Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilitas Pemda

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation
Brand (PDB)
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Evaluasi Kinerja Pembangunan
• Reformasi Sistem Penganggaran
• Indikator Kinerja


Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang jangka
panjang,
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
g
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
daerah


Tujuan SPPN
j
1. Mendukung k di
1 M d k koordinasi antar-pelaku pembangunan.
i t l k b

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, e e t , be ead a , da be e a juta
e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
p
planning), khususnya p j
g) y penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top down dan bottom-up:
top-down bottom up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah
J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Dari RPJP sampai APBD
p
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL

Pusa
Peme
KL KL APBN

at
erintah
Pedoman Diacu

Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah

Daerah
Peme
Pedoman
P d Diacu
Di

erintah
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN

Positioning Differentiation Brand (PDB)
g ( )

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity

p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity

Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


1/4
Kegagalan Perencanaan

 Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
 informasinya kurang
lengkap,
 metodologinya belum
dikuasai,
 perencanaannya tid k
tidak
realistis sehingga tidak
mungkin p
g pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan
diabaikan.


g g 2/4
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
seharusnya

 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
pelaksanaannya
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.


3/4
 Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara be e ba g
e gatas asa a e dasa ega a berkembang.

 Misalnya, orientasi
semata-mata
semata mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang
keliru bukan
k li b k semata-mata
t t
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.


4/4

 Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

 Perencanaan di sini tidak memberikan
kesempatan berkembangnya p
p g y prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya
semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem p
g perencanaan terpusat
p
(centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
g
besar.
• Pelaku utamanya adalah
masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


dadang-

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
E l i M b ik I f i i

 Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

 Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

 Pembelajaran
Apakah d
A k h ada cara yang l bih b ik?
lebih baik?


Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
p g
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
capaian capaian

Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
 dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
 untuk menilai:
t k il i
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3.
3 manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program
program.

Jenis Evaluasi
menurut tujuan
• Evaluasi proses:
Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus
pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).

• Evaluasi biaya-manfaat:
Mengkaji biaya p g
g j y program relatif terhadap alternatif
p
penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.

• Evaluasi dampak:
Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
& kelembagaan.


Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?
• Alasan Ekonomi
– Memperbaiki desain & keefektifan
program
– Realokasi sumberdaya dari program
yang k
kurang k yang l bih efektif
ke lebih f ktif
• Alasan Sosial
– M i k tk transparansi &
Meningkatkan t i
akuntabilitas
• Alasan Politik
– Meningkatkan kredibilitas
p g
pengambilan keputusan
p


Pengertian
• Pengendalian: R
P d li Rangkaian k i t manajemen untuk
k i kegiatan j t k
menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
• Monitoring: Kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi,
serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk
dapat diambil tindakan sedini mungkin.
• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)
terhadap
t h d rencana d standar.
dan t d
• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang t
d tepat, melalui urutan pilihan, d
t l l i t ilih dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Tahunan

Menteri/ Laporan Evaluasi
Kepala Lembaga Evaluasi Renja-KL Evaluasi Pelaksanaan
P l k
Renja-KL

2 Bulan setelah anggaran berakhir
Laporan Evaluasi
Menteri RKP Pelaksanaan
Evaluasi Evaluasi
Perencanaan RKP

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program


Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Menteri/ Laporan Evaluasi
Evaluasi Renstra-KL Evaluasi Pelaksanaan
Kepala Lembaga
Renstra-KL

4 Bulan sebelum RPJMN berakhir
Laporan Evaluasi
Menteri
M t i RPJMN Pelaksanaan
Evaluasi Evaluasi
Perencanaan RPJMN
Usul Perubahan Program

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program


Perubahan Paradigma Penganggaran
g g gg 1/2

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
 Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
 Penyelenggaraan p
y gg pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,
g g ,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang
mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara

2/2
Perubahan Paradigma Penganggaran
P b h P di P

Paradigma Lama Paradigma Baru

Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2.
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1.
1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
p g gg g p
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3.
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
g g g g ( )

Tujuan 1.
1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
p
policy option)
y p )
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
t i bilit )
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2.
2 Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)


Penganggaran Secara Terpadu
P S T d
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih t
t k b j di l bih transparan, d
dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
j
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.


KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
Budget
Implikasi anggaran

2011
2012 2013 2014
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline Prakiraan
P ki Prakiraan
P ki
(R)APBN
Maju Maju

KPJM

Prakiraan Prakiraan
APBN RAPBN
Maju Maju
2011 2012 TA 2011 dan
2013 2014
KPJM 2012 - 2014
T0 T+1 T+2 T+3

P ki
Prakiraan P ki
Prakiraan
REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan
Maju Maju
2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015
2014 2015
T-1
T1 T0 T+1
T 1 T+2
T 2 T+3
T 3

www.dadangsolihin.com 58

Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
tahun
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan
Kegiatan
• disesuaikan dengan tingkat inflasi
On-going yang digunakan dalam APBN

Prakiraan
Maju Angka Prakiraan Maju
Multi- untuk tahun tahun
tahun-tahun
years berikutnya dihitung
Project berdasarkan formula/
Kegiatan
model yang telah
Ad-hoc
Ad h ditetapkan sesuai
dengan karakteristik
Catatan : Target
g
masing-masing g
Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan
kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda

www.dadangsolihin.com 59

Pengertian Indikator

 Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi
y g g
petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga
dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).


Pengertian Kinerja
 Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
 Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan
stratejik yang dit t k organisasi, kepuasan pelanggan serta
t t jik ditetapkan i i k l t
kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane
dan Johnson, 1995)
, )
 Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu
kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,
sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada
banyak faktor (Bates dan Holton 1995).


Pengertian Indikator Kinerja
P ti I dik t Ki j
 Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

KEGUNAAN
 dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
p
pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
( g g), p y ( p )
 petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran


Fungsi
F ngsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan
dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
• Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja
pengukuran analisis
program pembangunan


Kedudukan Indikator Kinerja
Pemantauan
Perencanaan Pelaksanaan
dan Evaluasi

Indikator
Kinerja

Kualitatif Kuantitatif

Sasaran dan Tujuan


1/3
1/3
Kriteria P
K it i Penyusunan Indikator Kinerja
I dik t Ki j
1. Relevant: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas
institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi;
2. Well-defined: definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda
sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
3. Measurable: indikator yang digunakan diukur dengan skala
penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara
kuantitas,
kuantitas kualitas atau harga
harga.
– Indikator Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit
– Contoh Indikator Kuantitas: jumlah penumpang internasional
yang masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut.


2/3
Kriteria P
I dik t Ki j
– Indikator Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan
tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi
tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan)
– Contoh Indikator Kualitas: Proporsi kedatangan penumpang
internasional yang diproses melalui imigrasi dalam waktu 30
menit.
– Indikator Harga mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan
untuk mencapai sasaran kinerja.
– Contoh Indikator Harga: Biaya pemrosesan imigrasi per
penumpang.
4. Appropriate: indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya
peningkatan pelayanan/kinerja
i k t l /ki j


3/3
Kriteria P
I dik t Ki j
5. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti
perubahan tingkatan kinerja;
6. Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang
digunakan untuk menghasilkan indikator;
7. Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya
pengumpulan data.


Logic Model Theory
g y
Hasil pembangunan yang
Apa yang ingin
DAMPAK diperoleh dari pencapaian
outcome diubah

Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk Apa yang ingin
OUTCOME
unan

beneficieries tertentu sebagai dicapai
hasil dari output
etode Penyusu

Apa yang dihasilkan
Produk/barang/jasa akhir yang
OUTPUT (barang) atau
dihasilkan
P

dilayani (
dl (jasa)
)

Proses/kegiatan
Me

menggunakan input Apa yang
KEGIATAN menghasilkan output yang dikerjakan
diinginkan
Metode
Pelaksanaan
Sumberdaya yang memberikan Apa yang
INPUT kontribusi dalam digunakan dalam
menghasilkan output j
bekerja
dadang-solihin.blogspot.com
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 69

Indikator Ki
I dik t Kinerja INPUT
j
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana),
SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan
untuk melaksanakan kegiatan.
• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah
alokasi sumberdaya yang di iliki t l h sesuai d
l k i b d dimiliki telah i dengan rencana
stratejik yang ditetapkan

Contoh:
• Jumlah dana yang dibutuhkan
• Tenaga yang terlibat
• Peralatan yang digunakan
• Jumlah bahan yang digunakan


Indikator Kinerja OUTPUT
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
kegiatan apabila tolok ukur dik i k d
k i bil l k k dikaitkan dengan sasaran k ikegiatan yang
terdefinisi dengan baik dan terukur.
• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
instansi.
Contoh:
• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
– Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi
– Jumlah permohonan yang diselesaikan
– Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan
– Jumlah jam latihan dalam sebulan
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
– Jumlah komputer yang dibeli
– Jumlah gedung/jembatan yg dibangun
– meter panjang jalanyang dibangun/rehab


Indikator Ki
I dik t Kinerja OUTCOME
j
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran
indikator Keluaran.
• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun
produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara
outcome kegiatan telah t
t k i t t l h tercapai. i
• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi
yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak
pihak.
• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil
y g
yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat
p p g p
dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan
yang besar bagi masyarakat.


Contoh:
Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
– tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
– kemenangan tim dlm setiap pertandingan

• Peningkatan langsung hal-hal yg positif
– kenaikan prestasi kelulusan siswa
– peningkatan daya tahan bangunan
– Penambahan daya tampung siswa
y p g

• Penurunan langsung hal-hal yang negatif
– Penurunan Tingkat Kemacetan
– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas


Indikator Ki
I dik t Kinerja IMPACT
j
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang
diperoleh dari hasil kegiatan.
• Seperti halnya indikator manfaat indikator dampak juga baru dapat
manfaat,
diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang.
• Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan
dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan
kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
Contoh:
• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
– % Kenaikan Pendapatan p
p perkapita masyarakat
p y
– Peningkatan cadangan pangan
– Peningkatan PDRB sektor tertentu
• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
– Penurunan Tingkat kemiskinan
– Penurunan Tingkat Kematian
g

dadang-

Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilitas Pemda

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (18)

Semelhante a Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilitas Pemda

Semelhante a Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilitas Pemda (20)

Mais de Dadang Solihin

Mais de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilitas Pemda