3. 3dadang-solihin.blogspot.com
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@gmail.com
Website : dadang-solihin.blogspot.com
4. Pendahuluan
• Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) adalah pemberian status
pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota.
• Pembentukan DOB dapat berupa penggabungan beberapa daerah
atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu
daerah menjadi dua daerah atau lebih.
• Secara umum tujuan pembentukan atau pemekaran daerah adalah
untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara
sosiokultural, politik maupun ekonomi.
• Tulisan ini ingin melihat pengaruh pembentukan DOB terhadap
kinerja keuangan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 4
5. Alur Pikir
“Pembentukan Daerah Otonomi Baru
dan Kinerja Keuangan Daerah”
dadang-solihin.blogspot.com 5
KONSEPSI
DOB
PELAYANAN
PUBLIK
MENINGKAT
KONDISI DAERAH
OTONOMI BARU
(DOB)
DOB YANG
DIHARAPKAN
KUALITAS
HIDUP
MASYARAKAT
MENINGKAT
KINERJA
KEUANGAN
DAERAH
MENINGKAT
6. Tujuan Pembentukan DOB
Pemekaran daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, melalui:
1.Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2.Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
3.Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4.Percepatan pengelolaan potensi daerah;
5.Peningkatan keamanan dan ketertiban;
6.Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.
(PP 78/2007)
dadang-solihin.blogspot.com 6
7. Perkembangan DOB
• Dalam rentang waktu sepuluh tahun antara tahun 2000-2010 telah
terjadi pemekaran daerah secara massif, yang tidak pernah terjadi
pada era sebelumnya.
• Saat ini Indonesia memiliki 530 daerah otonom, terdiri atas 34
provinsi, 398 kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif, dan 1
kabupaten administratif.
• Selama 1999-2009, terbentuk 205 daerah otonom baru dari
berbagai tingkatan, atau bertambah lebih dari 63 % dibandingkan
dengan jumlah daerah otonom di akhir masa orde baru.
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Kinerja DOB
• Namun dalam prakteknya 80% daerah
otonomi baru telah gagal dalam upaya
mensejahterakan rakyat .
• Daerah pemekaran belum mampu
mewujudkan tujuan-tujuan dasar yang
diharapkan.
• Kebijakan pemekaran daerah justru
memunculkan beragam persoalan baru
antara lain pecahnya konflik horizontal,
meluasnya praktek korupsi hingga
bertambahnya beban keuangan negara.
Kecenderungan semacam ini jika dibiarkan
akan kontraproduktif terhadap ide awal
pemekaran.
dadang-solihin.blogspot.com 8
• Apakah kinerja pembentukan
atau pemekaran daerah
selama ini telah sesuai dengan
tujuannya, yaitu untuk
meningkatkan kualitas hidup
masyarakat?
• Apakah pembentukan DOB
berpengaruh terhadap kinerja
keuangan daerah?
12. Kesimpulan
• Kinerja pembentukan atau pemekaran daerah selama ini belum
sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, yang salah satunya melalui peningkatan pelayanan
publik.
• Hal ini disebabkan oleh karena kinerja keuangan daerah sebagai
sarana untuk mencapai tujuan tersebut justru menurun seiring
dengan peningkatan pembetukan DOB.
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. Saran
1. Perlu peninjauan kembali paramater dan pembobotan pembentukan
daerah otonom sebagaimana diatur dalam PP 78/2007. Parameter
dan pembobotan ini sebaiknya dimasukan di dalam substansi
materi kebijakan Revisi UU tentang Pemerintahan Daerah.
2. DOB perlu memiliki kemampuan finansial (PAD) minimal sebagai
dasar pembentukan daerah otonom.
3. Perlu kebijakan yang mengatur parameter minimal struktur
organisasi Pemda, yaitu besaran organisasi, jumlah aparatur, dan
besaran anggaran untuk belanja pegawai DOB yang diprakarsai
oleh daerah induk dengan memberdayakan secara optimal aparat
pemerintah dari daerah induk.
4. Untuk DOB yang dinilai tidak mampu mencapai parameter standar,
harus secara konsisten diterapkan kebijakan penggabungan
kembali dengan daerah induk.
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. Saran
5. Kebijakan insentif fiskal diberikan setelah calon daerah otonom baru
dinilai telah mencapai kemampuan standar sebagai daerah otonom
berdasarkan parameter penilaiain fiskal. Sebelum mencapai
kemampuan standar, daerah tersebut difasilitasi anggaran dari
daerah induknya.
6. Pembentukan daerah otonom perlu mempertimbangkan
ketersediaan SDM Aparatur. Kebijakan manajemen SDM Aparatur
sebaiknya diatur secara terpusat satu NIP oleh pemerintah pusat
sehingga memudahkan distribusi kepegawaian pada setiap daerah
otonom.
7. Perlu mengefektifkan pembinaan, pengawasan supervisi, asistensi,
dan evaluasi kepada DOB yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
8. Perlu tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi DOB yang
dilakukan pemerintah pusat.
dadang-solihin.blogspot.com 14