1. Dokumen tersebut membahas tentang penerapan good governance melalui perencanaan sosialisasi good governance di Provinsi Jawa Tengah. 2. Good governance merupakan gagasan untuk mengatur hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi dan partisipasi. 3. Dokumen tersebut menjelaskan langkah-langkah untuk mewujudkan good governance melalui perencanaan dan monitoring evaluasi.

1. Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan Sosialisasi Good Governance Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Surakarta, 17 November 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS

2. www.dadangsolihin.com

7. Stakeholders www.dadangsolihin.com Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya . Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan - perbedaan di antara mereka . Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

10. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

12. Prinsip-prinsip Good Governance www.dadangsolihin.com Wawasan ke Depan ( Visionary ) Daya Tanggap ( Responsiveness ) Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency ) Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness ) Partisipasi Masyarakat ( Participation ) Desentralisasi ( Decentralization ) Tanggung Gugat ( Accountability ) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership ) Supremasi Hukum ( Rule of Law ) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality ) Demokrasi ( Democracy ) Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection ) Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency ) Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market ) 1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. 6. 13. 7. 14.

28. Perencanaan

31. Kegagalan Perencanaan

43. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .

44. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)

45. Dari RPJP sampai APBD RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan Dit EKPD-Bappenas

49. Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan

50. www.dadangsolihin.com Reporting Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation

51. www.dadangsolihin.com Budgeting: Reformasi Sistem Penganggaran Paradigma Lama Paradigma Baru

57. Klasifikasi Laporan berdasarkan Jenis Laporan www.dadangsolihin.com Laporan Kinerja Laporan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Legal Draft 58 Laporan Daerah 20 Laporan Pusat (K/L)

66. www.dadangsolihin.com Arah ke Depan: Mengembangkan Sistem M&E

70. Mengembangkan Sistem M&E www.dadangsolihin.com 1 5 4 3 2 Koord. M&E Nasional Indicator Resource Group Database Indikator Kinerja Jadwal M&E Baru Komunitas Evaluator