi dan
tekanan politik
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda
KDH, Sekda,
SKPD
DPRD
Pimpinan,
Komisi, Fraksi,
Kaukus
Parpol
Pimpinan Partai,
Biro-biro dalam
Partai
LSM
Berbagai bentuk
dan jenis LSM
Ormas
Berbagai bentuk
dan jenis Ormas
Lembaga Intermediary
Gender
Laki
Perempuan
Ekonomi
Kaya
Miskin
Domisili
Tetap
Tidak Tetap
Keamanan
Mapan
Rentan
Organisasi
Kelompok
Individual
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Lingkungan
Lingkungan yang
sehat dan lestari
Arena Pembangunan
Sosial
Kesejahteraan sosial
bagi seluruh warga
Ekonomi
Pertumbuhan dan
pemerataan
Kelembagaan
Pembuatan
keputusan partisipatif
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
15. Orientasi
Dasar
Ormas
dadang-solihin.blogspot.com 15
Agenda yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
▪ Penanggulangan kemiskinan;
▪ Peningkatan aksesibilitas dan
kualitas pendidikan dan kesehatan;
▪ Pemberantasan korupsi dan
reformasi birokrasi.
16. Argumentasi
yang dibangun
adalah sangat
mendasar dan
tidak klise.
dadang-solihin.blogspot.com 16
▪ Dengan membawa dukungan nyata
dari warga, Ormas akan dapat
memperkuat pijakan mereka dalam
proses pembangunan.
▪ Dengan informasi dan pengetahuan
yang langsung diperoleh dari warga
masyarakat, Ormas akan mampu
membawakan semua kepentingan
warga ke dalam proses pembangunan.
17. Pemikiran yang
selalu mencari
upaya
perbaikan.
dadang-solihin.blogspot.com 17
▪ Ormas akan selalu dituntut untuk
berpikir positif dan konstruktif dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
▪ Sering tanpa disadari kebiasaan ini
justru meningkatkan kapasitas modal
sosial yang memang dibutuhkan oleh
Ormas.
18. Membangun dan
memperkokoh
sistem umpan
balik yang cepat
dan efektif.
dadang-solihin.blogspot.com 18
▪ Ormas dapat selalu melakukan
up-date terhadap informasi dan
program kerjanya.
▪ Ormas juga secara terus
menerus mengevaluasi diri
apakah mereka mempunyai akar
yang kuat di tingkat akar rumput
atau justru berkembang menjadi
Ormas yang mengambang.
19. Indikator
Pelaksanaan
Mandat yang
Baik
dadang-solihin.blogspot.com 19
❑ Secara substansial
▪ perlindungan hak
▪ peningkatan kesejahteraan dalam berbagai
aspek
❑ Secara prosedural
▪ mengikuti prosedur hukum yang benar
▪ melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
❑ Komunikasi dan hubungan dengan Pemerintah,
mass media, komunitas, dunia usaha, sesama
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
❑ Sistem pendukung (supporting system)
memadai antara lain mencakup anggaran, staf,
riset dan informasi.
20. dadang-solihin.blogspot.com 20
Sumber: Memperkuat Demokrasi di Indonesia, 2022, Laboratorium Indonesia 2045
Modal Demokrasi Indonesia
Kepercayaan Publik Konstitutionalisme Tidak ada Perang
Sistem Nilai Demokrasi Terbesar Supremasi Sipil Partisipasi Masyarakat
21. Kepercayaan
Publik
terhadap
Demokrasi
dadang-solihin.blogspot.com 21
• Gagasan tentang demokrasi tertanam sangat kuat dalam alam
sadar elit atau pemimpin dan masyarakat di Indonesia.
• Sejak berabad-abad yang silam, keyakinan terhadap demokrasi
ini dapat ditemukan dalam pemikiran tokoh bangsa, antara lain
seperti pendapat Bung Hatta yang menyatakan bahwa “sejak
berpuluh abad yang silam masyarakat Indonesia berdasar kepada
demokrasi. Segala hal-hal yang mengenai kepentingan hidup
bersama dibicarakan dalam rapat dengan mencari kata mufakat.
Demokrasi adalah dasar hidup bangsa kita!”
• Namun Bung Hatta menyadari perjalanan demokrasi di Indonesia
tidak selalu linier.
• Menurutnya, kemunduran demokrasi tidak akan sampai
membunuh idealisme tentang demokrasi di Indonesia karena
berbeda dari negara-negara lainnya di Asia, demokrasi di
Indonesia mengakar di dalam masyarakat.
1
22. Konstitusionalisme
(paham yang bertujuan
membatasi kekuasaan
pemerintah)
dadang-solihin.blogspot.com 22
• Kesadaran tentang konstitusionalisme hadir bersamaan dengan lahirnya
Republik Indonesia dan terus berkembang melakukan penyesuaian-
penyesuaian seiring dinamika politik dan perkembangan zaman.
• Konsitusionalisme sebetulnya dapat ditemukan di dalam Penjelasan
UUD 1945 dan memiliki makna historische staatsrecht yang penting
karena di dalamnya dicantumkan, antara lain, nomenklatur sistem
konstitusional dan menunjukkan secara tegas bahwa Republik
Indonesia menganut paham konstitusionalisme.
• Pada Penjelasan tersebut termaktub dua penggalan kata masing-masing
“sistem konstitusional” dan “pemerintahan berdasar atas sistem
konstitusi, tidak bersifat absolutisme”.
• Pasal 1 ayat (2) menetapkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan
rakyat harus merujuk kepada konstitusi. Konstitusionalisme mencegah
the ruling of the mob.
2
23. Kondisi di Mana
Tidak Ada Perang
dadang-solihin.blogspot.com 23
• Merupakan elemen penting bagi berkembangnya
demokrasi di Indonesia saat ini.
• Indonesia dalam situasi damai, yang dengan situasi itu
berbagai prinsip- prinsip negara demokrasi diperdebatkan
dan dicoba.
• Indonesia sedang tidak dalam posisi berhadap-hadapan
dengan negara lain karena suatu masalah tertentu.
• Ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki permasalahan
dengan negara lain.
• Kita ada masalah dengan beberapa negara tetangga terkait
beberapa hal di antaranya batas wilayah laut dan berbagai
kejahatan nonkonvensional seperti terorisme, perdagangan
manusia, narkotika; namun kesemuannya itu tidak
membawa pada situasi perang antar negara.
3
24. Sistem Nilai
dadang-solihin.blogspot.com 24
• Indonesia memiliki berbagai nilai yang memperkuat
tumbuh kembangnya demokrasi secara luas, yakni
musyawarah mufakat, gotong-royong, dan toleransi.
• Nilai-nilai tersebut mengakar kuat dan terpelihara dengan
baik sampai dengan saat ini.
• Meskipun tidak dipungkiri adanya pengikisan, secara umum
nilai-nilai yang memperkuat demokrasi itu terus hidup dan
dipertahankan oleh segenap komponen bangsa, yang
tersebar luas tidak hanya secara geografis namun juga
melintasi sekat sosial dan primordial.
4
25. Indonesia
sebagai Kekuatan
Demokrasi
Elektoral
Terbesar di Dunia
dadang-solihin.blogspot.com 25
• Indonesia merupakan negara terbesar demokrasi elektoral dengan
pemilihan secara langsung dalam sehari.
• Dalam sehari, Indonesia memilih 5 jenis pemilihan (presiden, DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) secara serentak dan
menuntaskan penghitungan di hari yang sama.
• Tidak ada negara lain didunia yang mempraktikkan seperti itu,
termasuk Amerika dan India yang selama ini oleh kebanyakan orang
disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.
• Amerika memakai pemilihan sistem electoral collage dalam pemilihan
Presiden dan hanya memilih Presiden, electoral collage dan senat
dan/atau parlemen.
• India membutuhkan waktu hampir satu bulan dalam pemilihan.
• Dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta dan negara kepulauan,
penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menjadi sesuatu yang kompleks.
Periode waktu pelaksanaan Pemilu juga terlaksana secara rutin.
• Selain itu, beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina juga
menjadikan Indonesia sebagai referensi untuk Pemilu yang transparan.
5
26. Supremasi Sipil
dadang-solihin.blogspot.com 26
• Relasi sipil-militer menjadi isu sentral dalam pembangunan demokrasi di
seluruh dunia.
• Pada pemerintahan yang demokratis, kendali politik pemerintahan
dibangun atas supremasi sipil, yaitu pemerintahan yang dipilih secara
demokratis dengan kekuasaan mencakup seluruh aspek bernegara.
• Perjalanan demokrasi di Indonesia pernah masuk pada fase pretorianisme
(pengaruh Angkatan Bersenjata yang berlebihan) melalui doktrin dwi fungsi
ABRI, yaitu militer mengurusi urusan pertahanan dan keamanan sekaligus
urusan sosial politik, bahkan meminjam istilah David Jenkins, pada periode
ini ABRI menjalankan segala hal dalam kehidupan bernegara.
• Pretorianisme di antaranya kehadiran perwakilan tentara di parlemen tanpa
melalui Pemilu dan jabatan-jabatan sipil yang diisi oleh tentara. Melalui
amandemen UUD 1945, pretorianisme ini kemudian berakhir setelah
pelaksanaan Pemilu 2004.
• Militer kemudian menjadi profesional, berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004
dengan pengecualian dapat menduduki jabatan di 10 lembaga, yaitu kantor
yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara,
pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi
negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search
and rescue nasional, narkotika nasional dan Mahkamah Agung.
6
27. Partisipasi
Masyarakat
Sipil
dadang-solihin.blogspot.com 27
• Partisipasi masyarakat sipil sangat baik dalam mendorong penguatan
demokrasi di Indonesia.
• Sekurangnya selama beberapa tahun terakhir kita mencatat
kebangkitan perlawanan masyarakat sipil yang berlangsung tiada henti
dalam setiap serangan terhadap demokrasi.
• Perlawanan masyarakat sipil merentang sepanjang waktu, dari mulai
peristiwa pelemahan KPK tahun 2019, pengesahan RUU cipta kerja
tahun 2020, hingga pelemahan partai politik.
• Partisipasi politik warga juga terwujud dalam berbagai bentuk lain, dari
mulai upaya mengawal persiapan Pemilu, menahan laju involusi
pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi oleh perempuan sebagai
agensi, hingga kebangkitan kewargaan digital.
• Kebangkitan kewargaan digital itu tampak manakala warga negara
sebagai subjek politik melakukan tindakan digital (digital act) di ruang
siber dalam bentuk berpartisipasi, berbagi, menghubungkan, dan
menyaksikan dalam rangka menuntut pemenuhan hak sipil dan politik,
maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.
7
32. Fenomena Mass Media
dadang-solihin.blogspot.com 32
▪ Kekuatan media massa di era konvergensi media saat ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu
untuk mempengaruhi publik atau masyarakat dalam mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.
Oleh karenanya, konvergensi media ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan demokrasi.
▪ Konvergensi media merupakan hasil dari irisan tiga unsur new media yaitu jaringan komunikasi, teknologi
informasi, dan konten media.
▪ Media saat ini dapat dijadikan alat propaganda bahkan media dapat juga dimanipulasi untuk kekuasaan
bahkan kepentingan bisnis pemilik media, yang pada gilirannya dapat mematikan ruang demokrasi di
tanah air ini.
▪ Penerapan demokrasipun tidak sepenuhnya dilakukan oleh media massa sehingga peran media massa
untuk menyalurkan pendapat ataupun pikiran rakyat kian menghilang.
Sumber: Khumairoh, 2021
34. Posisi Ormas
dadang-solihin.blogspot.com 34
Di negara yang pemerintahnya
lemah dan rakyatnya miskin
• Memainkan peran yang sifatnya praktis.
• Misalnya sebagai penyalur bantuan sosial
bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.
Di negara yang telah lepas dari
sistem pemerintahan yang otoriter
• Sumber penetas ide, gagasan, dan
pemikiran alternatif.
• Lahan rekrutmen bagi pemerintahan di
masa depan.
35. Konsolidasi Demokrasi
dadang-solihin.blogspot.com 35
• Dari sisi Pemerintah: Dibutuhkan political will yang kuat untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang demokratis.
• Dari sisi Ormas: Harus ada kontribusi signifikan lewat dukungan kepada stabilisasi
politik hingga konflik politik horizontal bisa ditekan.
• Diperlukan formulasi ulang tentang seberapa luas negara boleh mengambil peran
dalam kehidupan masyarakat.
• Diperlukan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan Pemerintah, Dunia Usaha,
Perguruan Tinggi, Komunitas, dan Mass Media.
36. Perspektif Otosentrisitas
dadang-solihin.blogspot.com 36
• Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (prasyarat untuk
hadirnya demokrasi di sebuah negara).
• Hadirnya checks and balances di seluruh cabang pemerintahan (eksekutif,
legislatif, dan yudikatif), antara lembaga-lembaga politik demokrasi (partai, pers,
pemilu, parlemen), dan antara masyarakat, bangsa, serta konstitusi.
• Setiap unsur dalam sebuah negara bangsa pada umumnya saling menyantuni,
menguntungkan, dan memprivelesekan.
RAKYATLAH YANG HARUS MENJADI
KRITERIA DASAR DEMOKRASI
37. Ketidakhadiran Otosentrisitas
dadang-solihin.blogspot.com 37
• Masyarakat dan dunia usaha yang
menyantuni negara.
• Pengusaha menjadi pemburu rente.
• Negara menyantuni oknum-oknum tertentu
yang duduk di kekuasaan, tribalisme,
koncoisme, atau kediktatoran.
38. Potret Umum Ormas di Indonesia
dadang-solihin.blogspot.com 38
• Pergeseran Isu: Dari Pembangunan (Developmentalisme) ke Demokrasi dan HAM
dan ke Partisipasi & Good Governance.
• Densitas Ormas: Pertumbuhan Ormas yang sangat pesat namun tidak merata
(terkonsentrasi di perkotaan).
• Peranan Ormas dalam Tata Pemerintahan:
▪ Secara politik memunculkan daya tawar di kalangan warga negara.
▪ Secara ekonomi membangun kemandirian.
▪ Ormas bisa mengevaluasi dan mengontrol jalannya sebuah kebijakan
39. Peluang Keterlibatan Ormas
dadang-solihin.blogspot.com 39
• Semakin banyaknya jumlah Ormas di aras lokal. Sekalipun ketimpangan
penyebarannya masih menjadi persoalan, kini praktis Ormas bisa ditemukan di
setiap daerah di Indonesia.
• Ormas mempunyai variasi program yang memungkinkan menjangkau daerah
dengan kultur berbeda-beda.
• Tingkat kepercayaan terhadap Ormas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
tingkat kepercayaan terhadap parlemen dan partai politik (Riset Asia Barometer
2005).
• Ruang bagi keterlibatan masyarakat dan Ormas dalam pengambilan kebijakan
publik semakin terbuka.
40. Problematika Ormas
dadang-solihin.blogspot.com 40
• Personalisasi
lembaga berkaitan
dengan format
kelembagaan.
• Kejelasan
paradigma dan
metode;
• Kapasitas
teknokratik;
• Sumber-sumber
Pembiayaan.
• Pola hubungan
dengan
sumberdana.
• Proses penentuan
agenda.
• Legitimasi Ormas
diklaim atas nama
dan untuk
kepentingan rakyat,
• tapi dalam
realitasnya, selain
dirinya sendiri Ormas
tidak memiliki basis
konstituen yang jelas.
• Adanya
keterputusan dalam
agenda-agenda
antar Ormas.
• Adanya perbedaan
pandangan tentang
masalah, sasaran
dan juga program.
• Banyak Ormas yang
menekankan
perubahan jangka
pendek,
• melalui keterlibatan
mereka dalam isu-isu
sesaat yang seksi,
• sehingga akhirnya bisa
mendapatkan sumber
pendanaan yang cepat
dan posisi politik yang
menguntungkan.
Kapasitas
Internal Ormas
Representasi
dan Legitimasi
Keberlanjutan
Sumber Keuangan
dan Independensi
Pendanaan
Networking
Perangkap
Orientasi Jangka
Pendek
41. Relasi Ormas-Pemerintah
dadang-solihin.blogspot.com 41
Pengabaian Jinak
Otonom
• Pemerintah tidak
menganggap posisi
Ormas sebagai
ancaman dan tidak
melakukan
intervensi terhadap
Ormas.
• Ormas dapat
bekerja secara
mandiri dan
independen.
Fasilitasi/promosi
• Pemerintah
menganggap Ormas
sebagai entitas yang
keberadaannya
bersifat
komplementer.
• Tugas pemerintah
untuk menyediakan
kondisi yang
kondusif bagi
beroperasinya
Ormas.
Kolaborasi
kerjasama
• Pemerintah
menganggap
bekerja sama
dengan Ormas lebih
menguntungkan
bagi pencapaian
tujuan pemerintah.
Kooptasi/ penyerapan
• Pemerintah
melakukan kontrol
terhadap Ormas baik
dalam konteks
programatik maupun
ideologis.
• Hal ini dilakukan
dengan adanya
suplai finansial,
penghambatan
terhadap ijin eksekusi
program Ormas, dsb.
Facilitation/
Promotion
Collaboration
Cooperation
Cooptation/
Absorption
Containment/
Sabotage/
Dissolution
Penahanan/Sabotase
/Pembubaran
• Pemerintah melihat
Ormas sebagai
tantangan dan juga
ancaman, sehingga
pemerintah
menghambat kerja
Ormas, dan bahkan
sampai pada
tindakan
pembubaran, jika
melakukan
pelanggaran.
Autonomous
Benign Neglect
42. Rekomendasi
dadang-solihin.blogspot.com 42
• Perlu penguatan kapasitas kelembagaan Ormas baik dalam sisi kejelasan orientasi
yang ingin diperjuangkan, peningkatan kemampuan manajerial serta ketrampilan
teknis dalam mendukung kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan masyarakat.
• Ormas perlu memiliki sumber pendanaan sendiri yang tidak bergantung pada
lembaga-lembaga donor serta memungkinkan masyarakat bisa ikut terlibat dalam
pembiayaan kerja-kerja Ormas.
• Ormas perlu lebih memelihara kredibilitas sosial mereka di mata kelompok
sasaran dengan lebih berorientasi pada kerja-kerja jangka panjang dan
menempuh metode-metode partisipatif sehingga masyarakat mengambil bagian
yang lebih besar dalam proses-proses politik-kebijakan.
43. Rekomendasi
dadang-solihin.blogspot.com 43
• Ormas perlu menguatkan modal sosialnya, sehingga bisa terjalin jaringan bersama
antar Ormas dalam memperjuangkan isu-isu bersama.
• Ormas perlu mempertahankan keterlibatan kritis, sehingga Ormas tidak sepenuhnya
bisa ”ditundukkan”oleh kepentingan jangka pendek serta bisa secara substansial
memperjuangkan aspiransi masyarakat.
• Ormas perlu berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan dan menjaga situasi
yang kondusif menghadapi Pemilu 2024
44. dadang-solihin.blogspot.com
44
Di Antara Dua Benua
Yang Menghubungkan Dua Samudera
Aku Berpijak, Aku Menatap
Keagungan Karya Ciptaan-Nya
Dan di Sana Aku Dilahirkan
Mengarungi Jalan Kehidupan
Aku Berdo'a, Aku Bekerja
Mengisi Kemerdekaan Bangsa
Tenteram Kurasa di Pangkuanmu
O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku
Kan Kupertahankan, Wilayah Negeriku
Bumi Nusantara, Indonesia Raya