Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
•
6 gostaram•6,882 visualizações
Workshop Reformasi Birokrasi Jakarta Baru di Grand Cempaka Hotel-Jakarta, 30 Oktober 2013
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (20)
Semelhante a Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
Semelhante a Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010 (20)
Mais de Dadang Solihin
Mais de Dadang Solihin (20)
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
- 4. Materi • Grand Design, Road Map, dan Arah Kebijakan RB • Kerangka Kebijakan RB • Delapan Area Perubahan • Keterkaitan 8 Area Perubahan dengan Tujuan RB • Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan • Keterkaitan 8 Area Perubahan dengan Tujuan RB dadang‐solihin.blogspot.com 4
- 7. Kerangka Kebijakan Reformasi Birokrasi GRAND DESIGN Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ROAD MAP Permenpan & RB No. 20/2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 PEDOMAN‐ PEDOMAN PERMENPAN & RB NOMOR 7 - 15 TAHUN 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN KRITERIA DAN UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS) PEDOMAN PELAKSANAAN QUICK WINS PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE MANAGEMENT) MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA PerMenPAN&RB No.53/2011 tentang Pedoman QA & Monev dadang‐solihin.blogspot.com BASE LINE PELAKSANAAN RB K/L 7
- 8. Grand Design Reformasi Birokrasi TUJUAN Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. dadang‐solihin.blogspot.com 8 8
- 9. Road Map Reformasi Birokrasi Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 • Grand Design Reformasi Birokrasi 2010‐2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden • Road Map Reformasi Birokrasi untuk Road Map Reformasi Birokrasi periode 2010–2014 lebih bersifat living 2010‐ 2014 document, ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 Road Map Reformasi Birokrasi 2020 ‐ 2024 Transisi 2024 ‐ 2025 • Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dan 2020 – 2024 yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan. • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan. dadang‐solihin.blogspot.com 9
- 10. Delapan Area Perubahan No. Bobot Area Perubahan Sasaran/ Target Indikator Parameter 1 Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) 10 3 5 12 2 Penataan Peraturan Perundangundangan 10 2 5 6 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 10 2 4 8 4 Penataan Tatalaksana 10 3 3 4 5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 20 5 9 15 6 Penguatan Pengawasan 10 4 8 12 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 2 3 7 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 20 3 5 9 100 24 42 73 Jumlah dadang‐solihin.blogspot.com 10
- 11. Keterkaitan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Penataan Peraturan Perundang-undangan Pola Pikir &Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Penataan & Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penguatan Akuntablitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sumber: Per.Menpan&RB dadang‐solihin.blogspot.com No. 20/2010 11
- 12. Scorecard Quality Assurance Permenpan dan RB No. 53/2011 24 42 73 Sasaran/Target Indikator Parameter Proksi Parameter Variabel Pengukuran dadang‐solihin.blogspot.com 12
- 13. Rentang Skor Kualitas No Bobot Tingkat Pemenuhan Rentang Skor Kualitas 1. 90 < skor ≤ 100 Sangat Baik 2. 75 < skor ≤ 90 Baik 3. 60 < skor ≤ 75 Cukup 4. 50 < skor ≤ 60 Kurang 5. Skor ≤ 50 Sangat kurang dadang‐solihin.blogspot.com 13
- 14. Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan AREA PERUBAHAN Manajemen Perubahan (Mind set & Culture Set) 1 PERSEPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR Terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi, & perubahan perilaku yang diinginkan • Forum budaya kerja • Role model sebagai agen perubahan • SPIP sebagai culture dengan penekanan pada soft control • Perubahan perilaku pegawai dari comfort zone ke competitive zone Dokumen yang diperlukan, a.l : • SK Tim RB, Budaya Kerja, dan Role Model • Terbentuknya Satgas SPIP • Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan • Tersedianya dokumen strategis manejemen perubahan • Terselenggaranya sosialisasi & internalisasi manajemen perubahan Penataan Peraturan Per‐UU‐an 2 PARAMETER Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan harmonis • Pemetaan dan harmonisasi Peraturan perUUan yang tumpang tindih • Peraturan perUUan telah termutakhirkan, terklasifikasikan, teradministrasikan dan tersampaikan kepada pegawai & stakeholders Dokumen yang diperlukan, a.l : • Peraturan perundang‐undangan yang dikeluarkan/diterbitkan • Hasil kajian/telaah oleh Biro Hukum terhadap peta peraturan perundang‐undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan organisasi
- 15. Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan AREA PERUBAHAN Penataan & Penguatan Organisasi 3 Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right size & right function) PARAMETER •Besaran organisasi sesuai dengan beban tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi Dokumen yang diperlukan, a.l : • Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja yang tepat ukuran dan tepat fungsi • Tersedianya dokumen yang menjelaskan peran dan fungsi unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian, kehumasan dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RB • Hasil kajian pengembangan organisasi dan evaluasi kelembagaan internal Penataan Tatalaksana 4 PERSEPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR Sistem, proses dan prosedur/tata kerja (SOP) yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan terkini sesuai dengan prinsip‐prinsip good governance •Harmonisasi dan implementasi updated SOP berbasis Teknologi Informasi Dokumen yang diperlukan, a.l : • Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mutakhir • Tersedianya dokumen yang menunjukkan terselenggaranya e‐government
- 16. Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan AREA PERUBAHAN Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur 5 PERSEPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR Meningkatnya transparansi & akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera PARAMETER • Sistem rekrutmen yang transparan & akutabel (bebas KKN) • Transparansi pola karir, mutasi, dan promosi • Meningkatnya kepatuhan terhadap pakta integritas dan aturan perilaku • Meningkatnya capaian Sasaran Kinerja Individu (SKI) • Kesesuaian tugas, tg. jawab & risiko dengan uraian, peringkat, standar kompetensi, dan harga jabatan • Implementasi PP 53/2010 Dokumen yang diperlukan, a.l : • Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel & berbasis kompetensi • Tersedianya dokumen uraian jabatan, peringkat jabatan, standar kompetensi jabatan, peta profil kompetensi individu, indikator kinerja individu yang terukur, dan data pegawai yang mutakhir dan akurat • Terbangunnya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
- 17. AREA PERUBAHAN, PERSPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR, DAN PARAMETER, SERTA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN AREA PERUBAHAN Penguatan Pengawasan 6 PERSEPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR Peningkatan efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah PARAMETER • Terselenggaranya SPIP yang berkesinambungan • Meningkatnya kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) • Terselenggaranya kegiatan assurance dan consulting oleh APIP • Efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan APIP • Terlaksananya program anti korupsi • Terciptanya mekanisme whistleblower • Pengadaan barang/jasa melalui mekanisme e‐procurement • Meningkatkan/mempertahankan opini WTP dari BPK, dan tindak lanjut hasil temuan BPK Dokumen yang diperlukan, a.l : • Keputusan Menteri /Pimpinan Lembaga tentang mekanisme whistleblower, e‐procurement, dan Penyelenggaraan SPIP • Tersedianya dokumen mengenai peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi • Tersedianya dokumen yang menunjukkan pengawasan intern yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern, QA, dan konsultasi atas pelayanan kepemerintahan • Tersedianya dokumen hasil pengawasan APIP secara periodik • Tersedianya dokumen terkait dengan tindak lanjut temuan hasil audit BPK
- 18. Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan AREA PERUBAHAN Penguatan Akuntabilitas Kinerja 7 PERSEPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi PARAMETER • Tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) • Terbangunnya Sistem Manajemen Kinerja (SMK) • Transparansi dan kemudahan masyarakat mengakses informasi • Keandalan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dokumen yang diperlukan, a.l : • Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) • Adanya data yang menunjukkan peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja • Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 8 • Standar Pelayanan (SP) dan quick wins Meningkatnya telah terumuskan, tersosialisasi, dan kualitas pelayanan Peningkatan terimplementasikan publik, serta Kualitas • Sertifikasi Pelayanan (SP) sesuai pelayanan birokrasi Pelayanan Standar Internasional yang makin murah, • Meningkatnya angka indeks terjangkau, cepat, Publik kepuasan stakeholders mudah, aman, & baik Dokumen yang diperlukan, a.l : • Tersedianya dokumen yang menunjukkan terimplementasikannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan quick wins (program pelayanan unggulan) • Pengakuan (testimoni) atau sertifikasi terhadap pelayanan (baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri/misalnya sertifkasi ISO) • Hasil survey kepuasan stakeholders (yang dilakukan oleh pihak internal dan pihak independen)
- 19. Keterkaitan 8 Area Perubahan dengan Tujuan Reformasi Birokrasi AREA PERUBAHAN 1 Manajemen Perubahan (Mind Set & Culture Set ) 6 Penguatan Pengawasan 7 Penataan & Penguatan Organisasi 5 Penataan SDM Aparatur 2 Penataan Peraturan Per‐UU‐an 4 Penataan Tatalaksana 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan publik 1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Penguatan Akuntabilitas Kinerja 3 TUJUAN RB 2. Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Pemerintahan 3. Peningkatan Kualitas Pengambilan Kebijakan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik